Senin, 18 Jun 2018 05:21
Iklan Paslon Paluta
  • Home
  • Politik
  • Sutrisno: Surat Sekda perihal Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif-Legislatif, keliru

Sutrisno: Surat Sekda perihal Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif-Legislatif, keliru

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Aan
Selasa, 22 Agu 2017 19:32
Dok
Sutrisno Pangaribuan saat berkunjung ke rumah nek Sariah, wanita tua di Langkat, yang dulunya adalah pelayan di rumah Bung Karno.
Selamat Puasa Paluta

Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Nomor: 005/ 7256/ 2017 Tertanggal 11 Agustus 2017, perihal Sinkronisasi dan Harmonisasi Eksekutif dan Legislatif dalam Perencanaan Penganggaran Pembangunan Daerah yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara yang ditandatangani a.n. Gubernur Sumatera Utara oleh Plt. Sekretaris Daerah Provinsi, Ir. Ibnu S. Hutomo, MM., merupakan kekeliruan besar.

Demikian dinyatakan oleh Sutrisno Pangaribuan ST anggota Komisi C DPRD Sumut, melalui pesan elektronik, yang diterima UTAMANEWS, Selasa sore, (22/8/2017).

"Seharusnya agenda tersebut tidak dihadiri oleh Legislatif karena tidak memenuhi ketentuan- ketentuan yang mengatur hubungan legislatif dan eksekutif," ungkap Wakil Bendahara Fraksi PDI Perjuangan ini.

Berikut catatan yang disampaikan oleh Sutrisno untuk mengkoreksi hal tersebut, antara lain:

"Hubungan Legislatif dan Eksekutif dalam rangka pembahasan anggaran secara keseluruhan telah diatur secara jelas melalui peraturan menteri dalam  negeri di setiap tahun anggaran.

Anggaran yang dimaksud dalam surat tidak jelas, APBD itu, dibagi dalam dua bagian dalam satu tahun anggaran. Yaitu, APBD induk dan Perubahan APBD. Tetapi setiap anggaran ( APBD ) selalu dijelaskan tahun anggaran ( masa berlakunya).

Dalam rangka mengundang pihak Legislatif, yang berhak mengirimkan, undangan adalah Gubernur atau yang mewakilinya secara administratif dalam surat berlogo dan bercap Gubernur Sumatera Utara.

Surat atas nama Gubernur Sumatera Utara, dapat dibuat pada surat dengan kop surat Gubernur Sumatera Utara, bukan pada surat dengan kop surat Sekretariat Daerah. Oleh karenanyatertib administrasi perlu dipahami oleh pejabat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Daerah, tidak memiliki hubungan dengan pihak eksternal dalam relasi Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sekretaris Daerah memiliki tugas utama membantu Gubernur secara internal, sementara urusan eksternal menjadi tugas Gubernur. 

Eksekutif baik melalui Gubernur, maupun atas nama gubernur, seperti sekretaris daerah tidak dibenarkan memilih dan menghunjuk alat kelengkapan DPRD Provinsi dalam hal mengundang dalam kegiatan. Penugasan alat kelengkapan DPRD menghadiri undangan dari pihak manapun menjadi tugas dan wewenang pimpinan DPRD.

Secara prosedural administratif surat tersebut salah, maka kegiatan tersebut tidak mengikat. Bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara yang menghadiri undangan tersebut tidak mewakili lembaga DPRD dan segala konsekuensi yang timbul dari pertemuan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi, bukan lembaga.

Presiden berulangkali meminta agar menghemat anggaran dalam hal rapat maupun pertemuan. Kegiatan dalam jumlah besar dapat menggunakan fasilitas pemerintah provinsi seperti aula martabe.

Informasi dari orang yang hadir memenuhi undangan tersebut ternyata kegiatannya, berupa arahan dan presentasi dari kementerian dan BPKP. Kalau kegiatan berupa arahan, presentasi maupun sosialisasi, seharus nya perihal surat disamakan dengan isi acara sehingga tidak bias.

Gubernur diminta untuk menertibkan, jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal tertib administrasi, komunikasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara demi menjaga hubungan checks and balances yang baik. Kerangka hubungan antar lembaga telah diatur dalam berbagai perangkat peraturan. Melakukan sesuatu diluar kelaziman sangat rentan dengan tindakan penyalahgunaan wewenang dan juga berpeluang terjadi pemufakatan jahat.

"Demikian respon atas undangan dari Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah beredar di kalangan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Semoga mereka yang telah melakukan kekeliruan segera minta maaf dan tidak berupaya mencari pembenaran dan pembelaan diri. Kemudian dengan kesadaran kritis, tidak mengulanginya lagi," pungkasnya.

Editor: Sam

T#g:Ibnu Sri UtomoSekdaSutrisno Pangaribuanharmonisasi
Berita Terkait
  • Jumat, 08 Jun 2018 12:38

    Mengapa Djarot Sihar Terus Diserang Hoax?

    Sejak ditugaskan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Sihar seperti tak putus dirundung fitnah dan hoax. Alasannya sangat sederhana, pasangan ini berbahaya bagi kelompok tu

  • Jumat, 08 Jun 2018 10:38

    Sah.. Hj Sabrina Jadi Sekda Provinsi Sumatera Utara

    Gubernur Sumatera Utara (Sumut) DR Tengku Erry Nuradi melantik DR Ir. Hj. R. Sabrina, MSi menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut, Jum'at (8/6/2018).Upacara pengambilan sumpah dan Pelant

  • Minggu, 03 Jun 2018 23:53

    Tengku Erry Lantik Majelis Puan Puan Melayu Sumut

    Gubsu Dr Ir H Tengku Erry Nuradi melantik dan mengukuhkan Majelis Puan Puan Melayu (MPPM) Sumatera Utara (Sumut) periode 2018-2023, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Min

  • Sabtu, 14 Apr 2018 05:04

    Menjadi Gubernur Sumatera Utara, Djarot Sihar Pelayan Rakyat

    Pasca rilis hasil survey Indo Barometer, 23 Maret 2018 yang menempatkan Djarot Sihar pada posisi teratas, secara periodik muncul serangan pada pasangan ini.

  • Minggu, 08 Apr 2018 20:08

    Djarot putra Jawa, tanpa marga, tanpa identitas tambahan

    Mendapat dukungan dari rakyat, merupakan salah satu tujuan dari kontestasi politik. Kemenangan tentu diharapkan oleh setiap pasangan dalam Pilkada. Namun kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara d

  • Kamis, 15 Mar 2018 19:25

    Kasus siswa siluman tak selesai, Arsyad tak layak jadi Sekda Pemprovsu

    Seleksi pucuk pimpinan aparatur sipil negara (ASN) wilayah Sumut memulai tahapannya. Banyak ASN yang memenuhi persyaratan mencoba ikut dalam seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Beberapa

  • Selasa, 27 Feb 2018 20:27

    Sekda Ingatkan ASN Deli Serdang Terus Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

    Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Darwin Zein pada Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Senin (26/2/2018) di Halaman Kantor Bupati menginga

  • Rabu, 15 Nov 2017 10:05

    Anggota DPRD Gerindra Ributi Realisasi Bansos Pemprov Sumut

    Permainan Pemprov Sumut dalam mengolah realisasi usulan dana bantuan sosial untuk rumah ibadah, mulai mendapatkan respon keras dari anggota DPRD Sumut.Kemarin sore menjelang malam, Selasa (14/11/2017)

  • Sabtu, 11 Nov 2017 10:51

    Sutrisno: Sengkarut e-KTP Harus Diselesaikan Dengan Musyawarah

    Polemik KTP elektronik (e-KTP) dan keabsahan penggunaan hak suara dalam Pemilu harus segera diselesaikan.

  • Rabu, 27 Sep 2017 17:17

    Sekda Dorong Koperasi Sumut Berinovasi

    Koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Namun, kenyataannya banyak koperasi yang hanya sekadar papan nama. Hal ini disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat untuk berkoperasi. Selama i

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak