Minggu, 25 Feb 2018 12:29
  • Home
  • Politik
  • Pidato Tahunan di MPR, Jokowi: Tidak ada satu pun lembaga negara yang miliki kekuasaan absolut

Pidato Tahunan di MPR, Jokowi: Tidak ada satu pun lembaga negara yang miliki kekuasaan absolut

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Rabu, 16 Agu 2017 11:56
Dibaca: 204 kali
Rahmat/Humas Setkab RI
Presiden Jokowi menyampaikan pidato pada Sidang Tahun MPR RI Tahun 2017, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) pagi.
Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan kepada seluruh lembaga negara, atas kekompakan, sinergi dan kerja sama yang baik selama ini.

Presiden meyakini dengan kekompakan, sinergi, dan kerja bersama itu, tidak akan memperlemah tugas dan tanggung jawab konstitusional yang dijalankan oleh setiap lembaga negara, tetapi justru memperkuat semua dalam memenuhi amanah rakyat.

Dalam semangat Persatuan Indonesia itu, menurut Presiden Jokowi, lembaga-lembaga negara justru bisa bekerja dengan lebih baik, bila saling mengingatkan, saling kontrol, saling mengimbangi dan saling melengkapi.

"Tidak ada satu lembaga negara pun yang memiliki kekuasaan absolut, memiliki kekuasaan yang lebih besar dari lembaga negara yang lain," tegas Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2017, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8) pagi.

Menurut Presiden Jokowi, inilah jati diri bangsa kita dalam bernegara. Inilah kekuatan bangsa kita dalam menghadapi setiap tantangan. "Inilah keunggulan bangsa kita dalam menghadapi masa depan," ujarnya.

Presiden yang hadir didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara tersebut dengan mengenakan busana adat Bugis, mengajak semua elemen bangsa menjadikan sejarah sebagai fondasi untuk menatap masa depan. Ia mengingatkan, pelajaran yang sangat penting dari sejarah bangsa kita adalah kemerdekaan bisa direbut, bisa diraih, bisa diproklamasikan karena semua anak-anak bangsa mampu untuk bersatu, mampu untuk bekerjasama, mampu untuk kerja bersama.

Modal persatuan Indonesia yang kokoh itu, lanjut Presiden, harus terus dijaga, dirawat, dierkuat, dan harus jadi pijakan bersama dalam menghadapi ujian sejarah berikutnya, yaitu memenuhi janji-janji kemerdekaan untuk mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

"Saya percaya, tugas yang maha berat itu akan bisa kita tunaikan apabila kita semua mau bersatu, mau bekerja sama, mau kerja bersama," ujar Presiden Jokowi.

Ke depan, menurut Presiden, bangsa kita menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kita akan mengarungi samudera globalisasi, berhadapan dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, dan menghadapi kemajuan inovasi teknologi yang destruktif.

"Tapi, saya yakin dengan bersatu, kita akan bisa menghadapi semua itu. Karena bangsa kita adalah bangsa besar. Bangsa kita adalah bangsa yang teruji. Bangsa kita adalah bangsa petarung," tutur Presiden.

Apresiasi Semua Lembaga Negara

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, tugas sejarah untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif Lembaga-Lembaga Negara.

Ia mengapresi kinerja lembaga-lembaga negara dalam setahun terakhir. MPR misalnya, dinilai Presiden terus berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI.

Sebagai pengawal ideologi, menurut Presiden, MPR teguh menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, Presiden menyambut baik, sikap MPR yang berketetapan untuk bersinergi dengan Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017.

Sementara DPR dinilai juga terus melanjutkan reformasi internalnya dan menjadi lembaga representasi rakyat yang makin modern dan dipercaya. Terhadap fungsi legislasi misalnya, DPR telah menyelesaikan 14 RUU pada Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2017. Beberapa di antaranya berkaitan langsung dengan dukungan kelancaran program Pemerintah selama tahun 2017, seperti peningkatan ekspor non-migas barang dan jasa yang bernilai tambah tinggi, penyederhanaan perizinan serta penyediaan layanan dan fasilitas untuk investasi.

Adapun DPD, menurut Presiden, terus memantapkan peran konstitusionalnya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dan daerah. Ia menyebutkan, hingga semester pertama tahun 2017 ini, DPD telah menghasilkan 10 pertimbangan terhadap RUU dan 5 pertimbangan berkaitan dengan anggaran serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu.

"Beberapa di antara pertimbangan itu ada yang sangat kita perlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di daerah-daerah, seperti pertimbangan atas RUU tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara dan RUU tentang Kewirausahaan Nasional serta pengawasan atas pelaksanaan UU tentang Desa," terang Presiden.

Presiden juga mengapresiasi BPK yang sejak tahun lalu, terpilih menjadi auditor eksternal bagi Badan Energi Atom Internasional periode 2016-2020. Keterpilihan BPK itu, menurut Presiden, bukan saja menjadi wujud pengakuan internasional atas kinerjanya, namun juga mengangkat nama baik dan reputasi bangsa Indonesia.

Pada pembangunan bidang hukum, Presiden Jokowi mengemukakan, Mahkamah Agung terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolehan keadilan dan layanan publik. Hingga semester pertama tahun 2017, MA telah berhasil menerapkan beberapa inovasi antara lain Sistem Audio Text Recording dan Mekanisme Penghitungan Biaya Perkara Sendiri secara elektronik guna makin memudahkan layanan peradilan.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi, menurut Presiden, terus bekerja dan mengukuhkan perannya sebagai penjaga konstitusi. Sampai pertengahan tahun 2017, dari 55 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputuskan oleh MK. Beberapa di antaranya termasuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

"Keberhasilan MK dalam memutus perkara itu, telah mengantarkan MK meraih penghargaan Bawaslu Award Tahun 2017. Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, pada tahun 2017 ini, MK berhasil mempertahankan kepercayaan komunitas internasional sebagai Sekretariat Tetap dari Mahkamah Konstitusi se-Asia," puji Presiden.

Apresiasi juga disampaikan Presiden Jokowi atas upaya Komisi Yudisial dalam memajukan akuntabilitas peradilan di Tanah Air. Ia mengemukakan, KY telah menyelesaikan 8 kasus advokasi hakim serta melakukan pemantauan 89 persidangan atas laporan masyarakat. KY juga telah memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bagi 277 hakim. Sementara dalam pemeliharaan martabat peradilan, KY telah merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 33 hakim, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat.

Semua capaian itu, lanjut Presiden Jokowi, seharusnya tidak membuat kita cepat berpuas diri. Karena tantangan yang dihadapi sekarang ini dan ke depan tidaklah ringan. "Kita masih dihadapkan dengan kemiskinan dan ketidakadilan; kita masih dihadapkan dengan ketidakpastian ekonomi global, dan kita juga masih dihadapkan dengan gerakan ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme," tegas Presiden seraya menyebutkan, dari sekian banyak tantangan itu, tantangan yang paling penting dan seharusnya menjadi prioritas bersama dari semua lembaga negara adalah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari rakyat.

"Kepercayaan rakyat adalah jiwa dan sekaligus energi bagi lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing," sambung Presiden.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengajak kita semua, seluruh lembaga Negara untuk menjadikan rakyat sebagai poros jiwa kita. "Saya mengajak kita semua untuk selalu mendengar amanat penderitaan rakyat. Saya mengajak kita semua untuk bergandengan tangan, bekerjasama, kerja bersama untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Presiden Jokowi.

Sidang Tahunan MPR RI yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan itu dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, para Ketua, Wakil Ketua, dan anggota lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, Presiden RI ketiga BJ Habibie, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Boediono, Shinta Nuriyah Wahid, dan Karlina Umar Wirahadikusuma.

Editor: Budi

T#g:HUT RIJokowi
Berita Terkait
  • Senin, 19 Feb 2018 06:49

    Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Ikuti Daftar Nama dari Panitia

    Usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun men

  • Rabu, 14 Feb 2018 14:14

    Djarot: Dua Nomor yang Baik, Salam Dua Jari

    Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) telah dilakukan. Dalam penetapan yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa (12/2), pasangan Dja

  • Jumat, 09 Feb 2018 21:39

    Panglima TNI Hadiri Puncak Peringatan HPN di Kota Padang

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018, di Pantai Purus, Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018

  • Senin, 29 Jan 2018 09:19

    Kominfo RI Gelar Diskusi Media di Banda Aceh

    Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI bekerjasama dengan Harian Analisa Perwakilan Banda Aceh menggelar diskusi media tentang peran media dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah pedal

  • Rabu, 24 Jan 2018 06:44

    Melihat Lagi Keberhasilan Program Jokowi-JK

    Pada tanggal 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jokowi-JK merupakan pasangan yang memenangkan Pilpres di tahun 2014 ke

  • Rabu, 17 Jan 2018 16:17

    Jokowi-JK Dibuat Jadi Nama Jalan di Sumut

    Mengapresiasi program dana desa yang digulirkan selama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi-JK, warga masyarakat di Desa Pir Trans Sosa 3A, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), Kabupaten

  • Senin, 08 Jan 2018 12:18

    Orang Asli Papua Apresiasi Pembangunan Tanah Papua oleh Jokowi

    Kemajuan pembangunan dan perubahan di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Jokowi-JK menggugah rasa kebahagiaan masyarakat Papua.

  • Rabu, 03 Jan 2018 17:53

    Fadli Zon Buat Voting Capres di Twitter, Jokowi atau Prabowo. Pemenangnya?

    Jokowi menang telak pada voting Calon Presiden yang dibuat oleh Fadli Zon di akun Twitternya, Rabu (3/1/2018).

  • Kamis, 28 Des 2017 22:18

    Panglima TNI Hadiri Perayaan Natal Bersama Nasional 2017 [Foto]

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri Perayaan Natal Bersama Nasional 2017 di Rumah Radakng, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (28/12/2017).   Perayaan Natal

  • Rabu, 27 Des 2017 09:17

    Jokowi Diharap Hadiri Puncak Hari Pers Nasional 2018 di Padang

    Presiden Jokowi diharapkan hadir pada dua kegiatan besar dalam rangkaian Hari Pers Nasional 2018, pesta adat Makan Bajamba pada malam hari tanggal 8 Februari 2018 dan puncak acara HPN 2018 pada tangga

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak