Senin, 18 Jun 2018 22:30
Iklan Paslon Paluta
  • Home
  • Politik
  • Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 08 Sep 2017 22:18
Dok
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut
Selamat Puasa Paluta
Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

"Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima," sebut Gubsu Erry di acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provsu di Grand Aston Medan, Jumat (8/9/2017).

Hadir Head Group Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiharto, Ketua DPRDSU Wagirin Arman, sejumlah Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut lainnya, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry dan sejumlah SKPD Provsu.

Pada kesempatan itu Gubsu mengatakan defenisi gratifikasi yaitu pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi atau fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektonik.

"Defenisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Hal ini sesuai defenisi didalam UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahub 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Gubsu.

Oleh karena itu Gubsu mengatakan Undang-Undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

Di samping itu kata Gubsu ,pengendalian gratifikasi merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah ,dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Oleh karena itu Gubsu memiliki harapan besar kepada sosilisasi pengendalian gratifikasi, untuk bersama tekat untuk mencegah korupsi dilingkungan Pemprov Sumut.

"Sosialisasi ini diharapkan bukan hanya sebatas seremonial, tetapi merupakan komitmen untuk menjadikan suatu institusi yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik, " harap Gubsu.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bahwa sejak 2016 DPRD dan Pemprov Sumut bersama menegakkan anti korupsi. Ini disebabkan karena permasalahan hukum (korupsi) yang terjadi beberapa tahun lalu yang melibatkan pimpinan daerah dan sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Ini yang membuat kita khususnya saya merasa malu, padahal Sumut dahulunya dikenal sebagai barometer kebijakan misalnya setiap pejabat yang pernah menjabat harus melalui daerah ini untuk mendapat posisi penting di pemerintah pusat," ujarnya.

Maka kata Wagirin, baik DPRD dan Pemprov Sumut untuk memulihkan nama Sumut di tingkat nasional dengan cara penegakkan anti korupsi.

Sementara Kepala Inspektorat menjelaskan melalui instansinya diluncurkan 'Salam Sumut Paten' yang bertujuan agar masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pemerintah baik yang sifatnya pelayanan hingga adanya indikasi dari korupsi.

Di tempat yang sama, Head Group Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiharto menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan awal dari prilaku korupsi khususnya yang ada kaitannya dengan jabatan.

"Awalnya seperti pemberian hadiah, yang dapat mempengaruhi pejabat merasa tidak masalah hingga akhirnya bila pemberian hadiah tidak diberikan bisa menjadi terkendala," katanya.

Menurutnya ada perbedaan gratifikasi antara suap dan pemerasan, yang bertujuan dengan korupsi. "Oleh karena itu bila ada yang memberi hadiah kita harus waspada, apakah ada unsur yang terkait dengan suap atau pemerasan," jelas Sugiharto seraya menegaskan gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang yang berhubungan dengan jabatan.

Editor: Sam

T#g:Gratifikasikpksosialisasi
Berita Terkait
  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Senin, 28 Mei 2018 16:58

    HIMMAH Sumut Minta Penegak Hukum Periksa Anggaran Sosialisasi KPU Sumut

    Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Sumatera Utara Abdul Razak Nasution meminta aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian untuk memeriksa anggaran sosialisasi KPU Sumatera Utara

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Kamis, 10 Mei 2018 20:50

    KPU Langkat Sosialisasi Hingga Ke Desa Terpencil

    Guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Langkat dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat melaksanakan sosialisasi hing

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Kamis, 26 Apr 2018 02:26

    Militer, ASN dan Persit KCK Kodim 0824 Terima Pembinaan Hukum dan Mental

    Letkol Caj IGK Menaka menjadi pemateri Pembinaan Mental dan Kapten Chk Bahrudin sebagai pemateri Pembinaan Hukum yang dilaksanakan di Aula Kodim 0824 Jember, Selasa (24/4/2018). Kegiatan ini diikuti P

  • Rabu, 25 Apr 2018 08:55

    Wakil Walikota Buka Sosialisasi/Penyuluhan Hukum TP4D

    Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Oki Doni Siregar membuka sosialisasi/penyuluhan hukum Tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D) kepada kepala OPD, camat dan lurah se-Kota

  • Selasa, 24 Apr 2018 19:24

    KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

  • Sabtu, 14 Apr 2018 11:44

    Peningkatan Kapabilitas APIP Jamin Pengendalian Intern yang Efektif

    Gubsu Tengku Erry Nuradi membuka sosialisasi strategi pencapaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level III se-Sumatera

  • Kamis, 12 Apr 2018 18:42

    Pendam I/BB Laksanakan sosialisasi P4GN

    Sekitar 60 peserta Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada Anggota Militer dan PNS Pendam I/BB TW I TA. 2018, di aula Bintal Kodam I/BB, Kamis (12/4).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak