Selasa, 22 Mei 2018 11:26

KPU Dinilai Memihak pada Paslon Satu di Pilgub Sumut

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Rabu, 09 Mei 2018 02:09
Bcl comm
LSM Pijar Keadilan Sumatera Utara, Selasa (8/5/2018).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dituding tidak independen sebagai pelaksana pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023 mendatang.

Tudingan ini disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Sumatera Utara yang menilai berdasarkan alat peraga kampanye (APK) yang ditetapkan KPU. Di mana, Pilgub Sumut yang menetapkan dua pasangan calon, Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus itu, KPU terkesan memihak salah satu paslon.

Ketua DPD LSM Pijar Keadilan Sumut, Osborn Siahaan, mengatakan, tudingan itu berdasarkan bukti yang mereka temukan pada APK yang dipasang oleh KPU. "Bahwa KPU lakukan kampanye langsung terhadap salah satu Paslon Gubsu. Itu terlihat dari APK yang dikeluarkan oleh KPU. Baik itu spanduk, baliho, umbul-umbul," ungkapnya, di Medan, Selasa (8/5/2018).

Didampingi Wakil Ketua, Suhunan Sirait dan Divisi Hukum, Demson Butarbutar, Osborn menjelaskan, pada APK tersebut, KPU terkesan menginstruksikan masyarakat untuk memilih paslon nomor urut satu. "Dari APK yang dikeluarkan KPU Sumut itu, terdapat kata 'coblos' di luar lingkaran paslon nomor urut satu. Sedangkan, paslon nomor urut dua, tidak ada kata coblos," jelasnya.

Juga, lanjut Osborn, ukuran lingkaran yang di dalamnya terdapat nomor masing-masing paslon, juga gambar paku berbeda. Di mana, paslon nomor urut satu lebih besar dari pada nomor urut dua. "APK KPU itu tertera pada Paslon satu, seolah-olah KPU memaksakan, mengimbau, mengajak  masyarakat untuk coblos nomor satu. Jelas, visualisasi itu KPU telah secara langsung mengajak, masyarakat Sumut memilih nomor satu itu," sebut Orborn.

"Temuan ini, dari 33 kab/kota se-Sumut, sudah ada 25 kab/kota kami temukan. Antara lain, Asahan, Batubara, Simalungun, Pematangsiantar, Tobasa, Samosir, Humbahas, Medan," sebutnya.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya pun melakukan somasi terhadap KPU, Sabtu (5/5/2018). Surat somasi bernomor 0010/DPD-LSM-PK/PK/SU/V/2018 diterima staf KPU. Somasi tersebut, katanya, juga ditembuskan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sumut, KPU Pusat, Kementerian Dalam Negeri, juga masing-masing paslon. 

"Kami menanggapi KPU tidak jujur, tidak independen, atau menduga KPU memihak kepada Paslon nomor urut satu. Akibat itu, ada pihak yang dirugikan, yaitu Paslon nomor urut dua. Isi somasi kami meminta KPU agar mencabut seluruh APK yang telah dipasang, diganti dengan APK yang fair dan independen. Juga minta maaf kepada pihak yang dirugikan," tegasnya.

Divisi Hukum, Demson Butarbutar menambahkan, pihaknya berharap agar masyarakat bijak dalam menentukan hak pilih 27 Juni 2018 mendatang. "Imbauan kami, agar masyarakat tidak terprovokasi adanya somasi ini dengan tetap melakukan hak pilih. Kita tidak bermaksud negatif, kami hanya mengingatkan adanya kesalahan yang dilakukan KPU, tidak berlaku jujur," pungkasnya. 

Sedangkan Komisioner KPU Sumut, Yulhasni, mengamini telah menerima somasi tersebut. Katanya, jika yang ditunjukan tersebut merupakan bahan sosialisasi yang dicetak oleh KPU sesuai dengan jumlah desa se-Sumut. "Itu template brill yang kami cetak sebanyak 6.110 lembar masing-masing paslon. Itu disebarkan ke seluruh desa di Sumut," ungkapnya yang ditemui di Kantor KPU Sumut Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (8/5/2018).

Katanya, pihaknya akan menjawab somasi tersebut. Hal yang sama pun akan dijelaskan oleh KPU Sumut di hadapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut. 'Somasi itu akan kami jawab. Juga kami akan klarifikasi kepada Panwas," pungkasnya. 

Editor: Herda

T#g:kpu
Berita Terkait
  • Sabtu, 12 Mei 2018 10:12

    Poldasu Siapkan 500 Personil Pengamanan Debat Sesi 2 Pilgub Sumut

    Guna mengamankan sesi ke-2 debat Kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Polda Sumut mensiagakan sebanyak 500 personil baik dari Polda maupun Polrestabes, Jumat, (11/5/2018). K

  • Kamis, 10 Mei 2018 20:50

    KPU Langkat Sosialisasi Hingga Ke Desa Terpencil

    Guna mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Langkat dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat melaksanakan sosialisasi hing

  • Jumat, 04 Mei 2018 11:24

    Dana Kampanye Bupati Langkat Maksimal Rp 6,8 M

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat menetapkan jumlah dana kampanye bagi pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Langkat maksimal sebesar Rp 6,8 miliar. Dana tersebut berasal dari sumbangan masyarakat, badan, pribadi dan pasangan calon.

  • Senin, 12 Mar 2018 19:22

    Dinyatakan TMS, Bakal Paslon Sofyan-Jamilah Gugat KPU Deli Serdang

    Pasca dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Waki Bupati Deli Serdang Sofyan Nasution-Hj.Jamilah yan

  • Sabtu, 03 Mar 2018 13:53

    Sebelum Deklarasi Kampanye, Ketua KPU Deli Serdang Nyanyikan "Bukti"

    Ada hal yang unik sebelum digelarnya deklarasi kampanye damai, Ketua KPU Deliserdang, Timo Dahlia Daulay sempat menyanyikan hits single 'Bukti' yang dipopulerkan Virgeon di halaman depan Kan

  • Rabu, 28 Feb 2018 08:18

    PPS Benteng Utara Patut Jadi Standarisasi Pengelolaan Dokumen DPHP

    Bermodal kerjasama dan kerja keras tim panitia pemuktahiran data pemilih (PPDP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Sela

  • Selasa, 27 Feb 2018 07:27

    Rapat Evaluasi HPDP Zona Merah oleh KPU Selayar

    Dipimpin Kasubag Hukum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan terus memantapkan persiapan menjelang bursa pemilihan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang ma

  • Selasa, 20 Feb 2018 09:00

    Sugiat Santoso Pertanyakan Integritas KPU, Natalius Pigai: Adili KPU Sumut

    Komisioner Komnas HAM 2012-2017 Natalius Pigai mengangkat persoalan tahapan Pilgub Sumut, dan mempertanyakan keputusan KPU Sumut menyatakan bakal Paslon JR Saragih-Ance Tidak Memenuhi Syarat (TMS) men

  • Jumat, 16 Feb 2018 23:16

    KPU Kepulauan Selayar Kumpulkan PPK dan PPS

    Rapat koordinasi dan bimbingan teknis PPS tingkat Kecamatan Benteng digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan bertempat di ruang Rumah Pintar Pemilu KPU pada ha

  • Selasa, 13 Feb 2018 10:37

    KPU Deli Serdang Tunda Penetapan Bakal Paslon

    KPU Deli Serdang terpaksa menunda penetapan bakal pasangan calon (paslon) yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.Pasalnya, masih ada dua bakal paslon dari jalur independen

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak