Selasa, 24 Okt 2017 14:41
  • Home
  • Politik
  • Rencana Pembentukan Pansus PAD Semakin Kuat

Rencana Pembentukan Pansus PAD Semakin Kuat

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Satria
Kamis, 03 Agu 2017 02:42
Dibaca: 185 kali
Sumutpos.co
DPRD Medan
Dukungan pembentukan Panitia khusus ( Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di DPRD Kota Medan makin menguat.

Kali ini dukungan tersebut datang dari Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong.

"Saya sangat mendukung rencana pembentukan pansus PAD yang akan digagas oleh sejumlah anggota DPRD Medan dalam upaya peningkatan potensi-potensi sumber PAD Medan, " katanya pada, Selasa (1/8).

Menurutnya, lemahnya pencapaian PAD Pemko Medan selama ini tidak terlepas dari tidak gesitnya Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) untuk menggali potensi PAD serta lemahnya pembinaan terhadap birokrat. Sehingga PAD tidak maksimal. Bahkan, masih banyak sumber potensi tersebut berpotensi mengalami kebocoran.

"Minimnya pencapaian PAD Medan setiap tahunnya selain karena lemahnya SKPD dalam menggali potensi PAD itu juga diduga banyaknya sumber sumber potensi ( PAD) tersebut mengalami kebocoran, " tegasnya.

Disinggung terkait sektor apa saja yang diduga banyak terjadi kebocoran PAD.Secara tegas anggota Komisi D tersebut menyebutkan bahwa sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( IMB) diduga banyak mengalami kebocoran.

Indikasi itu, katanya, banyaknya laporan masyarakat yang diterima Komisi D terkait bangunan menyalah yang berdiri di Medan.

"Dari laporan masyarakat yang hampir setiap minggu masuk ke Komisi D rata rata mengeluhkan penerbitan izin yang tidak sesuai kondisi real di lapangan, " sebutnya.

Jadi, kondisi tersebut adanya indikasi permainan yang dilakukan oleh pihak tertentu di SKPD terkait dengan pengembang sehingga mengakibatkan banyaknya retribusi yang seharusnya jadi PAD tidak tertagih secara maksimal.

"Dan kami mengindikasi hampir 50 persen PAD yang dihasilkan dari retribusi IMB tidak tertagih dan mengalami kebocoran sehingga perlu pembentukan pansus PAD ini," pungkasnya


Editor: Dian

T#g:demokratPansus
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Sep 2017 06:14

    Partai Demokrat Tutup Pendaftaran Calon Walikota Padangsidimpuan

    Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2018-2023, berdasarkan hasil penjaringan Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan resmi ditutup.Ketua Tim Penjaringan, Calon Walikota

  • Selasa, 29 Agu 2017 19:49

    Borkat: Heru Heriyanto Bukan Anggota Partai Demokrat

    Borkat Hasibuan, Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Sumut, menegaskan Heru Heriyanto, salah satu anggota Panwas Sergai terpilih, bukan simpatisan, anggota maupun Pengurus Partai Demokrat."Kami t

  • Selasa, 29 Agu 2017 16:59

    Tengku Erry Daftar Ke Demokrat

    Tengku Erry Nuradi kembali menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dalam rangka persiapan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Gubernur Sumut 2018 mendatang.

  • Senin, 28 Agu 2017 18:08

    Cana, Pendaftar Pertama di Demokrat Langkat untuk Calon Bupati 2018-2023

    Terbit Rencana Perangin-angin, SE., yang akrab disapa 'Cana', bersama tim suksesnya datang ke kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan diri dalam penjaringan Bakal Cal

  • Kamis, 10 Agu 2017 18:40

    Anggota DPR RI Demokrat kena demo di Medan

    Puluhan massa melakukan aksi demonstrasi mendesak Rudi Hartono Bangun (RHB) dipecat dari Anggota DPR RI Fraksi Demokrat.

  • Senin, 07 Agu 2017 09:07

    Partai Demokrat Akan Pecat Kader Pembangkang

    Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara (Malut), Hendrata Thes menyatakan akan memecat kadernya yang terbukti membangkang dan tidak menjalankan instruksi partai, terutama yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

  • Jumat, 04 Agu 2017 11:24

    GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

    Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja K

  • Jumat, 21 Jul 2017 08:11

    Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN Kalah Voting. Paripurna tetapkan Paket A

    4 (empat) Fraksi masing-masing Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN menarik diri dari Sidang Paripurna yang memasuki proses voting untuk menentukan isu presidential threshold yang terbagi dalam paket A dan paket B.

  • Rabu, 19 Jul 2017 09:19

    HIMMAH Kota Medan Kecam Hak Angket KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

  • Selasa, 11 Jul 2017 08:01

    DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih 3 Kali WTP

    Sembilan fraksi di DPRD Sumut memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2016.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak