Kamis, 23 Nov 2017 10:51
  • Home
  • Politik
  • Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 08 Sep 2017 22:18
Dibaca: 82 kali
Dok
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut
Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

"Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima," sebut Gubsu Erry di acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provsu di Grand Aston Medan, Jumat (8/9/2017).

Hadir Head Group Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiharto, Ketua DPRDSU Wagirin Arman, sejumlah Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut lainnya, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry dan sejumlah SKPD Provsu.

Pada kesempatan itu Gubsu mengatakan defenisi gratifikasi yaitu pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi atau fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektonik.

"Defenisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Hal ini sesuai defenisi didalam UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahub 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Gubsu.

Oleh karena itu Gubsu mengatakan Undang-Undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

Di samping itu kata Gubsu ,pengendalian gratifikasi merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah ,dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Oleh karena itu Gubsu memiliki harapan besar kepada sosilisasi pengendalian gratifikasi, untuk bersama tekat untuk mencegah korupsi dilingkungan Pemprov Sumut.

"Sosialisasi ini diharapkan bukan hanya sebatas seremonial, tetapi merupakan komitmen untuk menjadikan suatu institusi yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik, " harap Gubsu.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bahwa sejak 2016 DPRD dan Pemprov Sumut bersama menegakkan anti korupsi. Ini disebabkan karena permasalahan hukum (korupsi) yang terjadi beberapa tahun lalu yang melibatkan pimpinan daerah dan sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Ini yang membuat kita khususnya saya merasa malu, padahal Sumut dahulunya dikenal sebagai barometer kebijakan misalnya setiap pejabat yang pernah menjabat harus melalui daerah ini untuk mendapat posisi penting di pemerintah pusat," ujarnya.

Maka kata Wagirin, baik DPRD dan Pemprov Sumut untuk memulihkan nama Sumut di tingkat nasional dengan cara penegakkan anti korupsi.

Sementara Kepala Inspektorat menjelaskan melalui instansinya diluncurkan 'Salam Sumut Paten' yang bertujuan agar masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pemerintah baik yang sifatnya pelayanan hingga adanya indikasi dari korupsi.

Di tempat yang sama, Head Group Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiharto menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan awal dari prilaku korupsi khususnya yang ada kaitannya dengan jabatan.

"Awalnya seperti pemberian hadiah, yang dapat mempengaruhi pejabat merasa tidak masalah hingga akhirnya bila pemberian hadiah tidak diberikan bisa menjadi terkendala," katanya.

Menurutnya ada perbedaan gratifikasi antara suap dan pemerasan, yang bertujuan dengan korupsi. "Oleh karena itu bila ada yang memberi hadiah kita harus waspada, apakah ada unsur yang terkait dengan suap atau pemerasan," jelas Sugiharto seraya menegaskan gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang yang berhubungan dengan jabatan.

Editor: Sam

T#g:Gratifikasikpksosialisasi
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Nov 2017 09:03

    Membangun Pemuda Cerdas Berintegritas

    Pemuda merupakan tonggak perubahan bangsa ini, karena di pundaknya lah dipikulkan beban bangsa ini kedepannya. Pemuda juga lah yang menjadi penerus estafet bangsa ini nantinya. Jikalau pemudanya

  • Kamis, 16 Nov 2017 19:46

    KPU Padang Lawas Utara Laksanakan Kegiatan KPU Go To School

    Di tengah padatnya kegiatan tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara yang jadwal hari 'H' nya bersamaan pada 27

  • Jumat, 10 Nov 2017 20:40

    Sosialisasi GERMAS dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-53

    Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kesehatan mengadakan seminar sehari tentang pemahaman secara dini kanker serviks dan kanker payudara serta sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat

  • Selasa, 31 Okt 2017 19:41

    Tengku Erry Tekankan Pentingnya Pemahaman Dalam Pengadaan Barang & Jasa

    Gubsu Tengku Erry Nuradi menekankan pentingnya pemahaman terhadap mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah. Sebab sebagai bagian dari pelayanan umum, hal ini merupakan aktifitas yang sering mendapat

  • Minggu, 29 Okt 2017 20:39

    KPU Gelar Gerak Jalan Sadar Pilkada Deli Serdang

    Sekitar 250 warga mengikuti "Gerak Jalan Sadar Pilkada Deli Serdang" sepanjang 3 Km, yang diselenggarakan oleh KPU Deli Serdang, Minggu (29/10).

  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Selasa, 10 Okt 2017 17:50

    Kasdim 0824 jadi Narasumber Optimalisasi Kamampuan Deni dan Ceni Masyarakat Cegah Konflik Sosial

    Bertempat di Balai Kecamatan Tanggul Kabupaten  Jember pada Selasa (10/10/2017), dilaksanakan Optimalisasi Kamampuan Deteksi Dini (Deni) dan Cegah Dini (Ceni) Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadin

  • Jumat, 06 Okt 2017 19:06

    KPU Palas Sosialisasikan Calon Perseorangan Pilkada Palas 2018

    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (KPU Palas) melaksanakan sosialisasi pencalonan bagi bakal calon (balon) pasangan calon (Paslon) perseorangan pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupa

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak