Jumat, 22 Sep 2017 18:31
  • Home
  • Opini
  • Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Bidang Infrastruktur

Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Bidang Infrastruktur

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sasman S.Ag., Pemerhati Masalah Penggunaan Dana Haji.
Rabu, 23 Agu 2017 10:23
Dibaca: 150 kali
Ist
Ilustrasi

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai urat nadi perekonomian yang harus segera dilaksanakan. Namun faktanya, pembangunan infrastruktur memerlukan dana investasi yang cukup besar yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
         
Di tengah-tengah maraknya pembangunan infrastruktur yang memerlukan dana yang cukup besar maka pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menginginkan dana haji sekitar 90 trilyun, 80 trilyunnya digunakan untuk kemaslahatan umat, antara lain dengan pembangunan infratruktur. 

Kontan saja Pernyataan Presiden Jokowi menuai komentar baik pro maupun kontra di masyarakat. Siapa yang pro siapa yang kontra sudah bisa ditebak, sebab apa yang dilakukan Jokowi akan selalu ditarik-tarik ke ranah politik jelang pelaksanaan Pilpres 2019.
          
Jokowi, pasca melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017 lalu, menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang paling penting. Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Daripada uang ini diam, lebih baik diinvestasikan, tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang lebih besar.
        
Namun demikian, keinginan dan harapan Jokowi tidak serta merta ditanggapi positif oleh publik, mereka yang menolak menganggap dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, atau yang berhubungan dengan umat, bukan untuk membangun infrastruktur.
       
Seperti kritikan dilakukan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji, atau dana simpanan dan cicilan ongkos naik haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon haji. Dana yang kini jumlahnya melebihi delapan puluh triliun rupiah itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan.
           
Penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang disebutnya "jor-joran", di saat hutang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan Undang-undang. Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan.
         
Namun pandangan berbeda diutarakan oleh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh, yang mendukung pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal pemanfaatan dana setoran haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan haji. 

Menurut Asrorun, setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, seperti proyek-proyek infrastruktur. Forum Ijtima Ulama menyepakati bolehnya memproduktifkan dana haji yang disetorkan jamaah untuk investasi sepanjang dilakukan sesuai syariah dan ada kemaslahatan. Oleh karenanya pandangan Menteri Agama tersebut sejalan dengan Fatwa MUI. Adapun persoalan dana haji tersebut, sudah pernah dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Jawa Barat, 2012.
           
Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang dapat memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Dengan demikian, secara prinsip, dana haji yang mengendap bisa diinvestasikan untuk kepentingan kemaslahatan. Akan tetapi harus dipastikan dilakukan sesuai ketentuan syari'ah dan manfaatnya kembali kepada jamaah.
    
Terlepas dari pro dan kontra penggunaan dan haji untuk infrastruktur, tujuan dari pernyataan Jokowi adalah dana haji yang demikian besar dapat digerakkan untuk memberikan kemaslahatan banyak orang. Karena kalau dana haji tersebut mengendap atau diam menjadi tidak efektif. Daripada kita berhutang yang harus membayar bunganya cukup tinggi, mending dapat kita gunakan dana haji namun dengan batasan-batasan atau sesuai dengan aturan yang ada, bukan menggunakan dengan cara semaunya atau tidak berdasarkan aturan.
     
Mengenai dipakai untuk infrastruktur, itu hanya salah satu contoh. Banyak hal hal lain yang dapat bermanfaat untuk orang banyak diapakai memakai dana haji, misalnya dipakai untuk sukuk atau sama seperti obligasi, tapi proses penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah, dan lainnya, banyak sekali untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.

Digunakan untuk apapun dana itu, pesan Jokowi, penggunaan dana harus mengedepankan asas kehati-hatian, karena ini dana umat maka diperlukan kalkulasi atau perhitungan yang cermat.
      
Anggota BPKH juga harus mampu melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji untuk mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji. Karena jumlah jemaah haji Indonesia paling besar di dunia sehingga jika pengelolaan dilakukan dengan baik hal itu akan memberikan keuntungan terutama masyarakat yang ingin berhaji.  

Audit per 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, maupun dana abadi umat mencapai Rp95,2 triliun. Akhir tahun 2017 ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp100 triliun. Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih delapan puluh triliun rupiah, delapan puluh persen dari total dana haji, yang gunanya untuk umat Islam dan masyarakat banyak. 

Kita berharap dana haji dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga bisa menjadi kemaslahatan umat khususnya umat muslim yang ingin berhaji, yang dananya diputar untuk dipakai membangun infrastruktur dan sejenisnya. 

Editor: Sam

T#g:dana hajiInfrastruktur
Berita Terkait
  • Rabu, 20 Sep 2017 10:20

    Pengerjaan Paket Proyek Peningkatan Jalan Rp6,1 Milyar, Diduga Amburadul

    Pengerjaan Peningkatan Jalan SP-Provinsi-Tanjung Baringin Simarulak-Simpang Batang Bulu (Lanjutan) Rp6 millyar lebih, berukuran 4 x 2000 meter (4 m x 2 Km) dikhawatirkan tidak akan bertahan lama akiba

  • Selasa, 19 Sep 2017 21:59

    Jalan Provsu Sosopan-Sibuhuan Terancam Putus Lagi

    Musim hujan datang, kondisi dan keadaan jalan Provinsi Sumut (Provsu) Sosopan-Sibuhuan, di titik Desa Hulim dan Desa Sianggunan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas (Palas) terancam putus lagi.&

  • Kamis, 14 Sep 2017 19:04

    Pembangunan Jalan Lahusa Gomo, PPK Ancam Putus Kontrak PT Netral Lindo

    Terkait pembangunan Jalan Lahusa Gomo Nias Selatan yang sampai saat ini belum juga dikerjakan oleh pihak rekanan (PT Netral Lindo Jaya Mandiri) sebagai pemenang tender.

  • Selasa, 12 Sep 2017 09:52

    Proyek pengecoran di kota Medan terkesan bahayakan pengguna jalan

    Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Medan sepertinya belum jauh dari keluhan.

  • Minggu, 03 Sep 2017 10:33

    Infrastruktur di Kualuh Hilir Labura memprihatinkan

    Kondisi infrastruktur di wilayah kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura) masih memprihatinkan, bahkan masih ada jalan di Labura yang sama sekali belum pernah tersentuh oleh pembangunan.Tokoh mahasiswa L

  • Jumat, 01 Sep 2017 21:41

    Jalan Lahusa Gomo Belum Dikerjakan Rekanan

    Proyek jalan Lahusa Gomo telah dilelang sejak bulan Juni 2017 lalu, namun tak kunjung dikerjakan oleh pihak rekanan (kontraktor).

  • Senin, 28 Agu 2017 08:08

    Bobby Dalimunthe : Suhu politik jangan sampai ganggu pembangunan daerah

    Suhu politik Sumatera Utara meningkat dengan beredarnya rekomendasi-rekomendasi partai politik dan sejumlah pernyataan dari tokoh lokal maupun nasional yang siap untuk bertarung pada Pilkada Sumatera Utara 2018.

  • Kamis, 24 Agu 2017 18:34

    Ini latar belakang MJC diskusikan soal infrastruktur

    Pembangunan infrastruktur secara nasional tahun 2017 ini terkesan jor-joran. Dan dari 248 proyek strategis nasional, Sumatera Utara mendapatkan jatah 17 proyek, di antaranya, yang cukup menarik perhat

  • Kamis, 24 Agu 2017 18:24

    Perbankan sangat mendukung proyek infrastruktur di Sumut

    2017 dinyatakan sebagai tahun infrastruktur oleh pemerintah, dimana pembangunan dilakukan secara masif di berbagai daerah. Dalam sambutannya di rapat paripurna pembahasan Undang-Undang tentang Perubah

  • Selasa, 22 Agu 2017 15:13

    Bedah Seluk-beluk Infrastruktur Sumut, MJC Gelar Diskusi Interaktif libatkan Perbankan

    Presiden Jokowi menjadikan tahun 2017 sebagai tahun infrastruktur. Tak melulu di Pulau Jawa, Sumatera Utara (Sumut) pun dapat jatah banyak untuk pembangunan.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak