Senin, 16 Jul 2018 10:06

Memaknai Inklusif Pancasila

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Agung Virdianto, mahasiswa Pasca Sarjana dan Komunitas Pengkajian Studi Perbandingan Ilmu Politik
Rabu, 21 Jun 2017 22:41
Ist
Pancasila
Maraknya aksi intoleransi yang terjadi akhir-akhir ini dan munculnya pihak-pihak yang terus mempermasalahkan ideologi Pancasila untuk diganti dengan ideologi Khilafah mendorong pemerintah membentuk Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila yang dicanangkan bertepatan dengan momentum hari lahirnya Pancasila. 

Masih adanya sebagian pihak yang belum dapat berlapang dada bekerjasama dengan mesin demokrasi Pancasila dan menunjukkan kecurigaan yang semestinya di tataran teoritis dan aplikasinya pemaknaan inklusif Pancasila sudah terbukti dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila masih dianggapnya sebagai suatu 'das sollen' tetapi belum merupakan 'das sein.' Pertanyaan adalah bagaimana sifat inklusif Pancasila dapat diharmoniskan dengan berbagai pihak yang masih terus mempermasalahankannya?

Kegelisahan Kepentingan

Menelaah kegelisahan penegasan yang dikemukan pihak-pihak yang belum dapat menerima Pancasila sebagai visi negara, yang dibenturkan bahwa Pancasila bukan agama yang tidak berhak memonopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik kebathinan tersebut ternyata bukan saja terjadi pada saat ini, Pancasila sebagai ideologi sudah mengalami pergumulan sejak tahun 1945, masa Sukarno dan Soeharto.

Sukarno dalam bukunya "Tjamkan Pantja Sila", mengatakan, "Bangsa Indonesia sejak Proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita."

Upaya melakukan konsolidasi ideologi terus dilakukan di era pemerintahan Soeharto sebagai syarat utama dalam mengejar pertumbuhan ekonomi nasional. Dapat direkam berbagai cara indoktrinisasi yang dilakukan oleh Soehato tercermin pidato-pidatonya bahkan secara khusus mencanangkan BP7 yang dikemas dalam tema besar "Pancasila Sebagai Ideologi". 

Mengapa di dua era pemerintahan tersebut, ideologi menjadi sangat urgensi atau prioritas dalam penataan stuktur kehidupan berbangsa dan bernegara?. Adnan Buyung Nasution dalam buku: Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, bahwa dasar negara telah menjadi masalah semenjak adanya usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Definisinya sebagai ideologi sudah hampir pasti disebabkan semangat masa itu. Perang Dunia Kedua juga merupakan perang ideologi. Oleh karena itu, sangat mendasar bila ideologi perlu ditelaah terus menerus karena menyangkut hidup orang banyak.

Ideologi Inklusif

Dalam ilmu-ilmu sosial cukup banyak definisi terkait ideologi dari pandangan kalangan tokoh-tokoh pemikiran Barat (liberalisme dan sosialisme) dan Timur Tengah (Khilafahiyah), namun ada unsur-unsur yang memiliki persamaan dari definisi tersebut, adanya sifat mutlak yang mengklaim tidak hanya bermuatan prinsip dasar tetapi sampai pada konkret operasional sehingga suara hati dan kebebasan berpikir tidak diberikan ruang. 

Selain itu, ideologi dalam arti penuh merupakan ideologi elitis dalam pengertian tidak diambil dari nilai-nial yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Namun dirumuskan dan dipaksakan kepada rakyat oleh sekelompok elit yang berkuasa. Di sisi lain, ideologi dapat digolongkan terbuka, bercirikan pengejawantahan kebebasan dalam berbagai dimensi kehidupan. Tidak saja berhenti pada bicara pada tataran orientasi dasar. Ideologi implisit, yaitu keyakinan yang tak dirumuskan dan diajarkan tetapi telah meresapi dan mempengaruh seluruh corak hidup masyarakat. 

Namun ketika dunia menjadi ruang yang datar, meminjam Thomas Friedman dalam karyanya The World is Flat, maka pembicaraan tentang ideologi tak banyak berarti. Proklamasi Fukuyama, Daniel Bell tentang akhir ideologi semakin memudarkan pertaruhan tentang ideologi. Barangkali pertaruhan ideologi berakhir namun tidak berarti bahwa ideologi yang keluar sebagai pemenang oleh karena itu tak perlu dikawal dengan pemikiran kritis-rasional. Kita tak mungkin terbuai begitu saja dalam euphoria pemikiran tentang kemenangan dan akhir perjuangan ideologi yang digaungkan sebagaian pemikir besar atau sudah tidak kekinian di era digital saat ini.

Bagaimana Dengan Pancasila ?

Pancasila merupakan ideologi terbuka dan sarat nilai inklusif, bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai yang disepakati bukan sebagai teori dari luar yang dipropagandakan, melainkan sebagai rumusan nilai-nilai dan cita-cita yang hidup dalam masyarakat dalam konteks tekad bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Rumusan nilai yang hidup di tengah masyarakat itu yang perlu digali, karena dengan cara seperti itu, Pancasila menjadi milik semua bangsa bukan suatu alat penindasan untuk memaksakan kehendak. Terus menggali Pancasila, semakin menampakkan wujudnya sebagai ideologi terbuka, ideologi yang tolerate dan menghargai kemanusiaan. Pancasila sebuah realitas yang dinamis, hidup dan selalu hadir untuk kesejahteraan rakyat sehingga keunggulan dan kekuatan inklusif Pancasila sudah dapat kita rasakan.

Mari kita jujur melihat faktanya, pertama, Pancasila dapat mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan dan hukum. Terkait agama, mengakui kebebasan dalam memeluk agama. Sementara agama mengatur permasalahan perkawinan, makan dan minum dan penceraian yang diserahkan kepada pemuluk agama yang menjadi wilayah agamanya. Kedua dapat membangun nasionalisme semua warga negaranya yang terdiri beribu-ribu suku besar dan kecil dan lintas agama. Ketiga, dapat membentuk karakter sebagai warga negara yang toleran dalam kesadaran akan pluralitas atau keberagaman sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan asas kebangsaan yang holistik.

Dalam hal berdemokrasi, pelaksanaan demokrasi Barat diwarnai sekuler dalam arti mengesampingkan faktor Ketuhanan yang mempengaruhinya, sebaliknya demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Demokrasi Barat cenderung diekspresikan dalam urusan kepentingan politik mengejar kemenangan dan kekuasaan. Dalam demokrasi Barat adalah normatif kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingan kebijakannya dengan seluas-luasnya (The Winner takes all). 

Kebijakan Win-Win Solution yang diimplematasikan bukan karena prinsip kebersamaan, melainkan karena faktor kepentingan semata-mata. Namun demikian, sangat sebaliknya dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia bersendikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila menjadi roh dan fisik otoritas dari Partai Politik dalam merumuskan semua kebijakan bersinergi dengan pemerintah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, menuju pada titik akhirnya adalah Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Editor: Sam

T#g:Pancasila
Berita Terkait
  • Sabtu, 02 Jun 2018 10:32

    Peringati Hari Pancasila, GMNI Kota Medan Gelar Aksi di Tugu SIB

    Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Medan menggelar aksi dalam memperingati Hari Pancasila di Bundaran SIB kota Medan, Jumat (1/6/2018). Aksi ini menyampaikan bahwa pentingnya Pancasila untuk kesatuan dan persatuan bangsa.

  • Jumat, 01 Jun 2018 20:31

    Pancasila Sebagai Pedoman Kehidupan Bangsa Indonesia

    Pancasila ialah dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara atau dengan arti lain Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara bagi seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa sansekerta

  • Jumat, 01 Jun 2018 15:11

    Plt Bupati Deli Serdang Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

    Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Deli Serdang H Zainuddin Mars memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2018, di Lapangan Alun-Alun Komplek Perkantoran Bupati pada Jumat (1/06/2018).Upacara

  • Jumat, 01 Jun 2018 11:51

    Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila, Sekdakab Paluta Bacakan Sambutan Presiden

    Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Burhan Harahap SH memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Padang Lawas Utara, Jumat (1/6/2018).

  • Kamis, 31 Mei 2018 10:41

    BPIP Jangan jadi Komoditas Politik Praktis

    Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tanggungjawab penting dalam rangka menyukseskan program pemerintah yang juga bersumber dari semangat Pancasila, UUD

  • Rabu, 30 Mei 2018 08:10

    KH. Buya Syakur Yasin: Tidak Menerima Perbedaan Berarti Menolak Kebesaran Allah SWT

    Ponpes Cadangpinggan Indramayu dan Komunikonten mengadakan Tausiyah Kebangsaan dengan tema "Santri Melawan Hoax dan Penyalahgunaan isu SARA Untuk Keutuhan NKRI".Kegiatan ini diselenggarakan di Ponpes

  • Senin, 28 Mei 2018 13:28

    Memaknai Peringatan Hari Pancasila, Memperkuat Ideologi Negara

         Pada 1 Juni mendatang, kita akan memperingati hari lahirnya Pancasila. Penetapan Pancasila sebagai hari libur nasional juga menjadi kebijakan dari Presiden Joko Widodo yang te

  • Sabtu, 31 Mar 2018 09:31

    Bung Sahrul Rizal, SP (ENDO) Resmi Dilantik Sebagai Ketua PAC Bilah Hulu

    Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Bilah Hulu Sahrul Rizal,SP. atau biasa dipanggil Bung Endo, telah resmi dilantik oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Andi Suhaimi Dalimunthe, ST.MT untuk me

  • Rabu, 21 Mar 2018 03:31

    Panglima TNI Ajak Mahasiswa Mengamalkan Nilai-Nilai Universal Pancasila

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengajak mahasiswa dan mahasiswi Indonesia untuk terus menggali dan mengamalkan nilai-nilai universal Pancasila tanpa ada batas dan sekat suku, agama maupun ra

  • Senin, 12 Mar 2018 21:42

    Prof Dr Yudi Latief Ajak Babinsa Galakkan Kamling Idiologi

    Usai menyelenggarakan saresehan bersama Babinsa dan anggota TNI lainnya pada Senin (12/03/2018), Prof Dr Yudi Latief langsung menuju ruangan Komandan Kodim 0824 Jember untuk transit sejenak dan wawanc

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak