Minggu, 24 Jun 2018 14:08
  • Home
  • Politik
  • Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

Cikarang (utamanews.com)
Oleh: Tommy
Jumat, 28 Jul 2017 16:18
Biro Pers Setpres
Jokowi
Selamat Puasa Paluta
Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi menegaskan bahwa di Indonesia tidak ada kekuasaan yang absolut dan pihak yang menyebutkan ada praktik kekuasaan yang absolut sebagai sangat berlebihan.

"Perlu saya sampaikan bahwa saat ini tidak ada kekuasaan absolut atau kekuasaan mutlak, kan ada pers, ada media, ada juga LSM, ada juga yang mengawasi di DPR, pengawasannya kan dari mana-mana, rakyat juga bisa mengawasi langsung," kata Presiden Jokowi di Cikarang, Jumat (28/7/2017).

Sebelumnya, SBY menyatakan bahwa para pemegang kekuasaan tidak boleh tanpa batas menyalahgunakan kekuasaannya.

"Power must not go unchecked. Artinya kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan tidak melampaui batas, sehingga tidak masuk apa yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di negara ini, manakala penggunaan kekuasaan melampaui batasnya masuk wilayah abuse of power, maka rakyat menggunakan koreksinya sebagai bentuk koreksi kepada negara," kata SBY di Bogor, kemarin (27/7).

Sebaliknya, Presiden Jokowi memastikan tidak ada kekuasaan absolut di Indonesia termasuk saat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Dan juga perlu saya sampaikan, Perppu itu kan produk undang-undang, dan dalam mengeluarkan Perppu kan juga ada mekanismenya. Setelah Presiden mengeluarkan Perppu, kan ada mekanisme lagi di DPR dan di situ ada mekanisme yang demokratis, ada fraksi-fraksi entah setuju dan tidak setuju. Artinya sekarang tidak ada kekuasaan absolut atau mutlak, (kekuasaan absolut) dari mana? Tidak ada," tegas Presiden.

Presiden menilai pihak-pihak yang menyampaikan bahwa ada kekuasaan absolut di negara ini adalah berlebihan.

"(Pernyataan itu) sangat berlebihan, apalagi setelah di dewan nanti ada proses lagi, kalau tidak setuju bisa ke MK, iya kan? Kita ini kan negara demokrasi sekaligus negara hukum, jadi proses-proses itu sangat terbuka sekali. Kalau ada tambahan demo juga tidak apa-apa, jadi jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada," jelas Presiden.

Jokowi sebut pertemuan SBY-Prabowo biasa saja, tapi..

Jokowi menyebut pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Soebianto sebagai pertemuan biasa.

"Pertemuan tokoh-tokoh, pertemuan partai saya kira biasa-biasa saja, sangat baik. Tapi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bangsa kita sudah menyepakati secara demokratis untuk menyelesaikan setiap perbedaan, setiap permasalahan dengan musyawarah dan mufakat," ungkap Presiden.

Perppu No 2 tahun 2017 adalah perubahan atas UU No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Perppu Ormas itu diterbitkan karena pemerintah menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi memadai dalam mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dampak dari Perppu ini adalah Kementerian Hukum dan HAM memiliki kewenangan untuk mencabut atau membatalkannya status hukum dari ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 termasuk pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tharir Indonesia mulai 19 Juli 2017.

Editor: Sam

T#g:JokowiPerppuSBY
Berita Terkait
  • Sabtu, 23 Jun 2018 12:23

    Ini Beda Asian Games 1962 dan 2018

    Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah bagi Asian games untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya Indonesia juga telah pernah mendapatkan kesempatan tersebut di tahun 1962 pada masa Presiden I

  • Sabtu, 16 Jun 2018 12:16

    Belajar Dari Kasus Remaja Penghina Presiden

    Baru-baru ini tersiar kabar seorang remaja berusia 16 tahun membuat video berisi ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden RI. Remaja berinisial RJ yang saat ini tengah duduk di bangku SMA terse

  • Sabtu, 26 Mei 2018 08:16

    Gerakan #semetonjokowi Siap Dukung Joko Widodo Presiden Lagi

    Deklarasi #SemetonJokowi dilangsungkan di Warung Upih, Kerobokan, Kuta Utara, Jumat (25/5/2018), dihadiri tokoh masyarakat, budayawan dan mahasiswa.

  • Rabu, 23 Mei 2018 20:43

    Obrolan Warung Rakyat (OWR) dan Deklarasi Semeton Jokowi

    Komunitas Semeton Jokowi selain mendeklarasikan #Semetonjokowi juga mengadakan OWR yaitu obrolan warung rakyat yang merupakan sebuah diskusi santai tapi serius dengan tema "Kerja Presiden Jokowi dan p

  • Senin, 21 Mei 2018 13:11

    Jokowi Resmikan KA Minangkabau Ekspres

    Setelah menjalani masa uji coba melayani penumpang sejak 1 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Ibu Negara Iriana, meresmikan beroperasinya Kereta Api (KA) Bandara Internasional Mi

  • Senin, 07 Mei 2018 02:07

    "Rejo" Deklarasi Dukung Jokowi di Pilpres 2019

    Relawan Jokowi alias Rejo mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali maju dan menang dalam ajang Pilpres 2019. Massa yang tergabung dalam Rejo juga sekaligus

  • Sabtu, 21 Apr 2018 08:31

    Hasil 4 Survey, Trend DJOSS Positif, ERAMAS Mulai Menurun

    Dari empat lembaga survey yang melakukan penelitian terhadap potensi kemenangan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus mendapat trend

  • Rabu, 18 Apr 2018 08:28

    Ibu Negara dan Ketua PKK Sumut Kunjungi PAUD Toba Samosir

    Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo mengawali kunjungannya ke Sumatera Utara (Sumut) dengan mendatangi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Toba Lestari, Desa Lumban Gaol, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba S

  • Rabu, 11 Apr 2018 05:41

    Ambivalensi Kritik Terhadap Pembagian Sertifikat Tanah Ala Jokowi

    Menurut data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Indonesia saat ini memiliki total luas daratan mencapai 190.456.900 ha. Sebanyak 120.743.441,71 hektar atau seta

  • Rabu, 14 Mar 2018 08:14

    PC.F.SP.TSI-K.SPSI Kota Medan Dukung Joko Widodo Calon Presiden 2019-2024

    Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendukung Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju sebagai calon presiden di pemilihan umum (Pemilu) 2019.Ketua Umum KSPSI, Yorrys Raweyai dalam Ra

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak