Selasa, 24 Okt 2017 14:37
  • Home
  • Ragam
  • 299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Ricky Rinaldi, Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis (LSISI).
Kamis, 05 Okt 2017 12:05
Dibaca: 111 kali
Dok
Aksi unjuk rasa menuntut pembubaran HTI

Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang dianggap masih menjadi hantu di masyarakat yakni isu tentang kebangkitan kembali ideologi Komunis. Isu ini akan disuarakan kembali  dan dikemas dengan sedemikian rupa oleh massa yang banyak dalam sebuah aksi bernama 299.

Dua isu tersebut seolah sengaja dibesar-besarkan kembali untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dari segelintir kelompokyang memiliki kepentingan menjelang berlangsungnya pilkada serentak 2018 dan pillpres 2019 hingga merubah arah kebijkan Negara.

Penerbitan Perppu ormas tersebut dinilai sangat baik dan sudah memasuki ranah mekanisme pembentukan suatu Ormas yang benar, namun dalam proses ditegakannya Perppu ini ada sebagian kelompok radikal yang merasa terusik. Sehingga dibesar-besarkanlah Isu bahwa pemerintah tidak lagi pro terhadap sistem demokrasi, padahal sebelumnya ormas tersebutpun tidak pula menyetujui sistem demokrasi yang dianut pemerintahan, bahkan cederung untuk mengambil ahli pemerintahan dan merubah sistem yang ada.

Dari berbagai sudut pandang manapun tudingan ormas radikal tersebut sangat tidak berdasar dan diluar logika, bagaimana bisa sebuah ormas radikal menyebutkan dirinya berjuang di ranah demokrasi yang sebelumnya hal tersebut diharamkan oleh mereka sendiri. 

Hal ini seolah sengaja dibuat oleh mereka agar mendapatkan dukungan secara besar untuk menuntut pemerintah supaya merevisi ulang Perppu yang dianggap tidak demokratis ini.

Jika dilihat dari konten Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang ormas ini, isinya tidak pula seperti yang di isukan ormas radikal tersebut. Perppu ini hanya menegaskan dan menitikberatkan kepada asas pembentukan Ormas harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta larangan kepada ormas untuk tidak melakukan tindakan provokatif  berbau permusuhan dan kebencian antar suku, agama, ras atau golongan.

Selain ormas radikal, adapula beberapa ormas yang berafiliasi dengan parpol ikut merasa terusik dengan Perppu tersebut karena didalam Perppu ormas tersebut juga ditegaskan pelarangan kepada ormas untuk tidak ikut serta dalam kegiatan perpolitikan sebuah partai.

Upaya untuk menyerang pemerintah oleh sekolompok ormas penggerak aksi 299 ini juga diperkuat dengan isu tambahan mengenai hantu komunis dengan tujuan untuk melemahkan kebijakan pemerintahan era Presiden Joko Widodho. Bentuk pelemahan ini seolah dirancang agar membentuk sebuah paradigma dimasyarakat bahwa ada keterkaitan Kepala Negara dalam manuver kelompok komunis kedalam sistem pemerintahan Negara.

Nyatanya tuduhanisu tersebut sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada, padahal pemerintah sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa pemerintah sangat menolak dan akan menindak segala bentuk kebangkitan serta perkembangan Komunis di Indonesia dengan mengacu kepada TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia, hal ini dinyatakan secara gamblang pada saat Pidato Presiden Joko Widodho.

Bila melihat dari sejarah kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2016 lalu, kegiatan aksi 299 ini memiliki pola yang sama dengan aksi 212 pada tahun 2016 silam, tujuan dari aksi ini selain untuk mengupayakan kebangkitkan kembali ormas "yang mendengungkan Khilafah itu", juga dimanfaatkan oleh sejumlah kelompok politik untuk menjatuhkan atau merusak citra Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2019 nanti.

Menurut data lapangan, aksi 299 ini diprakarsai oleh presidium 212 dan mantan petinggi HTI dengan sebagian besar anggota aksi 299berasal dari ormas berbau politik keislaman. Kembali lagi pada pertanyaan awal bagaimana bisa sebuah ormas yang tidak pernah mendukung adanya demokrasi menyuarakan serta seolah-olah mendukung demokrasi harus berjalan di Negara ini. Isu tolak kebangkitan komunis juga dianggap hanya sebagai hiasan untuk menyuarakan sebuah dukungan yang sama dari seorang tokoh pejabat negara yang diperkirakan akan mengikuti Pilpres 2019 nanti.

Jika saja masyarakat ataupun kelompok yang akan mengikuti aksi ini mau sedikit berpikir kritis mungkin akan ditemukan sebuah konspirasi politik dalam sebuah desain besar yang diupayakan oleh kelompok-kelompok kepentingan bertujuan untuk merubah eskalasi politik serta arah kebijakan pemerintahan yang dapat membahayakan keutuhan bangsa maupun keselamatan dari tiap-tiap penduduk Negara ini.

Jika arah kebijakan Negara selalu dipertanyakan dan dirubah demi kepentingan sebuah kelompok, maka sebuah Negara Indonesia yang makmur, adil dan sejahtera yang dituangkan dalam amanat UUD 1945 hanyalah sebuah narasi dalam buku tua yang kreadibilitasnya sudah tidak dapat lagi di pertahankan.

Sebuah upaya khusus yang terjadi pada aksi 212 sudah terlaksana dengan berhasil maka tidak menutup kemungkinan apabila aksi dengan pola serupapun yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan terntentu dapat menggerogoti dan merubah arah serta sistem Negara. Maka dari itu cobalah untuk mendukung arah kebijakan pemerintahan yang ada agar cita-cita dalam amanat UUD 1945 bukan hanya sekedar narasi di dalam sebuah buku tua.

Editor: Sam

T#g:HTIPerppu
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Agu 2017 21:18

    Aksi unjuk rasa Forum Islam Bersatu Menolak Perppu Ormas

    Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan selepas shalat Jumat, siang tadi (18/8), seribuan warga kota Medan dan sekitarnya mengaku tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Umat (AMMBU)

  • Jumat, 18 Agu 2017 16:48

    Masri Sitanggang: "Bila berkuasa saya akan bubarkan PDIP"

    DR Masri Sitanggang menyatakan bahwa apabila diberi kesempatan berkuasa, hal pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PDIP dengan menggunakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas."Kalau nanti s

  • Rabu, 16 Agu 2017 19:26

    Ketua Muhammdiyah Sulut: NKRI dan Pancasila Final !

    Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Utara Nasruddin Yusuf menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Idelogi Pancasila adalah final.

  • Kamis, 03 Agu 2017 19:13

    Swangro: Perppu 2/2017 tentang Ormas meneguhkan Pancasila dan UUD

    Awal pekan ini, Senin (31/7/2017), Pengurus Pusat GMKI, dipimpin oleh Sahat Martin Philip Sinurat, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

  • Kamis, 03 Agu 2017 07:03

    Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

    Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini dig

  • Selasa, 01 Agu 2017 13:31

    Political Background and the Objective of SBY-Prabowo Meeting

    The information on the meeting between Prabowo and SBY has apparently become one of attractive news in the end July 2017 in this country. General (Ret) SBY and Lieut. Gen (Ret) Prabowo are considered

  • Selasa, 01 Agu 2017 06:51

    GEMMBIRA dukung pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas

    Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu untuk Indonesia Raya (GEMMBIRA), mendukung sepenuhnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan

  • Minggu, 30 Jul 2017 07:10

    Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

    Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

  • Jumat, 28 Jul 2017 16:18

    Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

    Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Jumat, 28 Jul 2017 15:18

    Supaya lebih elegan, MK minta penolak Perppu Ormas jadi pihak terkait

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicara, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapa pun yang datang ke MK, termasuk dengan maksud menyampaikan aspirasi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak