Jumat, 21 Sep 2018 13:59
  • Home
  • Politik
  • Politisi Gerindra Pertanyakan Dasar Hukum Pembangunan Pasar Marelan

Politisi Gerindra Pertanyakan Dasar Hukum Pembangunan Pasar Marelan

MEDAN (utamanews)
Oleh: Sam/rls
Kamis, 08 Feb 2018 09:08
Facebook
Duma Hutagalung

Anggota Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Dame Duma Hutagalung, mempertanyakan dasar hukum Surat Kerjasama (SK) yang diberikan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan kepada Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Marelan (P3TM) untuk melakukan pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan senilai Rp 26 miliar. 

"Apa dasar hukumnya Direksi PD Pasar Kota Medan mengeluarkan SK kepada P3TM untuk melaksanakan pembangunan," cetus Dame Duma Hutagalung kepada wartawan, Rabu (7/2/2018).

Menurut politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu, dalam pengeluaran SK tersebut seharusnya ada diputuskan secara bersama-sama dengan DPRD Kota Medan dan diketok (diputuskan) secara bersama-sama. "Kami juga tahunya SK itu ditunjukkan Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Medan. Kenapa tidak ada pembahasan dengan dewan," ketusnya. 



Sebelumnya, Ketua P3TM Ali Geno menjelaskan, pasar yang dibangun beserta fasilitasnya memang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. 

Ia mengakui pembangunan lapak berdasar perintah PD Pasar, dan soal harga sesuai kesepakatan pedagang sendiri. "Jadi memang ada SK dari PD Pasar. Makanya kita sanggupi lakukan pembangunan, seperti musala kita diperbaiki, sarana air dan listrik. Surat kerjasama itu ada sama PD Pasar. Kami diperintahkan secepatnya (agar fasilitas) semua harus siap. Siang dan malam kami paksakan bekerja mengejar itu," ungkapnya.

Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya mengungkapkan hasil kesepakatan tersebut bisa dipahami dan diterima oleh pihaknya sebagai bahan evaluasi. Artinya, kata dia, untuk peresmian gedung pasar baru tetap dilakukan sedangkan proses relokasi dan operasional menunggu fasilitas di area dalam terpenuhi. "Kita akan sesuaikan waktunya lagi (untuk relokasi pedagang dan operasional pasar). Jadi biar diresmikan dulu," katanya usai RDP.

Menjawab sejumlah pertanyaan Komisi C, Rusdi sebelumnya mengatakan yang jelas pasar baru itu belum dioperasikan mengingat hal-hal lain belum selesai, baik proses administrasi, lapak dan meja pedagang. "Persoalan ini tidak begitu besar, cuma dibesar-besarkan. Saya tetap prioritaskan 791 pedagang. Ini bangunan yang diberikan Pemko, makanya harus dimanfaatkan. Kita belajar dari pengalaman pahit seperti di Pasar Induk, dimana investor atau pedagang berdasi semua berada di sana. Tapi itu bukan masa saya. Saya tekankan, kalau dia pedagang wajib dapat (lapak). Ada surat permohonan soal harga yang kami tetapkan sendiri, dan itu sedang dibahas oleh Badan Pengawas," katanya mengeluh.

Terpisah, salah seorang pedagang Mini Marelan Dian Sihotang, malah mengaku sampai sekarang belum terima uang ganti rugi dari Pemko. Mewakili istrinya yang berjualan selama 30 tahun di sana, kartu kuning sudah mereka terima namun meja dan lapak belum ada. Harusnya kata dia, pedagang lama yang punya meja lebih diutamakan ketimbang pedagang baru. 

"Kami sangat menghargai apa yang dibuat pemerintah. Sebab pajak yang kami tempati sudah sangat kumuh. Baru 60 persen bangunan pasar yang selesai, dimana barang kami mau diletak. Sebaiknya memang ditunda dulu," kesalnya.
Editor: Tommy

T#g:Gerindrapasar
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Kamis, 13 Sep 2018 09:23

    Petugas Penyuluh Lapangan Ujung Tombak Kesejahteraan Masyarakat

    Plt. Bupati Labuhanbatu H Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT bersama Anggota DPRD dari Gerinda Budiono dan Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pertanian,

  • Rabu, 29 Agu 2018 04:29

    Jelang Workshop Internasional, Direktur Kebijakan Bakamla RI Kunjungi Pengadilan Negeri

    Menjelang pelaksanaan workshop harmonisasi internasional keamanan dan keselamatan laut, Direktur Kebijakan Bakamla RI berkunjung ke Kantor Pengadilan Negeri Denpasar yang diterima langsung oleh Ketua

  • Senin, 23 Jul 2018 08:23

    Ingin Bangun Kabupaten Batubara, Nanda MJC Jadi Caleg Gerindra

    Terjun langsung ke dunia perpolitikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara mungkin tak pernah ada dalam pikiran M. Nanda Octavian sebelumnya.Namun, untuk bisa ikut andil dalam

  • Selasa, 26 Jun 2018 18:46

    Pilkada Serentak di Hari Rabu, Pasar Tradisional Sepi Pembeli

    Pelaksanaan Pilkada serentak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumut dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun 2018, yang dilaksanakan pada Hari Rabu tang

  • Minggu, 03 Jun 2018 06:03

    Sihar Diarak di Pasar Sidikalang, Wanita Ini Buat Iri Pedagang

    Cawagub Sumatera Utara Sihar Sitorus diarak para relawan dan warga mengelilingi Pasar Sidikalang, Sabtu (2/6/2018) siang.

  • Rabu, 30 Mei 2018 15:00

    Diskoperindag Palas Gelar Pasar Murah

    Bertujuan membantu warga masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sembako selama bulan puasa ramadan 1439 hijriyah, serta menyambut hari raya idulfitri 1 Syawal 1439 hijriyah, Dinas Koper

  • Jumat, 25 Mei 2018 06:25

    Muspika Jenggawah dan Tempurejo Hadiri Pembukaan Pasar Murah Plus

    Bertempat di Balai Kecamatan Jenggawah Jember pada Kamis (24/05/2018), oleh Camat Jenggawah Rahman Hidayat Kabupaten Jember dilakukan Pembukaan Psar Murah Plus pelayanan Kependudukan Gratis Kepada War

  • Rabu, 23 Mei 2018 02:23

    Djarot Akan Bangun Pasar Percontohan Di Kota Medan

    Impian warga Sumatera Utara (Sumut) memiliki pasar tradisional modern, bebas sampah, bebas bau, bebas becek bakal terwujud. Namun, lokasi pembangunannya masih dirahasiakan."Ya nanti lah, kalau sudah t

  • Senin, 14 Mei 2018 18:24

    DPC Partai Gerindra Paluta Kutuk Keras Aksi Bom di Surabaya

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) H. Hariro Harahap SE M.Si mengutuk keras pelaku bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) pagi, disusul bom di Sido

  • Sabtu, 28 Apr 2018 09:48

    Pedagang Kampung Lalang Mengadu ke Sihar

    Meski belum terpilih sebagai wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumut nomor urut dua Sihar Sitorus sudah banyak menerima pengaduan dan keluhan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak