Jumat, 23 Feb 2018 07:31
  • Home
  • Politik
  • Politisi Gerindra Pertanyakan Dasar Hukum Pembangunan Pasar Marelan

Politisi Gerindra Pertanyakan Dasar Hukum Pembangunan Pasar Marelan

MEDAN (utamanews)
Oleh: Sam/rls
Kamis, 08 Feb 2018 09:08
Dibaca: 175 kali
Facebook
Duma Hutagalung

Anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Dame Duma Hutagalung, mempertanyakan dasar hukum Surat Kerjasama (SK) yang diberikan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan kepada Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) untuk melakukan pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan senilai Rp 26 miliar. 

"Apa dasar hukumnya Direksi PD Pasar Kota Medan mengeluarkan SK kepada P3TM untuk melaksanakan pembangunan," cetus Dame Duma Hutagalung kepada wartawan, Rabu (7/2/2018).

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, dalam pengeluaran SK tersebut seharusnya ada diputuskan secara bersama-sama dengan DPRD Kota Medan dan diketok (diputuskan) secara bersama-sama. "Kami juga tahunya SK itu ditunjukkan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan. Kenapa tidak ada pembahasan dengan dewan," ketusnya. 



Sebelumnya, Ketua P3TM Ali Geno menjelaskan, pasar yang dibangun beserta fasilitasnya memang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 

Ia mengakui pembangunan lapak berdasar perintah PD Pasar, dan soal harga sesuai kesepakatan pedagang sendiri. "Jadi memang ada SK dari PD Pasar. Makanya kita sanggupi lakukan pembangunan, seperti musala kita diperbaiki, sarana air dan listrik. Surat kerjasama itu ada sama PD Pasar. Kami diperintahkan secepatnya (agar fasilitas) semua harus siap. Siang dan malam kami paksakan bekerja mengejar itu," ungkapnya.

Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya mengungkapkan hasil kesepakatan tersebut bisa dipahami dan diterima oleh pihaknya sebagai bahan evaluasi. Artinya, kata dia, untuk peresmian gedung pasar baru tetap dilakukan sedangkan proses relokasi dan operasional menunggu fasilitas di area dalam terpenuhi. "Kita akan sesuaikan waktunya lagi (untuk relokasi pedagang dan operasional pasar). Jadi biar diresmikan dulu," katanya usai RDP.

Menjawab sejumlah pertanyaan Komisi C, Rusdi sebelumnya mengatakan yang jelas pasar baru itu belum dioperasikan mengingat hal-hal lain belum selesai, baik proses administrasi, lapak dan meja pedagang. "Persoalan ini tidak begitu besar, cuma dibesar-besarkan. Saya tetap prioritaskan 791 pedagang. Ini bangunan yang diberikan Pemko, makanya harus dimanfaatkan. Kita belajar dari pengalaman pahit seperti di Pasar Induk, dimana investor atau pedagang berdasi semua berada di sana. Tapi itu bukan masa saya. Saya tekankan, kalau dia pedagang wajib dapat (lapak). Ada surat permohonan soal harga yang kami tetapkan sendiri, dan itu sedang dibahas oleh Badan Pengawas," katanya mengeluh.

Terpisah, salah seorang pedagang Mini Marelan Dian Sihotang, malah mengaku sampai sekarang belum terima uang ganti rugi dari Pemko. Mewakili istrinya yang berjualan selama 30 tahun di sana, kartu kuning sudah mereka terima namun meja dan lapak belum ada. Harusnya kata dia, pedagang lama yang punya meja lebih diutamakan ketimbang pedagang baru. 

"Kami sangat menghargai apa yang dibuat pemerintah. Sebab pajak yang kami tempati sudah sangat kumuh. Baru 60 persen bangunan pasar yang selesai, dimana barang kami mau diletak. Sebaiknya memang ditunda dulu," kesalnya.
Editor: Tommy

T#g:Gerindrapasar
Berita Terkait
  • Rabu, 21 Feb 2018 04:21

    Saat Djarot Menemani Istri Berbelanja Di Petisah

    Djarot Saiful Hidayat menemani sang istri Happy Farida berbelanja kebutuhan dapur di Pasar Petisah Medan, Selasa (20/2/2018) pagi.Sesampainya di pasar, Djarot dengan setia berjalan memegang tangan ist

  • Sabtu, 17 Feb 2018 21:17

    Djarot Sapa Pedagang Pasar Stabat Langkat

    Usai menunaikan shalat Zuhur di Masjid Uswatun Hasanah di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Binjai Utara, Djarot Saiful Hidayat langsung meluncur ke Kota Stabat, Kabupaten Langkat, Sabtu (17/2/2018)

  • Sabtu, 17 Feb 2018 19:17

    Pasar Lumban Julu Jadi Pasar Kecamatan Termegah di Tobasa

    Usai diresmikan pada Jumat, 16 Februari 2018, Pasar Rakyat Lumban Julu resmi hadir sebagai pasar kecamatan termegah di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Peresmian sekaligus serah terima kepada 136 peda

  • Selasa, 06 Feb 2018 17:26

    Pedagang Pasar Tavip Binjai Mengadu Ke Sihar Sitorus

    Sejumlah pedagang di Pasar Tradisional Tavip, Jalan Pembangunan, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Binjai, Sumatera Utara (Sumut) berharap adanya perbaikan pasar yang memihak pada kepenti

  • Selasa, 30 Jan 2018 12:00

    Dansatgas Indobatt dampingi Dansektor Timur Unifil kunjungi Street Market

    Dansatgas Indobatt (Indonesian Battalion) Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-L/Unifil (United Nations Interim Force In Lebanon) Letkol Inf Arfan Johan Wihananto S.I.P. mendampingi Dansektor Timur

  • Jumat, 12 Jan 2018 14:42

    Zahir-Oky Didukung Partai Gerindra, PPP, PKB, PBB dan PDIP

    Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara, Ir H. Zahir MAP-Oky Iqbal Frima, SE diantar para partai pengusung dan pendukung saat mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara

  • Jumat, 05 Jan 2018 20:35

    Gerindra Bantu Warga Cirebon Luka Bakar Kecelakaan Kerja di Bekasi

    Rukmantara, 54 tahun, warga Gang Bhakti, RT02/04, Desa Karang Sembung, Kecamatan Karang Sembung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menderita luka bakar yang tak kunjung sembuh di sebagian tubuhnya. Ia ju

  • Senin, 25 Des 2017 07:35

    PKS-Gerindra-PAN Koalisi di Pilgub 5 Provinsi, Termasuk Sumut

    Tepat menjelang perayaan Natal 25 Desember 2017, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan kesepakatan mereka untuk berkoalisi di lima provinsi p

  • Sabtu, 23 Des 2017 10:53

    Aliansi Jurnalis Hukum Buka Posko Pengaduan Pedagang Pasar Kota Medan

    Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Hukum (DPP-AJH) melaksanakan sosialisasi pembukaan posko pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi, persekusi atau penidasan hak rakyat.&

  • Jumat, 15 Des 2017 10:45

    Diduga Langgar Perda, Parkir Progresif di Pusat Pasar Medan Diprotes Warga

    Polemik pemberlakuan tarif parkir progresif sejak bulan Juni 2017 di Jalan Pusat Pasar Medan, sampai hari ini masih terus berlangsung.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak