Kamis, 23 Nov 2017 01:31
  • Home
  • Opini
  • Hadapi terorisme, perlukah libatkan TNI?

Hadapi terorisme, perlukah libatkan TNI?

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Bayu Kusuma, Pemerhati Sosial dan Politik
Kamis, 03 Agu 2017 15:12
Dibaca: 348 kali
Dok
Bayu Kusuma
Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukamdan Kemenkum HAM saat ini sedang intens melakukan pembahasan terkait revisi RUU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan DPR-RI.

Dalam RUU tersebut terdapat wacana melibatkan peran TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Wacana tersebut menuai pro dan kontra termasuk di kalangan anggota DPR-RI. Kekhawatiran utama adalah muncul abuse of power dari pihak kepolisian, terutama apabila terjadi kesalahan saat penindakan terhadap terduga teroris oleh TNI. Namun sejumlah pihak pun mendesak agar pelibatan TNI dalam memerangi terorisme dimasukan ke dalam revisi RUU Terorisme. 

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebenarnya telah dilakukan seperti pemberantasan kelompok terorisme di Poso melalui Satgas Tinombala. Namun pelibatan TNI masih dalam sistem BKO atau Bawah Koordinasi Operasi. TNI saat ini masih tidak bisa langsung melakukan penindakan apabila terjadi aksi teror, karena terbentur kewenangan TNI dalam UU Terorisme. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, namun bukan sebagai ancaman terhadap Negara.
 
Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. 

Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang salah satunya adalah melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan.Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam bagian penjelasan, dirinci lagi apa saja yang merupakan ancaman dan gangguan di pasal 7 ayat (1). Salah satunya adalah: Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Kemudian, peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme juga disebutkan di pasal 7 ayat 2, yakni Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan (a) operasi militer untuk perang; (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintah di daerah; membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Namun soal penanganan aksi terorisme yang diatur dalam di pasal 7 ayat 2poin b nomor 3 UUNomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak dijelaskan secara detail makna dari "mengatasi aksi terorisme" itu sendiri.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini masih dianggap bukan sebagai ancaman terhadap Negara, melainkan masih dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, meskipun masyarakat Indonesia dibuat was-was dengan keberadaan para teroris yang masih berkeliaran dengan aksi yang menelan banyak korban jiwa. Padahal apabila diruntut serangkaian aksi bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pembentukan sel-sel jaringan kelompok terorisme internasional yang melakukan aksinya di Indonesia, mulai dari Aksi Bom Bali I yang melibatkan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, hingga saat ini keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Aksi teror Bom Sarinah yang terjadi pada 14 Januari 2016 dengan pelaku teror lainnya juga mengenggam senjata api, telah diklaim oleh ISIS sebagai otak di balik aksi teror tersebut. Apakah aksi terorisme di Indonesia masih dinilai hanya sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban?

Poin pelibatan TNI pada draf RUU Antiterorisme yang diusulkan pemerintah pada Pasal 43B ayat 1 berbunyi, Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme. Selanjutnya Ayat 2dijelaskan, peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kontak senjata yang terjadi antara kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Marawi, Mindanao Filipina Selatan dengan militer Filipina sangat membuka potensi pergeseran kekuatan kelompok teroris ISIS memasuki wilayah Indonesia. Kelompok teroris tersebut diperkirakan masuk melalui daerah-daerah perbatasan di bagian utara seperti Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Bahkan TNI telah mengidentifikasi sekitar 16 daerah di Indonesia telah dimasuki oleh kelompok militan ISIS, dan keberadaan ISIS sudah membaur dengan masyarakat sekitar sehingga sulit untuk diidentifikasi. Namun, di 16 daerah tersebut kelompok militan ISIS masih berupa "sel tidur" di antaranya di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kerawanan terhadap keberadaan simpatisan ISIS dan potensi sel tidur ISIS yang ada di Indonesia, apabila tidak segera diantisipasi dan diberantas, akan berpotensi semakin meluaskan jaringan kaderisasi dan doktrinasi Jihad kelompok radikal di Indonesia, yang tidak menutup kemungkinan mengarah pada aksi teror kelompok radikal melalui aksi Amaliyah Fa'i maupun lone wolf dalam memperjuangkan Daulah Islamiyah di Indonesia.

Aksi terorisme di Indonesia saat ini sudah tidak lagi berada dalam tataran ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, melainkan sudah sebagai ancaman terhadap Negara. Secara teori ancaman, aksi terorisme di Indonesia dapat dikategorikan sebagai ancaman serius bagi kedaulatan Negara karena diiringi dengan tujuan menggantikan sistem kenegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, tidak satu pun negara di dunia bisa menghadapi ancaman teroris hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ancaman dan bahaya teroris hanya dapat dihadapi bersama-sama.

Reformasi sektor keamanan dalam negeri seharusnya terus bergerak maju dengan menunjukkan konsistensi dalam memberikan jaminan rasa aman bagi warga Negara. Hal ini pun ada dalam tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Kontribusi TNI dalam memerangi terorisme di dalam negeri merupakan suatu keharusan, dan bahkan semua elemen rakyat pun harus berkontribusi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Namun peranan masing-masing elemen harus proporsional, sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melibatkan peran TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

#NKRI Harga Mati.

Editor: Sam

T#g:tniteroris
Berita Terkait
  • Rabu, 22 Nov 2017 07:52

    Olahraga Bersama HUT Ke-46 Korpri di Mabesal

    Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal) menggelar olahraga bersama Dewan Pengurus Korpri TNI dalam rangka memperingati HUT ke-46 Korpri tahun 2017, Selasa (20/11/2017), di Lapangan Apel Mabesal, Cilangka

  • Selasa, 21 Nov 2017 20:10

    Serah terima jabatan Kapuspen TNI

    Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah resmi menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menggantikan Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos, M.Si. 

  • Selasa, 21 Nov 2017 20:20

    Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah Jabat Kapuspen TNI

    Brigjen TNI M. Sabrar Fadhilah resmi menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI menggantikan Mayjen TNI Wuryanto, S.Sos, M.Si.

  • Senin, 20 Nov 2017 22:40

    Dua Gubernur Lepas Kirab Gita Dirgantara Taruna AAU

    Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Gubernur Akademi Angkatan Utara (AAU), Marsda TNI Sri Mulyo Handoko melepas Display Drumband "Gita Dirgantara" Taruna AAU dalam rangka Latihan Cakra Paksa (Navigasi Ud

  • Senin, 20 Nov 2017 21:30

    Panglima TNI: Soliditas TNI dan Polri Harus Tetap Dipertahankan

    Soliditas TNI dan Polri yang merupakan tonggak penyangga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan politik harus benar-benar dijaga dan tetap dipertahan

  • Senin, 20 Nov 2017 16:50

    Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Ciptakan Stabilitas Politik dan Keamanan

     Pegang terus disiplin dan loyalitas agar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selalu solid, karena soliditas TNI dan Polri dapat menciptakan stabilit

  • Jumat, 17 Nov 2017 23:57

    Panglima TNI: Dokter Militer Sangat Vital Dalam Kondisi Damai dan Perang

    Perwira Prajurit Karier TNI khusus tenaga kesehatan dituntut menjadi Perwira TNI yang memiliki kualifikasi sebagai tenaga kesehatan. Fungsi dan tugas dokter militer sangat vital baik dalam kondisi dam

  • Selasa, 14 Nov 2017 20:14

    105 Perwira Siswa Sekkau Angkatan 102 Gelar Latihan Perang

    Sebanyak 105 Perwira Siswa Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) Angkatan 102 tahun 2017, terdiri dari 101 personel TNI AU, dua personel TNI AL dan dua personel TNI AD, menggelar Latihan Pe

  • Senin, 13 Nov 2017 20:23

    Kasum TNI: Siswa Seskoad Harus Ikuti Perkembangan Ancaman Global

     Fenomena global dan kompetisi global termasuk perubahan populasi penduduk dunia dipengaruhi oleh semakin berkurangnya sumber energi, air dan pangan perlu diantisipasi. Oleh karena itu, Perwira S

  • Senin, 13 Nov 2017 19:43

    Lanud Pattimura Pecahkan Rekor MURI Paralayang

    Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb Aldrin P. Mongan, S.T., M.Hum., M.Han., beberapa waktu lalu membuka event perdana Olahraga Dirgantara (Ordirga) Paralayang di Pesisir Pantai Hori Kampung Seri, Nus

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak