Selasa, 22 Mei 2018 11:24
  • Home
  • Politik
  • KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Selasa, 24 Apr 2018 19:24
bcl comm
Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Utara, Selasa (24/4/2018) pagi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat memberikan sambutan Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasangan calon kepala daerah se-Sumatera Utara di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jalan Imam Bonjol, Selasa (24/4/2018) pagi.



Ini dikatakan Saut dan kiranya dapat diterapkan para calon kepala daerah bila terpilih nanti memimpin Sumut dan Kab/Kota yang mengelar Pilkada Serentak 2018. "Kami di KPK bicara conflict of interest. Konflik yang tidak sesuai hati, pikiran dan ucapan. Konflik ini yang menyelimuti bangsa ini," tegas Saut.

Turut hadir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Gubsu T Erry Nuradi, Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 1 Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus serta calon kepala Kab/Kota se-Sumut lainnya.

Dikatakan Saut, conflict of interest inilah yang menyandera kepala daerah bila terpilih menjadi pemimpin nantinya. Tak ayal, hal ini berdampak pada kepemimpinan yang tak lagi berjalan sesuai peraturan dan semestinya. "Untuk itu kita selalu imbau kepala daerah untuk berpolitik cerdas dan berintegritas. Jauhi dari conflict of interest. Konflik kepentingan ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa dibatasi," sebut Saut.

Ia juga menyebutkan bahwa indeks korupsi Indonesia masih berada di peringkat 37. Peringkat ini masih bertahan. Tidak naik dan tidak juga turun. Sementara pelaksanaan Pemilu Indonesia, dari poin 10 sampai 100, Indonesia masih berada di poin 30. "Ini masih sangat rendah. Kenapa orang asing masih memberi kita nilai seperti itu," ucapnya.

Untuk itu ia berharap KPU Sumut bisa mengajak semua masyarakat untuk ikut berpartisipasi memilih calon kepala daerah. "Bagaimana caranya agar 9 juta pemilih itu semua ikut datang ke TPS memilih para calon yang ada. Arahkan mereka. Biarkan mereka memilih sesuai hati nurani mereka. Dan masyarakat sendiri harus lihat calonnya, lihat latar belakangnya, pelajari, dan pilih dia," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, berpesan kepada kepala daerah agar 'jangan berbisnis.' Karena daerah yang berbisnis akan memiliki banyak kepentingan. "Area yang menjadi sumber korupsi itu yakni perencanaan anggaran. Jangan ada kong kalikong antara Pemda dan DPRD. Kepala daerah jangan malu-malu meniru E-planning daerah lain yang sudah bagus yang penting transparansi," katanya.

Karena ini pesta demokrasi, maka masyarakat harus menyambutnya dengan gembira dan ikut berpartisipasi dalam memilih calon Kdh nya dengan target partisipasi bisa diatas 70%. Tjahjo juga meminta Panitia Pengawas (Panwas) untuk tegas dalam melawan politik uang. Kalau tertangkap tangan saat kampanye atau menjelang hari H pemilihan untuk segera diberi tindakan.

Editor: Herda

T#g:kpk
Berita Terkait
  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Minggu, 18 Mar 2018 07:08

    Aliansi Jurnalis Hukum Surati KPK & KY, Minta Sidang PTTUN Kasus JR Saragih "Disadap"

    Dinamika persoalan hukum yang melibatkan JR Saragih, salah satu Bakal Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, t

  • Kamis, 01 Mar 2018 22:11

    Himmapalas-Riau Gelar Aksi Satu Coin Untuk Keadilan

    Mahasiswa yang terhimpun dalam humpunan Mahasiswa Padang Lawas Riau (Himmapalas) Riau menggelar aksi damai dan meminta bantuan satu coin untuk keadilan, di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Kamis, 23 Nov 2017 09:03

    Membangun Pemuda Cerdas Berintegritas

    Pemuda merupakan tonggak perubahan bangsa ini, karena di pundaknya lah dipikulkan beban bangsa ini kedepannya. Pemuda juga lah yang menjadi penerus estafet bangsa ini nantinya. Jikalau pemudanya

  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak