Selasa, 21 Nov 2017 11:38
  • Home
  • Opini
  • Konflik SARA, Bungkus Kepentingan di Rohingya

Konflik SARA, Bungkus Kepentingan di Rohingya

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Dodik Prasetyo, Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis.
Kamis, 14 Sep 2017 16:04
Dibaca: 465 kali
Dok
Ilustrasi
Akhir-akhir ini, pemberitaan media nasional maupun internasional tengah menyoroti krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Rakhine, Myanmar.

Dalam pemberitaannya, banyak media yang menyebutkan bahwa krisis Rohingya disebabkan oleh konflik antar agama. Dimana masyarakat etnis Rohingya merupakan umat muslim yang menjadi minoritas di Myanmar. 

Tapi apakah memang krisis di Rakhine karena adanya konflik agama? Atau mungkin karena adanya kepentingan lain? Namun apapun alasannya, krisis tersebut memang tidak selayaknya terjadi karena telah menelan banyak korban dari etnis Rohingya.
Berdasarkan data dari COHRE Country Report, awal mula krisis Rohingya terjadi pada tahun 2012, ketika Pemerintah Myanmar membatalkan Undang-Undang Petani yang disahkan pada 1963 (era Myanmar cenderung sosialis). Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi lahan dan penghidupan petani kecil di seluruh negeri. 

Selain itu, pada 30 Maret 2012, parlemen Myanmar juga menerbitkan revisi atas dua undang-undang pertanahan, yakni UU Pertanian dan UU Lahan Kosong. Keduanya mengizinkan 100 persen modal asing dengan masa sewa lahan hingga 70 tahun. Sehingga memunculkan investor nakal yang memanfaatkan perusahaan lokal untuk menanamkan modalnya di Myanmar. 

Sejak UU pro-investor diterbitkan pada 2012, gelombang pebisnis multinasional membanjiri Myanmar. Mereka diuntungkan sebab didukung rezim militer saat akan mengambil alih lahan para petani. Sebuah praktik yang sebenarnya telah dimulai sejak era 1990-an.
Menurut Saskia Sassen, profesor Sosiologi di Columbia University dan penulis Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (2014), konflik yang terjadi di Rohingya merupakan upaya dari Pemerintah Myanmar melalui pasukan militer untuk melakukan alih fungsi lahan. 

Sassen berkaca pada data COHRE Country Report yang menunjukkan alokasi luas lahan untuk proyek pemerintah meningkat 170 persen antara 2010-2013. 

Tragedi Rohingya pada 2012 bukanlah kejadian insidentil tanpa ada campur tangan negara. Karena  dengan mengusir Rohingya keluar dari Rakhine akan berdampak positif bagi perekonomian Myanmar. 

Sassen mencatat bahwa pemerintah Myanmar telah mengalokasikan 1.268.077 hektare lahan di wilayah tempat tinggal warga Rohingya di Rakhine untuk pengembangan program pembangunan tempat tinggal perusahaan. Luasnya melonjak dibanding alokasi yang disebut pemerintah pada 2012, yakni 7.000 hektare.
Bukti adanya minat investor asing ke Myanmar adalah dengan datangnya perwakilan Thailand ke Rakhine untuk melihat potensi bisnis alam di daerah Ngapali, Thanda, Kyaukpyu, Sittwe dan Mrauk U. 

Selain Thailand, Cina juga menjadi investor asing yang sangat haus untuk menanamkan investasinya di Myanmar. Tahun lalu, CITIC Group memenangi kontrak untuk membangun pelabuhan di Kyaukpyu, Rakhine, daerah berbatasan langsung dengan Bangladesh di utara dan Teluk Benggala di barat. Karena hubungan darat Myanmar dengan Cina melalui Kyaukpyu dapat memperpendek jarak tempuh sepanjang 5000 Km. Upaya mendiversifikasi rute pengiriman barang sekaligus meningkatkan pengaruh ekonomi di negara-negara tetangga adalah salah satu dorongan utama dalam inisiatif "One Belt One Road" Cina. 

Meski terkait misi "One Belt One Road", pengaruh investasi Cina di Myanmar sesungguhnya telah terasa sejak 2009. Saat itu Kementerian Energi Myanmar menandatangani nota kesepahaman dengan China National Petroleum Corp. (CNPC) atas pembangunan pipa minyak yang menghubungkan Pulau Maday di Kyaukpyu dan Provinsi Yunan di Cina. 

Selain minyak, Myanmar juga kaya gas alam. Menurut data yang dirilis Perusahaan Gas dan Minyak Myanmar (MOGE) dan disadur Marie Lall dalam ulasannya bertajuk "Indo-Myanmar Relations in the Era of Pipeline Diplomacy", Myanmar punya cadangan 51 triliun kaki kubik (tfc) di ladang lepas pantai seberang Thailand dan Bangladesh temasuk wilayah laut Negara Bagian Rakhine. 

Menurut paparan Lall, ekstraksi dan ekspor gas alam Myanmar di kedua lepas pantai telah dilakukan sejak era 1980-an. Ekspornya dulu masih di negara-negara tetangga seperti Thailand, sebelum akhirnya dilepas lebih jauh lagi. Namun terdapat campur tangan asing seperti Daewoo dan Perusahaan Gas Korea (Kogas), perusahaan pengeboran asal Korea Selatan, dan dua lain dari India, ONGC Videsh Limited (OVL) dan Otoritas Gas India (GAIL). Perusahaan-perusahaan inilah yang menanamkan pipa-pipa penyalur gas sepanjang Rakhine.

Jadi berdasarkan data-data di atas, apakah benar krisis di Rakhine merupakan konflik SARA antar umat beragama? Atau mungkin konflik SARA hanya sebagai bungkus untuk menutupi kepentingan lain di balik krisis yang terjadi di Rakhine, Myanmar? 

Pada akhirnya, ada dua fungsi dari kebijakan pengusiran orang Rohingya. Pertama, untuk mengambil alih lahan serta segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Agar penguasaan ini bersifat permanen, pengusiran warga Rohingya juga harus permanen. Inilah mengapa tentara Myanmar tak hanya mempersekusi warga Rohingya, tetapi juga membakar rumah dan bangunan penting milik mereka. Tak ada yang namanya tanah air jika rumah sudah rata tanah dan berganti bangunan yang merepresentasikan proyek pemerintah dan swasta. 

Kedua, pemerintah Myanmar tahu keadaan di lapangan juga menunjukkan bahwa korban dari perampasan lahan meliputi orang-orang Muslim, baik etnis Rohingya maupun bukan, juga umat Buddha yang jadi mayoritas di negara tersebut.

Agar perampasan lahan tidak menjadi isu utama yang berpotensi menggerakkan penduduk Rakhine dalam menyampaikan protes yang berpotensi munculnya upaya pemberontakan, maka isu tersebut dibelokkan menjadi menjadi konflik horizontal antar kelompok agama. Di banyak tempat, termasuk konflik Poso di Indonesia misalnya, framing konflik horizontal kerap dipakai untuk menjauhkan negara dan kebijakannya dari tanggung jawab meski ditengarai sebagai salah satu elemen yang memulai konflik.

Apakah kejadian yang terjadi di Rohingya berdampak dengan Indonesia? Tentu saja, dengan kejadian tersebut muncul banyak opini publik yang mengecam peristiwa Rohingya. Namun anehnya, kejadian tersebut dihubungkan dengan pemerintahan Jokowi.

Isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga dijadikan senjata untuk menyerang pemerintahan Jokowi. Salah satunya adanya opini terkait kebijakan Jokowi yang tidak mengambil langkah serius dalam penyelesaian konflik Rohingya. 

Opini yang dikembangkan adalah stigma kebijakan anti Islam Jokowi sehingga disebut-sebut tidak melakukan langkah nyata dalam penyelesaian konflik Rohingya. Sehingga secara tidak langsung pemerintahan Jokowi terkesan membiarkan penindasan terhadap umat Islam di Rakhinetetap berlanjut.

Jelas penilaian tersebut tidak berdasar dan sarat akan kepentingan politik. Bagaimana tidak, melalui Menteri Luar Negeri, Retno Jokowi telah memerintahkan untuk melakukan berbagai cara diantaranya upaya diplomasi dengan Pemerintah setempat.

Upaya tersebut-pun masih saja dipersoalkan karena dinilai sebagai bentuk kepedulian tanpa adanya solusi penyelesaiannya.
Padahal, kunjungan diplomasi Menlu Retno ke Myanmar bertemu dengan Au San Suu Kyi mempunyai beberapa tujuan. Selain mengucapkan penyesalan atas terjadinya konflik Rohingya, Menlu Retno juga melakukan diplomasi untuk mendesak pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warga Myanmar termasuk umat Muslim serta membuka akses bantuan kemanusiaan. 

Untuk penanganan aspek kemanusiaan, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan serta membangun sekolah di Rakhine State dan juga segera akan membangun rumah sakit yang akan dimulai bulan Oktober yang akan datang di Rakhine State. Menlu Retno juga menuju Bangladesh dengan tujuan mempersiapkan bantuan kemanusiaan untuk para pengungsi yang Rohingya yang berada di negeri itu.

Dengan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penyelesaian konflik Rohingya tersebut, masihkah pantas apabila pemerintah dianggap tidak berusaha memberikan solusi? Atau bahkan dengan hal tersebut masih pantas dianggap anti Islam? Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam penyelesaian konflik Rohingya? 

Sebagai sesama umat ciptaan Tuhan, marilah bersama-sama untuk mendoakan yang terbaik untuk Rohingya dan agar permasalahan yang terjadi dapat segera terselesaikan, serta tidak memanfaatkan penderitaan etnis Rohingya sebagai alat untuk mencapai tujuan kelompok tertentu.

Editor: Sam

T#g:Rohingya
Berita Terkait
  • Rabu, 11 Okt 2017 04:41

    Masyarakat Deli Serdang Galang Dana Rp458.800.000 untuk Warga Rohingya

    Kepedulian masyarakat terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa warga Rohingya terus mengalir.

  • Kamis, 05 Okt 2017 07:55

    Mahasiswa Sumut Desak UNHCR segera salurkan pengungsi luar negeri ke negara ketiga

    Elemen Mahasiswa di Sumut mendesak UNHCR agar bekerja maksimal untuk menyalurkan pengungsi luar negeri, termasuk pengungsi Rohingya ke negara ketiga. Hal tersebut tertuang dalam rekomendasi bersa

  • Selasa, 26 Sep 2017 12:56

    Pengungsi Rohingya: Indonesia telah Berjasa Menyelamatkan Nyawa Ribuan Muslim Rohingya

    Misi kemanusiaan yang dijalankan Pemerintah Indonesia terhadap muslim Rohingya di Myanmar terus digencarkan. Setelah melakukan diplomasi, Pemerintah Indonesia telah menyalurkan bantuan kepada muslim R

  • Sabtu, 16 Sep 2017 08:46

    Bupati Tapteng dan Walikota Sibolga ikuti aksi Unjukrasa Peduli Rohingya

    Walikota Sibolga, Bupati Tapanuli Tengah bersama masyarakat lintas agama Sibolga Tapteng mengikuti aksi unjukrasa Peduli Rohingya dengan melakukan long march keliling kota Sibolga yang dimulai dari de

  • Jumat, 15 Sep 2017 17:35

    Peduli Rohingya, Masyarakat dan Ormas Langkat Turun ke Jalan

    Ribuan umat muslim dan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, juga etnis serta masyarakat Kabupaten Langkat, bersatu padu menggelar aksi solidaritas peduli Rohingya, Jumat (15/9/2017). Mer

  • Kamis, 14 Sep 2017 07:34

    Pengurus Yayasan Vihara Buddha Narada Gelar Aksi Peduli Rohingya

    Dengan adanya toleransi, kita dapat menghargai dan menghormati kegiatan yang dilakukan masyarakat sekitar, khususnya kehidupan antar umat beragama.

  • Rabu, 13 Sep 2017 19:43

    FPMR Palas Kirimkan Dana Rp17,5 Juta untuk Muslim Rohingya

    Setelah delapan hari terakhir melakukan kegiatan penggalangan dana untuk membantu muslim Rohingya, mulai Hari Senin-Senin, (4-11/9/2017) lalu, Forum Peduli Muslim Rohingya Kabupaten Padang Lawas (FPMR

  • Selasa, 12 Sep 2017 17:02

    FKUB Deli Serdang Galang Dana untuk Muslim Rohingya

    Puluhan massa dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Deliserdang melaksanakan penggalangan dana untuk umat muslim Rohingya di persimpangan lampu merah Lubuk Pakam, pada Selasa (12/9/2017)

  • Selasa, 12 Sep 2017 10:52

    Bisnis Dibalik Konflik Rohingya

    Beberapa waktu belakangan ini tentu konflik Rohingya menjadi headline news di beberapa media baik di televisi maupun koran langganan pembaca.

  • Jumat, 08 Sep 2017 19:58

    Ratusan Massa Ormas Islam Aksi Damai di DPRD Deliserdang

    Ratusan massa gabungan Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dan Masyarakat Deliserdang melaksanakan aksi demo di DPRD Deliserdang untuk aksi solidaritas Rohingnya, Jumat (8/9) sekira pukul 14.3

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak