Selasa, 24 Okt 2017 14:40
  • Home
  • Politik
  • DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih 3 Kali WTP

DPRD Sumut Apresiasi Pemprov Raih 3 Kali WTP

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Rls
Selasa, 11 Jul 2017 08:01
Dibaca: 167 kali
Dok
Gubsu menyampaikan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Provsu tahun 2018, Senin (10/7).
Sembilan fraksi di DPRD Sumut memberikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2016.

Dalam rapat paripurna yang digelar Senin (10/7/2017), dewan mengapresiasi perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diraih Pemprov Sumut selama tiga tahun berturut-turut.

Apresiasi tersebut disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut, Jenny Riany Lucy Berutu. Dikatakannya, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Sumut yang telah dapat menjalankan UU terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2016 secara tepat waktu. 

"Kami juga mengapresiasi atas dipertahankannya Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," sebutnya.

Hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sumut, Aduhot Simamora, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Plt Sekda Provsu Ibnu Hutomo, juga sejumlah pimpinan SKPD Provsu dan sejumlah anggota DPRD Sumut.

Lebih lanjut dikatakan Jenny, contoh penting atas opini BPK RI ini adalah bahwa WTP tersebut merupakan pernyataan professional penilaian mengenai 'kewajaran' laporan keuangan dan bukan merupakan 'jaminan' tidak adanya fraud (penyimpangan) yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya penyimpangan di kemudian hari.

Namun, dalam kesempatan itu Fraksi Demokrat juga menyampaikan kalau Pemprov Sumut mengusung visi pembangunan Sumut sebagai provinsi yang berdaya saing menuju Sumut Sejahtera.

"Berdasarkan hal ini, Pemprov Sumutu kita minta untuk benar-benar fokus menuntaskan sisa masa bakti kepala daerah hingga tahun 2018 nanti dengan upaya untuk mewujudkan Sumut sebagai provinsi yang berdaya saing dan sejahtera," kata Jenny.

Hal senada diungkapkan anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut, Herman Sembiring juga mengapresiasi Pemprov Sumut yang sudah meraih opini WTP secara berturut-turut sejak tahun 2014 hingga tahun 2016.

"Pemprovsu selalu mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan Pemprovsu. Hal ini patut mendapat apresiasi dari kita," kata Herman.

Begitu pun, lanjut dia dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provsu, terhadap laporan keuangan, kepatuhan terhadap UU dan sistem pengendalian intern, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. "Semoga kekurangan dan kelemahan ini menjadi catatan untuk perbaikan kedepannya," ujar Herman.

Herman juga mengatakan, bahwa hasil Laporan BPK RI Perwakilan Provsu terhadap laporan keuangan Provinsi Sumut tidak melulu menjadi patokan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah Provsu. Artinya, penilaian BPK hanya dalam kriteria evaluasi pelaksanaan anggaran dengan realisasi di lapangan yang dibuktikan dengan bukti administrative dan faktual.

"Dalam konteks kinerja Pemprovsu, BPK Sumut belum menyentuhnya, inilah tugas kita untuk melakukan evaluasi atas  laporan pertanggung jawaban APBD tahun 2016 ini," katanya.

Rapat paripurna LPJP APBD Provsu tahun 2016 ini, sejumlah fraksi juga turut mempertanyakan dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) sebesar Rp1,1 triliun di tahun 2016 yang hingga saat ini belum ada penjelasan. 

"Silpa ini bukan angka yang kecil, makanya kami minta penjelasan dan rincian dari Silpa ini, apakah ini hasil dari penghematan, termasuk sisa tender, putus kontrak atau karena adanya pembatalan kegiatan/program di masing-masing SKPD," paparnya.

Sementara, pada hari yang sama, Pemprov Sumut menyampaikan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Perioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD Provsu tahun 2018. KUA PPAS 2018 ini disampaikan Gubsu dan secara bergantian dibacakan juga oleh Plt Sekdaprovsu Ibnu Hutomo kepada DPRD Sumut melalui paripurna dewan, pada Senin (10/7) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.

Editor: Sam

T#g:BPKdprdsudemokratWTP
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Sep 2017 06:14

    Partai Demokrat Tutup Pendaftaran Calon Walikota Padangsidimpuan

    Pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan periode 2018-2023, berdasarkan hasil penjaringan Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan resmi ditutup.Ketua Tim Penjaringan, Calon Walikota

  • Jumat, 01 Sep 2017 14:01

    Catatan Panja DPRD Paluta, tindak lanjut LHP BPK-RI oleh Pemkab Paluta TA 2016

    Mengutip Laporan Panitia Kerja (Panja) DPRD Paluta, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern

  • Selasa, 29 Agu 2017 19:49

    Borkat: Heru Heriyanto Bukan Anggota Partai Demokrat

    Borkat Hasibuan, Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat Sumut, menegaskan Heru Heriyanto, salah satu anggota Panwas Sergai terpilih, bukan simpatisan, anggota maupun Pengurus Partai Demokrat."Kami t

  • Selasa, 29 Agu 2017 16:59

    Tengku Erry Daftar Ke Demokrat

    Tengku Erry Nuradi kembali menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai politik dalam rangka persiapan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Gubernur Sumut 2018 mendatang.

  • Senin, 28 Agu 2017 18:08

    Cana, Pendaftar Pertama di Demokrat Langkat untuk Calon Bupati 2018-2023

    Terbit Rencana Perangin-angin, SE., yang akrab disapa 'Cana', bersama tim suksesnya datang ke kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Langkat untuk mendaftarkan diri dalam penjaringan Bakal Cal

  • Kamis, 10 Agu 2017 18:40

    Anggota DPR RI Demokrat kena demo di Medan

    Puluhan massa melakukan aksi demonstrasi mendesak Rudi Hartono Bangun (RHB) dipecat dari Anggota DPR RI Fraksi Demokrat.

  • Selasa, 08 Agu 2017 03:58

    DPRD ajak Investor dari Hubei, China berinvestasi di Sumatera Utara

    DPRD Provinsi Sumatera Utara mengajak Investor dari Provinsi Hubei untuk berinvestasi di Sumatera Utara, hal ini dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Ruben Tarigan, SE ketika menerima Ku

  • Senin, 07 Agu 2017 09:07

    Partai Demokrat Akan Pecat Kader Pembangkang

    Ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara (Malut), Hendrata Thes menyatakan akan memecat kadernya yang terbukti membangkang dan tidak menjalankan instruksi partai, terutama yang bersentuhan dengan kepentingan publik.

  • Kamis, 03 Agu 2017 02:42

    Rencana Pembentukan Pansus PAD Semakin Kuat

    Dukungan pembentukan Panitia khusus ( Pansus) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) di DPRD Kota Medan makin menguat.

  • Rabu, 26 Jul 2017 02:06

    BPK: Ada 200 Ribu Rekomendasi BPK Belum Ditindaklanjuti

    Sebanyak 200 ribu rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tersebar di 600 entitas seluruh Indonesia belum ditindaklanjuti. BPK RI mendorong seluruh entitas untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut termasuk pemerintah daerah.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak