Selasa, 24 Okt 2017 14:34
  • Home
  • Politik
  • Tengku Erry Serahkan SK Mendagri untuk Harry Nugroho jadi Plt Bupati Batubara

Tengku Erry Serahkan SK Mendagri untuk Harry Nugroho jadi Plt Bupati Batubara

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Sabtu, 16 Sep 2017 02:06
Dibaca: 177 kali
Dok
Mendagri menyaksikan Gubernur menyerahkan SK Plt Bupati Batubara
Wakil Bupati Batubara RM Harry Nugroho ditetapkan menjadi pejabat pelaksana tugas (Plt) Bupati Batubara.

Kebijakan ini dilakukan menyusul Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen ditangkap dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 13 September lalu dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Batubara.

SK Mendagri bernomor 132.12/4.236/SJ, tanggal 14 September 2017 diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, selanjutnya Tengku Erry Nuradi menyerahkan SK tersebut kepada Wakil Bupati Batubara RM Harry Nugroho.

"Penetapan/penunjukkan Wakil Bupati menjadi Plt Bupati Batubara sesuai ketentuan," ujar Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi pada acara pengarahan dari Mendagri kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut di Aula Martabe kantor Gubsu di Medan, Jumat (15/9/2017).

Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo yang diwawancarai wartawan mengingatkan kepada Plt Bupati Batubara, Harry Nugroho untuk melaksanakan tugas dengan baik, memenuhi janji  kepada masyarakat serta membangun komunikasi dengan Gubsu, Forkopimda dan DPRD kabupaten Batubara. "Kita ingatkan kepada Plt kalau mau maju lagi pada Pilkada 2018, maka jangan sampai menggunakan APBD," ujar Tjahjo.

Menyikapi kasus OTT yang dilakukan kepada Bupati Batubara, OK Arya Zulkarnaen, Mendagri mengatakan selama ini seluruh pengawasan dan aturan serta arahan mulai dari saber pungli, hingga mengingatkan area rawan korupsi dan lainnya sudah dilakukan. "Artinya kalau sampai ada OTT itu kembali kepada orangnya," tegas Tjahjo.

Dikatakan Tjahjo, setiap pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim, Kejaksaan maupun KPK diluar OTT biasanya memang berkoordinasi dengan dirinya. "Kalau pemeriksaan diluar OTT itu memang mengajukan izin ke saya. Tapi kalau OTT kan gak mungkin mengajukan izin. Kalau KPK biasanya menyurati saya yang bersangkutan harus disiapkan gantinya. Kalau Bareskrim meminta izin dipanggil untuk diperiksa. Tapi kalau OTT KPK berhak melakukan tanpa izin karena pasti sudah cukup memiliki alat bukti," terang Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga mengapresiasi OTT yang telah dilakukan KPK, sebab diyakininya OTT itu dilakukan berdasarkan data rekaman, sadapan dan OTT dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) KPK.

Ke depan, Tjahjo mengatakan jangan ada lagi kepala daerah yang tertangkap OTT karena korupsi, oleh karenanya pihaknya mendorong agar kepala daerah memahami area rawan korupsi.

"Kita juga mendorong KPK agar lebih progresif revolusioner, kepolisian dan kejaksaan juga progresif revolusioner. Untuk perbaikan terus akan kita lakukan. Seperti kepala daerah setiap menang Pilkada langsung kami undang ke Jakarta kita buat diklat termasuk istrinya untuk memahami regulasi yang menyangkut area rawan korupsi," paparnya sembari mengatakan kalau dengan begitu tetap saja terjadi OTT maka hal itu tergantung kembali kepada mentalitas orangnya.

Sementara itu, Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho mengatakan, dirinya siap untuk melanjutkan roda pemerintahan di kabupaten Batubara. "Prinsipnya saya akan melanjutkan. Untuk saat ini banyak hal yang masih harus saya pelajari dulu, baru kemudian saya akan melakukan sesuatu yang saya rasa benar dan sesuai aturan," ujar Harry sembari mengatakan dirinya juga mengimbau kepada seluruh SKPD di jajaran kabupaten Batubara untuk bekerja sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman pada aturan dan hukum.

Editor: Budi

T#g:BatubaraPlt
Berita Terkait
  • Senin, 18 Sep 2017 05:38

    Banjir Rendam Ratusan Rumah di Batubara

    Seratusan rumah di Kabupaten Batubara terendam banjir akibat diguyur hujan dan jebolnya tanggul sungai Bahapal (Sungai Suka), sehingga air sungai meluap ke pemukiman warga.

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Selasa, 12 Sep 2017 20:32

    Ratusan Nelayan Batubara Berunjuk Rasa Tolak Pukat Trawl

    Ratusan nelayan yang tergabung dalam Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (MANTAB) menggelar "aksi 129" di Lapangan Bola Kaki Limapuluh jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Limapuluh Kabupaten Batu

  • Minggu, 13 Agu 2017 12:43

    Gubsu Erry Resmikan PLTMH Pergetteng-getteng Sengkut

    Gubsu Tengku Erry Nuradi melakukan ground breaking pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH​) Lae Ordi 1 yang terletak di Pergetteng-getteng Sengkut, Kabupaten Pakpak Bharat, Sabt

  • Jumat, 04 Agu 2017 16:44

    Ditjen Minerba ESDM bina dan awasi Pertambangan di Sulawesi Utara

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memastikan tata kelola subsektor mineral dan batubara semakin efisien.

  • Jumat, 28 Jul 2017 11:28

    Proyek Strategis Nasional Berdampak Positif

    Selain Maritim, Ekonomi dan Pangan, Infrastruktur merupakan salah satu dari fokus arah pembangunan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

  • Sabtu, 15 Jul 2017 09:05

    Wanita asal Batubara ini ketahuan curi perhiasan majikannya

    Polsek Sunggal mengamankan asisten rumah tangga yang melakukan pencurian perhiasan di rumah majikannya, di jalan Bunga Asoka No.39 Kel Asam Kumbang Kec Medan Selayang.Informasi dihimpun, peristiwa ini

  • Rabu, 07 Jun 2017 14:07

    Polres Simalungun Ringkus Jaringan Narkoba dari Penjara Batu Bara

    Kapolres Simalungun, Polda Sumatera Utara, ekspos hasil tangkapan Satuan Reserse Narkoba   yang berhasil meringkus 6 orang komplotan jaringan Narkoba dari penjara di kabupaten Batu Bara.Kapolres

  • Senin, 08 Mei 2017 21:09

    Proyek PLTU Pangkalan Susu Kembali Telan Korban Jiwa

    Walaupun beberapa pihak menilai kematian Didi Yuriansyah, 25 tahun, karyawan PT Humbei yang bekerja di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Sumut, Dusun VI, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Pan

  • Senin, 08 Mei 2017 18:11

    Alperklinas: Pembangunan proyek PLTPB di Sarulla sarat pelanggaran

    Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (Alperklinas) sangat mendukung program pemerintah dalam pembangunan Listrik Nasional 35.000 Mega Watt, yang telah dicanangkan oleh Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak