Rabu, 14 Nov 2018 08:38
HUT Pemkab Labuhanbatu
  • Home
  • Opini
  • Laporan 69 Kasus Pembunuhan Di Papua Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Laporan 69 Kasus Pembunuhan Di Papua Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Jefri Rodes Simbiak, Mahasiswa Papua, tinggal di Jakarta.
Minggu, 08 Jul 2018 07:08
Istimewa
Sejumlah meme terkait isu 69 pembunuhan yang diekspos Amnesti Internasional di Indonesia
Saat ini kita sedang dihebohkan dengan adanya laporan dari Lembaga Amnesty International Indonesia terkait adanya 69 kasus pembunuhan di Papua yang tidak diproses secara hukum, dan dari 69 kasus tersebut diketahui menyebabkan 95 korban dalam kurun waktu 10 tahun. 

Akan tetapi saya selaku penulis artikel tidak sepenuhnya mempercayai berita-berita yang tersebar di media yang cenderung melebih-lebihkan data informasi yang disebutkan Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid bahwa Aparat keamanan di Papua telah melakukan pembunuhan di luar hukum (unlawful killings), setidaknya  95 orang dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun. Secara data mungkin berita itu benar adanya, akan tetapi secara logika berita tersebut masih berimbang atau katakanlah 50:50, jadi apakah sudah valid tentang laporan Amnesty International Indonesia? Pasti kalian bertanya-tanya apakah berita ini benar adanya? Mungkin secara data/riset mereka benar, akan tetapi kita sebagai warga negara yang baik alangkah lebih meyakinkan kepastian ini dengan mencari data-data dari beberapa sumber yang terpercaya atau mungkin bisa tanya dengan orang yang langsung bersangkutan di bidangnya.


Karena dengan itu kita sebagai pembaca berita tidak langsung terpengaruh dengan berita yang belum jelas kepastiannya. Oleh sebab itu berpandai-pandai lah dalam membaca berita atau artikel yang bisa membuat kita terpengaruh ke dalam hal negatif.

Melihat dari laporan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, apakah sudah ada bukti nyata atau wawancara langsung dengan pelakunya? Jika sudah, maka seharusnya bisa disampaikan juga kepada awak media sehinga masyarakat tahu kebenarannya seperti apa. Dan apabila itu belum ada wawancara langsung maka dapat dipastikan bahwa berita itu belum sepenuhnya benar, karena tidak bisa memberikan informasi secara berimbang, dan dapat mengundang perpecahan nantinya. Tapi apakah laporan itu tidak benar? Tidak juga seperti itu, karena bahwasanya mereka lebih tahu seluk beluknya seperti apa dan juga telah melakukan penelitian sejak dari 2010-2018. 

Pada saat seseorang melakukan sesuatu hal, pasti selalu didasari oleh sebab dan akibat dalam mengambil tindakan, personil Polri pasti mempertimbangkannya secara matang. Maka dari itu, dapat kita diyakini tak mungkin personil Polri menembak atau mengambil tindakan hingga menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang jelas. Personil Polri memiliki diskresi untuk mengambil tindakan bila ada ancaman nyata yang membahayakan keselamatan petugas dan masyarakat sekitar, jika ada ancaman seketika mereka berhak melakukan tindakan terukur walaupun akibatnya mematikan karena tetap saja sebagai manusia biasa mereka pun berusaha mempertahankan keselamatan jiwa masing-masing.

Pihak Kepolisian pun membantah jika pihaknya tidak pernah menindaklanjuti kasus pembunuhan masyarakat sipil di Papua seperti laporan Amnesty Internasional, karena setiap kasus sudah dilakukan (investigasi) lalu kasus akan dilakukan proses, apakah luka atau meninggal. Karena kita tidak pernah tahu di keadaan yang sebenarnya terjadi disana seperti apa dan kita juga tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa pihak pemerintah tidak memproses pelaku yang telah membunuh korban yang membuat pelaku merasa berada di atas hukum, impunitas (kekebalan hukum) itu berkorelasi langsung dengan pelanggaran HAM berkelanjutan serta bisa memicu perasaan dendam dan ketidakadilan di Papua yang bisa memperparah keadaan di sana.


Kejadian seperti ini bukan hanya terjadi pada pemerintahan sekarang, dan sebetulnya pemerintah juga mendukung penegakan hak asasi manusia (HAM) di bumi Papua, dikemas dalam Bentuk  pemberian dan pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik. Terkait dengan HAM (hak asasi manusia), Pemerintah juga telah memberikan penegakkan hak asasi manusia (HAM) di bumi Papua. Bentuknya, adalah memberikan pengampunan terhadap tahanan-tahanan politik, itu termasuk salah satu upaya Itu keseriusan pemerintah di dalam masalah HAM. Dan berkaitan dengan militer, upaya meminimalisir korban jiwa dalam operasi militer Papua, sebenarnya sudah dilakukan sejak lama. Bahkan, upaya itu semakin ditingkatkan ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI, bukti nyatanya yakni dengan meningkatkan kemampuan personel TNI agar meminimalisir korban jiwa saat sedang melaksanakan operasi militer, dan tidak sampai disitu Moeldoko juga sudah memperintahkan kepada seluru personel TNI untuk budayakan penghormatan terhadap sehingga dapat meminimalisir pelanggaran HAM. Ia juga mendoktrin  terhadap prajurit, bahwa mereka tidak perlu takut HAM, tapi tetap harus menghormati HAM. Jika seorang prajurit takut HAM, mereka akan kesulitan menjalankan tugasnya, tapi kalau menghormati HAM, mereka dapat menjalankan seluruh tugasnya dengan baik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai itu.

Maka dari itu dengan dibuatnya tulisan ini, saya berharap masyarakat lebih bisa mengerti dan lebih berpikir kompleks dalam membaca suatu berita. Apalagi berita yang dibahas mengenai isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan antar Ras dan Suku Bangsa karena sebagai masyarakat yang baik tentu tidak menginginkan perpecahan di negeri tercinta Indonesia ini, mari kita sama-sama menjaga kondusifitas di negara kita minimal di wilayah masing-masing yang sedang kita tempati saat ini. Dengan kita menjaga kondusifitas wilayah maka secara tidak langsung kita juga membantu sekaligus mengharumkan citra baik negara kita. Dan apabila kita menemukan orang-orang yang dicurigai akan menciptakan perpecahan maka jangan segan untuk segera lapor kepada pihak yang berwajib. 

Karena sejatinya para aparat keamanan senantiasa mengayomi dan melayani masyarakat serta menjaga pertahanan negara untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Editor: Sam

T#g:amnestiPapuaUsman Hamid
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Minggu, 11 Nov 2018 03:11

    Satgas Yonif 121/MK Dan Dinas Pertanian Kabupaten Keerom Laksanakan Panen Raya Jagung Unggulan

    Bertempat di Pos Komando Taktis (Pos Kotis) Satgas Yonif 121/MK di Kampung Wonorejo Distrik Mannem Kabupaten Keerom, Papua pada Sabtu 10 November 2018 Satgas Yonif 121/MK bersama-sama dengan Balai Pen

  • Selasa, 06 Nov 2018 08:06

    Sekelumit Kisah Di Balik Misi Evakuasi Jenazah Korban Penembakan Kelompok KKSB Purom Wenda

    Sekitar pukul 4 subuh. Cuaca dingin di kampung Popome Distrik Makoni pagi itu terasa menusuk tulang. Biasanya saat itu masih waktu yang tepat bagi penduduk desa untuk terlelap dalam tidur dengan selim

  • Selasa, 23 Okt 2018 10:23

    Demi Kenyamanan Warga Beribadah Satgas Yonif 121/MK Bantu Renovasi Mushola

    Di sela-sela tugas pokoknya sebagai pasukan pengamanan perbatasan antara negara Indonesia dan Papua Nugini, Satgas Yonif 121/MK dari Kodam I/Bukit Barisan yang telah bertugas selama kurang lebih 8 bul

  • Rabu, 17 Okt 2018 18:17

    Berikan Motivasi Kepada Pelajar, TNI Kunjungi Sekolah di Puncak Jaya

    Tim Pembinaan Masyarakat TNI bersama dengan anggota Kodim 1714/Puncak Jaya memberikan pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB) dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa-siswi serta menanamkan rasa dis

  • Minggu, 14 Okt 2018 21:14

    Kunjungan Tim Pembinaan Masyarakat TNI di Pengungsian Perang Suku

    Jalinan komunikasi antara Kodim 1714/Puncak Jaya dengan masyarakat selalu terjaga, sekalipun ketika berada di pengungsian akibat perang suku yang terjadi di kampung Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya.

  • Sabtu, 13 Okt 2018 15:13

    Masyarakat Puncak Jaya Datangi Pengobatan Massal Gratis dan Pembagian Sembako

    Kedatangan Tim Kesehatan di Kampung Tingginambut pagi itu membuat masyarakat berbondong bondong berkumpul di halaman Puskesmas, mereka bergegas datang untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis dari Ti

  • Kamis, 11 Okt 2018 13:11

    Pangdam I/BB Beri Arahan Pada Prajurit Yonif 126/Kala Cakti

    Pangdam I/BB Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah memberikan pengarahan kepada 450 orang prajurit Batalyon Infanteri 126/Kala Cakti yang akan diberangkatkan Operasi Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Papua New

  • Rabu, 10 Okt 2018 09:10

    Tingkatkan Minat Baca Anak, Satgas Yonif 121/MK Sumbang Buku Bacaan Sekolah

    Membaca tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan, dan membaca merupakan salah satu kemampuan yang harus dikuasai siswa mulai di tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam proses belajar

  • Selasa, 09 Okt 2018 13:09

    Tarian Papua Kalaborasi dengan Tor Tor Batak, Tampil Memukau Di Pameran Alutsista HUT TNI

    Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI yang digelar dalam rangka HUT ke 73 TNI tahun 2018 menyita banyak perhatian dari kalangan masyarakat yang ada di kota Jayapura Provinsi Papua. Pa

  • Minggu, 30 Sep 2018 15:30

    Satgas Yonif 121/MK Bekali Pramuka Dengan Pengetahuan Kompas

    Praja Muda Karana (Pramuka) adalah suatu organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia dimana kata Pramuka itu sendiri memiliki arti Jiwa Mu

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak