Sabtu, 16 Des 2017 12:29
  • Home
  • Opini
  • Pemberantasan korupsi harus didukung

Pemberantasan korupsi harus didukung

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Kiki Zakarya SH., pemerhati masalah korupsi di Indonesia
Kamis, 10 Agu 2017 06:10
Dibaca: 183 kali
Ist
Novel Baswedan

Negara Indonesia sudah masuk dalam tahap darurat korupsi yang harus diperangi. Dari pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pusat maupun daerah, banyak yang tersangkut korupsi dan menjadi terpidana. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam negara kita dan merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah apabila KPK berhasil melakukannya. 

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan masalah yang sulit di selesaikan. Ibarat penyakit, penyakit kronis yang sudah meluas, permanent dan susah untuk diperbaiki atau membutuhkan waktu yang sangat panjang di dalam menyembuhkannya. 

KPK saat ini sedang membongkar kasus korupsi sangat besar atau kelas kakap yaitu kasus e-KTP, saat diduga melibatkan banyak pejabat pejabat di dalamnya baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat. Di dalam perjalanan penuntasan kasus korupsi, Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK terbaik dan berani, mendapatkan intimidasi berupa penyiraman air keras pasca menjalankan solat subuh di sekitar kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta. Kasus Novel Baswedan ini menandakan para pelaku korupsi dan jaringannya tidak ingin kasusnya ditumpas oleh penyidik KPK, oleh karenanya menggunakan berbagai cara agar mereka atau para penyidik KPK tidak berani melakukan penuntasan korupsi.

Sepak terjang KPK yang membuat pelaku korupsi dan jaringannya gerah, membuat mereka bertingkah serba salah. Ada yang langsung meminta pembubaran baik melakukan pernyataan atau statmen maupun secara lembaga mengintervensi kinerja dari KPK misalnya dengan melakukan hak angket KPK. Lahirnya KPK memang  atas keinginan politik parlemen pada saat itu, dimana sebagian anggota parlemen "bersih" berharap pemberantasan korupsi lebih intensif karena lembaga hukum terkait, lambat dalam melakukan penuntasan kasus korupsi. 

Banyaknya korupsi di negara kita baik di pusat maupun di daerah sebenarnya membuat negara kita jalan di tempat atau tidak maju, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan di pakai mereka yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara rakyat, terutama yang seharusnya mendapatkan pembangunan masih belum merasakan manisnya pembangunan. Infrastruktur di pedesaan misalnya jalan, jembatan dan saluran irigasi masih dibiarkan rusak sehingga masyarakat tidak menikmati pembangunan yang sudah direncanakan. Masyarakat masih sulit membawa hasil buminya ke kota karena jalan yang rusak maupun jembatan yang putus. 

Korupsi terhadap dana kesehatan, pendidikan ataupun subsidi BBM yang harusnya direalisasikan demi kepentingan rakyat, khususnya rakyat miskin. Namun karena dana-dana tersebut telah dikorupsikan sebelum sampai ke tangan orang yang berhak, sehingga banyak rakyat yang kurang mampu tidak dapat mengecap pendidikan, tidak dapat berobat serta tidak mampu membeli minyak untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit banyaknya rakyat menjadi miskin di Indonesia, dapat kita katakan akibat dari korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dan elit politik. 

Indonesia sebagai Negara berkembang (sebutan sejak saya kecil sampai saat ini), bukan negara maju. Apakah label ini karena banyak orang orang kita khususnya para pejabat baik di pusat dan di daerah senang melakukan korupsi. Memang politik yang terjadi di Indonesia masih dalam tahap pendewasaaan, sehingga masih banyak terlihat kekurangan dalam dunia perpolitikan. Demikian juga dengan sikap para elit politik Indonesia yang masih tergolong haus akan kekuasaan. Oleh karenanya banyak kita temui kecurangan dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Mereka bukan sekedar menjalankan tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka malah ingin memperpanjang kekuasannya dengan cara melakukan korupsi.

Korupsi memang benar-benar telah menjadi sebuah masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya marilah kita dukung pemerintahIndonesa atau pemerintahan Jokowi yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi. Sikap korup para pejabat dan elit politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun demikian kita melihat masih banyak elit-elit politik bersih yang kita harapkan mampu membantu menumpas jaringan korupsi yang ada dengan segala kewenangannya. Semuanya elemen harus bersinergi di dalam membantu KPK menumpas segala macam praktek korupsi yang ada di Indonesia. 

Editor: Sam

T#g:kpkNovel Baswedan
Berita Terkait
  • Kamis, 23 Nov 2017 09:03

    Membangun Pemuda Cerdas Berintegritas

    Pemuda merupakan tonggak perubahan bangsa ini, karena di pundaknya lah dipikulkan beban bangsa ini kedepannya. Pemuda juga lah yang menjadi penerus estafet bangsa ini nantinya. Jikalau pemudanya

  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak