Kamis, 23 Nov 2017 10:52
  • Home
  • Opini
  • Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Bidang Infrastruktur

Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Bidang Infrastruktur

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sasman S.Ag., Pemerhati Masalah Penggunaan Dana Haji.
Rabu, 23 Agu 2017 10:23
Dibaca: 199 kali
Ist
Ilustrasi

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai urat nadi perekonomian yang harus segera dilaksanakan. Namun faktanya, pembangunan infrastruktur memerlukan dana investasi yang cukup besar yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
         
Di tengah-tengah maraknya pembangunan infrastruktur yang memerlukan dana yang cukup besar maka pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menginginkan dana haji sekitar 90 trilyun, 80 trilyunnya digunakan untuk kemaslahatan umat, antara lain dengan pembangunan infratruktur. 

Kontan saja Pernyataan Presiden Jokowi menuai komentar baik pro maupun kontra di masyarakat. Siapa yang pro siapa yang kontra sudah bisa ditebak, sebab apa yang dilakukan Jokowi akan selalu ditarik-tarik ke ranah politik jelang pelaksanaan Pilpres 2019.
          
Jokowi, pasca melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017 lalu, menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang paling penting. Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Daripada uang ini diam, lebih baik diinvestasikan, tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang lebih besar.
        
Namun demikian, keinginan dan harapan Jokowi tidak serta merta ditanggapi positif oleh publik, mereka yang menolak menganggap dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, atau yang berhubungan dengan umat, bukan untuk membangun infrastruktur.
       
Seperti kritikan dilakukan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji, atau dana simpanan dan cicilan ongkos naik haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon haji. Dana yang kini jumlahnya melebihi delapan puluh triliun rupiah itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan.
           
Penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang disebutnya "jor-joran", di saat hutang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan Undang-undang. Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan.
         
Namun pandangan berbeda diutarakan oleh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh, yang mendukung pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal pemanfaatan dana setoran haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan haji. 

Menurut Asrorun, setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, seperti proyek-proyek infrastruktur. Forum Ijtima Ulama menyepakati bolehnya memproduktifkan dana haji yang disetorkan jamaah untuk investasi sepanjang dilakukan sesuai syariah dan ada kemaslahatan. Oleh karenanya pandangan Menteri Agama tersebut sejalan dengan Fatwa MUI. Adapun persoalan dana haji tersebut, sudah pernah dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Jawa Barat, 2012.
           
Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang dapat memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Dengan demikian, secara prinsip, dana haji yang mengendap bisa diinvestasikan untuk kepentingan kemaslahatan. Akan tetapi harus dipastikan dilakukan sesuai ketentuan syari'ah dan manfaatnya kembali kepada jamaah.
    
Terlepas dari pro dan kontra penggunaan dan haji untuk infrastruktur, tujuan dari pernyataan Jokowi adalah dana haji yang demikian besar dapat digerakkan untuk memberikan kemaslahatan banyak orang. Karena kalau dana haji tersebut mengendap atau diam menjadi tidak efektif. Daripada kita berhutang yang harus membayar bunganya cukup tinggi, mending dapat kita gunakan dana haji namun dengan batasan-batasan atau sesuai dengan aturan yang ada, bukan menggunakan dengan cara semaunya atau tidak berdasarkan aturan.
     
Mengenai dipakai untuk infrastruktur, itu hanya salah satu contoh. Banyak hal hal lain yang dapat bermanfaat untuk orang banyak diapakai memakai dana haji, misalnya dipakai untuk sukuk atau sama seperti obligasi, tapi proses penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah, dan lainnya, banyak sekali untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.

Digunakan untuk apapun dana itu, pesan Jokowi, penggunaan dana harus mengedepankan asas kehati-hatian, karena ini dana umat maka diperlukan kalkulasi atau perhitungan yang cermat.
      
Anggota BPKH juga harus mampu melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji untuk mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji. Karena jumlah jemaah haji Indonesia paling besar di dunia sehingga jika pengelolaan dilakukan dengan baik hal itu akan memberikan keuntungan terutama masyarakat yang ingin berhaji.  

Audit per 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, maupun dana abadi umat mencapai Rp95,2 triliun. Akhir tahun 2017 ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp100 triliun. Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih delapan puluh triliun rupiah, delapan puluh persen dari total dana haji, yang gunanya untuk umat Islam dan masyarakat banyak. 

Kita berharap dana haji dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga bisa menjadi kemaslahatan umat khususnya umat muslim yang ingin berhaji, yang dananya diputar untuk dipakai membangun infrastruktur dan sejenisnya. 

Editor: Sam

T#g:dana hajiInfrastruktur
Berita Terkait
  • Jumat, 17 Nov 2017 14:07

    Gerindra: Infrastruktur Tak Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

    Ferry Juliantono, Wakil ketua umum Partai Gerindra, mempertanyakan gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.Ferry menilai gencarnya pemerintah d

  • Kamis, 09 Nov 2017 19:49

    22 Paket Proyek Peningkatan Jalan di Palas Senilai Rp1.6 M Lebih, Jadi Temuan BPK RI

    Sebanyak 22 paket proyek peningkatan jalan di Kabupaten Padang Lawas yang dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp1.612.25

  • Senin, 06 Nov 2017 13:56

    Kadis PU Palas Dinilai Tidak Profesional

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas (Palas) Harry Rizal Hasibuan dituding tidak profesional dalam menangani pekerjaan, baik saat menjabat sekretaris di Bappeda maupun sebagai Kadis Peke

  • Rabu, 01 Nov 2017 19:11

    Akibat Proyek Box Culvert di Sosa, Jalan Kabupaten di Pasar Ujung Batu Hancur

    Selama pengerjaan proyek box culvert di atas badan jalan Provinsi Sumut di titik Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas (Palas), yang berbiaya sebesar Rp 800-an juta dan baru selesai di

  • Rabu, 01 Nov 2017 15:31

    Baru Selesai, Box Culver di Sosa Sudah Retak

    Belum sampai seminggu lamanya setelah selesai dikerjakan, kondisi bagian pangkal pada bangunan box culver di Jalan lintas Sumatera Utara (Jalinsum), tepatnya di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa,

  • Minggu, 29 Okt 2017 13:19

    Proyek Peningkatan Jalan Diduga Milik Sekretaris DPD Partai Golkar Palas Dinyatakan Kekurangan Volume Fisik

    Pengerjaan paket proyek peningkatan jalan yang disebut-sebut milik Sekretaris DPD Partai Golkar dinyatakan kekurangan volume fisik, dan nyaris setiap tahun hasil pekerjaannya diduga amburadul, dimana

  • Sabtu, 28 Okt 2017 18:28

    Jalan Perbatasan Labura-Asahan Kupak-Kapik

    Sejumlah titik di jalan Sukarame yang terletak di perbatasan Kelurahan Aekkanopan Timur Kab. Labura dengan Desa Ledong Timur Kab. Asahan terlihat kupak-kapik. Banyak lubang di badan aspal jalan rusak

  • Kamis, 26 Okt 2017 11:46

    Pangkostrad: Jalan Tembus Palas-Madina Jangan Merusak Hutan Lindung

    Program pengerjaan jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Padang Lawas (Palas) dengan Kabupaten Mandailing Natal (Madina), melewati rute perbukitan dengan melintasi kawasan hutan di lereng bukit

  • Rabu, 25 Okt 2017 17:05

    Pangkostrad & Pemkab Palas Tinjau Titik Nol Jalan Tembus Palas-Madina

    Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjend TNI Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/Bukit Barisan, Mayjend TNI Cucu Somantri, bersama Bupati Kabupaten Padang Lawas (Palas), H. Ali Sutan Harahap didampingi W

  • Jumat, 20 Okt 2017 14:20

    Di Lokasi Proyek Underpass Titi Kuning Medan, Gubernur Video Conference dengan Jokowi

    Presiden Jokowi membuka acara percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara  serentak di seluruh Indonesia tahun 2017 di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Kamis, (19/10/2017).Pembukaan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak