Sabtu, 18 Agu 2018 23:49
  • Home
  • Politik
  • RDP Soal Jual Beli Lahan Proyek PLTA Batang Toru di DPRD Sumut Tak Tuntas

RDP Soal Jual Beli Lahan Proyek PLTA Batang Toru di DPRD Sumut Tak Tuntas

Medan (utamanews.com)
Oleh: Carli
Senin, 04 Jun 2018 16:24
Carli
Komisi D DPRD Sumatera Utara mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat yang mengaku sebagai korban jual beli lahan proyek PLTA Batang Toru serta perwakilan Pemkab Tapanuli Selatan dan perwakilan perusahaan. Rapat digelar di ruang rapat komisi D gedung DPRD Sumut di Medan, Senin (4/6/2018), dipimpin langsung oleh ketua komisi D DPRD Sumut, Ari Wibowo.

RDP dimulai pukul 10.45 WIB dengan penjelasan dari pemkab Tapanuli Selatan mengenai mekanisme perijinan. Dilanjutkan penjelasan dari perwakilan masyarakat Batang Toru yang merasa dizalimi karena tanah mereka dibeli dengan harga yang murah.

"Sebelumnya dulu ada beberapa petugas dari Pemkab Tapanuli selatan yang datang melakukan pengukuran tanah kami, dan mengatakan akan membeli tanah dengan harga Rp 8.000/meter, tanaman yang ada di dalamnya tidak dibayar, jika tidak mau oknum tersebut mengatakan masyarakat akan mengambil uangnya di pengadilan, dan tanah akan dibuldozer dengan dikawal Brimob, dan hari ini lahan yang belum bebas diterobos semua," tutur Asma Harahap selaku perwakilan masyarakat.

Sebenarnya masyarakat mendukung program pembangunan pemerintah namun asalkan memberikan keadilan kepada rakyat kecil. "Kami masyarakat semuanya sebenarnya setuju dengan pembangunan PLTA asal dibayar dengan harga yang tepat" katanya.

Adi Harahap, perwakilan masyarakat lainya menambahkan, "Ada empat poin yang kami soroti dari pembangunan PLTA ini, pertama penerobosan lahan yang belum diganti rugi, kedua penebangan kayu, tanaman pertanian dan perkebunan lainya tanpa ganti rugi, ketiga penganiayaan oleh PT Sinohydro terhadap masyarakat yang memakan 2 korban ibu-ibu, keempat masalah ganti rugi yang diskriminatif dimana terjadi perbedaan harga mulai dari Rp4.000 hingga Rp150.000 serta tanaman di atas tanah yang dibeli, ada yang diganti rugi, ada yang tidak. Terdapat 121 ha lahan milik masyarakat, dari 400 ha lahan kebutuhan PLTA."

Sementara itu, pihak PT Sinohydro melalui jurubicara Partaonan Situmeang mengatakan bahwasanya pihaknya tidak tahu menahu mengenai permasalahan jual beli lahan antara perusahaan dan masyarakat.

Beliau menuturkan PT Sinohydro hanya sebagai pelaksana pembangunan PLTA di bawah pengawasan Sinotech Holding, urusan jual beli lahan menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Donald Marbun, S.E., Anggota Komisi D DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra, mengatakan bahwasanya dirinya akan berada di belakang masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak nya tetapi masyarakat juga diminta jangan alergi terhadap pembangunan.

Pimpinan Sidang sekaligus Ketua Komisi D Ari Wibowo menegaskan bahwa permasalahan ini bukan hanya permasalahan yang menjadi konsentrasi dari komisi D, tetapi terkait juga dengan komisi A (Pertanahan), dan Komisi B (Pertanian dan Kehutanan). "Jadi ke depan akan diagendakan rapat ulang menghadirkan Komisi A, B, dan D serta Perusahaan Listrik Negara (PLN)," tuturnya.

"Masyarakat dan semua elemen yang terlibat harus hadir dengan membawa bukti-bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan," tambah ketua DPRD Sumut H. Wagirin Arman, S.Sos., yang juga hadir di rapat tersebut.
Editor: Sam

T#g:Batang ToruRDP
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Mar 2018 15:30

    Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI, IDRI Sampaikan Ini!

    Ketua Umum Ikatan Dosen RI (IDRI) Dr Ryan Kurniawan menyatakan beberapa layanan dan inovasi dari Kemenristekdikti seperti Beasiswa Dosen, SINTA, Sertifikasi Dosen, Portal Garuda, SAPTO, dan SISTER din

  • Senin, 11 Sep 2017 13:50

    Pemutusan Listrik Paksa, DPRD Deli Serdang Akan gelar RDP dengan PT PLN

    Pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan berujung Komisi C DPRD Deli Serdang melakukan pemanggilan kepada PT PLN (Persero) Area Lubuk Pakam dan PT PLN Rayon Lubuk Pakam Pekan di Ruang Rapat Komisi

  • Sabtu, 15 Jul 2017 06:45

    Pilkada Segera Bergulir, KPU Gelar Dengar Pendapat dengan DPRD

    Ketua KPU Langkat Agus Arifin mengatakan, tahapan pemilihan Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati akan segera bergulir pada awal September 2017.

  • Senin, 30 Jan 2017 21:38

    Sengketa Lahan Mekar Jaya, Petani Duga BPN Terlibat

    Petani Desa Mekar Jaya menduga Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlibat dalam silang sengkarut lahan antara PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Malaysia dengan Masyarakat Desa Mekar Jaya. Menyusul dikel

  • Senin, 30 Jan 2017 20:36

    Kelompok Cipayung Desak Pemkab Simalungun Tuntaskan Masalah Pembangunan Listrik

    Kelompok Cipayung dari Siantar Simalungun mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun bersikap tegas menyelesaikan persoalan pembangunan tower SUTT di jalan Asahan sekitar komplek Cadika. Hal ini disampa

  • Senin, 30 Jan 2017 19:28

    Petani Mekar Jaya: PT LNK Langgar Kesepakatan Pembiaran Lahan

    PT Langkat Nusantara Kepong diminta menghentikan proses okupasi lahan di Desa  Mekar Jaya, Kabupaten Langkat. Permintaan ini disampaikan oleh Petani Desa Mekar Jaya menyusul adanya kesepakatan un

  • Selasa, 24 Jan 2017 08:09

    Sering Tak Hadir Dalam Rapat Penting, DPRD Warning Disnakertrans Sumut

    Zahir selaku Ketua Komisi E DPRD Sumut dalam Sidang Paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumatera Utara, kemarin, Senin (

  • Selasa, 24 Mar 2015 06:06

    PLN Kerap Padam, Masyarakat Minta DPRD

    Kondisi dan keadaan PLN yang bolak-balik padam sudah menjadi keluhan lama masyarakat di Kabupaten Palas. Kondisi terparah terjadi di tiga Kecamatan, yakni Sosa, Batang Lubu Sutam dan Huragi, dimana fr

  • Selasa, 24 Mar 2015 04:47

    Pansus Diharapkan Memberi Solusi Persoalan Konflik Tanah di Palas, Sumut

    Pansus (panitia khusus) monitoring dan evaluasi perizinan perusahaan perkebunan yang akan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas), diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan konflik tanah

  • Rabu, 04 Feb 2015 07:05

    Rapat Dengar Pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan Buruh Tidak Temukan Solusi

    Tuntutan sejumlah Serikat Buruh di Sumatera Utara agar pemerintah melakukan revisi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 masih terus disuarakan. Selain melalui demonstrasi, buruh juga menaru

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak