Minggu, 24 Sep 2017 15:31

Memaknai Inklusif Pancasila

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Agung Virdianto, mahasiswa Pasca Sarjana dan Komunitas Pengkajian Studi Perbandingan Ilmu Politik
Rabu, 21 Jun 2017 22:41
Dibaca: 145 kali
Ist
Pancasila
Maraknya aksi intoleransi yang terjadi akhir-akhir ini dan munculnya pihak-pihak yang terus mempermasalahkan ideologi Pancasila untuk diganti dengan ideologi Khilafah mendorong pemerintah membentuk Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila yang dicanangkan bertepatan dengan momentum hari lahirnya Pancasila. 

Masih adanya sebagian pihak yang belum dapat berlapang dada bekerjasama dengan mesin demokrasi Pancasila dan menunjukkan kecurigaan yang semestinya di tataran teoritis dan aplikasinya pemaknaan inklusif Pancasila sudah terbukti dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila masih dianggapnya sebagai suatu 'das sollen' tetapi belum merupakan 'das sein.' Pertanyaan adalah bagaimana sifat inklusif Pancasila dapat diharmoniskan dengan berbagai pihak yang masih terus mempermasalahankannya?

Kegelisahan Kepentingan

Menelaah kegelisahan penegasan yang dikemukan pihak-pihak yang belum dapat menerima Pancasila sebagai visi negara, yang dibenturkan bahwa Pancasila bukan agama yang tidak berhak memonopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik kebathinan tersebut ternyata bukan saja terjadi pada saat ini, Pancasila sebagai ideologi sudah mengalami pergumulan sejak tahun 1945, masa Sukarno dan Soeharto.

Sukarno dalam bukunya "Tjamkan Pantja Sila", mengatakan, "Bangsa Indonesia sejak Proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita."

Upaya melakukan konsolidasi ideologi terus dilakukan di era pemerintahan Soeharto sebagai syarat utama dalam mengejar pertumbuhan ekonomi nasional. Dapat direkam berbagai cara indoktrinisasi yang dilakukan oleh Soehato tercermin pidato-pidatonya bahkan secara khusus mencanangkan BP7 yang dikemas dalam tema besar "Pancasila Sebagai Ideologi". 

Mengapa di dua era pemerintahan tersebut, ideologi menjadi sangat urgensi atau prioritas dalam penataan stuktur kehidupan berbangsa dan bernegara?. Adnan Buyung Nasution dalam buku: Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia-Studi Sosio Legal atas Konstituante 1956-1959, bahwa dasar negara telah menjadi masalah semenjak adanya usaha-usaha mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. 

Definisinya sebagai ideologi sudah hampir pasti disebabkan semangat masa itu. Perang Dunia Kedua juga merupakan perang ideologi. Oleh karena itu, sangat mendasar bila ideologi perlu ditelaah terus menerus karena menyangkut hidup orang banyak.

Ideologi Inklusif

Dalam ilmu-ilmu sosial cukup banyak definisi terkait ideologi dari pandangan kalangan tokoh-tokoh pemikiran Barat (liberalisme dan sosialisme) dan Timur Tengah (Khilafahiyah), namun ada unsur-unsur yang memiliki persamaan dari definisi tersebut, adanya sifat mutlak yang mengklaim tidak hanya bermuatan prinsip dasar tetapi sampai pada konkret operasional sehingga suara hati dan kebebasan berpikir tidak diberikan ruang. 

Selain itu, ideologi dalam arti penuh merupakan ideologi elitis dalam pengertian tidak diambil dari nilai-nial yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Namun dirumuskan dan dipaksakan kepada rakyat oleh sekelompok elit yang berkuasa. Di sisi lain, ideologi dapat digolongkan terbuka, bercirikan pengejawantahan kebebasan dalam berbagai dimensi kehidupan. Tidak saja berhenti pada bicara pada tataran orientasi dasar. Ideologi implisit, yaitu keyakinan yang tak dirumuskan dan diajarkan tetapi telah meresapi dan mempengaruh seluruh corak hidup masyarakat. 

Namun ketika dunia menjadi ruang yang datar, meminjam Thomas Friedman dalam karyanya The World is Flat, maka pembicaraan tentang ideologi tak banyak berarti. Proklamasi Fukuyama, Daniel Bell tentang akhir ideologi semakin memudarkan pertaruhan tentang ideologi. Barangkali pertaruhan ideologi berakhir namun tidak berarti bahwa ideologi yang keluar sebagai pemenang oleh karena itu tak perlu dikawal dengan pemikiran kritis-rasional. Kita tak mungkin terbuai begitu saja dalam euphoria pemikiran tentang kemenangan dan akhir perjuangan ideologi yang digaungkan sebagaian pemikir besar atau sudah tidak kekinian di era digital saat ini.

Bagaimana Dengan Pancasila ?

Pancasila merupakan ideologi terbuka dan sarat nilai inklusif, bahwa Pancasila merupakan rumusan nilai yang disepakati bukan sebagai teori dari luar yang dipropagandakan, melainkan sebagai rumusan nilai-nilai dan cita-cita yang hidup dalam masyarakat dalam konteks tekad bersama bangsa Indonesia untuk membentuk negara kesatuan. Rumusan nilai yang hidup di tengah masyarakat itu yang perlu digali, karena dengan cara seperti itu, Pancasila menjadi milik semua bangsa bukan suatu alat penindasan untuk memaksakan kehendak. Terus menggali Pancasila, semakin menampakkan wujudnya sebagai ideologi terbuka, ideologi yang tolerate dan menghargai kemanusiaan. Pancasila sebuah realitas yang dinamis, hidup dan selalu hadir untuk kesejahteraan rakyat sehingga keunggulan dan kekuatan inklusif Pancasila sudah dapat kita rasakan.

Mari kita jujur melihat faktanya, pertama, Pancasila dapat mengatur urusan ekonomi, politik, pendidikan dan hukum. Terkait agama, mengakui kebebasan dalam memeluk agama. Sementara agama mengatur permasalahan perkawinan, makan dan minum dan penceraian yang diserahkan kepada pemuluk agama yang menjadi wilayah agamanya. Kedua dapat membangun nasionalisme semua warga negaranya yang terdiri beribu-ribu suku besar dan kecil dan lintas agama. Ketiga, dapat membentuk karakter sebagai warga negara yang toleran dalam kesadaran akan pluralitas atau keberagaman sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan asas kebangsaan yang holistik.

Dalam hal berdemokrasi, pelaksanaan demokrasi Barat diwarnai sekuler dalam arti mengesampingkan faktor Ketuhanan yang mempengaruhinya, sebaliknya demokrasi Indonesia tidak dapat lepas dari faktor Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Demokrasi Barat cenderung diekspresikan dalam urusan kepentingan politik mengejar kemenangan dan kekuasaan. Dalam demokrasi Barat adalah normatif kalau partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingan kebijakannya dengan seluas-luasnya (The Winner takes all). 

Kebijakan Win-Win Solution yang diimplematasikan bukan karena prinsip kebersamaan, melainkan karena faktor kepentingan semata-mata. Namun demikian, sangat sebaliknya dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia bersendikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila menjadi roh dan fisik otoritas dari Partai Politik dalam merumuskan semua kebijakan bersinergi dengan pemerintah dan mengimplementasikan kebijakan tersebut, menuju pada titik akhirnya adalah Kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Editor: Sam

T#g:Pancasila
Berita Terkait
  • Sabtu, 23 Sep 2017 16:13

    Pemuda Pancasila Bukan Organisasi Preman

    Pemuda Pancasila merupakan lembaga dan organisasi massa berbasis pengkaderan, bukan organisasi preman.

  • Sabtu, 09 Sep 2017 15:59

    Tohom Purba Kandidat Ketua MPW Pemuda Pancasila DKI Jakarta 2017-2022

    JAKARTA (utamanews.com) - Sehubungan dengan berakhirnya periode Kepengurusan Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta 2012-2017, nama KRT Tohom Purba, SH, SE, ST, IP, MM.,

  • Senin, 14 Agu 2017 20:54

    Panglima TNI : Generasi Muda Harus Menjadi Pelopor Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

    Generasi muda Indonesia harus menjadi pelopor dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga dalam wadah NKRI.

  • Sabtu, 12 Agu 2017 17:52

    Panglima TNI : Penguatan Pancasila Sejak Dini Untuk Pertahankan Persatuan Bangsa

    Pancasila harus jadi pandangan hidup seluruh rakyat Indonesia, oleh sebab itu penguatan Pancasila harus benar-benar dilakukan sejak usia dini agar kita paham tentang Pancasila, yang mempersatukan kita

  • Jumat, 04 Agu 2017 20:04

    Panglima TNI : Pancasila Tidak Boleh Dirubah

    Pancasila sebagai Ideologi Negara tidak boleh dirubah dan sudah final, karena Pancasila dirumuskan dengan nilai-nilai Ketuhanan yang sudah disepakati oleh para pemuka agama pada awal kemerdekaan.

  • Sabtu, 22 Jul 2017 09:22

    Panglima TNI : Untuk Pancasila apapun akan dilakukan

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa, untukPancasila apapun akan dilakukan, hanya untuk Pancasila. 

  • Jumat, 21 Jul 2017 15:11

    Panglima TNI Ajak KAHMI Tetap Jaga Pancasila

    Pancasila sebagai Ideologi negara mengandung nilai-nilai Ketuhanan sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) harus tetap menjaga, mengamalkan dan mengi

  • Kamis, 20 Jul 2017 22:20

    Panglima TNI: Pancasila Sebagai Ideologi Negara Sudah Final

    Kita yang hidup sekarang bukan perebut atau pejuang kemerdekaan tetapi penikmat kemerdekaan, oleh sebab itu kita harus menjaga, mempertahankan dan mengisinya dengan pembangunan.

  • Rabu, 21 Jun 2017 08:01

    KNPI Tebing Tinggi ajak seluruh elemen pemuda kokohkan Pancasila sebagai ideologi bangsa

    Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Tebing Tinggi (KNPI) Mhd Syahri Ramadhan Damanik SHI mengajak Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Mahasiswa dan Pelajar se-kota Tebin

  • Minggu, 11 Jun 2017 21:21

    Pancasila, Pondasi dan Pedoman Bangsa Indonesia

    Dewasa ini banyak sekali kelompok kepentingan yang berupaya menggantikan keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak