Jumat, 24 Nov 2017 18:19
  • Home
  • Politik
  • Gubsu dan Ketua DPRD Sumut Sahkan Enam Perda

Gubsu dan Ketua DPRD Sumut Sahkan Enam Perda

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 21 Jul 2017 13:41
Dibaca: 228 kali
Dok
Gubsu dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD Sumut saat pengesahan 6 Perda Sumut, Kamis (20/7).
Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengesahkan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi peraturan daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (20/7/2017).

Keenam Ranperda tersebut antara lain tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provsu, Ranperda pencabutan Perda Provsu nomor 4 tahun 2013 tentang pengelolaan air tanah, Ranperda perubahan atas perda Provsu nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan panas bumi, Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang perlindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah dan Sastra Daerah serta Ranperda inisiatif DPRD Sumut tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Sumut.

Selain itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan dihadiri oleh Gubsu Tengku Erry Nuradi, Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo serta sejumlah anggota DPRD Sumut dan SKPD Provsu, sebelumnya juga disahkan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu tahun 2016.

Gubsu Tengku Erry Nuradi mengatakan, Pemprov Sumut bersama dengan DPRD Sumut telah mengambil keputusan bersama terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu tahun 2016 beserta dengan lima Ranperda lainnya. "Saat ini kita sudah mengambil keputusan bersama dengan dewan dan memang ada beberapa catatan yang kita buat dan hal itu sebagai satu kesatuan dari Ranperda yang telah disahkan," ujar Erry.

Dikatakan Erry, banyak sudah waktu yang telah dilalui untuk melakukan pembahasan terkait Ranperda tersebut. Terutama untuk Ranperda laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provsu tahun 2016 yang dimulai dari penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) APBD 2016 dari BPK RI Perwakilan Sumut.

"Dalam LHP BPK kita telah mendapatkan tiga kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang dimulai dari tahun 2014, 2015 hingga 2016. Kita harus mempertahankan opini WTP ini pada tahun-tahun yang akan datang," terang Erry.

Dalam kesempatan itu, Erry juga mengatakan dari berbagai catatan yang telah disampaikan terkait Ranperda yang telah disahkan akan menjadi perhatian provinsi untuk melakukan perbaikan. "Dalam pengambilan keputusan Ranperda ini ada beberapa catatan baik dari Fraksi maupun dari Banggar akan menjadi perhatian kami dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik," sebut Erry.

Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Sumut, Nezar Djoeli mengatakan terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPJP) APBD Provsu tahun 2016, dari catatan kinerja keuangan Pemprov Sumut yang sudah dijabarkan tergambarkan kalau kinerja keuangan Pemprov Sumut tahun 2016 baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. "Namun masih ada catatan yang belum maksimal sebab masih banyak target yang belum terealisasi dengan baik," terang Nezar.

Begitu pun terdapat kemajuan dan pencapaian realisasi pendapatan keseluruhan sebesar Rp10.440.618.930.410 dengan peningkatan lebih dari 3 persen dibandingkan pendapatan tahun 2015. Begitu juga pada 3 pos sumber realisasi pendapatan juga mengalami peningkatan.

Dijelaskan Nezar, pendapatan signifikan adalah pendapatan pada kelompok transfer pusat yang merupakan konsekuensi logis dari realisasi yang ada dan kebijakan pusat. Komponen PAD yang terus mengalami kemajuan bertahan tertuang pada capaian sebesar Rp4.954.833.100.869 atau sebesar 105,61 persen dari target. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp70.952.481.560 atau 1,43 persen dari PAD tashun 2015 lalu.

"Di antara realisasi PAD masih ada pos atau sumber PAD yang tidak mencapai target pendapatan yaitu pos pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya mampu memperoleh Rp259.593.568.323 atau 76,72 persen dari target," terang Nezar. 

Selain itu, catatan lainnya sumber pendapatan pajak daerah belum mengalami kenaikan yang signifikan. Sebab, kenaikan hanya 1,43 persen. Artinya, kinerja intensifikasi dan eksistensifikasi Pemprovsu perlu ditingkatkan. 

Selain itu, belanja langsung juga mengalami penurunan, di mana belanja modal hanya sebesar 28,07 persen dari target. Belanja modal peralatan dan mesin 77,19 persen dan belanja modal aset tetap hanya 25,39 persen. 

"Dewan juga mengapresiasi Pemprovsu yang telah tiga kali berturut-turut menerima WTP dari BPK RI," kata Nezar.

Editor: Sam

T#g:dprdsuPerdaParipurna
Berita Terkait
  • Rabu, 22 Nov 2017 20:52

    Wabup Palas Serahkan Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Palas 2018

    Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas (Wabup Palas) drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu, menyerahkan dokumen nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan perioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPA

  • Rabu, 22 Nov 2017 12:02

    Paripurna DPRD Humbang Hasundutan Bahas RPJMD 2016-2021

    Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE menyampaikan nota pengantar atas Ranperda Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jang

  • Selasa, 14 Nov 2017 08:24

    Pemprovsu ajukan Ranperda Perubahan Retribusi dan Pajak Daerah ke DPRD

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama DPRD Sumut dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda di gedung dewan, Senin (13/11).Hadi

  • Selasa, 26 Sep 2017 14:56

    DPRD Humbahas tolak Ranperda APBD 2016

    DPRD Humbahas tolak hasil Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) TA 2016 yang akan ditetapkan menjadi Perda dalam sidang paripurna yang digelar di gedung DPRD kom

  • Rabu, 20 Sep 2017 23:50

    Ranperda Ketahanan Keluarga Diparipurnakan, Kadis Terkait Tak Hadir

    Rapat paripurna tentang Pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Deli Serdang terhadap pendapat Bupati Deli Serdang atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Keluarga di Gedung DPRD Deli S

  • Senin, 18 Sep 2017 23:58

    Tekan SiLPA TA 2017, Pemprovsu Getol Evaluasi Serapan Anggaran SKPD

    Guna menekan angka SiLPA tahun anggaran 2017 ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan sejumlah langkah di antaranya melakukan evaluasi serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daer

  • Rabu, 13 Sep 2017 07:33

    Sering Bolos di Paripurna, DPRD Sumut Desak Arsyad Lubis Dievaluasi

    Beriringan dengan mencuatnya tiga ratusan siswa SMA Negeri favorit di kota Medan yang masuk melalui jalur ilegal sehingga memunculkan "kelas siluman", Arsyad Lubis selaku Kepala Dinas Pendidikan Provi

  • Senin, 11 Sep 2017 19:01

    Pemprovsu sampaikan Belanja Daerah pada Ranperda P-APBD 2017 sebesar Rp13,4 triliun

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hj Nurhajizah Marpaung menyampaikan nota keuangan dan Rancangan Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 pada rapat Paripurna DPRD Sum

  • Rabu, 23 Agu 2017 19:33

    DPRD Langkat Sahkan 10 Ranperda jadi Perda

    Dalam Sidang Paripurna DPRD Langkat di gedung Paripurna, Rabu (23/8), 10 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

  • Selasa, 22 Agu 2017 07:02

    Revisi Perda RPJMD Sumut Disahkan, Erry harap Provinsi Berdaya Saing Terwujud

    Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, mengesahkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumut, tahun 2013-2018, Senin (21/8/2018).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak