Minggu, 25 Feb 2018 12:22
  • Home
  • Politik
  • Gubsu dan Ketua DPRD Sumut Sahkan Enam Perda

Gubsu dan Ketua DPRD Sumut Sahkan Enam Perda

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 21 Jul 2017 13:41
Dibaca: 242 kali
Dok
Gubsu dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Sumut saat pengesahan 6 Perda Sumut, Kamis (20/7).
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengesahkan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (20/7/2017).

Keenam Ranperda tersebut antara lain tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provsu, Ranperda pencabutan Perda Provsu nomor 4 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah, Ranperda perubahan atas perda Provsu nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan panas bumi, Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah serta Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Selain itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan dihadiri oleh Gubsu Tengku Erry Nuradi, Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo serta sejumlah anggota DPRD Sumut dan SKPD Provsu, sebelumnya juga disahkan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu tahun 2016.

Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan, Pemprov Sumut bersama dengan DPRD Sumut telah mengambil keputusan bersama terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu tahun 2016 beserta dengan lima Ranperda lainnya. "Saat ini kita sudah mengambil keputusan bersama dengan dewan dan memang ada beberapa catatan yang kita buat dan hal itu sebagai satu kesatuan dari Ranperda yang telah disahkan," ujar Erry.

Dikatakan Erry, banyak sudah waktu yang telah dilalui untuk melakukan pembahasan terkait Ranperda tersebut. Terutama untuk Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provsu tahun 2016 yang dimulai dari penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2016 dari BPK RI Perwakilan Sumut.

"Dalam LHP BPK kita telah mendapatkan tiga kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dimulai dari tahun 2014, 2015 hingga 2016. Kita harus mempertahankan opini WTP ini pada tahun-tahun yang akan datang," terang Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga mengatakan dari berbagai catatan yang telah disampaikan terkait Ranperda yang telah disahkan akan menjadi perhatian provinsi untuk melakukan perbaikan. "Dalam pengambilan keputusan Ranperda ini ada beberapa catatan baik dari Fraksi maupun dari Banggar akan menjadi perhatian kami dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik," sebut Erry.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sumut, Nezar Djoeli mengatakan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu tahun 2016, dari catatan kinerja keuangan Pemprov Sumut yang sudah dijabarkan tergambarkan kalau kinerja keuangan Pemprov Sumut tahun 2016 baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. "Namun masih ada catatan yang belum maksimal sebab masih banyak target yang belum terealisasi dengan baik," terang Nezar.

Begitu pun terdapat kemajuan dan pencapaian realisasi pendapatan keseluruhan sebesar Rp10.440.618.930.410 dengan peningkatan lebih dari 3 persen dibandingkan pendapatan tahun 2015. Begitu juga pada 3 pos sumber realisasi pendapatan juga mengalami peningkatan.

Dijelaskan Nezar, pendapatan signifikan adalah pendapatan pada kelompok transfer pusat yang merupakan konsekuensi logis dari realisasi yang ada dan kebijakan pusat. Komponen PAD yang terus mengalami kemajuan bertahan tertuang pada capaian sebesar Rp4.954.833.100.869 atau sebesar 105,61 persen dari target. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp70.952.481.560 atau 1,43 persen dari PAD tashun 2015 lalu.

"Di antara realisasi PAD masih ada pos atau sumber PAD yang tidak mencapai target pendapatan yaitu pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya mampu memperoleh Rp259.593.568.323 atau 76,72 persen dari target," terang Nezar. 

Selain itu, catatan lainnya sumber pendapatan pajak daerah belum mengalami kenaikan yang signifikan. Sebab, kenaikan hanya 1,43 persen. Artinya, kinerja intensifikasi dan eksistensifikasi Pemprovsu perlu ditingkatkan. 

Selain itu, belanja langsung juga mengalami penurunan, di mana belanja modal hanya sebesar 28,07 persen dari target. Belanja modal peralatan dan mesin 77,19 persen dan belanja modal aset tetap hanya 25,39 persen. 

"Dewan juga mengapresiasi Pemprovsu yang telah tiga kali berturut-turut menerima WTP dari BPK RI," kata Nezar.

Editor: Sam

T#g:dprdsuPerdaParipurna
Berita Terkait
  • Jumat, 19 Jan 2018 07:19

    PT. Bank Sulselbar Cabang Kepulauan Selayar Sponsori Sosialisasi Perbup

    Sosialisasi peraturan Bupati (Perbup) tentang tata cara pelaksanaan pertanggung jawaban transaksional non tunai pada semua tingkatan bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) oleh keuangan daerah di

  • Senin, 01 Jan 2018 19:11

    Muslim Simbolon: Tengku Erry Nuradi Dua Periode

    Gubsu Tengku Erry Nuradi diupah-upah dan menerima dukungan dari perkumpulan masyarakat Gerakan Asahan Sejahtera (GAS) di Lapangan Hoki Kisaran, Kabupaten Asahan, Minggu (31/12/2017) malam.Ketua Dewan

  • Selasa, 19 Des 2017 19:59

    Paripurna DPRD Taput Sepakati Pengajuan Dua Ranperda

    Rapat Paripurna DPRD Kabupaten​ Tapanuli Utara (Taput), yang dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD di Tarutung, Selasa, (19/12), akhirnya menyepakati 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)

  • Selasa, 12 Des 2017 19:22

    Tengku Erry & Nurhajizah Hadiri Natal DPRD Sumut

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan perayaan Natal tidak hanya seremonial atau sekedar membangkitkan kenangan semata. Akan tetapi perayaan Natal harus dapat mendorong dan memotivasi untuk memperbaha

  • Rabu, 06 Des 2017 09:16

    Bupati dan DPRD Tandatangani Ranperda P-APBD Palas 2017

    Lewat mekanisme rapat paripurna penetapan rancangan Perubahan APBD (P-APBD) Palas tahun 2017 yang digelar DPRD Palas bertempat di ruang rapat gedung DPRD Palas, Jalan Karya Pembangunan, Sibuhuan, pada

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Kamis, 30 Nov 2017 08:40

    Bobby: Pembahasan RAPBD 2018 Senilai Rp 13 Triliun "Tidak penting"

    Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 terlihat tidak berlangsung alot. Padahal pembahasan yang direncanakan akan selesai dalam waktu 3

  • Rabu, 22 Nov 2017 20:52

    Wabup Palas Serahkan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Palas 2018

    Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Wabup Palas) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPA

  • Rabu, 22 Nov 2017 12:02

    Paripurna DPRD Humbang Hasundutan Bahas RPJMD 2016-2021

    Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE menyampaikan nota pengantar atas Ranperda Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jang

  • Selasa, 14 Nov 2017 08:24

    Pemprovsu ajukan Ranperda Perubahan Retribusi dan Pajak Daerah ke DPRD

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama DPRD Sumut dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda di gedung dewan, Senin (13/11).Hadi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak