Jumat, 18 Agu 2017 02:12
Iklan Kota1
  • Home
  • Opini
  • Pemberantasan korupsi harus didukung

Pemberantasan korupsi harus didukung

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Kiki Zakarya SH., pemerhati masalah korupsi di Indonesia
Kamis, 10 Agu 2017 06:10
Dibaca: 95 kali
Ist
Novel Baswedan

Negara Indonesia sudah masuk dalam tahap darurat korupsi yang harus diperangi. Dari pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pusat maupun daerah, banyak yang tersangkut korupsi dan menjadi terpidana. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam negara kita dan merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah apabila KPK berhasil melakukannya. 

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan masalah yang sulit di selesaikan. Ibarat penyakit, penyakit kronis yang sudah meluas, permanent dan susah untuk diperbaiki atau membutuhkan waktu yang sangat panjang di dalam menyembuhkannya. 

KPK saat ini sedang membongkar kasus korupsi sangat besar atau kelas kakap yaitu kasus e-KTP, saat diduga melibatkan banyak pejabat pejabat di dalamnya baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat. Di dalam perjalanan penuntasan kasus korupsi, Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK terbaik dan berani, mendapatkan intimidasi berupa penyiraman air keras pasca menjalankan solat subuh di sekitar kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta. Kasus Novel Baswedan ini menandakan para pelaku korupsi dan jaringannya tidak ingin kasusnya ditumpas oleh penyidik KPK, oleh karenanya menggunakan berbagai cara agar mereka atau para penyidik KPK tidak berani melakukan penuntasan korupsi.

Sepak terjang KPK yang membuat pelaku korupsi dan jaringannya gerah, membuat mereka bertingkah serba salah. Ada yang langsung meminta pembubaran baik melakukan pernyataan atau statmen maupun secara lembaga mengintervensi kinerja dari KPK misalnya dengan melakukan hak angket KPK. Lahirnya KPK memang  atas keinginan politik parlemen pada saat itu, dimana sebagian anggota parlemen "bersih" berharap pemberantasan korupsi lebih intensif karena lembaga hukum terkait, lambat dalam melakukan penuntasan kasus korupsi. 

Banyaknya korupsi di negara kita baik di pusat maupun di daerah sebenarnya membuat negara kita jalan di tempat atau tidak maju, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan di pakai mereka yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara rakyat, terutama yang seharusnya mendapatkan pembangunan masih belum merasakan manisnya pembangunan. Infrastruktur di pedesaan misalnya jalan, jembatan dan saluran irigasi masih dibiarkan rusak sehingga masyarakat tidak menikmati pembangunan yang sudah direncanakan. Masyarakat masih sulit membawa hasil buminya ke kota karena jalan yang rusak maupun jembatan yang putus. 

Korupsi terhadap dana kesehatan, pendidikan ataupun subsidi BBM yang harusnya direalisasikan demi kepentingan rakyat, khususnya rakyat miskin. Namun karena dana-dana tersebut telah dikorupsikan sebelum sampai ke tangan orang yang berhak, sehingga banyak rakyat yang kurang mampu tidak dapat mengecap pendidikan, tidak dapat berobat serta tidak mampu membeli minyak untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit banyaknya rakyat menjadi miskin di Indonesia, dapat kita katakan akibat dari korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dan elit politik. 

Indonesia sebagai Negara berkembang (sebutan sejak saya kecil sampai saat ini), bukan negara maju. Apakah label ini karena banyak orang orang kita khususnya para pejabat baik di pusat dan di daerah senang melakukan korupsi. Memang politik yang terjadi di Indonesia masih dalam tahap pendewasaaan, sehingga masih banyak terlihat kekurangan dalam dunia perpolitikan. Demikian juga dengan sikap para elit politik Indonesia yang masih tergolong haus akan kekuasaan. Oleh karenanya banyak kita temui kecurangan dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Mereka bukan sekedar menjalankan tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka malah ingin memperpanjang kekuasannya dengan cara melakukan korupsi.

Korupsi memang benar-benar telah menjadi sebuah masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya marilah kita dukung pemerintahIndonesa atau pemerintahan Jokowi yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi. Sikap korup para pejabat dan elit politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun demikian kita melihat masih banyak elit-elit politik bersih yang kita harapkan mampu membantu menumpas jaringan korupsi yang ada dengan segala kewenangannya. Semuanya elemen harus bersinergi di dalam membantu KPK menumpas segala macam praktek korupsi yang ada di Indonesia. 

Editor: Sam

T#g:kpkNovel Baswedan
Berita Terkait
  • Jumat, 11 Agu 2017 23:21

    Basaria Panjaitan: Koruptor kita miskinkan

    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istri dengan pasal korupsi dan juga menyertakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

  • Rabu, 09 Agu 2017 20:29

    Saut dan Erry Ajak Mahasiswa Tanamkan Kejujuran dan Integritas

    Wakil Ketua Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menghadiri Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Med

  • Rabu, 09 Agu 2017 17:59

    Saut: Nangkep-nangkepin orang cuma satu fungsi dari KPK

    Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) untuk menangkap pelaku korupsi hanya satu bagian dari fungsi KPK."Nangkep-nangkepin orang

  • Selasa, 08 Agu 2017 11:38

    KPK ajukan banding atas vonis terdakwa kasus e-KTP

    Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan D

  • Sabtu, 05 Agu 2017 15:45

    Lucu, Tim Penggeledahan KPK Pulang Tangan Kosong dari Kantor ini

    Tiga unit mobil Kijang Innova berwarna hitam memasuki halaman kantor Kepala Desa Dasuk, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu, (5/8).Sontak sekelompok mahasiswa yang sedang menggelar Kuliah Pengabdian Masyarak

  • Jumat, 04 Agu 2017 11:24

    GMKI Medan: Hak Angket DPR untuk KPK Harus Ditolak!

    Kontroversi hak angket DPR untuk KPK kini meraup banyak perhatian dari beberapa kalangan masyarakat sipil, bahwa hak angket DPR untuk KPK ini adalah upaya-upaya pelemahan DPR terhadap proses kinerja K

  • Jumat, 04 Agu 2017 08:14

    Pemkab Tapteng dan KPK Rapat Monitoring Pencegahan Korupsi

    Rapat monitoring dan evaluasi khusus pengembangan sistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dihadiri Muhammad Safri Lubis (Technical Assistance) dengan Pemkab Tapteng diadakan di ruang Ga

  • Rabu, 02 Agu 2017 10:52

    Pertemuan Jokowi-Kapolri Sinyal Positif, KPK yakin Kasus Novel tak menguap

    Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, menyatakan bahwa pihaknya berencana menggelar pertemuan dengan pihak kepolisian untuk mengetahui perkembangan pengusutan kasus penyerang

  • Rabu, 02 Agu 2017 04:12

    Polri sebar sketsa pelaku penyiraman air keras pada Novel Baswedan

    Setelah mendapatkan sejumlah informasi baru, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengekspos sketsa terbaru pelaku penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

  • Kamis, 20 Jul 2017 14:20

    Busyro Muqoddas Apresiasi Penetapan Tersangka Setya Novanto

    Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak