Sabtu, 24 Feb 2018 18:42
  • Home
  • Politik
  • Catatan Panja DPRD Paluta, tindak lanjut LHP BPK-RI oleh Pemkab Paluta TA 2016

Catatan Panja DPRD Paluta, tindak lanjut LHP BPK-RI oleh Pemkab Paluta TA 2016

Paluta (UtamaNews.com)
Oleh: Yasir Harahap
Jumat, 01 Sep 2017 14:01
Dibaca: 360 kali
Dok
Wabup Paluta, Riskon Hasibuan dan Pimpinan DPRD Paluta saat akan menandatangani Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 dan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Paluta, Jum'at (4/8/2

Mengutip Laporan Panitia Kerja (Panja) DPRD Paluta, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun anggaran 2016, yang dibacakan pada Jum'at 4 Agustus 2017, terdapat beberapa hal yang sangat menarik perhatian.

Dalam Laporan Panja tersebut disebutkan ada empat poin dasar penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK-RI atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2016.

Empat poin dasar penilaian tersebut adalah, pertama, nilai belanja modal sebesar Rp228.440.427691,00, di antaranya sebesar Rp2.017.885.649,00, merupakan temuan pemeriksaan atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp48.039.250 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp1.969.846.399.

Kemudian yang kedua, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyajikan nilai piutang pendapatan pajak daerah sebesar Rp13.276.825.258 dan hasil verifikasi nilai objek pajak yang melampirkan bukti bayar sebesar sebesar Rp42.851.783 dan objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sebesar Rp246.622.029 dari hasil verifikasi BPK-RI, Pemkab Paluta belum melakukan koreksi atas nilai piutang, sehingga nilai piutang Rp13.276.825.258 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Yang ketiga, Pemkab Paluta menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.063.188.656.528 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.019.769.667.678 di antaranya terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan perolehan tahun anggaran 2016 berupa rehabilitasi/pemeliharaan senilai Rp32.528.971.000 yang belum dikapitalisasikan pada aset induk. Terdapat perhitungan penyusutan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang mengalami kesalahan penerapan penambahan umur aset setelah kapitalisasi, dimana penambahan umur masa manfaat aset tetap melebihi maksimum umur masa manfaat atau masa manfaat perolehan awal, sehingga berpengaruh terhadap nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp14.616.777.300.

Dan yang keempat adalah, Pemkab Paluta pada LO sebesar Rp114.067.835.427, di antaranya beban Dana BOS sebesar Rp37.881.275.024 yang nilainya berbeda dengan jumlah pada laporan penggunaan Dana BOS dari Dinas Pendidikan sebesar Rp37.907.700.000, dengan rincian selisih kurang sebesar Rp102.313.273 dan selisih lebih sebesar Rp75.888.298. Hal tersebut kurang handalnya penyajian Dana BOS pada Dinas Pendidikan.

Berdasarkan keterangan Pemkab Paluta melalui Kepala Inspektorat Daerah, temuan di atas terjadi akibat ketidakpatuhan SKPD terhadap sistem pengendalian internal berdasarkan SOP yang ada di SKPD tersebut, serta ada juga beberapa SKPD yang tidak memiliki SOP sebagai pedoman bagi Pengguana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan, serta masih kurangnya sumber daya aparatur Pemkab Paluta yang menguasai di bidangnya mengakibatkan adanya temuan di atas sehingga mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tidak hanya itu, dalam laporan Panja itu disebutkan bahwa BPK RI sangat merasa tersinggung atas ucapan Kabid Bina Marga Dinas PU Paluta yang mengatakan BPK-RI "Gila" atas temuan yang dibuat BPK RI pada ruas jalan Simpang Barakas-Simangambat. Dan, BPK RI berjanji akan betul-betul memeriksa pekerjaan proyek pada dinas tersebut.

Untuk itu, Panitia Kerja membuat enam rekomendasi kepada Bupati Padang Lawas Utara. Pertama, kepada Bupati agar memberikan punishment kepada setiap kepala SKPD yang ada temuan BPK-RI dan temuan tersebut telah ada sebelumnya.

Kedua, kepada Bupati Paluta agar mencopot Kadis PU. Kadis PU diminta mengundurkan diri secara gentleman karena proyek di Padang Lawas Utara banyak bermasalah. Contohnya, bangunan gedung Komisi DPRD Paluta belum mencapai waktu satu tahun sudah rusak, dan banyak sarana dan prasarana lainnya yang bermasalah.

Ketiga, kepada Kadis Kesehatan, permasalahan kesehatan masyarakat ada pada tangan saudari, jangan pura-pura bersih dan merasa tidak mempunyai kesalahan, atas temuan BPK-RI yang telah berulang-ulang di Dinas Kesehatan agar dikembalikan ke kas daerah.

Keempat, kepada Kepala Dinas Pendidikan, di tangan anda masyarakat mendapatkan pendidikan yang maju dan berkualitas. Temuan BPK-RI tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya jangan terulang kembali.

Kelima, kepada seluruh kepala SKPD agar betul-betul meningkatkan kinerja, mengingat banyaknya temuan yang menjadi rekomendasi badan anggaran dan komisi-komisi DPRD Paluta.

Keenam, diminta kepada seluruh SKPD agar mengembalikan temuan-temuan BPK-RI yang ada mulai tahun 2009-sekarang. DPRD Paluta mengawasi dan memantau matrik tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, karena datanya sudah ada di tangan Panja.

Editor: Budi

Sumber: Wakil Ketua Panitia Kerja DPRD Paluta dalam Rapat Paripurna di Aula Paripurna DPRD Paluta, Jum'at 4 Agustus 2017.

T#g:BPKLHPpalutaPanja DPRD
Berita Terkait
  • Minggu, 18 Feb 2018 14:38

    Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Paluta 2018

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara (Paluta) gelar deklarasi kampanye damai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun 2018. Kegiatan diawali dengan jalan

  • Sabtu, 17 Feb 2018 06:17

    Koum An-Har: Kami siap memenangkan Andar-Hariro untuk Paluta

    Komunitas untuk mendukung Andar-Hariro (Koum An-Har) yang diketuai oleh Muhammad Rifai Dalimunthe S.Kom telah resmi dikukuhkan pada saat Pembentukan dan Pengukuhan Tim Pemenangan Andar-Hariro di Posko

  • Jumat, 16 Feb 2018 16:16

    Spanduk "Coblos Kotak Kosong" mulai bermunculan di Padang Lawas Utara

    Spanduk yang berisi ajakan untuk memilih atau mencoblos Kotak Kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Padang Lawas Utara mulai bermunculan.Pantauan UTAMANEWS.COM, sedikitnya ada dua spanduk yang

  • Rabu, 14 Feb 2018 20:24

    Panwas Paluta Tekankan Paslon serta Parpol Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA

    Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Padang Lawas Utara bersama sejumlah pimpinan partai politik pengusung maupun pendukung pasangan calon Pilkada 2018 mendeklarasikan untuk melawan dan me

  • Selasa, 13 Feb 2018 22:13

    Panwaslih Paluta Deklarasikan Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

    Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Padang Lawas Utara akan melaksanakan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) untuk Pemilihan Kepa

  • Jumat, 02 Feb 2018 07:32

    Wasit Jadi Pemain, Diduga Anggota DPRD Garap Proyek

    Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sudah jelas dan tegas melarang Dewan bermain proyek hal ini terlihat pada pasal 400 ayat (2) Anggota DPRD kabupaten/kota dilarang mela

  • Kamis, 01 Feb 2018 20:51

    Peduli Kebersihan Mesjid, DPC PPP Paluta Sumbangkan Sarana Sanitasi

    Untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dan untuk menciptakan kebersihan di lingkungan tempat ibadah, DPC PPP Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) serahkan bantuan alat

  • Sabtu, 20 Jan 2018 17:10

    KPU Padang Lawas Utara Men-Coklit

    Hari pertama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berjalan lancar.

  • Sabtu, 20 Jan 2018 11:30

    Gerakan Coklit Nasional KPU Padang Lawas Utara

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara melaksanakan gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).Dalam apel bersama di halaman kantor KPU Pal

  • Jumat, 19 Jan 2018 16:59

    Dokumen Andar-Hariro Belum Memenuhi Syarat

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara mengumumkan dokumen pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Padang  Lawas Utara, Andar-Hariro belum memenuhi syarat (BMS).Dokumen tersebut diba

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak