Kamis, 19 Okt 2017 14:19
  • Home
  • Politik
  • Presiden Teken PP Pengenaan Pajak Penghasilan atas harta bersih

Presiden Teken PP Pengenaan Pajak Penghasilan atas harta bersih

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Rabu, 20 Sep 2017 11:20
Dibaca: 159 kali
Ist
Ilustrasi

Melalui pertimbangan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kesederhanaan terkait pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan terkait pelaksanaan kebijakan Pengampunan Pajak, pemerintah memandang perlu menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu yang bersifat final.

Atas pertimbangan tersebut, pada 6 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan.

Dalam PP ini disebutkan, Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan meliputi: a. Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Pengampunan Pajak; b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak; dan/ atau c. Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019.

Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud termasuk: a. Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak oleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan: 1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: a) SPT PPh Terakhir; dan b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku; 2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir; dan 3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atau b. Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

"Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud merupakan Harta Bersih yang: a. diperoleh Wajib Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan b. masih dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir, dan merupakan Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan: a. masih dimiliki Wajb Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan b. belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu bempa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan," bunyi Pasal 2 ayat (3,4) PP ini.

Penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, merupakan penghasilan tertentu yang terutang Pajak Penghasilan yang bersifat final. Sedangkan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada adihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan.

Tarif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, ditetapkan sebagai berikut: a. Wajib Pajak badan sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan c. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Wajib Pajak Tertentu

Mengenai Wajib Pajak Tertentu, PP Nomor: 36 Tahun 2017 ini menyebutkan: a. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapaa ratus juta rupiah); b. Wajb Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Atau c. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/ atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada  selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan ketentuan: 1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada huruf b paling banyak Rp632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); dan 2. jumlah penghasilan bruto yang bersumber: a) dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud, paling banyak Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

"Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud meliputi seluruh penghasilan yang: a. merupakan objek Pajak Penghasilan yang bersifat final; dan b. merupakan objek Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan di bidang Pajak Penghasilan," bunyi Pasal 4 ayat (3) PP ini.

Penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud ditentukan: a. bagi Wajib Pajak yang memperoleh Surat Keterangan, berdasarkan: 1. SPT PPh Terakhir; 2. surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha yang dilampirkan dalam Surat Pernyataan, dalam hal SPT PPh Terakhir tidak dilampirkan dalam Surat Pernyataan; atau 3. surat pernyataan mengenai besaran penghasilan bruto pada Tahun Pajak Terakhir, dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud.

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan, menurut PP ini, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

Harta Bersih tambahan sebagaimana dimaksud adalah sebesar jumlah Harta Bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan;Harta Bersih sebagaimana dimaksud adalah sebesar jumlah Harta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; Harta Bersih sebagaimana dimaksud adalah sebesar jumlah Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh; Harta Bersih sebagaimana dimaksud adalah sebesar selisih lebih antara Harta Bersih yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir dengan jumlah yang mencerminkan: 1. Harta Bersih yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum: a) SPT PPh Terakhir; dan b) Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku; 2. Harta Bersih yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak Terakhir; dan 3. Harta Bersih yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir; dan/atauHarta Bersih yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta sebagaimana dimaksud merupakan nilai Harta Bersih per akhir Tahun Pajak Terakhir yang tidak dilunasi Uang Tebusannya sebagaimana tercantum dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 11 September 2017 itu. 

Editor: Budi

T#g:pajak
Berita Terkait
  • Rabu, 11 Okt 2017 19:21

    Sumut Teken MoU Pajak Masuk Kurikulum Pendidikan

    Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I dan II, tentang inklusi kesadaran pajak dalam

  • Rabu, 04 Okt 2017 07:54

    KPP Pratama Sibolga Laksanakan Edukasi Alokasi Dana Desa

    Sebanyak 159 Desa di Kab. Tapanuli Tengah mengikuti acara edukasi dan dialog perpajakan bertema manajemen dan edukasi alokasi dana desa yang digelar di Ballroom Hotel PIA Pandan yang diselenggarakan o

  • Kamis, 22 Jun 2017 18:22

    Ronaldo Bakal Bayar Uang Damai Senilai 14,7 Juta Euro

    Bintang sepakbola dunia, dari Real Madrid, Cristiano Ronaldo, siap membayar 14,7 juta euro kepada otoritas pajak Spanyol karena dituding menggelapkan pajak oleh para jaksa.

  • Rabu, 10 Mei 2017 20:30

    Ternyata Fadli Zon dan Fahri Hamzah diduga terlibat pidana perpajakan

    Fadli Zon dan Fahri Hamzah, dua pimpinan DPR RI periode 2014-2019 diincar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana pelanggaran pajak.

  • Minggu, 23 Apr 2017 12:19

    Presiden Filipina Tiru Program Tax Amnesty Jokowi

    Program pengampunan pajak (tax amnesty) di dalam negeri banyak dikritik, tapi di Filipina malah dipuji dan ditiru. Maklum, ambisi Presiden Rodigo Duterte untuk membangun infrastruktur mentok di dana yang terbatas.

  • Selasa, 11 Apr 2017 21:15

    TNI Siap Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber

  • Sabtu, 11 Mar 2017 09:20

    9 Triliun Rupiah Dana Amnesti Pajak Masuk Pasar Modal

    Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan dana repatriasi hasil program amnesti pajak yang masuk ke pasar modal hingga akhir Februari 2017 telah mencapai sembi

  • Jumat, 03 Mar 2017 08:22

    Pemerintah Wajibkan Perusahaan Aplikasi Taksi Online Bayar Pajak

    Perusahaan-perusahaan aplikasi yang menaungi taksi daring wajib membayar pajak sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

  • Sabtu, 11 Feb 2017 21:16

    JMT-PELA Pertanyakan Niat Penagihan Tunggakan PNBP oleh Pemprovsu

    Pasca pengumuman Ditjen Minerba No 226.Pm/04/DJB/2017 tertanggal 31 Januari 2017, tentang Pengumuman kedua puluh dua rekonsiliasi IUP (Evaluasi Pusat), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) m

  • Jumat, 06 Jan 2017 08:33

    Kecamatan Huragi Terbaik Kedua Pengumpul PBB 2016

    Pemerintah Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Padang Lawas (Palas) berhasil meraih peringkat terbaik kedua untuk kategori kordinator Pengumpul pajak bumi dan bangunan (PBB) se-Kabupaten Pala

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak