Senin, 16 Jul 2018 09:54
  • Home
  • Opini
  • Hadapi terorisme, perlukah libatkan TNI?

Hadapi terorisme, perlukah libatkan TNI?

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Bayu Kusuma, Pemerhati Sosial dan Politik
Kamis, 03 Agu 2017 15:12
Dok
Bayu Kusuma
Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukamdan Kemenkum HAM saat ini sedang intens melakukan pembahasan terkait revisi RUU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan DPR-RI.

Dalam RUU tersebut terdapat wacana melibatkan peran TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia. Wacana tersebut menuai pro dan kontra termasuk di kalangan anggota DPR-RI. Kekhawatiran utama adalah muncul abuse of power dari pihak kepolisian, terutama apabila terjadi kesalahan saat penindakan terhadap terduga teroris oleh TNI. Namun sejumlah pihak pun mendesak agar pelibatan TNI dalam memerangi terorisme dimasukan ke dalam revisi RUU Terorisme. 

Pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebenarnya telah dilakukan seperti pemberantasan kelompok terorisme di Poso melalui Satgas Tinombala. Namun pelibatan TNI masih dalam sistem BKO atau Bawah Koordinasi Operasi. TNI saat ini masih tidak bisa langsung melakukan penindakan apabila terjadi aksi teror, karena terbentur kewenangan TNI dalam UU Terorisme. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, namun bukan sebagai ancaman terhadap Negara.
 
Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. 

Pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang tugas pokok TNI yang salah satunya adalah melindungi bangsa dari ancaman dan gangguan.Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

Dalam bagian penjelasan, dirinci lagi apa saja yang merupakan ancaman dan gangguan di pasal 7 ayat (1). Salah satunya adalah: Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. Kemudian, peran TNI dalam mengatasi aksi terorisme juga disebutkan di pasal 7 ayat 2, yakni Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan (a) operasi militer untuk perang; (b) operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata; mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan; mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya; memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu tugas pemerintah di daerah; membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang; membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Namun soal penanganan aksi terorisme yang diatur dalam di pasal 7 ayat 2poin b nomor 3 UUNomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tidak dijelaskan secara detail makna dari "mengatasi aksi terorisme" itu sendiri.

Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia saat ini masih dianggap bukan sebagai ancaman terhadap Negara, melainkan masih dikategorikan sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, meskipun masyarakat Indonesia dibuat was-was dengan keberadaan para teroris yang masih berkeliaran dengan aksi yang menelan banyak korban jiwa. Padahal apabila diruntut serangkaian aksi bom bunuh diri yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari pembentukan sel-sel jaringan kelompok terorisme internasional yang melakukan aksinya di Indonesia, mulai dari Aksi Bom Bali I yang melibatkan kelompok terorisme Jamaah Islamiyah yang terafiliasi dengan kelompok Al-Qaeda, hingga saat ini keberadaan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Indonesia. Aksi teror Bom Sarinah yang terjadi pada 14 Januari 2016 dengan pelaku teror lainnya juga mengenggam senjata api, telah diklaim oleh ISIS sebagai otak di balik aksi teror tersebut. Apakah aksi terorisme di Indonesia masih dinilai hanya sebagai ancaman terhadap keamanan dan ketertiban?

Poin pelibatan TNI pada draf RUU Antiterorisme yang diusulkan pemerintah pada Pasal 43B ayat 1 berbunyi, Kebijakan dan strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme. Selanjutnya Ayat 2dijelaskan, peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kontak senjata yang terjadi antara kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS di Marawi, Mindanao Filipina Selatan dengan militer Filipina sangat membuka potensi pergeseran kekuatan kelompok teroris ISIS memasuki wilayah Indonesia. Kelompok teroris tersebut diperkirakan masuk melalui daerah-daerah perbatasan di bagian utara seperti Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dan Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Bahkan TNI telah mengidentifikasi sekitar 16 daerah di Indonesia telah dimasuki oleh kelompok militan ISIS, dan keberadaan ISIS sudah membaur dengan masyarakat sekitar sehingga sulit untuk diidentifikasi. Namun, di 16 daerah tersebut kelompok militan ISIS masih berupa "sel tidur" di antaranya di Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kerawanan terhadap keberadaan simpatisan ISIS dan potensi sel tidur ISIS yang ada di Indonesia, apabila tidak segera diantisipasi dan diberantas, akan berpotensi semakin meluaskan jaringan kaderisasi dan doktrinasi Jihad kelompok radikal di Indonesia, yang tidak menutup kemungkinan mengarah pada aksi teror kelompok radikal melalui aksi Amaliyah Fa'i maupun lone wolf dalam memperjuangkan Daulah Islamiyah di Indonesia.

Aksi terorisme di Indonesia saat ini sudah tidak lagi berada dalam tataran ancaman terhadap keamanan dan ketertiban, melainkan sudah sebagai ancaman terhadap Negara. Secara teori ancaman, aksi terorisme di Indonesia dapat dikategorikan sebagai ancaman serius bagi kedaulatan Negara karena diiringi dengan tujuan menggantikan sistem kenegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, tidak satu pun negara di dunia bisa menghadapi ancaman teroris hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Ancaman dan bahaya teroris hanya dapat dihadapi bersama-sama.

Reformasi sektor keamanan dalam negeri seharusnya terus bergerak maju dengan menunjukkan konsistensi dalam memberikan jaminan rasa aman bagi warga Negara. Hal ini pun ada dalam tugas pokok TNI yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Kontribusi TNI dalam memerangi terorisme di dalam negeri merupakan suatu keharusan, dan bahkan semua elemen rakyat pun harus berkontribusi mewujudkan keamanan dan ketertiban umum. Namun peranan masing-masing elemen harus proporsional, sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melibatkan peran TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia yang diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

#NKRI Harga Mati.

Editor: Sam

T#g:tniteroris
Berita Terkait
  • Senin, 16 Jul 2018 08:26

    Tim WFQR Lanal Tanjungbalai Asahan Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu 5 Kg

    Lagi-lagi Tim Reaksi Cepat WFQR di bawah jajaran Koarmada I yang dulu dikenal dengan Koarmabar yang kini dipimpin Pangkoarmada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono menggagalkan peredaran barang haram jen

  • Senin, 16 Jul 2018 10:36

    Panglima TNI Laksanakan Kunjungan Kehormatan pada Sultan Brunei Darussalam

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. beserta Ibu Nanny Hadi Tjahjanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi didampingi Wakil Kepala Perwakilan Kedutaan RI untuk Brunei Darussalam Arko Hananto B

  • Minggu, 15 Jul 2018 10:35

    Panglima TNI Tiba di Rimba Air Force Base Brunei

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. beserta Ketua Umum Dharma Pertiwi Ibu Nanny Hadi Tjahjanto didampingi Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono, S.I.P., Aspers Panglima

  • Minggu, 15 Jul 2018 08:35

    TNI AD mulai rehab Rumah Zohri, Sinergitas Komponen Bangsa

    Sejak Sabtu (14/7) pagi, rumah peraih piala emas lomba lari 100 meter Finlandia, Lalu Muhammad Zohri di Dusun Karang Pengsor Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai dibongkar sejumlah pe

  • Sabtu, 14 Jul 2018 19:14

    Kasum TNI Hadiri Pembukaan Kejurnas Perahu Naga

    Kepala Staf Umum (Kasum) TNI  Laksdya TNI  Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., mewakili  Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menghadiri peresmian dan renovasi Venues Olah

  • Sabtu, 14 Jul 2018 13:14

    Kasum TNI Tiba di Palembang

    Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., didampingi antara lain oleh Pati Sahli Tingkat III Bidang Komsos Panglima TNI Mayjen TNI Imam Edi Mulyono dan Wakil Asiste

  • Jumat, 13 Jul 2018 22:13

    27 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 27 Perwira Tinggi (Pati) TNI, terdiri dari 13 Pati TNI AD, 5 Pati TNI AL dan 9 Pati TNI AU, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (13/7

  • Rabu, 11 Jul 2018 08:11

    Komandan PMPP TNI: Penting Melindungi Masyarakat Sipil dari Konflik

    Penting melindungi populasi masyarakat sipil dari serangan pihak yang berkonflik sebagai salah satu subjek mandat misi perdamaian.

  • Selasa, 10 Jul 2018 20:10

    Kunjungan Kehormatan Panglima TNI Kepada Pangab Singapura

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,S.I.P. melaksanakan kunjungan kehormatan kepada Pangab Singapura Letnan Jenderal Melvyn Ong dalam rangka menghadiri forum Sidang ke-21 Combined Annual Report M

  • Selasa, 10 Jul 2018 19:10

    Kemanunggalan TNI dan Rakyat Konsekuensi Logis Dalam Menjaga NKRI

    Indonesia berada di antara persilangan ideologi dunia yang berbeda dan di persilangan ekonomi yang sangat kuat dan besar. Kondisi ini menuntut Kemanunggalan TNI dan Rakyat yang kokoh dan kuat, sebagai

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak