Kamis, 26 Apr 2018 18:06
  • Home
  • Pendidikan
  • Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI, IDRI Sampaikan Ini!

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI, IDRI Sampaikan Ini!

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dian/Rls
Selasa, 20 Mar 2018 15:30
Janner Raja Simarmata
Pengurus Ikatan Dosen RI (IDRI) yang ikut hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI

Ketua Umum Ikatan Dosen RI (IDRI) Dr Ryan Kurniawan menyatakan beberapa layanan dan inovasi dari Kemenristekdikti seperti Beasiswa Dosen, SINTA, Sertifikasi Dosen, Portal Garuda, SAPTO, dan SISTER dinilai membantu dan bermanfaat bagi Dosen.

Namun Ryan menilai ada 5 hal permasalahan besar yang saat ini dihadapi Dosen, diantaranya gaji atau kesejahteraan, studi lanjut, birokrasi dan beban administrasi, publikasi internasional dan jejaring.

Hal ini disampaikannya, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi X DPR RI dengan Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Ikatan Dosen RI (IDRI), Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/3/2018).




"Terkait gaji dan kesejahteraan dosen diperlukan penyesuaian sistem penggajian dosen dan meninjau kembali besar tunjangannya," pinta Ryan.

Sementara untuk studi lanjut, ia meminta agar ada pendampingan persiapan studi lanjut dan dana maupun kuota beasiswa Dosen perlu ditambah.

"Kami juga meminta agar dilakukan survei tingkat kepuasan mahasiswa, dosen kampus terhadap layanan kampus dan Ristek Dikti, sedangkan untuk tim penilai dokumen usulan PAK perlu penyamaan persepsi, agar beban administrasi dan birokrasi berjalan dengan baik," ucap Ryan.

Ikatan Dosen RI juga meminta untuk dikembangkan open science, open access dan kolaborasi untuk meningkatkan rangking perguruan tinggi Indonesia.

"Ristekdikti harus mampu mengayomi seluruh sivitas akademik dari Sabang-Merauke yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta jejaring kolaborasi riset perlu ditumbuhkan," tandas Ryan.

Humas IDRI Dr Janner Simarmata menuturkan pada prinsipnya IDRI berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas perguruan tinggi, namun langkah dan kebijakan pemerintah yang dilakukan perlu sinergi dan mempertimbangkan situasi dan kondisi setiap perguruan tinggi.

"Sebab situasi perguruan tinggi dan kondisinya pastilah berbeda-beda di setiap provinsi dan ini tidak bisa bisa digeneralisir," ucapnya.

Melalui Permenristekdikti No 20/2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan guru besar, aturan ini telah memunculkan pro dan kontra dari dosen. Permenristekdikti ini memungkinkan pencabutan tunjangan profesi dan dinilai ini sangat memberatkan karena kinerja dosen bukan hanya publikasi, padahal masih ada tugas Tri Dharma lainnya.

"Aturan publikasi ini dinilai sangat membebani dosen karena mahalnya biaya publikasi jurnal internasional dan dapat menutup rejeki bagi dosen. Namun, tidak sedikit dosen yang menilai aturan ini secara positif," kata Janner.

Sebelumnya, berbagai permasalahan telah disampaikan oleh Forum Rektor Indonesia (FRI), Majelis Rektor Perguruan Tinggi, Forum Dosen Indonesia (FDI), dan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), diantaranya tentang penilaian akreditasi yang kadang tergantung pada suasana hati assessornya, dan tentang kecemburuan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terkait masalah bantuan dana riset.

Pengurus Ikatan Dosen RI (IDRI) yang ikut hadir dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR-RI diantaranya Dr Rachmat Hidayat (Ketua Dewan Pengawas), Dr Dian Utami Sutiksno (Ketua Dewan Pendiri), Dede Hertina MSi dan Rika Rachmati MSi (Bendahara), Agung Purnomo MBA (IT Online) dan Dr Hendrati Dwi Mulyaningsih (Kerjasama Internasional). 
Editor: Dito

T#g:RDP
Berita Terkait
  • Senin, 11 Sep 2017 13:50

    Pemutusan Listrik Paksa, DPRD Deli Serdang Akan gelar RDP dengan PT PLN

    Pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan berujung Komisi C DPRD Deli Serdang melakukan pemanggilan kepada PT PLN (Persero) Area Lubuk Pakam dan PT PLN Rayon Lubuk Pakam Pekan di Ruang Rapat Komisi

  • Sabtu, 15 Jul 2017 06:45

    Pilkada Segera Bergulir, KPU Gelar Dengar Pendapat dengan DPRD

    Ketua KPU Langkat Agus Arifin mengatakan, tahapan pemilihan Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati akan segera bergulir pada awal September 2017.

  • Senin, 30 Jan 2017 21:38

    Sengketa Lahan Mekar Jaya, Petani Duga BPN Terlibat

    Petani Desa Mekar Jaya menduga Badan Pertanahan Nasional (BPN) terlibat dalam silang sengkarut lahan antara PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) Malaysia dengan Masyarakat Desa Mekar Jaya. Menyusul dikel

  • Senin, 30 Jan 2017 20:36

    Kelompok Cipayung Desak Pemkab Simalungun Tuntaskan Masalah Pembangunan Listrik

    Kelompok Cipayung dari Siantar Simalungun mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun bersikap tegas menyelesaikan persoalan pembangunan tower SUTT di jalan Asahan sekitar komplek Cadika. Hal ini disampa

  • Senin, 30 Jan 2017 19:28

    Petani Mekar Jaya: PT LNK Langgar Kesepakatan Pembiaran Lahan

    PT Langkat Nusantara Kepong diminta menghentikan proses okupasi lahan di Desa  Mekar Jaya, Kabupaten Langkat. Permintaan ini disampaikan oleh Petani Desa Mekar Jaya menyusul adanya kesepakatan un

  • Selasa, 24 Jan 2017 08:09

    Sering Tak Hadir Dalam Rapat Penting, DPRD Warning Disnakertrans Sumut

    Zahir selaku Ketua Komisi E DPRD Sumut dalam Sidang Paripurna penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sumatera Utara, kemarin, Senin (

  • Selasa, 24 Mar 2015 06:06

    PLN Kerap Padam, Masyarakat Minta DPRD "Tidak Tidur"

    Kondisi dan keadaan PLN yang bolak-balik padam sudah menjadi keluhan lama masyarakat di Kabupaten Palas. Kondisi terparah terjadi di tiga Kecamatan, yakni Sosa, Batang Lubu Sutam dan Huragi, dimana fr

  • Selasa, 24 Mar 2015 04:47

    Pansus Diharapkan Memberi Solusi Persoalan Konflik Tanah di Palas, Sumut

    Pansus (panitia khusus) monitoring dan evaluasi perizinan perusahaan perkebunan yang akan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas (Palas), diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan konflik tanah

  • Rabu, 04 Feb 2015 07:05

    Rapat Dengar Pendapat Komisi E DPRD Sumut dengan Buruh Tidak Temukan Solusi

    Tuntutan sejumlah Serikat Buruh di Sumatera Utara agar pemerintah melakukan revisi terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 masih terus disuarakan. Selain melalui demonstrasi, buruh juga menaru

  • Rabu, 04 Feb 2015 06:32

    RDP di DPRD Medan berikan optimisme baru bagi pedagang eks kebakaran pasar Belawan

    Rapat Dengar Pendapat Komisi C dan D DPRD Medan dengan perwakilan 96 pedagang Pasar Inpres jalan Jawa Belawan yang menjadi korban kebakaran pada bulan Oktober 2014 dan Dinas Perumahan dan Permukiman,

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak