Minggu, 25 Feb 2018 12:40
  • Home
  • Politik
  • Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 08 Sep 2017 22:18
Dibaca: 98 kali
Dok
Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut
Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

"Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima," sebut Gubsu Erry di acara Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provsu di Grand Aston Medan, Jumat (8/9/2017).

Hadir Head Group Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiharto, Ketua DPRDSU Wagirin Arman, sejumlah Wakil Ketua dan anggota DPRD Sumut lainnya, Kepala Inspektorat Sumut OK Hendry dan sejumlah SKPD Provsu.

Pada kesempatan itu Gubsu mengatakan defenisi gratifikasi yaitu pemberian uang, barang, rabat (diskon) komisi atau fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektonik.

"Defenisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Hal ini sesuai defenisi didalam UU no.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU no.31 tahub 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Gubsu.

Oleh karena itu Gubsu mengatakan Undang-Undang memberikan kewajiban bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima.

Di samping itu kata Gubsu ,pengendalian gratifikasi merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintah ,dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Oleh karena itu Gubsu memiliki harapan besar kepada sosilisasi pengendalian gratifikasi, untuk bersama tekat untuk mencegah korupsi dilingkungan Pemprov Sumut.

"Sosialisasi ini diharapkan bukan hanya sebatas seremonial, tetapi merupakan komitmen untuk menjadikan suatu institusi yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik, " harap Gubsu.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman bahwa sejak 2016 DPRD dan Pemprov Sumut bersama menegakkan anti korupsi. Ini disebabkan karena permasalahan hukum (korupsi) yang terjadi beberapa tahun lalu yang melibatkan pimpinan daerah dan sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Ini yang membuat kita khususnya saya merasa malu, padahal Sumut dahulunya dikenal sebagai barometer kebijakan misalnya setiap pejabat yang pernah menjabat harus melalui daerah ini untuk mendapat posisi penting di pemerintah pusat," ujarnya.

Maka kata Wagirin, baik DPRD dan Pemprov Sumut untuk memulihkan nama Sumut di tingkat nasional dengan cara penegakkan anti korupsi.

Sementara Kepala Inspektorat menjelaskan melalui instansinya diluncurkan 'Salam Sumut Paten' yang bertujuan agar masyarakat bisa melakukan pengaduan kepada pemerintah baik yang sifatnya pelayanan hingga adanya indikasi dari korupsi.

Di tempat yang sama, Head Group Direktorat Gratifikasi KPK RI Sugiharto menjelaskan bahwa gratifikasi merupakan awal dari prilaku korupsi khususnya yang ada kaitannya dengan jabatan.

"Awalnya seperti pemberian hadiah, yang dapat mempengaruhi pejabat merasa tidak masalah hingga akhirnya bila pemberian hadiah tidak diberikan bisa menjadi terkendala," katanya.

Menurutnya ada perbedaan gratifikasi antara suap dan pemerasan, yang bertujuan dengan korupsi. "Oleh karena itu bila ada yang memberi hadiah kita harus waspada, apakah ada unsur yang terkait dengan suap atau pemerasan," jelas Sugiharto seraya menegaskan gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang yang berhubungan dengan jabatan.

Editor: Sam

T#g:Gratifikasikpksosialisasi
Berita Terkait
  • Senin, 19 Feb 2018 19:19

    Sosialisasi P4GN di Wilayah Kodam I/BB

    Kasdam I/BB Brigjen TNI Teuku Beny Firmansyah membuka kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Kodam I/BB di Aula Balai Prajurit Kodam I/BB J

  • Jumat, 16 Feb 2018 17:36

    Sosialisasi Perubahan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Gunungsitoli

    Pemerintah Kota Gunungsitoli melalui BPKPD Kota Gunungsitoli laksanakan sosialisasi perubahan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (NJOP PBB-P2) bertempat di Aula Pert

  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Sabtu, 23 Des 2017 21:03

    Hanya 19% Pada Pilwako Medan 2015, KPU Gencar Sosialisasi di Medan Amplas

    Kecamatan Medan Amplas mencatat rekor terendah dalam tingkat partisipasi pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan tahun 2015 lalu, oleh karenanya dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur Su

  • Minggu, 24 Des 2017 23:34

    KPU Batubara Gelar Sosialisasi pada Pemilih Pemula

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan kepada pemilih pemula di SMA Negeri 1 Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Sabtu (23/12)Kegiatan yang melibatkan

  • Jumat, 22 Des 2017 22:02

    Sosialisasikan Pilgubsu 2018, KPU Medan Goes To School

    Dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas.

  • Kamis, 14 Des 2017 09:44

    Denpom I/1 Pematangsiantar Gelar Sosialisasi Pembekalan UU Lalu Lintas

    Detasemen Polisi Militer (Denpom) I/1 Pematang Siantar bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kota Pematangsiantar menggelar Sosialisasi pembekalan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

  • Jumat, 01 Des 2017 11:01

    Babinsa Ramil18/GL hadiri Sosialisasi Narkoba di Galang

    Anggota Koramil 18/GL Peltu M. Turnip beserta 2 anggota manghadiri Sosialisasi Narkoba di Kantor Desa Pisang Pala Kecamatan Galang, Rabu (29/11/2017).Kegiatan sosialisasi tersebut  dihadiri perwa

  • Kamis, 30 Nov 2017 07:30

    Belia Melayu Langkat Gelar Sosialisasi UU Ormas dan 4 Pilar Kebangsaan

    Pengerusi Negeri Majelis Belia Melayu Negeri Langkat menggelar Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Empat Pilar Kebangsaan bagi delapan puluhan mahasiswa STAI, Rabu (29/11), pukul 14.00 WIB hingga usai

  • Senin, 27 Nov 2017 19:27

    KPU Palas Sosialisasikan Pendidikan Pemilih Pemula

    Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (KPU Palas) secara reguler melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula kepada para pelajar tingkat SLTA se-Kabupaten Palas, pada pelaksanaan Pilkad

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak