Rabu, 17 Jan 2018 03:52
  • Home
  • Opini
  • Legalitas Penerbitan Izin Industri PKS PT MAS Aek Kota Batu Labura & PKS PPSP Pulo Padang Labuhanbatu

Legalitas Penerbitan Izin Industri PKS PT MAS Aek Kota Batu Labura & PKS PPSP Pulo Padang Labuhanbatu

Labuhanbatu (utamanews.com)
Oleh: Zulkifli Siregar, Ketua LSM Martabat Labuhanbatu Raya
Minggu, 17 Des 2017 21:37
Dibaca: 79 kali
Dok
Aksi penolakan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit di daerah permukiman

Aturan perundang-undangan merupakan 'jalan kebenaran' untuk mewujudkan Kemashlahatan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat, dengan demikian menjadi suatu keharusan kepara para penerima mandat dan pejabat, selaku pelayan masyarakat untuk patuh dan taat, untuk dapat menjadi suri tauladan bagi rakyat, supaya kehidupan dapat dinikmati dengan rasa aman nyaman dan damai penuh dengan kebersamaan.

Bagaimana dengan pembangunan dan pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT MAS di Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX_X Kabupaten Labuhanbatu Utara dan PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara itu nyata menyalahi aturan perundang-undangan?

Deregulasi Perizinan PKS hanya mengacu kepada Permentan No 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Permentan No 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dengan demikian PKS hanya dapat didirikan di lingkungan perkebunan, bukan di perkotaan yang bersempadan dengan perkantoran, Puskesmas Rawat Inap, yayasan pendidikan bahkan rumah ibadah.

Dikeluarkannya Permentan No 29 Tahun 2016, yang menghapus Pasal 13, & 14 Permentan No 98 Tahun 2013, artinya, tiada lagi celah, alasan dan peluang untuk berdirinya PKS tanpa kebun. Kemudian dari pada itu pada Permentan No 29 Tahun 2016 juga menghapus Pasal 49 Permentan No 98 Tahun 2013, yang memuat ketentuan sanksi pasal 13 & 14, yang memang turut dihapus.

Pendirian PKS merupakan Jenis Usaha Industri yang wajib memiliki Amdal, karena dapat mengakibatkan Kerusakan lingkungan dan menjadikan wabah penyakit dengan derita berkepanjangan. Oleh sebab itu dalam pendirian dan pengoperasian PKS mesti menaati UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, serta beragam Permen Lingkungan hidup yang mengupayakan agar kehidupan Industri tidak menjadi musuh bagi Lingkungan masyarakat, dengan mengikuti ketentuan jarak kelayakan Pembuangan Limbah cair ke media air, Kelayakan Emisi udara dari Boiler dan Bau Gas Pengolahan dan berbagai instrumen yang mesti ditata kelola dengan baik supaya lingkungan alam dan komunitas masyarakat tetap  merasa nyaman dan damai dengan berbagai dampak hasil pengolahan. 

Hukum dibuat untuk ditaati dan bukan untuk dilanggar, segala persyaratan dan ketentuan yang ada wajib dipenuhi bila tidak maka akan terjadi ketimpangan dan pelanggaran HAM.

Pemberian izin kepada PKS PT MAS Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na IX_X Kabupaten Labuhanbatu Utara yang saat ini telah beroperasi dan PKS PT Pulo Padang Sawit Permai, Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, sangat melukai hati rakyat, karena tidak memenuhi syarat, dan ketentuan maka izin mesti dicabut. 

NKRI merupakan negara hukum, dengan demikian konsekwensi hukum dapat diterapkan kepada Pemerintah Daerah dan pemrakarsa yang telah menjadikan pengeluaran izin.

Dalam hal penolakan masyarakat, berbagai tahapan kelas aksi telah dilakukan oleh berbagai komunitas, mulai dari penolakan pada Sosialisasi Rencana Pendirian, testimoni kepada aparat, aksi untuk rasa, penyampaian keluhan melalui koran, spanduk dan selebaran penolakan, penyampaian informasi secara resmi melalui surat kepada Gubernur, dan Menteri terkait yang aturannya dilanggar, bahkan kepada Presiden pun permasalahan ini telah disampaikan.

Aksi penolakan masyarakat pun semakin hari semakin bergejolak karena memperjuangkan tegaknya kebenaran aturan perundang-undangan adalah jihad hak bela negara.

Dalam situasi ini, semestinya DPRD telah berinisiatif membentuk Pansus dan menggunakan Hak Interpelasi, atau merekomendasikan penutupan PKS yang tidak layak operasi, karena menyalahi aturan hukum, sebagaimana yang ada dilakukan oleh DPRD RIAU yang merekomendasikan penutupan 86 pabrik Sawit.

Masihkah hukum sebagai panglima di negara kita? Apakah hukum dapat dilanggar oleh penguasa dan pengusaha sebagaimana yang diperlihatkan dengan nyata kepada rakyat Indonesia, khususnya di Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara, yang memaksakan kehendak dalam pendirian dan pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit yang tidak memenuhi aturan persyaratan dan melanggar Permenpan No 98 Tahun 2013, sebagaimana yang telah direvisi dengan Permenpan No 29 Tahun 2016, Tentang Perizinan Perkebunan.

Apa yang menjadi alasan penguasa menyalahi aturan perundang undangan dalam izin pendirian dan pengoperasian Pabrik Kelapa Sawit? Hanya mereka yang tahu pasti, semoga saja fakta kasus ibu Rita Widyasari mantan Bupati Kutai Karta Negara tidak mewabah, dan semoga bukan limbah pencucian uang yang akan menjadi limbah sungguhan.

Editor: Budi

T#g:LabuhanbatulaburaLegalitasmartabat
Berita Terkait
  • Senin, 25 Des 2017 05:25

    Tengku Erry Siap Perjuangkan Bandara Di Labuhan Batu Raya

    Di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu Utara (Labuhan Batu Raya), daerah yang paling lama jarak tempuh perjalanan dari ibukota (Medan). Karenanya pembangunan Bandara menjadi satu keinginan warga.

  • Sabtu, 23 Des 2017 14:53

    Doni Pajar Nugraha Juara Umum di SMA Negeri 1 Kualuh Selatan

    Doni Pajar Nugraha, Kelas XII IPA l, meraih Juara Umum di SMA Negeri 1 Kualuh Selatan TA 2017 Semester Ganjil​.

  • Jumat, 22 Des 2017 10:12

    "Percuma Ikuti Lelang Jabatan di Labuhanbatu"

    Proses lelang jabatan di lingkungan Pemkab Labuhanbatu diduga curang. Pasalnya, proses lelang jabatan 15 posisi jabatan esselon II yang seharusnya dilaksanakan secara profesional diduga banyak melangg

  • Kamis, 21 Des 2017 11:21

    MoU antara Puskesmas, Camat dan Koramil dalam program "Stop BABS"

    Mayor Inf. T. Hasibuan Koramil 01/Ak, Serka Erwin J. Koptu Marsen Sirait, Kepala Puskesmas UPTD Gunting Saga dr. Hj. Tunnisa Raudah, M. Kes., Camat Kualuh Selatan H. Samsul Tanjung, ST , MH., menghadi

  • Senin, 18 Des 2017 22:28

    BPN Rantau Prapat: Pengurusan Sertifikat Tanah Melalui Program PTSL Gratis

    Efendi Batu Bara Kepala Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) BPN Rantau Prapat diwakili oleh Marwansyah Ritonga, mengungkapkan bahwa tidak ada pengutipan untuk pembuatan sertifikat tanah melalui Pr

  • Kamis, 14 Des 2017 08:44

    Menyambut HJK Kodim 0209/LB Gelar Baksos

    Bhakti sosial sunatan massal yang diprakarsai Kodim 0209/LB Kabupaten Labuhan Batu dalam rangka program manunggal TNI-Rakyat ramai diikuti warga, Rabu (13/12/2017).Kegiatan sosial merakyat institusi T

  • Rabu, 13 Des 2017 21:23

    Tahan IMB Perumahan, POSPERA Somasi Kadis PMPTSP

    Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Labuhanbatu melayangkan Somasi ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu, karena tid

  • Selasa, 12 Des 2017 04:02

    Retribusi Telah Dibayar, Kadis PMPTSP Diduga Tahan IMB Perumahan Sampurna Indah

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Paruhuman Daulay dituding menahan IMB perumahan Sempurna Indah.Tudingan itu disampaikan perwakilan perumahan Sempurn

  • Kamis, 07 Des 2017 21:37

    GMNI Labuhanbatu dan Kelompok Tani minta aparat tidak membela Sukanto Tjeng

    Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Cinta Murni dan Kelompok Tani Indah melakukan aksi unjuk rasa yang difasilitasi oleh DPC GMNI Labuhanbatu di Kantor Camat Panai Hilir, Kamis (7/

  • Minggu, 03 Des 2017 18:03

    Turnamen Sepakbola Edy Rahmayadi Cup diikuti 34 Tim

    Sebanyak 34 tim sepakbola usia muda dari 4 kabupaten di Sumatera Utara mengikuti Turnamen Edy Rahmayadi Cup yang digelar sejak 2 Desember 2017 hingga 18 Januari 2018 di Stadion Binaraga, Labuhanbatu.&

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak