Kamis, 23 Nov 2017 10:55
  • Home
  • Politik
  • Catatan Panja DPRD Paluta, tindak lanjut LHP BPK-RI oleh Pemkab Paluta TA 2016

Catatan Panja DPRD Paluta, tindak lanjut LHP BPK-RI oleh Pemkab Paluta TA 2016

Paluta (UtamaNews.com)
Oleh: Yasir Harahap
Jumat, 01 Sep 2017 14:01
Dibaca: 279 kali
Dok
Wabup Paluta, Riskon Hasibuan dan Pimpinan DPRD Paluta saat akan menandatangani Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2016 dan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Paluta, Jum'at (4/8/2

Mengutip Laporan Panitia Kerja (Panja) DPRD Paluta, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas laporan keuangan, sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) tahun anggaran 2016, yang dibacakan pada Jum'at 4 Agustus 2017, terdapat beberapa hal yang sangat menarik perhatian.

Dalam Laporan Panja tersebut disebutkan ada empat poin dasar penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK-RI atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara tahun anggaran 2016.

Empat poin dasar penilaian tersebut adalah, pertama, nilai belanja modal sebesar Rp228.440.427691,00, di antaranya sebesar Rp2.017.885.649,00, merupakan temuan pemeriksaan atas kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan Energi yang telah disetor ke kas daerah sebesar Rp48.039.250 sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp1.969.846.399.

Kemudian yang kedua, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menyajikan nilai piutang pendapatan pajak daerah sebesar Rp13.276.825.258 dan hasil verifikasi nilai objek pajak yang melampirkan bukti bayar sebesar sebesar Rp42.851.783 dan objek pajak yang memiliki dua atau lebih NOP sebesar Rp246.622.029 dari hasil verifikasi BPK-RI, Pemkab Paluta belum melakukan koreksi atas nilai piutang, sehingga nilai piutang Rp13.276.825.258 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Yang ketiga, Pemkab Paluta menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.063.188.656.528 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp1.019.769.667.678 di antaranya terdapat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan perolehan tahun anggaran 2016 berupa rehabilitasi/pemeliharaan senilai Rp32.528.971.000 yang belum dikapitalisasikan pada aset induk. Terdapat perhitungan penyusutan aset tetap gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan yang mengalami kesalahan penerapan penambahan umur aset setelah kapitalisasi, dimana penambahan umur masa manfaat aset tetap melebihi maksimum umur masa manfaat atau masa manfaat perolehan awal, sehingga berpengaruh terhadap nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp14.616.777.300.

Dan yang keempat adalah, Pemkab Paluta pada LO sebesar Rp114.067.835.427, di antaranya beban Dana BOS sebesar Rp37.881.275.024 yang nilainya berbeda dengan jumlah pada laporan penggunaan Dana BOS dari Dinas Pendidikan sebesar Rp37.907.700.000, dengan rincian selisih kurang sebesar Rp102.313.273 dan selisih lebih sebesar Rp75.888.298. Hal tersebut kurang handalnya penyajian Dana BOS pada Dinas Pendidikan.

Berdasarkan keterangan Pemkab Paluta melalui Kepala Inspektorat Daerah, temuan di atas terjadi akibat ketidakpatuhan SKPD terhadap sistem pengendalian internal berdasarkan SOP yang ada di SKPD tersebut, serta ada juga beberapa SKPD yang tidak memiliki SOP sebagai pedoman bagi Pengguana Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan kegiatan, serta masih kurangnya sumber daya aparatur Pemkab Paluta yang menguasai di bidangnya mengakibatkan adanya temuan di atas sehingga mendapat penilaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tidak hanya itu, dalam laporan Panja itu disebutkan bahwa BPK RI sangat merasa tersinggung atas ucapan Kabid Bina Marga Dinas PU Paluta yang mengatakan BPK-RI "Gila" atas temuan yang dibuat BPK RI pada ruas jalan Simpang Barakas-Simangambat. Dan, BPK RI berjanji akan betul-betul memeriksa pekerjaan proyek pada dinas tersebut.

Untuk itu, Panitia Kerja membuat enam rekomendasi kepada Bupati Padang Lawas Utara. Pertama, kepada Bupati agar memberikan punishment kepada setiap kepala SKPD yang ada temuan BPK-RI dan temuan tersebut telah ada sebelumnya.

Kedua, kepada Bupati Paluta agar mencopot Kadis PU. Kadis PU diminta mengundurkan diri secara gentleman karena proyek di Padang Lawas Utara banyak bermasalah. Contohnya, bangunan gedung Komisi DPRD Paluta belum mencapai waktu satu tahun sudah rusak, dan banyak sarana dan prasarana lainnya yang bermasalah.

Ketiga, kepada Kadis Kesehatan, permasalahan kesehatan masyarakat ada pada tangan saudari, jangan pura-pura bersih dan merasa tidak mempunyai kesalahan, atas temuan BPK-RI yang telah berulang-ulang di Dinas Kesehatan agar dikembalikan ke kas daerah.

Keempat, kepada Kepala Dinas Pendidikan, di tangan anda masyarakat mendapatkan pendidikan yang maju dan berkualitas. Temuan BPK-RI tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya jangan terulang kembali.

Kelima, kepada seluruh kepala SKPD agar betul-betul meningkatkan kinerja, mengingat banyaknya temuan yang menjadi rekomendasi badan anggaran dan komisi-komisi DPRD Paluta.

Keenam, diminta kepada seluruh SKPD agar mengembalikan temuan-temuan BPK-RI yang ada mulai tahun 2009-sekarang. DPRD Paluta mengawasi dan memantau matrik tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI, karena datanya sudah ada di tangan Panja.

Editor: Budi

Sumber: Wakil Ketua Panitia Kerja DPRD Paluta dalam Rapat Paripurna di Aula Paripurna DPRD Paluta, Jum'at 4 Agustus 2017.

T#g:BPKLHPpalutaPanja DPRD
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Nov 2017 16:10

    Proyek di Saluran Sekunder Irigasi Batang Ilung Tanpa Plang Proyek

    Pengerjaan pengerukan sedimen di sepanjang saluran irigasi sekuder Bondar Bandar (BB) irigasi Batang Ilung di desa Aek Haruaya dan Bandar Lantosan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara bak p

  • Jumat, 17 Nov 2017 16:47

    KPU Paluta PAW Anggota PPK Simangambat

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Jum'at (17/11/2017).Pada pukul 15.00

  • Jumat, 17 Nov 2017 12:57

    Petani Paluta Resah, Wakil Ketua DPRD Paluta Angkat Bicara

    Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara, Basri Harahap melalui pesan singkatnya kepada UTAMANEWS.COM pada Kamis, (16/11/2017) pukul 20.07 WIB menyampaikan keluhan yang disampaikan para petani

  • Jumat, 17 Nov 2017 10:47

    Pekerjaan CV. PN Nyaris Setiap Tahun Temuan BPK-RI

    Pekerjaan CV. Putra Nasution (PN) nyaris setiap tahun jadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keunagan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas No. 63.C/LH

  • Kamis, 16 Nov 2017 19:46

    KPU Padang Lawas Utara Laksanakan Kegiatan KPU Go To School

    Di tengah padatnya kegiatan tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara yang jadwal hari 'H' nya bersamaan pada 27

  • Kamis, 16 Nov 2017 15:26

    PGHK Padang Lawas Utara Pertanyakan Nasibnya

    Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melayangkan surat permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Paluta agar guru, operator sekolah, maupun tenaga lainnya yang berstat

  • Rabu, 15 Nov 2017 21:35

    Irigasi Batang Ilung Jebol Lagi

    Dasar Pintu Penguras II Saluran Induk Irigasi Batang Ilung yang berada di batas desa Pagaran Singkam dengan Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, jebol. Akibatnya, air tidak d

  • Jumat, 10 Nov 2017 08:40

    Mahasiswa: Tangkap Bupati Paluta, Usut Walikota Sidempuan

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kamis siang (9/11).

  • Kamis, 09 Nov 2017 19:49

    22 Paket Proyek Peningkatan Jalan di Palas Senilai Rp1.6 M Lebih, Jadi Temuan BPK RI

    Sebanyak 22 paket proyek peningkatan jalan di Kabupaten Padang Lawas yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp1.612.25

  • Senin, 06 Nov 2017 12:56

    PPK Se-Kabupaten Padang Lawas Utara Dilantik

    Sebanyak 60 orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dilantik, Senin (6/11/2017).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak