Rabu, 20 Sep 2017 19:54
  • Home
  • Politik
  • Jonan: Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham & Bangun Smelter

Jonan: Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham & Bangun Smelter

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Rabu, 30 Agu 2017 12:50
Dibaca: 168 kali
Dok
Konferensi pers Tim Perundingan Pemerintah saat menggelar konferensi pers di Jakarta
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia mencapai kesepakatan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (29/8) menjelaskan, ada 4 (empat) kesepakatan final yang dicapai kedua belah pihak dalam pertemuan antara Tim Perundingan Pemerintah dan PT Freeport Indonesia, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Minggu (27/8).

Pertama, landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).

Kedua, divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. 

"Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia," kata Jonan. 

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.

Keempat, penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.

Poin penting dalam kesepakatan ini adalah PT. Freeport Indonesia telah setuju untuk melakukan divestasi 51 persen sahamnya untuk kepemilikan Nasional. 

Selain itu, PT Freeport Indonesia juga setuju untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah RI diwakili oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jajaran Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan, serta wakil dari Kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Sekretariat Negara, dan BKPM. 

Sementara dari pihak Freeport hadir President dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dan direksi PT Freeport Indonesia.

Setelah PT Freeport Indonesia menyepakati 4 poin di atas, jelas Menteri ESDM, sebagaimana diatur dalam IUPK, maka PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2×10 tahun hingga tahun 2041.

"Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan bekerja sama untuk segera menyelesaikan dokumentasi dari struktur yang disepakati, dan PT Freeport Indonesia akan mendapatkan persetujuan korporasi yang dibutuhkan," tegas Jonan.


Sesuai Instruksi Presiden

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, hasil perundingan antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk mengedepankan kepentingan nasional, kepentingan rakyat Papua, kedaulatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam, serta menjaga iklim investasi tetap kondusif.

"Bapak Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada kami agar kesepakatan ini segera dijabarkan dan dilaksanakan, serta dilaporkan kepada Beliau," ungkap Jonan.

Selaku Ketua Tim Perundingan Pemerintah Republik Indonesia, Jonan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Perundingan lintas Kementerian/Lembaga, yang telah bekerja berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan ini, dan masih akan meneruskan dalam satu pekan ke depan untuk merumuskan hal-hal teknis dan rinci sehingga kesepakatan ini dapat segera diimplementasikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. 

Ucapan terima kasih juga disampaikan Jonan kepada Komisi VII DPR RI yang telah mendukung penyelesaian yang baik ini.

Editor: Budi

T#g:FreeportJonantambang
Berita Terkait
  • Selasa, 29 Agu 2017 22:19

    Polisi amankan 29 warga Purba Pargodung Humbahas

    Polres Humbahas mengamankan 29 warga yang terlibat penganiayaan terhadap operator alat berat escavator di lokasi penambangan batu Dolok Sipalaki. milik CV. Mitra Pardomuan, Selasa siang (29/8/2017).

  • Jumat, 04 Agu 2017 16:44

    Ditjen Minerba ESDM bina dan awasi Pertambangan di Sulawesi Utara

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memastikan tata kelola subsektor mineral dan batubara semakin efisien.

  • Sabtu, 17 Jun 2017 15:17

    Tambang Emas Martabe harus tingkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar

    Sebelum kembali ke Medan melalui Bandara FL. Tobing, Pinang Sori dalam rangkaian Safari Ramadhan Pemprovsu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut yang akan menjabat

  • Minggu, 21 Mei 2017 06:12

    Menteri ESDM Ajak Mahasiswa Muhammadiyah Sosialisasikan Energi Berkeadilan

    Gubsu Tengku Erry Nuradi menjamu makan malam mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia, dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Gubernuran Jalan Jend Sudirman Medan, Sabtu (20/5/2017).

  • Jumat, 07 Apr 2017 08:15

    Addressing the Freeport Case

    It's been about 45 years of mining activities by PT Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) exploration in the Motherland. Again, a wide variety of polemic caused by the largest contributor to the GDP of the Republic.

  • Selasa, 07 Mar 2017 18:51

    Pospera Sumut Minta PT Freeport Indonesia Dinasionalisasi

    Seratusan massa dari Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Sumut berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sumut, Selasa (7/3/2017), menuntut agar PT Freeport Indonesia dinasionalisasi. Hal ini di sampaikan

  • Selasa, 07 Mar 2017 18:40

    Pospera Ajak Bangun Persatuan Melawan Kekuatan Imprealisme

    Seratusan massa dari Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) dipimpin Sadam Husein Sianturi berunjukrasa di depan Gedung DPRD-SU, Selasa (7/3). Massa menyerukan, agar segera membangun persatuan segenap raky

  • Sabtu, 25 Feb 2017 10:09

    Gus Irawan: Sudah Saatnya Freeport Berubah dari KK Jadi IUPK

    Gus Irawan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, mengatakan sudah saatnya PT Freeport Indonesia mengubah statusnya dari rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sesuai pe

  • Rabu, 22 Feb 2017 07:42

    Ini Cara Ignasius Jonan Turunkan Harga Gas di Medan

    Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menandatangani keputusan Menteri ESDM nomor 434 K/12/MEM/2017 tentang harga gas bumi untuk Industri di Wilayah Medan dan Sekitarnya.Dikut

  • Selasa, 21 Feb 2017 20:20

    Panglima TNI Terima Kunjungan Commanding General USARPAC di Mabes TNI

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menerima kunjungan resmi Commanding General US Army Pasific (USARPAC) General Robert Brown dalam rangka mempererat hubungan dan kerja sama antara militer Indo

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak