Kamis, 19 Okt 2017 14:18
  • Home
  • Ragam
  • Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 08 Sep 2017 05:17
Dibaca: 126 kali
Dok
Saut Situmorang menyampaikan paparannya soal Independensi media di Medan, Kamis (7/9).
Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

Kritik ini diperlukan sebagai bentuk partisipasi dan respon masyarakat melalui media terhadap program dan kebijakan Pemprovsu.

Hal itu diungkapkan Wagubsu dalam kegiatan Seminar Media dengan Tema : Media massa dalam posisi sebagai entitas bisnis dan fungsi kontrol sosial yang digelar Biro Humas dan Keprotokolan Provsu bekerjasama dengan KPK, di Hotel Four Points, Kamis (7/9).

Turut hadir dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang, Koordinator Satgas Pencegahan Korupsi Provinsi Sumut, Adlinsyah Nasution, Kepala Inspektorat Provsu, OK Henry, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, Kepala Diskominfo Sumut, HM Fitriyus, staf ahli Gubsu bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Alam Sumut, Binsar Situmorang serta sejumlah pemimpin perusahaan dan pimpinan redaksi media massa cetak dan elektronik se Sumut.

"Di Pemprovsu, kami memiliki standarisasi, tapi belum tentu menurut pers dan masyarakat apa yang kami lakukan itu benar, makanya itu perlu kontrol dari pers. Untuk itu, baik siang maupun malam kami siap untuk dihubungi," ujar Nurhajizah.  

Lebih lanjut, Nurhajizah mengapresiasi KPK yang telah memfasilitasi acara seminar media yang sangat penting dan strategis ini, dengan tujuannya untuk menciptakan industri pers yang independen sehingga pers dapat mengoptimalkan fungsi kontrol media massa terhadap tata kelola pemerintahan daerah di Sumut.

"Pemprovsu memahami peran pers sebagai perpanjangan tangan dan telinga masyarakat dalam mengetahui kondisi di lingkungan Pemrov Sumut dan 33 kabupaten/kota, sebagai penyeimbang dalam setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat", tutur Wagub.

Menyadari peranan penting dalam strategis media massa, maka lanjut Nurhajizah, Pemprovsu akan selalu bersikap akomodatif terhadap pers. "Kami menyadari bahwa sebagai pejabat publik, kami merupakan narasumber utama, serta sekaligus merupakan mitra bagi pers untuk berbagi informasi tentang program dan kebijakan yang kami canangkan," terangnya.

Namun menurut Wagub, dalam hubungan kemitraan di antara Pemprovsu dengan media, pihaknya akan tetap berprinsip untuk saling menghormati dan saling menghargai. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran pejabat pemprovsu diingatkan agar tetap dapat bermitra baik dengan media.

"Kami konsisten menempatkan media menjadi elemen penting dalam pembangunan, oleh karenanya kami menekankan kepada SKPD untuk selalu membuka diri terhadap media sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik," ujar Nurhajizah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang mengatakan saat ini korupsi di Indonesia masih memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari sekitar 7 ribuan pengaduan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya, hampir 50 persen di antaranya memiliki potensi korupsi.

Bahkan sambung Saut, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di peringkat 37, jauh di atas Malaysia yang berada di peringkat 50. Oleh karena itulah, Saut menargetkan hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, maka indeks peringkat korupsi Indonesia itu bisa menjadi 45.

"Saat ini Indonesia peringkat 37 masih di atas negeri jiran Malaysia yang peringkat 50. Kita menargetkan hingga masa jabatan presiden Jokowi berakhir itu nanti peringkat korupsi Indonesia bisa mencapai angka 45," tutur Saut.

Untuk memperbaiki hal ini diperlukan perbaikan di segala bidang sebab indeks peringkat korupsi ini dinilai juga kinerja dari pimpinan politik nasional dan lokal. Kinerja PNS pusat dan daerah, hingga persepsi korupsi pada institusi tertentu seperti kepolisian, pengadilan, bea cukai, pajak, perizinian dan militer.

"Meski saat ini sesuai undang-undang kewenangan KPK masih sebatas pemberantasan korupsi untuk instansi pemerintahan dan penyelenggara negara, namun ke depan kita berharap nantinya juga mengupayakan agar pihak swasta juga dapat menjadi objek penyelidikan KPK," ujar Saut.

Acara yang dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung, menghadirkan narasumber Yoseph Ardhi yakni seorang blogger yang juga merupakan mantan redaktur senior Bisnis Indonesia, dan Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi. 

Editor: Sam

T#g:jurnaliskpkpemprovsuSaut Situmorang
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Rabu, 27 Sep 2017 20:57

    KPU Palas Buka Pendaftaran Media Center

    Dalam rangka pemenuhan tertib legal administrasi dan optimalis terhadap wartawan/jurnalis peliput penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun 2018, Komisi Pe

  • Selasa, 19 Sep 2017 13:09

    Dihadiri 15 Gubernur, Sumut Tuan Rumah Rapat Pengurus APPSI

    Sumatera Utara menjadi tuan rumah Rapat Pengurus Apsosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rabu, 20 September 2017 yang akan dihadiri oleh 15 Gubernur.

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 12:01

    Deklarasi Asosiasi Pemilik Media untuk Keadilan Distribusi Iklan di Indonesia

    Musyawarah Bersama (Mubes) I Ikatan Wartawan Online (IWO) yang digelar selama dua hari, 8-9 September 2017 kemarin, sukses digelar.

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Sabtu, 09 Sep 2017 13:49

    Bupati Mohon Maaf Pada Wartawan

    Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali menyampaikan rasa keprihatinan menyusul terjadinya insiden kekerasan terhadap wartawan yang menimpa Fadly Syarif, S.I.Kom, salah satu awak med

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak