Selasa, 19 Jun 2018 02:05
Iklan Paslon Paluta
  • Home
  • Opini
  • Isu SARA dan Hate Speech Ancam Pilpres 2019

Isu SARA dan Hate Speech Ancam Pilpres 2019

Medan (utamanews.com)
Oleh: Robertinus Sulu, Alumni Universitas Nusa Cendana NTT.
Sabtu, 14 Okt 2017 10:14
cruxnow.com
Ilustrasi
Selamat Puasa Paluta
Bercermin pada pelaksanaan Pilpres 2014, maraknya penyebaran isu yang berbau SARA dan ujaran kebencian akan kembali terjadi pada Pilpres 2019.

Penyebaran isu tersebut merupakan salah satu bentuk black campaign untuk menjatuhkan kredibelitas lawan di mata pemilih. Black campaign tidak hanya digunakan pada Pilpres 2014, tapi juga digunakan pada Pilgub DKI 2017. Dari black campaign yang dilakukan pada Pilgub DKI 2017, menyebabkan peningkatan ekskalasi politik tidak hanya di DKI Jakarta namun juga berdampak secara nasional. 

Oleh karena itu, potensi kerawanan black campaign pada Pilpres 2019 harus diwaspadai, mengingat dampak yang ditimbulkan berpotensi dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Hingga saat ini, baru Presiden Jokowi yang telah dipastikan akan maju pada Pilpres 2019 sebagai calon petahana. Meskipun pelaksanaan Pilpres masih lama, potensi black campaign sudah dapat dirasakan. Hal itu terbukti dengan beredarnya isu-isu negatif tentang Jokowi yang masih menjadi calon tunggal dalam Pilpres 2019.
Isu yang paling potensial untuk menyerang Jokowi adalah sentimen agama. Selama ini, Jokowi diisukan sebagai seorang pemimpin yang anti Islam. 

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan beberapa ormas lainnya menuding bahwa Jokowi adalah pemimpin yang anti Islam. Menurut HTI, bukti bahwa Jokowi anti Islam adalah tindakan pemerintahan Jokowi mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam, serta mencekal da'i, membubarkan, dan menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat. 

Selain itu, menurut mereka, dengan dikeluarkannya Perppu Ormas semakin mempertegas sikap Jokowi yang anti Islam. Karena dalam anggapan mereka, Perppu Ormas tersebut menjadi jalan pintas untuk membubarkan HTI dan akan membawa Indonesia menuju rezim diktator.
Isu bahwa Jokowi merupakan seorang Komunis juga berpotensi untuk digunakan. Kebijakan luar negeri Jokowi yang lebih condong dengan Cina dan Rusia dinilai sebagai bukti bahwa Jokowi berhaluan Komunis. Bahkan Jokowi dituding merupakan keturunan PKI. Darah PKI mengalir dari ayahnya, Widjiatno. Memang segala tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi masih belum dapat dibuktikan. Tapi isu yang beredar cukup untuk mempengaruhi pandangan masyarakat kepada Jokowi.
Selain diterpa isu SARA, Jokowi juga menjadi sasaran hate speech. Walaupun ujaran kebencian itu tidak langsung mengarah kepada Jokowi, namun ujaran kebencian itu ditujukan kepada Iriana Jokowi, istri Jokowi. 

Dalam sebuah foto yang dipost oleh @warga_biasa, Iriana dituliskan sebagai seorang pelacur yang memakai jilbab untuk menutup aibnya, bukan karena menutup aurat. Postingan tersebut memunculkan reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang mengecam postingan tersebut, karena postingan tersebut dirasa telah merendahkan martabat dan harga diri. Terlebih Iriana adalah seorang ibu negara Indonesia.
Penyebaran isu SARA dan hate speech merupakan salah satu strategi yang digunakan kelompok kepentingan tertentu untuk mencapai target yang diinginkan. Terutama dalam menurunkan kredibelitas guna mengurangi jumlah dukungan pihak lawan. Penyebaran isu dan ujaran kebencian tersebut, merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sertaUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 
Selain melanggar hukum, penyebaran isu tersebut juga berdampak pada meningkatnya ekskalasi politik, bahkan bisa memicu terjadinya konflik. Seperti yang terjadi pada Pilkada DKI 2017. Isu penistaan agama yang ditujukan kepada Ahok dinilai efektif untuk menurunkan jumlah pendukungnya. Selain itu, isu tersebut mampu memobilisasi massa Islam untuk melakukan Aksi Bela Islam. Aksi itu, tidak hanya berlangsung DKI saja, namun telah menjadi isu nasional yang sempat menimbulkan pro dan kontra. Hal ini menunjukkan bahwa isu SARA menjadi isu sensitif yang potensial untuk menjatuhkan lawan dan memecah belah bangsa. Oleh karena itu, isu agama rawan ditunggangi dengan kepentingan politik tertentu.
Oleh karena itu, masyarakat sebagai penerima informasi sebaiknya lebih selektif terhadap informasi yang didapatkan. Karena tidak semua informasi yang diterima merupakan fakta yang sebenarnya. Bisa saja informasi yang diterima adalah isu yang disebarkan oleh kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Editor: Sam

T#g:fitnahHate speechPilpres
Berita Terkait
  • Jumat, 08 Jun 2018 11:38

    Kombatan Desak Polda Sumut Tangkap Penyebar Fitnah Djarot

    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan) Sumatera Utara kembali mendesak pihak Polda Sumut untuk mengusut tuntas pelaku penyebar fitnah dan Hoax terhadap calon Gubernur

  • Minggu, 06 Mei 2018 19:36

    Relawan Jokowi Tekad Menangkan Pilpres 2019

    Organisasi Masyarakat Relawan Jokowi (Rejo) mendeklarasikan diri mendukung Jokowi di Pemilihan Presiden 2019.

  • Selasa, 10 Apr 2018 05:40

    Bola Liar Isu "Pengibulan" di Tahun Politik

    Menjelang tahun politik, berbagai manuver dilakukan oleh para politisi untuk meraih simpati masyarakat. Dari isu yang remeh temeh sampai menjadi substansial terus diputar hingga menjadi sebuah perbinc

  • Selasa, 05 Des 2017 15:35

    Pengganti Panglima TNI Dipersiapkan Menghadapi Tahun Politik

    Presiden RI Ir. Joko Widodo telah menentukan calon pengganti Panglima TNI dan telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan tidaklah mudah yaitu menghadapi tah

  • Rabu, 15 Nov 2017 03:55

    Bijak Menyikapi Pembangunan di Era Presiden Jokowi

    Negara kurang ini, negara kurang itu. Banyak hal yang menjadi tuntutan kita kepada Negara. Hal ini menjadi wajar apabila didasari oleh motif kepentingan bangsa dan negara. Namun, apa kita sudah bersyukur dengan kondisi yang ada saat ini?

  • Senin, 18 Sep 2017 00:28

    Tengku Erry: Kalau Jiwa Kita Sehat, Penyakit SMS Pun Hilang

    Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi jalan santai mengitari komplek perkantoran dan pergudangan kargo Bandara Kualanamu, Deliserdang bersama ribuan masyarakat, Minggu (17/9/2017) pagi. Kegiatan olah

  • Kamis, 24 Agu 2017 20:34

    Kapolri Apresiasi Keberhasilan Kapolrestabes Medan

    Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Besar Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes) Medan atas keberhasilan menangkap provokator ujara

  • Kamis, 24 Agu 2017 07:54

    Tersangka sindikat penyebar hoax di Facebook mahir IT

    Polisi memaparkan para tersangka penggerak sindikat penyebar hoax dan fitnah di media sosial facebook, "Saracen". Para tersangka ini berinisial JAS (32), MFT (43), dan SRN (32).

  • Kamis, 24 Agu 2017 07:14

    Terbongkar, sindikat penyebar fitnah bayaran di Facebook

    Polisi berhasil membongkar siapa di balik sindikat penyebar fitnah di media sosial Facebook, dengan nama "Saracen". Dalam kasus ini, Polisi telah menangkap tersangka berinisial JAS (32), MFT (43), dan SRN (32).

  • Senin, 21 Agu 2017 20:53

    Ternyata penghina Presiden Jokowi melalui Facebook itu remaja putus sekolah

    Muhammad Farhan Balatif, 18 tahun, pelaku penghinaan terhadap Presiden RI melalui facebook dengan akun Ringgo Abdillah dan Raketen Warnung, ternyata remaja putus sekolah.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak