Selasa, 21 Agu 2018 02:04
  • Home
  • Politik
  • Reforma Agraria Harus Berdayakan Masyarakat Agar Lebih Sejahtera

Reforma Agraria Harus Berdayakan Masyarakat Agar Lebih Sejahtera

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Jumat, 20 Apr 2018 12:20
Humas Pemprovsu
Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut (Provsu) 2018, Kamis (19/4/2018).
Dalam rangka mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat melalui kepemilikan tanah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menegaskan, Pemprovsu berkomitmen untuk terus mendukung program reforma agrarwia. Diantaranya melalui legalisasi tanah, distribusi atau redistribusi tanah, serta melaksanakan access reform.

Hal itu disampaikan Gubsu Erry Nuradi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumut (Provsu) 2018 di Hotel Adi Mulia Medan, Kamis (19/4/2018).



Gubsu berharap tim GTRA, dalam fungsinya mengimplementasikan reforma agraria, bisa bekerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membuat program kerja lintas sektor. "Reforma agraria jangan hanya sebatas memberi pelayanan untuk sertifikasi tanah saja, tapi juga memberdayakan masyarakat supaya lebih sejahtera," kata Gubsu.

Gubsu Erry menjelaskan, reforma agraria merupakan agenda strategis nasional yang tercantum dalam Nawacita ke 5 yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia". Bentuk implementasi reforma agraria ini, dilakukan melalui pendistribusian hak atas tanah dan program kepemilikan lahan bagi masyarakat.

"Semangat yang kita bangun dalam reforma agraria ini adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau lahan. Jangan sampai tanah hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang atau badan usaha yang selanjutnya dalam jangka menengah dan jangka panjang akan memicu ketimpangan yang semakin panjang," ujarnya.

Erry juga mengatakan, banyak proyek pembangunan strategis yang berdampak besar bagi masyarakat harus tertunda akibat masalah pembebasan lahan yang tak kunjung bisa teratasi. "Saya ingin agar dalam mengatur pertanahan dibutuhkan sistem hukum, sistem administrasi pertanahan yang komprehensif, yang visioner, yang tidak tambal sulam, dan dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provsu sekaligus Pelaksana Harian Tim GTRA Reforma Agraria Provsu Bambang Priono SH MH menyampaikan bahwa Tim GTRA Sumut dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Sumut No.188.44/147/KPTS/2018 tanggal 7 Maret 2018.

"Setelah rakor ini, secepatnya kami akan mempersiapkan segala bentuk data dan informasi yang dapat membantu Bapak Gubernur dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat melalui hak kepemilikan tanah," ujar Bambang.

Bambang juga menjelaskan, saat ini mereka telah menyimpan data sementara tentang jumlah bidang tanah yang akan didaftarkan dalam reforma agraria. Dikatakannya, 210.000 bidang tanah akan didaftarkan secara sistematis di segenap penjuru Sumut. Tanah transmigrasi seluas 350 hektar di Kabupaten Mandailing Natal, 15.000 bidang tanah untuk dilakukan redistribusi, dan 124.807 bidang tanah untuk pelepasan kawasan hutan. "Kami akan laporkan data-data yang relevan berikut skema kesejahteraan yang dapat dimunculkan dengan formulasi ini," ungkapnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria BPN dan Tata Ruang Reny Windyawati ST MSc, Asisten Administrasi Pemprovsu Drs Jumsadi Damanik SH MHum, Kepala Dinas Perkebunan Sumatera Utara Herawati, Kepala Biro Hukum Setdaprovsu Sulaiman Hasibuan SH MSi, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprovsu H Afifi Lubis SH,  Kepala BPN Kabupaten/Kota Sumut dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provsu terkait reforma agraria.

Editor: Herda

T#g:BPNSertifikat
Berita Terkait
  • Sabtu, 26 Mei 2018 01:26

    Gubernur dan BPN Teken Percepatan Sertifikat Tanah Milik Pemprov Sumut

    Gubsu Dr Ir HT Erry Nuradi MSi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut) Bambang Priyono menandatangani (teken) Nota Kesepahaman atau MoU tentang percepatan persertifikatan tan

  • Selasa, 17 Apr 2018 07:17

    Program "Sertifikat Tanah Gratis Jokowi", Wujudkan Mimpi Suparno

    Suparno, warga Jalan Seram Bawah gang Pulau Pandan, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, merupakan salahseorang penerima, saat Presiden Joko Widodo membagikan sebanyak 7.000 lembar sertifikat ta

  • Sabtu, 14 Apr 2018 21:14

    Pemerintah berikan sertifikat tanah gratis, warga Madina ucapkan terimakasih

    Sertifikat merupakan alas hak atas kepemilikan sebidang tanah bagi warga negara Indonesia, namun untuk mendapatkan sertifikat selama ini cukup sulit dan membutuhkan dana yang tidak sedikit.Namun kini

  • Sabtu, 14 Apr 2018 17:44

    Berkah Sertifikat Tanah, Jokowi Wujudkan Mimpi Petani dan Masyarakat Kecil

    Program Jokowi berupa bagi-bagi sertifikat gratis yang dinilai politikus nasional Amien Rais sebagai suatu 'pengibulan', mendapat respon dari petani dan warga Sumatera Utara. Warga yang mend

  • Jumat, 13 Apr 2018 19:43

    Program Sertifikat Tanah Jokowi Angkat Ekonomi Rakyat Langkat

    Saleh, Kepala Lingkungan III Mesra, Kelurahan Perdamaian Kecamatan Stabat, Langkat, Sumatera Utara masih terngiang ucapan Presiden Jokowi saat membagikan "sertifikat gratis" dari program Pendaftaran T

  • Kamis, 05 Apr 2018 17:35

    Implikasi Politik Program Sertifikasi Tanah Jokowi

    Program bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menuai kritik dari beberapa pihak. Salah satu yang ramai dibahas oleh publik adalah terkait pernyataan politisi senior Partai

  • Senin, 18 Des 2017 22:28

    BPN Rantau Prapat: Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL Gratis

    Efendi Batu Bara Kepala Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) BPN Rantau Prapat diwakili oleh Marwansyah Ritonga, mengungkapkan bahwa tidak ada pengutipan untuk pembuatan sertifikat tanah melalui Pr

  • Senin, 04 Des 2017 17:04

    Presiden Serahkan 10.000 Sertifikat Tanah di Soreang

    Sebanyak 10.000 sertifikat tanah diserahkan kepada warga se-Kabupaten Bandung oleh Presiden Jokowi di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, Senin, (4/12/2017). Dalam sambutannya, Presiden m

  • Rabu, 29 Nov 2017 11:39

    Di Langkat, Jokowi Bagikan 9.000 Sertifikat Tanah

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) membagikan 9.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Sumatera Utara. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan Alun-alun Tengku Amir Hamzah, Stabat, Kab

  • Selasa, 14 Nov 2017 17:44

    Panglima TNI: Tidak Boleh Ada Separatis Bersenjata

    Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak boleh ada Separatis Bersenjata yang dibiarkan. Apabila ada Gerakan Separatis Bersenjata di dalam NKRI, itu urusan Tentara Nasional Indonesia (

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak