Rabu, 27 Sep 2017 01:04
  • Home
  • Politik
  • DPRD-SU Perintahkan Penarikan Pasukan TNI/Polri dari Lau Cih

DPRD-SU Perintahkan Penarikan Pasukan TNI/Polri dari Lau Cih

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Aan
Rabu, 02 Agu 2017 09:51
Dibaca: 320 kali
Dok
Warga Lau Cih saat mengikuti RDP di aula baru DPRDSU, Selasa (1/8).
Ketua Komisi A DPRD-SU, Fernando Simanjuntak, memerintahkan, agar Kodam I/Bukit Barisan (BB) dan Personil Polri yamg dikerahkan melakukan pengamanan di Lau Cih segera ditarik.

Hal ini disampaikan Fernando pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi A DPRD-SU dengan Asisten Administrasi Pemerintahan SekdaProvsu, Mewakili Bupati Deliserdang, Kodam I /BB, Kapoldasu, PTPN2, Camat Pancur Batu, Kepala Desa Simalingkar A, Kepala Desa Namobintang, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Kontras Sumut, Forum Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Karo, Masyarakat Dusun 3 Bekala Desa Simalingkar dan Perwakilan Ulayat Sibayak Lau Cih Desa Namobintang Kecamatan Pancur Batu, Selasa (1/8/2017).

Fernando menyatakan bahwa Tentara yang dikerahkan untuk pengamanan Lahan yang diklaim PTPN2 pada objek sengketa tersebut, dianggap tidak pas dan dapat menimbulkan pemikiran-pemikiran miring oleh warga tentang citra TNI. "Oleh karenanya Tentara harus tetap teguh dan kuat jangan sampai dinilai tidak baik," tuturnya.

Fernando menegaskan, jika sampai seusai RDP, TNI masih ada di area, maka DPRD-SU atas nama Lembaganya akan langsung menghadap Panglima untuk meminta menghentikan pengeraham pasukan, dikarenakan pengerahan personil TNI dan Polri tersebut telah membuat warga ketakutan dan merasa terintimidasi.

"Warga ini akan pulang, mereka sudah 11 hari mengungsi di pelataran Gedung DPRD-SU, diharapkan pihak Polri dan TNI untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warganya. Walaupun Kapolda dan Pangdam tidak hadir pada RDP ini,  kami telah melihat beliau juga hadir disini. Silahkan bagi yang mewakilinya untuk, menyampaikan hasil rapat kita hari ini. DPRD-SU akan meninjau langsung ke lapangan, pada tanggal 15 Agustus nanti. Disana akan kita lihat, apakah lahan warga masuk dalam HGU atau tidak," jelas Fernando yang juga anak Purnawirawan TNI ini, sembari mengajak semua pihak untuk menahan diri.

Sementara Ramses Simbolon anggota Komisi A DPRD-SU menyatakan, kekecewaannya dengan PTPN2, mengingat sudah berapa lama dimintakan terkait data-data dan peta area yang masuk dalam pengelolaan HGU PTPN2, sampai pada pertemuan hari ini juga tidak pernah diberikan sehingga menimbulkan kecurigaan.

Kolonel Anggoro Sahli Bidang Ekonomi DAM/I BB mengatakan, bahwa pengerahan personil TNI di objek sengketa adalah merupakan perintah Panglima, sehingga apabila DPRD-SU meminta,  penarikan personil dari area tersebut, dipersilahkan langsung menyurati Panglima dengan resmi.

Mewakili Kapoldasu Suneri BN SH Kanit I/Harda Ditreskrimum meminta, agar pemangku kebijakan untuk mengambil solusi tepat untuk penyelesaian masalah, jangan saling menghujat. 

"Akan kami laporkan ke Pimpinan kami, kalau ada pengerahan personil Kepolisian dan jika ada anggota Polisi yang melakukan pelanggaran, hendaknya dilaporkan saja. Apalagi inikan masalah perselisihan dan masalah hak. Siapa yang berhak tempuhlah jalur hukum," ungkap Suneri.

Seusai RDP, tampak warga pun meninggalkan pelataran Gedung DPRD-SU menuju pulang kerumah mereka yang sudah dirubuhkan oleh oknum sebelumnya.

Editor: Sam

T#g:Lau cihPtpn2
Berita Terkait
  • Minggu, 24 Sep 2017 02:04

    Datangi PTPN II, Tengku Erry Bahas Lahan Eks HGU di Sumut

    Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mendatangi kantor direksi PTPN II di Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang guna membahas lahan eks HGU di sejumlah daerah di Sumut, Jumat (22/9/2017).Gubernur be

  • Kamis, 27 Jul 2017 00:07

    Polisi belum bisa ungkap kasus temuan mayat di Tanjung Morawa

    Polsek Tanjung Morawa masih melakukan penyelidikan terkait mayat wanita tanpa identitas yang sudah membusuk dan mengering  yang ditemukan di areal perkebunan sawit Afdeling III Dusun II Desa Pena

  • Rabu, 26 Jul 2017 08:16

    Pemanen sawit di kebun PTPN II dikejutkan temuan mayat wanita

    Temuan mayat wanita tanpa identitas yang sudah membusuk dan mengering di areal perkebunan sawit Afdeling III Dusun II Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa pada Selasa (25/7), menghebohkan warga.

  • Jumat, 16 Jun 2017 20:46

    Pemko Binjai Tertibkan Puluhan Bangunan Liar

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai, Mahfullah Daulay S.STP memimpin langsung eksekusi bangunan liar oleh Pemerintah Kota (Pemko) Binjai di jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai

  • Senin, 05 Jun 2017 08:45

    Mahasiswa Minta Polisi dan Jaksa Usut Dugaan Penggelapan Dana SOSKAK di PTPN II

    Sejumlah pegawai PTPN II mengadukan adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh oknum Ketua Koperasi Karpeda PTPN II, berinisial TNS, M.Si. Pejabat ini juga diketahui sebagai General Manajer Distrik Rumah Sakit Umum dr. GL Tobing.

  • Rabu, 17 Mei 2017 08:27

    Polri dan Polisi Interpol Tiongkok Amankan 78 Imigran Gelap Asal Tiongkok dan Taiwan

    78 imigran gelap asal Tiongkok dan Taiwan diamankan Reskrimsus Polda Sumut yang bekerja sama dengan Mabes Polri dan Interpol Tiongkok.

  • Jumat, 07 Apr 2017 09:15

    Jaksa Agung sebut banyak pihak kuasai aset negara di Medan

    Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, kemarin, Rabu (5/4), Jaksa Agung HM Prasetyo tidak menampik jika banyak mafia tanah yang masih bebas berkeliaran dan menggerogoti aset-aset milik negara, khususnya di ibu kota provinsi, Medan.

  • Senin, 03 Apr 2017 17:38

    Ini Pernyataan DPW SPI Sumut dalam aksi unjuk rasa di BPN dan DPRDSU tadi

    Pasca penghancuran 70 rumah milik petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) di Desa Mekar Jaya, Wampu, Langkat, Senin (27/3/2017) oleh PT LNK, hari ini, Senin (3/4/2017), ratusan petani SPI melakukan aksi di kantor BPN dan DPRD Sumut.

  • Rabu, 08 Feb 2017 19:42

    Komisi E DPRD-SU Akan Bentuk Pansus Terkait Eks Karyawan PTPN2

    Wakil Ketua Komisi E DPRD-SU, Sri Kumala Dewi SE saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, menegaskan Komisi E DPRD-Sumut akan membentuk Panitia Khusus (Pansus), jika hak-hak normatif karyawan dan eks kary

  • Selasa, 31 Jan 2017 21:01

    Komisi A Bahas Dugaan Kriminalisasi di Durin Tonggal Pancur Batu

    Komisi A DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas dugaan kriminalisasi yang diadukan oleh Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon, Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu, Kabupat

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak