Selasa, 17 Jul 2018 10:47
  • Home
  • Opini
  • Pemberantasan korupsi harus didukung

Pemberantasan korupsi harus didukung

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Kiki Zakarya SH., pemerhati masalah korupsi di Indonesia
Kamis, 10 Agu 2017 06:10
Ist
Novel Baswedan

Negara Indonesia sudah masuk dalam tahap darurat korupsi yang harus diperangi. Dari pejabat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, baik pusat maupun daerah, banyak yang tersangkut korupsi dan menjadi terpidana. Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam negara kita dan merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah apabila KPK berhasil melakukannya. 

Salah satu unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu Negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan masalah yang sulit di selesaikan. Ibarat penyakit, penyakit kronis yang sudah meluas, permanent dan susah untuk diperbaiki atau membutuhkan waktu yang sangat panjang di dalam menyembuhkannya. 

KPK saat ini sedang membongkar kasus korupsi sangat besar atau kelas kakap yaitu kasus e-KTP, saat diduga melibatkan banyak pejabat pejabat di dalamnya baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak lagi menjabat. Di dalam perjalanan penuntasan kasus korupsi, Novel Baswedan, salah satu penyidik KPK terbaik dan berani, mendapatkan intimidasi berupa penyiraman air keras pasca menjalankan solat subuh di sekitar kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta. Kasus Novel Baswedan ini menandakan para pelaku korupsi dan jaringannya tidak ingin kasusnya ditumpas oleh penyidik KPK, oleh karenanya menggunakan berbagai cara agar mereka atau para penyidik KPK tidak berani melakukan penuntasan korupsi.

Sepak terjang KPK yang membuat pelaku korupsi dan jaringannya gerah, membuat mereka bertingkah serba salah. Ada yang langsung meminta pembubaran baik melakukan pernyataan atau statmen maupun secara lembaga mengintervensi kinerja dari KPK misalnya dengan melakukan hak angket KPK. Lahirnya KPK memang  atas keinginan politik parlemen pada saat itu, dimana sebagian anggota parlemen "bersih" berharap pemberantasan korupsi lebih intensif karena lembaga hukum terkait, lambat dalam melakukan penuntasan kasus korupsi. 

Banyaknya korupsi di negara kita baik di pusat maupun di daerah sebenarnya membuat negara kita jalan di tempat atau tidak maju, karena dana yang seharusnya untuk pembangunan di pakai mereka yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara rakyat, terutama yang seharusnya mendapatkan pembangunan masih belum merasakan manisnya pembangunan. Infrastruktur di pedesaan misalnya jalan, jembatan dan saluran irigasi masih dibiarkan rusak sehingga masyarakat tidak menikmati pembangunan yang sudah direncanakan. Masyarakat masih sulit membawa hasil buminya ke kota karena jalan yang rusak maupun jembatan yang putus. 

Korupsi terhadap dana kesehatan, pendidikan ataupun subsidi BBM yang harusnya direalisasikan demi kepentingan rakyat, khususnya rakyat miskin. Namun karena dana-dana tersebut telah dikorupsikan sebelum sampai ke tangan orang yang berhak, sehingga banyak rakyat yang kurang mampu tidak dapat mengecap pendidikan, tidak dapat berobat serta tidak mampu membeli minyak untuk kebutuhan sehari-hari. Sedikit banyaknya rakyat menjadi miskin di Indonesia, dapat kita katakan akibat dari korupsi yang merajalela di kalangan pejabat dan elit politik. 

Indonesia sebagai Negara berkembang (sebutan sejak saya kecil sampai saat ini), bukan negara maju. Apakah label ini karena banyak orang orang kita khususnya para pejabat baik di pusat dan di daerah senang melakukan korupsi. Memang politik yang terjadi di Indonesia masih dalam tahap pendewasaaan, sehingga masih banyak terlihat kekurangan dalam dunia perpolitikan. Demikian juga dengan sikap para elit politik Indonesia yang masih tergolong haus akan kekuasaan. Oleh karenanya banyak kita temui kecurangan dalam pelaksanaan politik di Indonesia. Mereka bukan sekedar menjalankan tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Mereka malah ingin memperpanjang kekuasannya dengan cara melakukan korupsi.

Korupsi memang benar-benar telah menjadi sebuah masalah yang cukup berat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya marilah kita dukung pemerintahIndonesa atau pemerintahan Jokowi yang adil dan bersih dari unsur-unsur korupsi. Sikap korup para pejabat dan elit politik merupakan penyebab timbulnya masalah kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun demikian kita melihat masih banyak elit-elit politik bersih yang kita harapkan mampu membantu menumpas jaringan korupsi yang ada dengan segala kewenangannya. Semuanya elemen harus bersinergi di dalam membantu KPK menumpas segala macam praktek korupsi yang ada di Indonesia. 

Editor: Sam

T#g:kpkNovel Baswedan
Berita Terkait
  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Selasa, 24 Apr 2018 19:24

    KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Minggu, 18 Mar 2018 07:08

    Aliansi Jurnalis Hukum Surati KPK & KY, Minta Sidang PTTUN Kasus JR Saragih "Disadap"

    Dinamika persoalan hukum yang melibatkan JR Saragih, salah satu Bakal Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, t

  • Kamis, 01 Mar 2018 22:11

    Himmapalas-Riau Gelar Aksi Satu Coin Untuk Keadilan

    Mahasiswa yang terhimpun dalam humpunan Mahasiswa Padang Lawas Riau (Himmapalas) Riau menggelar aksi damai dan meminta bantuan satu coin untuk keadilan, di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak