Minggu, 25 Feb 2018 12:54
  • Home
  • Opini
  • Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Bidang Infrastruktur

Penggunaan Dana Haji untuk Investasi Bidang Infrastruktur

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sasman S.Ag., Pemerhati Masalah Penggunaan Dana Haji.
Rabu, 23 Agu 2017 10:23
Dibaca: 220 kali
Ist
Ilustrasi

Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai urat nadi perekonomian yang harus segera dilaksanakan. Namun faktanya, pembangunan infrastruktur memerlukan dana investasi yang cukup besar yang tidak sepenuhnya bisa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
         
Di tengah-tengah maraknya pembangunan infrastruktur yang memerlukan dana yang cukup besar maka pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi menginginkan dana haji sekitar 90 trilyun, 80 trilyunnya digunakan untuk kemaslahatan umat, antara lain dengan pembangunan infratruktur. 

Kontan saja Pernyataan Presiden Jokowi menuai komentar baik pro maupun kontra di masyarakat. Siapa yang pro siapa yang kontra sudah bisa ditebak, sebab apa yang dilakukan Jokowi akan selalu ditarik-tarik ke ranah politik jelang pelaksanaan Pilpres 2019.
          
Jokowi, pasca melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017 lalu, menekankan bahwa pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang paling penting. Jadi, bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini, bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik. Daripada uang ini diam, lebih baik diinvestasikan, tetapi pada tempat-tempat yang tidak memiliki risiko tinggi, aman, tapi memberikan keuntungan yang lebih besar.
        
Namun demikian, keinginan dan harapan Jokowi tidak serta merta ditanggapi positif oleh publik, mereka yang menolak menganggap dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah, atau yang berhubungan dengan umat, bukan untuk membangun infrastruktur.
       
Seperti kritikan dilakukan Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra, yang mengatakan dana haji yang kini disimpan oleh pemerintah seluruhnya adalah dana umat Islam, baik berasal dari kelebihan penyelenggaraan haji, atau dana simpanan dan cicilan ongkos naik haji (ONH) yang dibayarkan oleh calon haji. Dana yang kini jumlahnya melebihi delapan puluh triliun rupiah itu seyogianya, di samping untuk membiayai perjalanan haji, tetapi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam seperti membangun rumah sakit dan sarana kesehatan.
           
Penggunaan dana haji ini karena pemerintah tengah kesulitan menghimpun dana untuk pembangunan infrastruktur yang disebutnya "jor-joran", di saat hutang kian menggunung dan defisit APBN sudah mendekati ambang batas 3 persen yang ditetapkan Undang-undang. Pemerintah makin sulit mencari pinjaman baru, sehingga dana haji umat Islam mau digunakan.
         
Namun pandangan berbeda diutarakan oleh Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Sholeh, yang mendukung pandangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin soal pemanfaatan dana setoran haji yang masuk dalam daftar antrean pemberangkatan haji. 

Menurut Asrorun, setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) boleh dikelola untuk hal-hal yang produktif, seperti proyek-proyek infrastruktur. Forum Ijtima Ulama menyepakati bolehnya memproduktifkan dana haji yang disetorkan jamaah untuk investasi sepanjang dilakukan sesuai syariah dan ada kemaslahatan. Oleh karenanya pandangan Menteri Agama tersebut sejalan dengan Fatwa MUI. Adapun persoalan dana haji tersebut, sudah pernah dibahas dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV di Cipasung, Jawa Barat, 2012.
           
Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Dana setoran BPIH bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama, boleh ditasharrufkan untuk hal-hal yang dapat memberikan keuntungan, antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk. Dengan demikian, secara prinsip, dana haji yang mengendap bisa diinvestasikan untuk kepentingan kemaslahatan. Akan tetapi harus dipastikan dilakukan sesuai ketentuan syari'ah dan manfaatnya kembali kepada jamaah.
    
Terlepas dari pro dan kontra penggunaan dan haji untuk infrastruktur, tujuan dari pernyataan Jokowi adalah dana haji yang demikian besar dapat digerakkan untuk memberikan kemaslahatan banyak orang. Karena kalau dana haji tersebut mengendap atau diam menjadi tidak efektif. Daripada kita berhutang yang harus membayar bunganya cukup tinggi, mending dapat kita gunakan dana haji namun dengan batasan-batasan atau sesuai dengan aturan yang ada, bukan menggunakan dengan cara semaunya atau tidak berdasarkan aturan.
     
Mengenai dipakai untuk infrastruktur, itu hanya salah satu contoh. Banyak hal hal lain yang dapat bermanfaat untuk orang banyak diapakai memakai dana haji, misalnya dipakai untuk sukuk atau sama seperti obligasi, tapi proses penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah, dan lainnya, banyak sekali untuk kemaslahatan umat dan masyarakat.

Digunakan untuk apapun dana itu, pesan Jokowi, penggunaan dana harus mengedepankan asas kehati-hatian, karena ini dana umat maka diperlukan kalkulasi atau perhitungan yang cermat.
      
Anggota BPKH juga harus mampu melihat peluang yang ada dalam menginvestasikan dana haji untuk mencontoh negara-negara lain yang sudah terlebih dulu sukses dalam mengelola dana haji. Karena jumlah jemaah haji Indonesia paling besar di dunia sehingga jika pengelolaan dilakukan dengan baik hal itu akan memberikan keuntungan terutama masyarakat yang ingin berhaji.  

Audit per 2016, dana haji baik setoran awal, nilai manfaat, maupun dana abadi umat mencapai Rp95,2 triliun. Akhir tahun 2017 ini, diperkirakan total dana haji sekitar Rp100 triliun. Dana yang bisa diinvestasikan kurang lebih delapan puluh triliun rupiah, delapan puluh persen dari total dana haji, yang gunanya untuk umat Islam dan masyarakat banyak. 

Kita berharap dana haji dapat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga bisa menjadi kemaslahatan umat khususnya umat muslim yang ingin berhaji, yang dananya diputar untuk dipakai membangun infrastruktur dan sejenisnya. 

Editor: Sam

T#g:dana hajiInfrastruktur
Berita Terkait
  • Selasa, 20 Feb 2018 19:40

    Kerusakan Jalinsum Di Desa Sihiuk Palas Bertambah Parah

    Jalan Lintas Sumatera Utara (Jalinsum) tepatnya di Desa Sihiuk, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas (Palas), mengalami kerusakan yang semakin parah, dan perlu segera diperbaiki sebelum ada

  • Sabtu, 13 Jan 2018 08:23

    Hitungan Bulan Paket Proyek Diduga Milik Sekretaris DPD Golkar Mulai Rusak

    Hanya dalam hitungan bulan paket proyek yang disebut-sebut warga masyarakat adalah milik sekretaris Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) senilai Rp3,5 milyar lebih, yang dikerjak

  • Senin, 08 Jan 2018 09:48

    Jalan Berlubang di Jalur Tebingtinggi-Medan Via Dolokmasihul Membahayakan

    Keselamatan pengguna jalan dari Medan ke Tebingtinggi dan sebaliknya, terancam oleh adanya sejumlah lubang menganga di sepanjang 3 Km jalan provinsi di Kecamatan Dolokmasihul, tepatnya di wilayah Desa

  • Jumat, 05 Jan 2018 11:45

    Diduga Paket Proyek Milik Kerabat Bupati Palas Amburadul

    Paket proyek drainase yang disebut-sebut milik kerabat dekat Bupati Padang Lawas dinilai amburadul, pasalnya diperbaiki pada satu titik namun di titik yang berbeda kembali mengalami kerusakan parah da

  • Jumat, 05 Jan 2018 10:15

    Ini Kata Kadis PU Kep. Selayar Soal Kerusakan Jalan Sasara-Rea-Rea

    Aspirasi dan keluhan warga masyarakat Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan terkait dengan kerusakan jalan ruas Sasara-Rea-Rea dan Rea-Rea Huluk, akhirnya mendapat respon

  • Selasa, 02 Jan 2018 21:42

    Warga Ujung Batu 5 Minta Akses Jalan Diperbaiki

    Warga masyarakat yang berdomisili di Desa Ujung Batu 5, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), Kabupaten Padang Lawas (Palas) berharap besar perhatian dan kepedulian pemerintah daerah setempat untuk memp

  • Jumat, 22 Des 2017 21:52

    Koramil 0824/06 Ledokombo Karya Bakti Lebarkan Jalan Desa

    10 anggota Koramil 0824/06 dipimpin Kapten Inf Sumaryono, Satpol PP 4 orang, Polsek 2 orang, Kepala Desa Drs Samuji dengan Perangkat Desa 5 orang serta 53 masyarakat melaksanakan karya bakti TNI denga

  • Kamis, 07 Des 2017 19:47

    Kecewa pada Pemko Binjai, warga Umar Baki datangi kantor Lurah

    Mengaku kecewa terhadap Pemerintah Kota Binjai yang hingga kini tak melakukan perbaikan jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Puluhan warga mendatangi Kantor Lurah Payaroba, jal

  • Kamis, 07 Des 2017 17:47

    Perubahan Status Jalan Nasional di Palas Terganjal Gubernur

    Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Pemkab Palas), lewat koordinasi kerja Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palas bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Palas, terus mendorong perubahan status

  • Selasa, 05 Des 2017 20:05

    Warga Ujung Batu 1 Apresiasi Peningkatan Jalan Kabupaten

    Warga masyarakat yang berdomisili di Desa Ujung Batu 1 Kacamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) Kabupaten Padang Lawas (Palas), mengapresiasi pengerjaan peningkatan badan jalan kabupaten di desa itu yang di

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak