Minggu, 24 Sep 2017 13:42
  • Home
  • Politik
  • Revisi Perda RPJMD Sumut Disahkan, Erry harap Provinsi Berdaya Saing Terwujud

Revisi Perda RPJMD Sumut Disahkan, Erry harap Provinsi Berdaya Saing Terwujud

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Selasa, 22 Agu 2017 07:02
Dibaca: 139 kali
Dok
Gubernur dan Pimpinan DPRD Sumut saat mengesahkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut, tahun 2013-2018, Senin (21/8/2018).
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, mengesahkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut, tahun 2013-2018, Senin (21/8/2018).

Selanjutnya, Perda RPJMD yang telah disahkan ini akan dikirimkan kepada Mendagri untuk dievaluasi.

Hadir dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan, Ruben Tarigan dan sejumlah anggota dewan. Selain itu juga hadir Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu Agus Tripriyono, Kabiro Hukum Sulaiman, Kadis Kehutanan Harlen Purba dan Kadisperindag Alwi Sitorus.

Dalam kesempatan itu, Gubsu Erry Nuradi mengapresiasi semua pihak khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut, serta seluruh anggota dewan atas kerja keras dan semangat yang tinggi dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda ini.

Dikatakan Erry, RPJMD Provsu tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 tahunan yang menjabarkan visi dan misi Pemprov Sumut yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor 5 tahun 2014.

"Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD Provinsi Sumut tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional," ujar Erry.

Dijelaskan Erry, perubahan RPJMD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari beberapa perubahan normatif atau perubahan regulasi antara lain, dari UU Nomor 32 tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terbitnya peraturan Presiden RI nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019, perubahan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menjadi peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, serta menindaklanjuti instruksi menteri dalam negeri nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang instruksi penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016. Adanya surat edaran bersama Mendagri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 050/4936/SJ, nomor 0430/M.PPN/12/2016 tentang petunjuk pelaksanaan penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

Selain itu secara eksternal, lanjut Erry, terdapat perubahan asumsi makro dan krisis ekonomi global yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan Sumut, sehingga berpengaruh terhadap capaian target indikator kinerja utama dan target kinerja pembangunan daerah.

"Perubahan metodologi penghitungan indikator kinerja juga berpengaruh terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain, perhitungan produk domestik regional bruto memakai tahun 2010, perubahan indikator perhitungan IPM dimana angka melek huruf diganti menjadi angka harapan sekolah," papar Erry.

Untuk selanjutnya kata Erry, yang perlu dilaksanakan adalah persetujuan bersama dengan DPRD Provsu untuk selanjutnya dapat disampaikan kepada Mendagri untuk dievaluasi kembali. "Sehubungan dengan ini, kami mengharapkan dukungan anggota dewan guna kelanjutan tahapan legalisasi ranperda perubahan perda nomor 5 tahun 2014, sehingga apa yang kita cita-citakan yaitu menjadi provinsi yang berdaya saing dapat terwujud," terang Erry.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPPD DPRD Sumut, Hanafiah Harahap mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dan pembicaraan antara BPPD DPRD Sumut dengan Gubsu atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya pada tanggal 14 Agustus lalu, maka dilakukan perubahan diantaranya terhadap capaian target indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah provinsi Sumut.

Editor: Sam

T#g:ParipurnaRPJMDRanperda
Berita Terkait
  • Rabu, 20 Sep 2017 23:50

    Ranperda Ketahanan Keluarga Diparipurnakan, Kadis Terkait Tak Hadir

    Rapat paripurna tentang Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Deli Serdang terhadap pendapat Bupati Deli Serdang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Keluarga di Gedung DPRD Deli S

  • Senin, 18 Sep 2017 23:58

    Tekan SiLPA TA 2017, Pemprovsu Getol Evaluasi Serapan Anggaran SKPD

    Guna menekan angka SiLPA tahun anggaran 2017 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan sejumlah langkah di antaranya melakukan evaluasi serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer

  • Rabu, 13 Sep 2017 07:33

    Sering Bolos di Paripurna, DPRD Sumut Desak Arsyad Lubis Dievaluasi

    Beriringan dengan mencuatnya tiga ratusan siswa SMA Negeri favorit di kota Medan yang masuk melalui jalur ilegal sehingga memunculkan "kelas siluman", Arsyad Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Provi

  • Senin, 11 Sep 2017 19:01

    Pemprovsu sampaikan Belanja Daerah pada Ranperda P-APBD 2017 sebesar Rp13,4 triliun

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hj Nurhajizah Marpaung menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 pada rapat Paripurna DPRD Sum

  • Rabu, 23 Agu 2017 19:33

    DPRD Langkat Sahkan 10 Ranperda jadi Perda

    Dalam Sidang Paripurna DPRD Langkat di gedung Paripurna, Rabu (23/8), 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

  • Rabu, 16 Agu 2017 15:36

    6 Anggota DPRD Gunungsitoli Bolos Saat Paripurna Pidato Kenegaraan

    Sebanyak enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli terpantau tidak hadir (bolos) saat rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden

  • Rabu, 16 Agu 2017 14:16

    Tifatul Sembiring: "Gemukkan badan beliau ya Allah"

    Mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring mendoakan Jokowi supaya lebih gemuk.

  • Senin, 14 Agu 2017 19:54

    Bupati Tapteng Buka Musrenbangda RPJMD 2017-2022

    Bupati Tapteng membuka Musrenbangda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapteng TA 2017-2022 di Ballroom Pia Hotel Pandan. 

  • Rabu, 26 Jul 2017 21:26

    Bupati sampaikan Nota Pengantar Ranperda APBD Taput ke DPRD

    Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M.Si menyampaikan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Utara TA. 2016 pada sidang Paripurna DPRD yang dipimpin Regu

  • Selasa, 25 Jul 2017 11:25

    Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar LKPJ 2016 dan 15 Ranperda

    Bupati Humbang Hasundudtan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan Nota Pengantar Bupati Humbang Hasundutan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2016 dan lima belas Rancangan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak