Selasa, 24 Apr 2018 19:44
  • Home
  • Politik
  • DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih 3 Kali WTP

DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih 3 Kali WTP

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Selasa, 11 Jul 2017 08:01
Dok
Gubsu menyampaikan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Provsu tahun 2018, Senin (10/7).
Sembilan fraksi di DPRD Sumut memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2016.

Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (10/7/2017), dewan mengapresiasi perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diraih Pemprov Sumut selama tiga tahun berturut-turut.

Apresiasi tersebut disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Jenny Riany Lucy Berutu. Dikatakannya, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah dapat menjalankan UU terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 secara tepat waktu. 

"Kami juga mengapresiasi atas dipertahankannya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," sebutnya.

Hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo, juga sejumlah pimpinan SKPD Provsu dan sejumlah anggota DPRD Sumut.

Lebih lanjut dikatakan Jenny, contoh penting atas opini BPK RI ini adalah bahwa WTP tersebut merupakan pernyataan professional penilaian mengenai 'kewajaran' laporan keuangan dan bukan merupakan 'jaminan' tidak adanya fraud (penyimpangan) yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya penyimpangan di kemudian hari.

Namun, dalam kesempatan itu Fraksi Demokrat juga menyampaikan kalau Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan Sumut sebagai provinsi yang berdaya saing menuju Sumut Sejahtera.

"Berdasarkan hal ini, Pemprov Sumutu kita minta untuk benar-benar fokus menuntaskan sisa masa bakti kepala daerah hingga tahun 2018 nanti dengan upaya untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang berdaya saing dan sejahtera," kata Jenny.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut, Herman Sembiring juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang sudah meraih opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2016.

"Pemprovsu selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Pemprovsu. Hal ini patut mendapat apresiasi dari kita," kata Herman.

Begitu pun, lanjut dia dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu, terhadap laporan keuangan, kepatuhan terhadap UU dan sistem pengendalian intern, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. "Semoga kekurangan dan kelemahan ini menjadi catatan untuk perbaikan kedepannya," ujar Herman.

Herman juga mengatakan, bahwa hasil Laporan BPK RI Perwakilan Provsu terhadap laporan keuangan Provinsi Sumut tidak melulu menjadi patokan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah Provsu. Artinya, penilaian BPK hanya dalam kriteria evaluasi pelaksanaan anggaran dengan realisasi di lapangan yang dibuktikan dengan bukti administrative dan faktual.

"Dalam konteks kinerja Pemprovsu, BPK Sumut belum menyentuhnya, inilah tugas kita untuk melakukan evaluasi atas  laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2016 ini," katanya.

Rapat paripurna LPJP APBD Provsu tahun 2016 ini, sejumlah fraksi juga turut mempertanyakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp1,1 triliun di tahun 2016 yang hingga saat ini belum ada penjelasan. 

"Silpa ini bukan angka yang kecil, makanya kami minta penjelasan dan rincian dari Silpa ini, apakah ini hasil dari penghematan, termasuk sisa tender, putus kontrak atau karena adanya pembatalan kegiatan/program di masing-masing SKPD," paparnya.

Sementara, pada hari yang sama, Pemprov Sumut menyampaikan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Provsu tahun 2018. KUA PPAS 2018 ini disampaikan Gubsu dan secara bergantian dibacakan juga oleh Plt Sekdaprovsu Ibnu Hutomo kepada DPRD Sumut melalui paripurna dewan, pada Senin (10/7) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.

Editor: Sam

T#g:BPKdprdsudemokratWTP
Berita Terkait
  • Rabu, 11 Apr 2018 08:11

    Partai Demokrat Dukung Program Pro Rakyat Gubernur Sumut

    Plt Ketua DPD Demokrat Sumatera Utara (Sumut) Herri Zulkarnain mengatakan partainya tetap mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) yang pro kepada rakyat. Hal Itu sesuai

  • Rabu, 04 Apr 2018 05:04

    Plt Ketua Demokrat Sumut Temui Ketua DPRDSU

    Herri Zulkarnaen selaku Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut mendatangi pimpinan DPRD Sumut, Senin (2/4). Ditegaskan, bahwa dirinya hadir untuk mencairkan situasi yang selama ini dirasakan tidak berjal

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Senin, 26 Feb 2018 19:16

    Dansubdenpom V/3-2 Didampingi Pasi Intel Kodim 0824 Periksa Surat Kendaraan Anggota

    Bertempat di halaman Kodim 0824 Jember Jl PB Sudirman 46 Jember pada Senin (26/02/2018), dilaksanakan  Pemeriksaan Kendaraan Anggota Kodim 0824 Jember yang dilakukan oleh Dansubdenpom V/3-2 bersa

  • Minggu, 07 Jan 2018 17:57

    Sah.. SBY Umumkan JR Saragih-Ance Selian untuk Pilgubsu 2018

    Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan JR Saragih-Ance Selian bertarung di Pemilihan Gubernur Sumut 2018.Pengumuman ini dilaksanakan di Kantor DPP Partai Demokrat di kaw

  • Senin, 01 Jan 2018 19:11

    Muslim Simbolon: Tengku Erry Nuradi Dua Periode

    Gubsu Tengku Erry Nuradi diupah-upah dan menerima dukungan dari perkumpulan masyarakat Gerakan Asahan Sejahtera (GAS) di Lapangan Hoki Kisaran, Kabupaten Asahan, Minggu (31/12/2017) malam.Ketua Dewan

  • Selasa, 12 Des 2017 19:22

    Tengku Erry & Nurhajizah Hadiri Natal DPRD Sumut

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan perayaan Natal tidak hanya seremonial atau sekedar membangkitkan kenangan semata. Akan tetapi perayaan Natal harus dapat mendorong dan memotivasi untuk memperbaha

  • Selasa, 05 Des 2017 15:05

    Jokowi: WTP Kewajiban Dalam Penggunaan APBN

    Presiden Jokowi menyatakan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) saja tidaklah cukup bagi tata kelola pemerintahan. Pihaknya juga harus memastikan bahwa tak ada satu rupiah pun uang rakyat yan

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Jumat, 01 Des 2017 23:01

    Bakamla RI Terima BMN Senilai Rp1,12 Trilyun dari Kemenko Polhukam

    Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. menghadiri pertemuan dengan Sekretaris Menko Polhukam Letjen TNI Yoedhi Swastono, terkait finalisasi Alih Status Penggunaan Barang Milik N

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak