Selasa, 21 Agu 2018 02:07
  • Home
  • Politik
  • KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Selasa, 24 Apr 2018 19:24
bcl comm
Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Utara, Selasa (24/4/2018) pagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat memberikan sambutan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jalan Imam Bonjol, Selasa (24/4/2018) pagi.



Ini dikatakan Saut dan kiranya dapat diterapkan para calon kepala daerah bila terpilih nanti memimpin Sumut dan Kab/Kota yang mengelar Pilkada Serentak 2018. "Kami di KPK bicara conflict of interest. Konflik yang tidak sesuai hati, pikiran dan ucapan. Konflik ini yang menyelimuti bangsa ini," tegas Saut.

Turut hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Gubsu T Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus serta calon kepala Kab/Kota se-Sumut lainnya.

Dikatakan Saut, conflict of interest inilah yang menyandera kepala daerah bila terpilih menjadi pemimpin nantinya. Tak ayal, hal ini berdampak pada kepemimpinan yang tak lagi berjalan sesuai peraturan dan semestinya. "Untuk itu kita selalu imbau kepala daerah untuk berpolitik cerdas dan berintegritas. Jauhi dari conflict of interest. Konflik kepentingan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa dibatasi," sebut Saut.

Ia juga menyebutkan bahwa indeks korupsi Indonesia masih berada di peringkat 37. Peringkat ini masih bertahan. Tidak naik dan tidak juga turun. Sementara pelaksanaan Pemilu Indonesia, dari poin 10 sampai 100, Indonesia masih berada di poin 30. "Ini masih sangat rendah. Kenapa orang asing masih memberi kita nilai seperti itu," ucapnya.

Untuk itu ia berharap KPU Sumut bisa mengajak semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi memilih calon kepala daerah. "Bagaimana caranya agar 9 juta pemilih itu semua ikut datang ke TPS memilih para calon yang ada. Arahkan mereka. Biarkan mereka memilih sesuai hati nurani mereka. Dan masyarakat sendiri harus lihat calonnya, lihat latar belakangnya, pelajari, dan pilih dia," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, berpesan kepada kepala daerah agar 'jangan berbisnis.' Karena daerah yang berbisnis akan memiliki banyak kepentingan. "Area yang menjadi sumber korupsi itu yakni perencanaan anggaran. Jangan ada kong kalikong antara Pemda dan DPRD. Kepala daerah jangan malu-malu meniru E-planning daerah lain yang sudah bagus yang penting transparansi," katanya.

Karena ini pesta demokrasi, maka masyarakat harus menyambutnya dengan gembira dan ikut berpartisipasi dalam memilih calon Kdh nya dengan target partisipasi bisa diatas 70%. Tjahjo juga meminta Panitia Pengawas (Panwas) untuk tegas dalam melawan politik uang. Kalau tertangkap tangan saat kampanye atau menjelang hari H pemilihan untuk segera diberi tindakan.

Editor: Herda

T#g:kpk
Berita Terkait
  • Rabu, 08 Agu 2018 17:08

    Diduga Terkait OTT Pangonal Harahap, Kadis PUPR Diperiksa Penyidik KPK di Polres Labuhanbatu

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Ika Bina EN Pabolo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (8/8/2018) pagi sekira pukul 09.00 WIB.Kedatangan mereka di Map

  • Jumat, 20 Jul 2018 17:50

    Disaksikan Wakil Bupati, Hari Ini KPK Kembali Geledah Ruang Kerja Bupati Labuhanbatu

    Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang berjumlah 8 orang tiba digedung kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menuju lantai II gedung tempat ruangan kerja Bupati K

  • Rabu, 18 Jul 2018 20:38

    Pasca OTT Bupati Pangonal Harahap, KPK Geledah dan Segel Sejumlah Kantor di Labuhanbatu

    Tindak lanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan orang nomor 1 di Labuhanbatu, Tim KPK langsung melalukan penggeledahan di ruangan kantor Badan Keuangan Pemkab Labuhanbatu, jalan M Idris Ke

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:58

    Masyarakat Labuhanbatu Pesimis Bupati Pangonal Harahap Jadi Tahanan KPK

    Kurang dari 24 jam beredarnya kabar penangkapan Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap oleh KPK dan membuat gempar publik Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan UTAMANEWS.COM, hal tersebut bukan tanpa

  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak