Jumat, 22 Sep 2017 18:25
  • Home
  • Opini
  • Membongkar kesalahan kolektif rakyat Indonesia di tengah terpisahnya "revolusi mental" dengan "semangat bela negara"

Membongkar kesalahan kolektif rakyat Indonesia di tengah terpisahnya "revolusi mental" dengan "semangat bela negara"

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Charles Munthe, Koordinator Daerah GMNI Sumut
Selasa, 15 Agu 2017 13:35
Dibaca: 136 kali
Dok Pribadi
Charles Munthe
Nasionalisme Indonesia saat ini telah digeser ke tepi jurang untuk dibuang dan tidak diberlakukan lagi. Benteng-benteng yang menjadi penjaga dari nasionalisme itu telah dihancurkan dan diluluhlantahkan begitu saja seakan tidak berarti.

Jikalau pun nasionalisme itu belum dibuang, ia dijadikan sebagai alat tukar menukar kekuasaan dan tarik menarik pengaruh para penguasa dan pemilik modal dengan tidak memperhatikan kehidupan rakyat yang sejatinya sudah di ujung tanduk. Rakyat hanya dijadikan objek untuk melanggengkan jalan menuju suatu kekuasaan dengan mengabaikan amanat penderitaan rakyat dan amanat daripada kemerdekaan Indonesia. Dan, Jokowi harus segera merespon perilaku dan tindakan yang demikian.

Sebagaimana telah diketahui bahwa nasionalisme Indonesia lahir bukan dari satu kompromi politik dengan negeri penjajah. Nasionalisme Indonesia lahir dari suatu proses perjuangan yang maha dahsyat para pejuang dan pemikir bangsa, di dalamnya terdapat nilai yang begitu tinggi yang kemudian menghantarkan Indonesia ke depan pintu kemerdekaan hingga saat ini. Dari Nasionalisme itu, kita mengenal persatuan dan kesatuan nasional, tentang perikemanusiaan, tentang keadilan, Ketuhanan Yang Maha Esa, tentang persaudaraan, sehingga pembodohan, pecah belah, penjajahan menjadi musuh bersama. 

Dari Nasionalisme itulah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia hidup dalam suatu negara yang merdeka dengan Pancasila sebagai dasar dan bintang penuntun dalam kehidupan bernegara.

Terang saja, di era pemerintahan sekarang ini, Presiden Jokowi yang dianggap telah mengusung suatu kepentingan nasional melalui jalan TRISAKTI yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadiaan di bidang budaya, yang kemudian diterjemahkan dalam Nawa Cita dianggap bukanlah sepenuhnya demi kepentingan bangsa dan negara dengan asumsi bahwa pemerintahan saat ini telah membangun suatu kerja sama ekonomi yang kongkrit kepada RRC dan ingin membawa Indonesia pada haluan Komunisme. Selain itu, anggapan yang terlalu berlebihan menganggap Jokowi pro terhadap asing.Tentu, ini adalah suatu alasan yang keliru dan bisa saja di buat-buat.

Harus diingat,Indonesia adalah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat sehingga masyarakat berkepribadian yang adil dan makmur itu dapat dicapai sebagai bentuk upaya untuk menggenapi cita-cita dari proklamasi kemerdekaan melalui teguhnya pribadi bangsa pada kepentingan nasional. Demi menyukseskan kepentingan nasional tentu kita harus mengingat kembali tentang 'caturlogi' yang pernah disampaikan Bung Karno, Presiden ke-1, yaitu adanya semangat nasional, konsepsi nasional, kemauan nasional dan perbuatan nasional (Djarek). Keempat gagasan yang dibungkus rapi dalam caturlogi itu sesungguhnya telah diterima dan dilaksanakan oleh Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam konsepsi TRISAKTI dan Nawa Cita. Jadi, asumsi yang menjelaskan bahwa Jokowi akan membawa Indonesia pada haluan komunisme, tidak benar. Dan yang perlu digaris bawahi ialah musuh sebenarnya bukanlah asing, bukanlah swasta melainkan sistem kapitalisme, liberalisme dan kolonialisme gaya baru yang dapat merusak kembali tatanan kehidupan rakyat Indonesia.


Penyakit lama-Kesalahan Kolektif

Sebagai bangsa yang pernah mengalami penjajahan, seharusnya rakyat Indonesia belajar dari pengalaman pahit dan buruk itu. Adalah penyakit lama yaitu kesalahan kolektif yang membuat penjajahan bercokol di bumi nusantara. Rakyat Indonesia harus meninggalkan penyakit dan kebodohan yang terus bercokol itu. Berbagai bentuk penyakit lama yang merupakan kesalahan kolektif rakyat Indonesia ialah, pertama, Rakyat Indonesia yang hidup di dalam negara yang merdeka masih saja dapat menerima hasutan (politik pecah belah). Dalam praktek kolonialisme, membuat rakyat dapat terhasut adalah cara yang paling efektif untuk menguasai suatu bangsa dan negara. Sistem kolonialisme bekerja sama dengan pemikir-pemikir pecundang untuk menyusup dan membentuk pikiran-pikiran umum dalam masyarakat yang bermuara pada kepentingan para penguasa dan pemodal yang tidak berpihak pada kepentingan nasional maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Sehingga persatuan dan kesatuan nasional yang diidam-idamkan terus mengalami kekacauan. 

Kedua, berpikir dan bertindak dengan tidak memiliki rasa percaya diri atau dengan kata lain adalah minder. Rakyat Indonesia masih saja menempatkan dirinya sebagai bangsa kuli, bangsa penghamba dari bangsa-bangsa di dunia sementara telah jelas saat sekarang ini kita sudah menjadi bangsa yang merdeka. Kekayaan yang ada di bumi Indonesia dan semangat kerja keras serta keyakinan para pendiri bangsa untuk memerdekakan diri dari penjajahan tidak diwarisi oleh rakyat sehingga satu kesatuan untuk membangun negeri masih saja dalam perdebatan antara "kita sama kita". 

Ketiga, rakyat Indonesia begitu apatis terhadap dirinya sendiri. Budaya menerima kenyataan dan berserah diri telah menjangkit sampai ke ubun-ubun dan telah mementahkan budaya gotong-royong untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Sementara, hanya dengan gotong royong maka tatanan kehidupan dapat menjadi lebih baik dan dapat lebih bermartabat.


Revolusi Mental dan semangat Bela Negara harus jadi satu kesatuan

Dalam pidato Bung Karno pada Hari Proklamasi 17 Agustus 1960 tentang 'Djalannya Revolusi Kita', bung Karno menyampaikan pesan yaitu "Camkanlah hai rakyat Indonesia, camkan dalam dadamu dan dalam fikiran mu; suatu revolusi hanya dapat berlangsung dan berakhir secara baik, jika ada : satu pimpinan revolusi yang revolusioner, satu ideologi dan konsepsi nasional yang revolusioner, jelas, tegas dan terperinci". 

Pesan itu sangat jelas dan tegas, bahwa pimpinan yang revolusioner itu dia harus mengabdi kepada kepentingan rakyat banyak dan konsepsinya pun harus kuat dan bermuara kepada kepentingan rakyat banyak. Akan tetapi, pesan itu mengisyaratkan bahwa rakyat juga harus menerima dan melaksanakan ideologi dan konsepsi nasional itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh antara rakyat dan pimpinannya.

Yang menjadi catatan ialah revolusi mental dan semangat bela negara yang diusung oleh pemerintah terkesan tidak berjalan beriringan, semacam tidak menjadi satu kesatuan. Revolusi mental yang sejatinya dapat merubah cara fikir, mentalitas berfikir rakyat agar memiliki kemauan dan kepentingan nasional berdasarkan Pancasila sehingga terbentuk kepribadian bangsa yang kuat dan tangguh terlihat bergerak sendiri dan semangat bela negara yang seharusnya dapat menumbuh kembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme terhadap kepentingan bangsa-Negara dalam jiwa dan fikiran rakyat dalam perilakunya sangat belum sesuai dengan yang diharapkan. Semacam adanya perbedaan misi dan visi di antara kedua program yang maha hebat ini. Sehingga, semangat untuk membangun jiwa bangsa agar terbentuk suatu kepribadian bangsa yang kuat, kokoh dan bermental baja belum ada tanda-tanda yang jelas. 

Tentu anggapan di atas bukan hanya sebatas asumsi demi sebuah muatan politik belaka, akan tetapi pengalaman di lapangan telah menjelaskan gerakan massa aksi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini bukanlah untuk urusan kesejahteraan rakyat, bukanlah untuk urusan kepentingan nasional di mata dunia internasional, melainkan adanya tanda-tanda kegagalan revolusi mental dan semangat bela negara itu sendiri.

Seharusnya, Presiden Jokowi, demi semangat nasional, demi konsepsi nasional, demi kemauan nasional dan perbuatan nasional yang terkandung di dalam TRISAKTI dan Nawa cita itu segera mengeluarkan dorongan yang konkrit agar revolusi mental dan semangat bela negara menjadi satu kesatuan program yang utuh, menjadi satu kesatuan kemauan yang utuh untuk dilaksanakan. Sebab, ideologi bangsa dan negara tidak akan dapat tumbuh subur dalam jiwa dan fikiran rakyat apabila rakyat tidak memiliki semangat dan kesadaran pentingnya pertahanan dan kemaman nasional, begitu pula sebaliknya bahwa pertahanan dan keamanan nasional (bela Negara) tidak akan menjadi semangat nasionalisme dan patriotisme rakyat bila tidak dibarengi ideologi bangsa yang tumbuh subur dalam jiwa dan fikiran rakyat.

Sebagai pengingat, bahwa mekanisme untuk menghancurkan ideologi bangsa dan negara, meruntuhkan nasionalisme dan patriotisme Indonesia sedang berjalan, yang segaja dilakukan oleh kekuatan neo-kolonialisme dan imperialisme dengan menciptakan kekuatan-kekuatan pemecah belah bangsa untuk mengganggu kepentingan nasional. Presiden Jokowi segera, pertama, perkuat Pancasila dengan menerapkan TRISAKTI secara murni dan tegas. Kedua, menjelaskan secara tegas dan jelas kepentingan nasional secara politik, ekonomi dan budaya, baik ke dalam maupun ke luar kepada seluruh rakyat. Ketiga, mendorong agar terbentuknya Surat Keputusan Bersama (SKB) di beberapa Kementrian untuk membentuk konsepsi dan program nasional Pelaksanaan Revolusi Mental dan Bela Negara sebagai satu kesatuan.

Pertikaian ideologi tidak perlu mengakibatkan ketegangan koeksistensi secara damai antar negara-negara berbeda sistem politik dan sosial. Dalam abad kita ini, ideologi tidak akan membawa pertikaian negara-negara besar kepada peperangan dunia. Apa yang membahayakan perdamaian dunia ialah pertikaian kepentingan nasional di bidang internasional. (Bung Karno, pada KTT Non Blok II tahun 1964-Pancasila Perdamaian Dunia, hal 116).

Editor: Sam

T#g:Charles MuntheGMNIrevolusi mentalsemangat bela negara
Berita Terkait
  • Jumat, 01 Sep 2017 14:31

    Effendi Simbolon silaturahmi ke kelompok Cipayung Sumut

    Anggota Komisi I DPR RI, Effendi Muara Sakti Simbolon bersilaturahmi dengan para pimpinan kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara (Sumut) di Medan, Kamis (31/8).

  • Kamis, 03 Agu 2017 07:03

    Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

    Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini dig

  • Kamis, 13 Jul 2017 14:43

    Ini Sikap Tegas GMNI Soal Pembubaran Ormas Anti Pancasila

    Pancasila sudah final. Pancasila jauh lebih baik dari sistem khilafah islamiah, kapitalisme/liberalisme ataupun komunisme.

  • Kamis, 13 Jul 2017 08:53

    Bertemu Irjen Paulus Waterpauw, ini yang disampaikan Kelompok Cipayung Plus

    Dukungan pada Polri terus mengalir dari sejumlah elemen masyarakat. Kali ini elemen mahasiswa memberi dukungan pada Polri melalui Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw.

  • Minggu, 09 Jul 2017 12:49

    Bobby Dalimunthe: Pemimpin Sumut Harus Moderat

    Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah secara serentak 2018 sudah mulai terasa, ditandai dengan banyaknya pemasangan baliho-baliho sosok personal mulai dari pimpinan partai, anggota DPRD, hingga beberapa tokoh kemasyarakatan.

  • Rabu, 26 Apr 2017 20:22

    GMNI Pematangsiantar-Simalungun Ciptakan Kader Militan, Progresif dan Revolusioner

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Pematangsiantar-Simalungun melalui GMNI Komisariat Universitas HKBP Nommensen melakukan kegiatan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB). Kegiatan ini b

  • Jumat, 24 Feb 2017 08:37

    GMNI Kota Medan Perkuat Nilai-nilai Nasionalisme

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Medan meminta pemerintah kembali memperkuat nilai-nilai nasionalisme di kalangan pemuda, khususnya mahasiswa."GMNI menganggap perlu disusun kurikulum n

  • Senin, 30 Jan 2017 20:36

    Kelompok Cipayung Desak Pemkab Simalungun Tuntaskan Masalah Pembangunan Listrik

    Kelompok Cipayung dari Siantar Simalungun mendesak Pemerintah Kabupaten Simalungun bersikap tegas menyelesaikan persoalan pembangunan tower SUTT di jalan Asahan sekitar komplek Cadika. Hal ini disampa

  • Jumat, 13 Jan 2017 11:40

    Ketua DPP Alumni GMNI: 4 Pilar Kebangsaan Bersifat Mutlak

    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pengurus Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Ahmad Basarah mengatakan empat pilar kebangsaan tidak bisa ditawar-tawar keberadaannya."Empat pilar ini adal

  • Kamis, 12 Jan 2017 18:39

    #SaveIndonesia, Cipayung Nilai Program Jokowi Tidak Pro Rakyat

    Sejumlah elemen lapisan mahasiswa mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan Presiden RI Ir Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kebijakan Jokowi-JK dianggap tidak pro kepada masyarakat yang

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak