Kamis, 19 Jul 2018 16:31
  • Home
  • Politik
  • Sumut Teken MoU Pajak Masuk Kurikulum Pendidikan

Sumut Teken MoU Pajak Masuk Kurikulum Pendidikan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dian/Rls
Rabu, 11 Okt 2017 19:21
Dok
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I dan II

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I dan II, tentang inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan.

Penandatanganan dilakukan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bersama Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar dan Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut II, Tri Bowo, di kantor Kanwil DJP Sumut I di Medan, Selasa (10/10/2017).

Selain itu, turut ditandatangani kesepakatan tentang penghimpunan data dan informasi perpajakan serta penerapan informasi status wajib pajak antara Pemprov Sumut dengan Kantor DJP Sumut I dan II.

Tengku Erry dalam kesempatan itu menyebutkan, peran serta masyarakat dalam membayar pajak menjadi pondasi utama dalam pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari 75 persen APBN berasal dari komponen pajak. Namun, kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Oleh karena itulah perlu ditingkatkan dengan memberikan pendidikan pajak kepada masyarakat.

"Seperti kita ketahui 75 persen APBN itu berasal dari pajak. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang semakin meningkat, maka diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak," sebut Erry.

Lebih lanjut dikatakan Erry, kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Dari 20 orang wajib pajak, hanya 1 orang yang membayar pajak atau hanya 5 persen. Sementara target penerimaan pajak lebih dari Rp1.300 triliun, sehingga negara membutuhkan lebih banyak wajib pajak yang taat membayar kewajibannya.

Untuk itulah kata Erry, kesadaran membayar pajak harus ditanamkan sejak dini, sehingga nilai-nilai kesadaran pajak harus diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional agar dapat diajarkan secara terstruktur, sistematis dan berkesinambungan melalui kurikulum pembelajaran, perbukuan dan kesiswaan.

"Saat ini pemerintah melalui Dirjen Pajak telah membentuk suatu program yang disebut sebagai inklusi kesadaran pajak," kata Erry.

Program ini merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi pendidikan secara khusus dengan memasukkan materi kesadaran pajak dalam kurikulum menengah atas. "Implementasinya nanti akan kita usulkan menjadi salah satu muatan lokal, karena memang pendidikan pajak ini perlu kita sosialisasikan," terang Erry.

Turut hadir dalam kesempatan itu, Kadis Perindag Provsu, Alwi Sitorus, Kepala Biro Otda Provsu, Basyarin Tanjung, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provsu, Agus Tripriyono, Kepala BKD Provsu, Kaiman Turnip serta jajaran Kanwil DJP Sumut I dan II.

Kepala Kanwil DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar mengatakan, tren pajak sekarang ini perannya cukup besar, sebab 75 persen pendapatan negara itu berasal dari pajak. Saat ini untuk Sumut I target penerimaan pajak 2017 sebesar Rp19,3 triliun sementara target penerimaan untuk Sumut II sebesar Rp5,5 triliun.

"Dari target penerimaan pajak tahun 2017, untuk Sumut I sebesar Rp19,3 triliun baru terealisasi sebesar 60 persen atau sekitar Rp12 triliun. Inilah kami mohon dukungan dari berbagai instansi termasuk Pemprov Sumut sehingga penerimaan pajak bisa semakin dimaksimalkan," ujar Mukhtar.

Dikatakan Mukhtar, pihaknya terus berupaya untuk memberikan edukasi pajak kepada masyarakat mulai dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. Sebelumnya, pihaknya juga sudah melakukan program Pajak Bertutur yang telah digelar di beberapa perguruan tinggi.

Ke depan diharapkannya, semua institusi, dosen dan tenaga pengajar harus memahami tentang pajak, pihaknya juga akan membuat kurikulum pendidikan pajak. Hal ini dilakukan sebab pengaruhnya cukup besar. "Kalau pemahaman cukup baik, maka korelasinya tingkat kesadaran dan kepatuhan pajak juga baik," ujar Muktar.

Editor: Budi

T#g:MoUpajak
Berita Terkait
  • Rabu, 07 Mar 2018 07:57

    ASN Dinas Kominfo Kab. Tapteng Siap Dipecat Jika Terlibat Narkoba

    Menindaklanjuti himbauan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Bakhtiar Ahmad Sibarani pada Rapat Penegakan Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai PP Nomor 53 Tahun 2018 bertempat di Ruang R

  • Selasa, 06 Mar 2018 20:06

    Prajurit dan PNS TNI Wajib Laporkan SPT Tahunan Tepat Waktu

    Membayar pajak merupakan bentuk peran serta tidak langsung warga negara dalam pembangunan nasional. Kewajiban sebagai Prajurit dan PNS TNI diharuskan melaporkan SPT Tahunan dengan baik dan tepat waktu

  • Rabu, 28 Feb 2018 01:28

    Pedagang Pajus Ramai-ramai Curhat ke Sihar Sitorus

    Sejumlah pedagang di Pajak USU Jalan Jamin Ginting Medan menyampaikan keluhan kepada Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara, Sihar Sitorus, Senin (26/2/2018). Tingginya biaya pajak dan proses a

  • Selasa, 27 Feb 2018 16:07

    Wanita Ini Buat Sihar Jadi Pusat Perhatian di Pajak USU Baru

    Langkah Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumatera Utara Sihar Sitorus sempat terhenti ketika beraktifitas di Pajak USU (Pajus) Baru Jalan Jamin Ginting, Senin (26/2) sore.Perhatian masyarakat Kota Medan

  • Selasa, 27 Feb 2018 11:37

    Gubernur Imbau Masyarakat Sumut Laporkan SPT Melalui e-Filing

    Gubsu Tengku Erry Nuradi menghimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara (Sumut) untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) lebih awal sebelum jatuh tempo. "Batas waktu pe

  • Jumat, 23 Feb 2018 09:43

    Tengku Erry dan 32 Gubernur Teken MoU Perdagangan Antar Daerah

    Gubsu Tengku Erry Nuradi menandatangani (teken) Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka mewujudkan kelancaran arus distribusi komoditas produk unggulan dalam rangka mendukung terpenuhinya kebut

  • Jumat, 16 Feb 2018 17:36

    Sosialisasi Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Gunungsitoli

    Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui BPKPD Kota Gunungsitoli laksanakan sosialisasi perubahan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) bertempat di Aula Pert

  • Kamis, 21 Des 2017 11:21

    MoU antara Puskesmas, Camat dan Koramil dalam program "Stop BABS"

    Mayor Inf. T. Hasibuan Koramil 01/Ak, Serka Erwin J. Koptu Marsen Sirait, Kepala Puskesmas UPTD Gunting Saga dr. Hj. Tunnisa Raudah, M. Kes., Camat Kualuh Selatan H. Samsul Tanjung, ST , MH., menghadi

  • Sabtu, 02 Des 2017 05:02

    Menteri Lantik Robert Pakpahan jadi Dirjen Pajak

    Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu), melantik Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan, sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Ken Dwijugiasteadi y

  • Selasa, 14 Nov 2017 08:24

    Pemprovsu ajukan Ranperda Perubahan Retribusi dan Pajak Daerah ke DPRD

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama DPRD Sumut dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda di gedung dewan, Senin (13/11).Hadi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak