Sabtu, 25 Nov 2017 07:08
  • Home
  • Politik
  • Pemprovsu sampaikan Belanja Daerah pada Ranperda P-APBD 2017 sebesar Rp13,4 triliun

Pemprovsu sampaikan Belanja Daerah pada Ranperda P-APBD 2017 sebesar Rp13,4 triliun

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Senin, 11 Sep 2017 19:01
Dibaca: 134 kali
Dok
Wagubsu DR Nurhajizah Marpaung

Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hj Nurhajizah Marpaung menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 pada rapat Paripurna DPRD Sumut, Senin (11/9). 

Dalam hal ini, pendapatan daerah dalam PAPBD 2017 diasumsikan naik Rp 162 Miliar, dari Rp12,17 triliun (APBD 2017) menjadi Rp12,33 triliun pada PAPBD 2017 atau naik sekitar 1,34 persen.

"Kami berterimakasih dan mengapresiasi kepada Dewan atas kerja keras yang diberikan dalam beberapa hari ini sehingga banyak agenda tugas dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Hj Nurhajizah Marpaung dalam rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut H Wagirin Arman.

Sementara untuk belanja daerah, yang semula dianggarkan sebesar Rp13 triliun, direncanakan dalam Perubahan APBD 2017 akan mengalami pertambahan sebesar Rp387 miliar (2,97 persen) sehingga menjadi Rp13,4 triliun. Di mana untuk kelompok belanja tidak langsung yang semula dianggarkan sebesar Rp8,6 triliun, direncanakan mengalami penurunan sebesar Rp163,2 miliar (1,88 persen) sehingga menjadi sebesar Rp8,4 triliun. Penurunan tersebut secara signifikan terdapat pada jenis belanja hibah sebesar Rp471,4 miliar keperluan dana BOS SMA/SMK yang dialihkan ke belanja langsung SKPD Dinas Pendidikan.

Sedangkan pada belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp316 miliar untuk keperluan penyesuaian penambahan tunjangan penghasilan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Selain itu, penambahan belanja pegawai  juga untuk keperluan penyesuaian tunjangan DPRD sebagai akibat implementasi peraturan pemerintah nomor 18/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD (sekitar Rp40 miliar). 

Untuk belanja langsung, sebut Wagub, dari Rp4,3 triliun sebelumnya, mengalami pertambahan sebesar Rp550,9 miliar (12,6 persen) sehingga menjadi Rp4,9 triliun. Pertambahan anggaran belanja langsung dimaksud untuk mengakomodir berbagai program dan kegiatan prioritas yang bersumber dari perencanaan pemerintah provinsi dan juga bersumber dari hasil rapat kerja antara SKPD dengan komisi-komisi di DPRD Sumut.

Wagub menyampaikan, jika perubahan antara pendapatan daerah sebesar Rp12,3 triliun dengan rencana jumlah belanja daerah sebesar Rp13,4 triliun, maka pada P-APBD Sumut 2017 akan terdapat defisit anggaran sebesar Rp1,08 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD murni, mengalami defisit Rp864,1 miliar, maka terdapat menambahan defisit sebesar Rp225 miliar.

Kemudian untuk menutup defisit anggaran tersebut, kata Wagub, rencananya akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan, yakni sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang semula dianggarkan Rp942 miliar, mengalami pertambahan sebesar Rp225 miliar (23,91 persen) menjadi Rp1,67 triliun. Jumlah ini berdasarkan Perda nomor 3/2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, yang sebelumnya telah diaudit oleh BPK RI.

"Kami tetap mengharapkan masukan konstruktif dari dewan terhormat dalam pembahasan Perubahan APBD 2017 dengan mempedomani peraturan perundangan dan kemampuan keuangan daerah," sebut Wagub.

Selanjutnya, sidang paripurna akan dilanjutkan untuk mengagendakan dapat mendengarkan pandangan fraksi tentang nota keuangan Ranperda P-APBD Sumut 2017 pada jadwal berikutnya. 

Editor: Budi

T#g:APBDPAPBD 2017Paripurna
Berita Terkait
  • Rabu, 22 Nov 2017 20:52

    Wabup Palas Serahkan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Palas 2018

    Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Wabup Palas) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPA

  • Rabu, 22 Nov 2017 12:02

    Paripurna DPRD Humbang Hasundutan Bahas RPJMD 2016-2021

    Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE menyampaikan nota pengantar atas Ranperda Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jang

  • Selasa, 14 Nov 2017 08:24

    Pemprovsu ajukan Ranperda Perubahan Retribusi dan Pajak Daerah ke DPRD

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama DPRD Sumut dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda di gedung dewan, Senin (13/11).Hadi

  • Selasa, 26 Sep 2017 14:56

    DPRD Humbahas tolak Ranperda APBD 2016

    DPRD Humbahas tolak hasil Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2016 yang akan ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD kom

  • Rabu, 20 Sep 2017 23:50

    Ranperda Ketahanan Keluarga Diparipurnakan, Kadis Terkait Tak Hadir

    Rapat paripurna tentang Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Deli Serdang terhadap pendapat Bupati Deli Serdang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Keluarga di Gedung DPRD Deli S

  • Senin, 18 Sep 2017 23:58

    Tekan SiLPA TA 2017, Pemprovsu Getol Evaluasi Serapan Anggaran SKPD

    Guna menekan angka SiLPA tahun anggaran 2017 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan sejumlah langkah di antaranya melakukan evaluasi serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer

  • Rabu, 13 Sep 2017 07:33

    Sering Bolos di Paripurna, DPRD Sumut Desak Arsyad Lubis Dievaluasi

    Beriringan dengan mencuatnya tiga ratusan siswa SMA Negeri favorit di kota Medan yang masuk melalui jalur ilegal sehingga memunculkan "kelas siluman", Arsyad Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Provi

  • Rabu, 23 Agu 2017 19:33

    DPRD Langkat Sahkan 10 Ranperda jadi Perda

    Dalam Sidang Paripurna DPRD Langkat di gedung Paripurna, Rabu (23/8), 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

  • Selasa, 22 Agu 2017 07:02

    Revisi Perda RPJMD Sumut Disahkan, Erry harap Provinsi Berdaya Saing Terwujud

    Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, mengesahkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut, tahun 2013-2018, Senin (21/8/2018).

  • Rabu, 16 Agu 2017 15:36

    6 Anggota DPRD Gunungsitoli Bolos Saat Paripurna Pidato Kenegaraan

    Sebanyak enam orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli terpantau tidak hadir (bolos) saat rapat paripurna istimewa DPRD dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak