Selasa, 22 Mei 2018 18:46
  • Home
  • Politik
  • Mendagri akan beri sanksi Gubernur yang melanggar aturan

Mendagri akan beri sanksi Gubernur yang melanggar aturan

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Selasa, 24 Apr 2018 19:44
@KPK_RI
Pimpinan KPK, Saut Situmorang, bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, mengisi Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah di Aula Raja Inal Kantor Gubsu, Medan (24/4).
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa dirinya akan memberikan sanksi jika memang ada Gubernur yang melanggar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (SE Mendagri) No. 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer setelah tahun 2005 kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia.

"Kalau memang ada laporan, saya minta untuk dipertimbangkan atau segera diganti," sebut Tjahjo Kumolo, Selasa (24/4/2018), menanggapi perihal perekrutan tenaga pendukung ataupun tenaga honorer yang dilakukan oleh Pemprovsu dalam Anggaran Tahun 2018.



Kendati dirinya akan memberi sanksi terhadap Gubernur yang melanggar aturan tersebut, Tjahjo pun mengaku bahwa sejauh ini pihaknya belum ada mendapat laporan apapun terkait penerimaan tenaga pendukung ataupun tenaga honorer yang dilakukan di daerah, termasuk di Sumut.

"Inikan kami gak tau, walaupun itu laporan masyarakat. Tapi yang ngecek itukan di daerah, dan yang tau orang per orang itukan di daerahnya masing-masing. Kalau misalnya di tingkat Kabupaten/Kota, maka Gubernurnya yang harus mengingatkan," singkat Tjahjo.

Sementara itu, Gubsu, Tengku Erry Nuradi yang dikonfirmasi mengenang perekrutan tenaga pendukung ataupun tenaga honorer yang dilakukan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang dipimpinnya mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui akan hal itu.

"Gak tau saya, gak. Itukan urusan teknis masing-masing OPD," sebut Erry seraya mengatakan bahwa perekrutan tenaga pendukung ataupun tenaga honorer merupakan kebijakan dari masing-masing OPD.

Sebagaimana diketahui, dalam APBD Sumut tahun 2018, Pemprovsu melalui OPD yang ada seperti Satpol PP, Biro Umum Setdaprovsu, Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu serta beberapa OPD lainnya masih terlihat melakukan perekrutan tenaga pendukung ataupun honorer.

Editor: Erickson

T#g:Honorer
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Apr 2018 16:34

    FITRA Sumut Nilai Biro Humas Langgar SE Mendagri No. 814.1/169/SJ

    Setelah kurang lebih dua bulan terakhir mempelajari tentang pengadaan tenaga pendukung yang dilakukan oleh Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, akhirnya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran

  • Minggu, 11 Mar 2018 15:11

    Curhatan Guru Honorer Labusel Tentang Perjuangannya

    Usai berkeliling di pasar tradisional Aek Nabara, Rantauprapat, Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (10/3), Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sumut Sihar Sitorus berjalan kaki me

  • Kamis, 28 Des 2017 08:38

    Tetapkan UMK Rp2,1 Juta, Walikota Akui Gaji Honorer Tebingtinggi Hanya Rp1,3 Juta

    Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) Tebing Tinggi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 173.462 atau 8,71% dari tahun sebelumnya."Berdasarkan Surat Keputusan Guber

  • Senin, 18 Des 2017 16:18

    Tengku Erry Jelaskan Soal Honor Guru Tidak Tetap & Non PNS

    Gubsu Tengku Erry Nuradi menyerahkan Surat Keputusan (SK) penugasan untuk ribuan guru tidak tetap (GTT)/non PNS Serdang Bedagai dan Simalungun, Sabtu (16/12/2017). Para tenaga pengajar itu pun diminta

  • Kamis, 07 Des 2017 17:27

    Guru Honorer Paluta Tuntut jadi Pegawai Definitif

    Puluhan guru honorer menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Paluta, Kamis (7/12/2017).

  • Rabu, 29 Nov 2017 19:49

    Kepsek SDN 0215 Diduga pecat guru honor yang cuti melahirkan

    Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 0215 Pasar Binanga, Kecamatan Barumun Tengah (Barteng), Kabupaten Padang Lawas (Palas), diduga telah melanggar aturan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketena

  • Rabu, 29 Nov 2017 11:49

    PGHK Paluta, Nasibmu Kini

    Surat permohonan Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) kepada Pemerintah Kabupaten Paluta agar ditetapkan statusnya sebagai honorer defenitif berbuah pahit. Pas

  • Kamis, 16 Nov 2017 15:26

    PGHK Padang Lawas Utara Pertanyakan Nasibnya

    Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melayangkan surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Paluta agar guru, operator sekolah, maupun tenaga lainnya yang berstat

  • Jumat, 16 Jun 2017 21:26

    Puluhan Guru Honorer SMA/SMK Negeri Adukan Nasibnya Ke DPRD Taput

    Paska pengalihan pengelolaan SMA/SMK Negeri ke Pemerintah Provinsi sesuai amanat UU 23 Tahun 2014, guru honorer SMA/ SMK negeri di Tapanuli Utara mengalami nasib yang miris dan tidak jelas terkait gaji yang diterimanya.

  • Sabtu, 27 Mei 2017 14:27

    Pegawai Honorer Pemkab Pandeglang Digerebek Lagi Selingkuh

    ES, seorang ibu rumah tangga beranak dua, yang bekerja sebagai pegawai honorer di Pemkab Pandeglang, digerebek oleh aparat Polsek Pandeglang, karena ketahuan sedang mesum dengan selingkuhannya MJ., pada Rabu (24/5) sekira pukul 24.00 WIB.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak