Jumat, 20 Jul 2018 08:08
  • Home
  • Opini
  • Registrasi SIM Card Menjamin Keamanan Digital Masyarakat

Registrasi SIM Card Menjamin Keamanan Digital Masyarakat

Medan (utamanews.com)
Oleh: Dodik Prasetyo, kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI).
Selasa, 21 Nov 2017 03:51
Ist
Ilustrasi

Per 31 Oktober 2017, para pengguna kartu SIM prabayar operator seluler di Indonesia, baik pelanggan lama maupun baru diwajibkan untuk mendaftar ulang dengan memakai nomor NIK dan Kartu Keluarga. 

Seluruh pelanggan diwajibkan untuk melakukan registrasi paling lambat pada 28 Februari 2018. 

Indonesia bukanlah negara pertama dalam menerapkan kebijakan tersebut, negara-negara seperti Australia, Brazil, China, Mesir, Jerman, dan Jepang sudah lebih dulu menerapkan aturan wajib registrasi kartu SIM. 

Tujuan dari aturan tersebut tidak lain adalah untuk melindungi keamanan setiap warga negara dalam melakukan transaksi keuangan secara digital. 

Kebijakan registrasi ulang kartu SIM prabayar memiliki tujuan utama untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Dengan begitu, transaksi keuangan di dunia online menjadi lebih aman. 

Dengan menggunakan identitas yang benar, setiap transaksi online tentu akan lebih aman dari fraud (penipuan) yang saat ini marak terjadi menggunakan teknologi digital. Memang, registrasi ulang kartu SIM dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari penipuan, khususnya dari tindak kejahatan dan pelanggaran hukum melalui sarana telepon seluler dan media elektronik lainnya. 

Berita-berita bohong yang tersebar untuk tidak melakukan registrasi sudah tentu merupakan kekeliruan yang tidak perlu diikuti. 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) adalah satu yang mengapresiasi kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan itu dapat membantu menata bisnis jasa telekomunikasi di sektor hulu, sehingga dapat menekan hal-hal yang dapat penipuan, kejahatan seksual, fitnah, penyebaran konten negatif, dan atau hate speech. 

Program registrasi ulang kartu SIM ini berguna untuk mencegah penipuan terhadap pelanggan telekomunikasi seluler. Berdasar data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), laporan penipuan melalui gawai seluler menempati posisi kedua tertinggi.

Mengenai adanya persepsi yang menyatakan bahwa terdapat celah-celah yang dapat merugikan warga negara dan merekam seluruh data pribadi kita, mulai dari alamat, agama, hingga golongan darah. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sudah menjelaskan dengan gamblang bahwa data pribadi sudah terjamin proteksinya lewat Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjamin kerahasiaan data.

Berdasarkan studi dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) tentang perbandingan kewajiban registrasi SIM Card di berbagai negara menjelaskan telah banyak negara di dunia menerapkan kebijakan registrasi untuk melindungi warganya. 

Australia contohnya, melalui peraturan The Federal Privacy Act 1988, dengan amandemen terakhir telah berlaku sejak 12 Maret 2014. Jerman sejak 2004 dengan peraturan Telecommunications Act mewajibkan warga negaranya untuk melakukan registrasi. Selain itu setiap negara bagian di Jerman memiliki undang-undang perlindungan data tersendiri pada 2008. Di Malaysia telah mewajibkan registrasi SIM Card melalui Undang-Undang perlindungan data pribadi komprehensif pertama di Malaysia, The Personal Data Protection Act 2010 (PDPA) yang disahkan pada 2 Juni 2010 dan mulai berlaku pada tanggal 15 November 2013. 

Berbagai negara menerapkan kebijakan registrasi SIM Card adalah hal wajar untuk dilakukan demi melindungi keamanan pengguna telepon seluler itu sendiri, dan Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara tersebut. 

Berbagai keuntungan untuk masyarakat pun akan dirasakan dari kebijakan registrasi SIM Card tersebut. Keuntungan itu antara lain mencegah terjadinya kejahatan yang selama ini marak dilakukan via telepon seluler. Kejahatan melalui telepon seluler memang kini kerap terjadi. Seperti penipuan yang dilakukan melalui hipnotis, atau sms. Apalagi selama ini kartu SIM telah diperjualbelikan secara bebas dengan harga murah. 

Selain itu, registrasi kartu SIM prabayar ini ternyata juga berimbas untuk perekonomian. Pasalnya, sistem tersebut nantinya akan mempermudah proses transaksi. Seperti contohnya, bisa dimanfaatkan untuk bantuan tunai bagi masyarakat yang kurang mampu. Data penerima langsung bisa diambil dari ponsel. 

Hoax atau kabar bohong yang selama ini sering beredar pun dapar diredusir secara signifikan. Selama ini, kerap kali kartu SIM menerima pesan-pesan yang biasanya membuat penerima langsung tergiur atau panik. Banyak berita hoax yang gampang sekali disebarkan melalui SMS. Melalui kerja sama dengan operator, pemerintah bisa dengan mudah menemukan pelaku penyebar berita hoax tersebut. 

Dengan menimbang banyaknya manfaat dari program ini, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh oleh isu hoax yang belakangan ini banyak beredar.

Editor: Sam

T#g:cybercrimehoaxsim card
Berita Terkait
  • Senin, 02 Jul 2018 21:02

    Kapuspen TNI: Satuan Penerangan TNI Merupakan Pilar Penting Dalam Komunikasi Publik

    Tugas TNI khususnya Satuan Penerangan TNI sebagai public relations yang merupakan salah satu pilar penting dalam komunikasi publik dalam upaya menciptakan citra positif TNI. Demikian disampaikan Kapus

  • Jumat, 08 Jun 2018 12:38

    Mengapa Djarot Sihar Terus Diserang Hoax?

    Sejak ditugaskan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Djarot Sihar seperti tak putus dirundung fitnah dan hoax. Alasannya sangat sederhana, pasangan ini berbahaya bagi kelompok tu

  • Minggu, 27 Mei 2018 08:27

    Ponpes Cadangpinggan Adakan Tausiyah Kebangsaan Untuk Keutuhan NKRI

    Dalam upaya untuk terus menguatkan persatuan NKRI, Ponpes Cadangpinggan, Indramayu dan Komunikonten mengadakan Tausiyah Kebangsaan dengan tema "Santri Melawan Hoax dan Penyalahgunaan isu SARA Untuk Ke

  • Minggu, 29 Apr 2018 03:29

    Pemilu yang semarak dan anti hoax berbasis transparansi informasi

    Diskusi publik yang berjudul "Peran Pers Dalam Mewujudkan Kampanye Pemilu Damai", telah diselenggarakan pada hari Kamis 26 April pukul 13.00-15.30 di Gedung Indonesia Menggugat, Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 5 Kota Bandung.

  • Selasa, 17 Apr 2018 10:47

    Sikapi Isu SARA dan Berita Hoax, Sihar Ajak Masyarakat Berpikir Rasional

    Cawagub Sumatera Utara, Sihar Sitorus, mengajak masyarakat waspadai isu Suku Agama Ras dan Antar-golongan (SARA) dan berita hoax yang muncul. Namun, ia meyakini bahwa masyarakat saat ini sangat bijaks

  • Rabu, 11 Apr 2018 20:11

    Walikota Buka Diskusi Menjaga Kerukunan dan Antisipasi Ujaran Kebencian SARA di Medsos

    Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM membuka resmi kegiatan menjaga kerukunan dan antisipasi ujaran kebencian SARA di media sosial, Selasa (10/4) bertempat di Aula Kemenag Kota Tebing Tinggi.

  • Rabu, 28 Mar 2018 09:48

    Media diharapkan berperan ciptakan Pilkada Damai Sultra

    Kendari Focused Group Discussion (FGD) oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara, bekerja sama dengan Lembaga Studi Informasi Strategid Indonesia (LSISI), Selasa, mengharapkan

  • Selasa, 27 Mar 2018 04:27

    Bersama melawan hoaks yang merajalela

    Kemudahan dalam menyebar maupun mengakses segala informasi melalui media online, merupakan bagian dari kemajuan teknologi yang terus berkembang dari masa ke masa. Tidak dapat dipungkhiri bahwa kemajua

  • Sabtu, 24 Mar 2018 09:04

    Akan Diadakan di Gedung Dewan Pers, Diskusi Upaya Konkrit Media Online Melawan Hoax dan Politisasi SARA

    Social Media for Civic Education (SMCE) akan mengadakan diskusi dengan tema "Menakar Upaya Konkrit Media Online dalam Melawan Hoax dan Politisasi SARA untuk Persatuan NKRI". Kegiatan ini akan dih

  • Jumat, 23 Mar 2018 07:33

    Media Ujung Tombak Perang Lawan HOAX dan Cegah PolItisasi SARA

    Media selain berperan menyebar informasi, juga diharapkan menjadi ujung tombak perang melawan HOAX yang sudah sangat akut dan membahayakan saat ini, disamping itu media juga dapat mencegah politisasi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak