Jumat, 15 Des 2017 05:36

Gelar "Yang Maha Kuasa" untuk PLN

Medan (utamanews.com)
Oleh: Ratno Affandi, Pengurus PMII Sumut
Rabu, 06 Des 2017 20:26
Dibaca: 129 kali
Ist
Ilustrasi

Berlandaskan pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik, maka sudah selayaknya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, baik oleh organisasi privat maupun publik.

Sejumlah wilayah di Indonesia kerap mengalami pemadaman listrik PLN secara bergilir, khususnya Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir. Masalah yang timbul adalah jenis pelayanan publik lainnya menjadi terganggu. Masih banyak sebenarnya dampak dari pemadaman listrik PLN ini, yakni kerugian yang diderita mulai dari pengusaha besar hingga ke rumah tangga.

Pemadaman listrik secara bergilir seringkali dijadikan solusi bagi permasalahan kurangnya pasokan listrik, penambahan peralatan jaringan, dan pemeliharaan preventif jaringan. Sampai kapan? Apa betul inilah satu-satunya solusi? Bukankah pemadaman listrik PLN itu sendiri merupakan satu persoalan yang harus dicari pemecahannya segera?
Yang menjadi masalah utama adalah posisi tawar masyarakat yang amat lemah apabila dibandingkan dengan "yang maha kuasa" Perusahaan Listrik Nasional alias PLN.

Gelar "yang maha kuasa" tak berlebihan rasanya apabila disandangkan pada PLN, berkat UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan yang berlaku saat ini. Dengan UU ini, PLN bukan hanya berperan sebagai perseroan terbatas, namun juga sudah merambah layaknya regulator di bidang kelistrikan. Misalnya dengan menentukan pajak penerangan jalan raya dan pajak penggunaan listrik. PLN memonopoli layanan listrik terhadap masyarakat.

Mungkinkah masalah pemadaman listrik bergilir ini sebenarnya berakar dari kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN sebagai satu-satunya penyalur listrik kepada masyarakat?
Kemungkinan besar memang demikian. 

PLN tampaknya senang berlindung di balik hak monopolinya. Mentang-mentang ia kebal terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena ada UU No. 30 Tahun 2009 tadi. Mentang-mentang pelanggan tak punya pilihan lain untuk membeli listrik, karena tak ada perusahaan lain selain PLN
Kita, masyarakat, paling-paling hanya bisa mengadu pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Setelah itu, ya, tunggu saja.

Sesungguhnya monopoli menjadikan PLN justru terkesan manja dengan meminta pengertian dan kemakluman dari masyarakat agar menerima pemadaman listrik PLN yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Bukannya membenahi manajemennya yang kacau, PLN malah mencari berbagai alasan untuk lari dari tanggung jawabnya.

Melihat kondisinya, mungkin juga PLN ini menjadi sarang korupsi. Yah, siapa yang tahu. Manajemen yang buruk bisa menjadi pupuk yang baik untuk menumbuhkan budaya korupsi. Belum lama ini saja ada 5 (lima) petinggi PLN yang ditangkap karena korupsi di Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Mereka ditangkap dalam kasus korupsi pengadaan Gas Turbine (GT12) Belawan tahun 2007 yang diduga merugikan negara rp 23,94 Miliar.

Masyarakat Sumatera Utara (SUMUT) tentunya belum lupa dengan melabuhnyanya kapal pembangkit listrik dari Turki Marine Vessel Power Plant (MVPP) Onur Sultan yang disewa selama 5 tahun kedepan. kapal MVPP Onur Sultan dengan panjang 300 meter dan lebar 50 meter ini memiliki mesin PLTD buatan Wartsila berkapasitas 18,81 MW/unit dengan jumlah total 24 unit dan mesin PLTU dengan kapasitas 2 kali15 MW. Namun anehnya, pemadaman tetap saja dilakukan oleh pihak PLN tanpa alasan yang jelas.

Mungkin lebih baik apabila penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat tidak lagi dimonopoli oleh satu badan usaha, entah itu BUMN maupun bukan BUMN. Atau setidaknya mungkin PLN perlu ditampar sedikit oleh pemerintah. Terserah pemerintah caranya bagaimana, yang penting PLN sadar, bahwa ia bukan dewa.

Editor: Sam

T#g:opiniplnPMII
Berita Terkait
  • Selasa, 12 Des 2017 13:52

    Jelang Natal dan Tahun Baru, PLN Rayon Gunung Tua Antisipasi Gangguan

    Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2018, PLN (Persero) Rayon Gunung Tua fokus untuk melaksanakan pekerjaan pembersihan jaringan dan pemeliharaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi

  • Kamis, 07 Des 2017 23:57

    Warga Lobu Siregar Terima CSR PT. PLN (Persero) P3B

    Bupati Tapanuli Utara, diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Parsaoran Hutagalung bersama dengan Ketua TP PKK Taput Ny. Satika Nikson Nababan boru Simamora menghadiri penyerahan CSR Tahun 2017 dari

  • Selasa, 05 Des 2017 06:05

    Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

    Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pad

  • Jumat, 01 Des 2017 07:51

    Hasiholan Sianturi, pengusaha dari Sidikalang, curi perhatian Menteri ESDM, Jonan

    Hasiholan Sianturi, pengusaha brilian dari Sidikalang, Sumut, mencuri perhatian Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

  • Kamis, 30 Nov 2017 08:40

    Bobby: Pembahasan RAPBD 2018 Senilai Rp 13 Triliun "Tidak penting"

    Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 terlihat tidak berlangsung alot. Padahal pembahasan yang direncanakan akan selesai dalam waktu 3

  • Rabu, 29 Nov 2017 12:29

    Di Era Digital, Masyarakat Diminta Sampaikan Konten Positif

    Di tengah ketertinggalan Papua dalam pembangunan, khususnya infrastruktur, peran media sangat dibutuhkan dalam rangka membangun optimisme dan nasionalisme Papua untuk mengejar ketertinggalannya. 

  • Senin, 27 Nov 2017 18:27

    Bobby Dalimunthe Minta Gubsu dan Walikota Apresiasi TNI Polri

    Acara ngunduh mantu putri semata wayang Presiden RI bapak Jokowi menjadi perhatian seluruh warga Indonesia.

  • Sabtu, 18 Nov 2017 12:18

    Warga Palas Diingatkan Tolak Money Politik di Pilkada Serentak 2018

    Kadir Nasution, Ketua Demisioner PC PMII Kabupaten Padang Lawas (Palas) yang terpilih menjabat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sosa mengajak seluruh kader PMII dan pemuda di daerah i

  • Selasa, 14 Nov 2017 20:34

    70 Mahasiswa Ikuti PKD PC PMII Palas

    Sebanyak 70 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tersebar daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengikuti kegiatan Pelatihan Kader Dasar (PKD) yang digelar PC PMII Palas sejak Minggu hingga Rabu (12-15/11/2017).

  • Selasa, 14 Nov 2017 10:44

    Tolak pemimpin dzholim, mahasiswa Al-Washliyah shalat gaib di kantor PLN

    Himpunan mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) kembali berunjukrasa di depan kantor PLN Wilayah Sumut, Jalan KL Yos Sudarso, Medan, Senin (13/11/2017). Dalam aksi kali ini, HIMMAH melakukan shalat gaib

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak