Sabtu, 19 Agu 2017 10:45

Agenda Politik HTI dan Terorisme

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Agung Virdianto (foto), mahasiswa Pasca Sarjana dan Komunitas Pengkajian Studi Perbandingan Ilmu Politik.
Senin, 03 Jul 2017 09:03
Dibaca: 301 kali
Ist
Mahasiswa mendesak pemerintah membubarkan HTI
Semakin kuat upaya propaganda pengelabuan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menolak divonis sepasang "pengantin" dengan terorisme internasional yang terus gencar melakukan deterensi ke penjuru dunia.

Ada sebagian pihak yang beranggapan kebijakan keamanan deterensi di era perang dingin sudah tidak memiliki relevansi memotret fenomena perjuangan ISIS (di Suriah dan Irak) dengan menggunakan instrumen senjata. 

Sementara itu, tujuan politik perjuangan ISIS adalah membentuk wilayah otoritas kekuasaan berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah atau mengajak kembali kepada ke-khilafahan, seperti diusung oleh HTI. 

Resonansi kudeta ideologi dengan cara bersenjata secara geopolitik sudah merembes ke wilayah Asia yaitu Merawai, Filipina. Bahkan tidak berhenti di titik tersebut, beragam aksi terorisme terus dilakukan penganut paham radikal melalui sel tidurnya di sejumlah negara sasarannya baik di negara Barat bahkan negara mayoritas muslim terbesar seperti Indonesia dan Iran, agar agenda politiknya dapat diterima. 

Bagi penganut terorisme paham radikal, kemenangan gerakan politik Islam bisa diraih tatkala mereka berdiri dan berjuang di atas pemikiran Islam murni yang terbebas dari isme-isme demokrasi, nasionalisme, libaralisme dan sosialisme. 

Pertanyaan adalah apakah ada kesamaan gerakan HTI dan terorisme global dalam konteks deterensi serta sejauh mana pemerintah RI melakukan penyesuaian kebijakan deterensi untuk melindungi keamanan nasional?


Globalisasi Paham Radikal

Deterensi secara formal dapat didefinisikan sebagai penggunaan ancaman oleh suatu pihak untuk menyakinkan pihak lain agar menahan diri dari melakukan suatu tindakan (Huth, 1999, hlm.26). Pada level intuitif, logika deterensi cukup sederhana, contohnya solusi mengatasi bully di suatu sekolah adalah dapat meyakinkan para siswa bahwa sekolah tertentu punya keinginan, kekuatan dan siap melakukan pembalasan jika siswa tersebut menganggu sekolahnya. Inti dari gagasan tersebut adalah mencegah lawan menyerang karena takut pembalasannya. 

Penyerapan teori deterensi dalam hubungan internasional berkembang pada era perang dingin atau era Bipolar yaitu kebijakan keamanan suatu negara dalam mendefinisikan ancaman kekuatan militer suatu negara, seperti AS (demokrasi/liberal) dalam membendung ancaman paham komunisme (Rusia/RRT), memaksimalkan pendistrubusian kekuatan militernya, begitupun sebaliknya. Namun berakhirnya era perang dingin, terjadinya perdebatan di ilmuwan politik dalam memotret terorisme yang berlatar belakang agama dalam penggunaan deterensi.

Sementara itu, melihat gagasan teoritis deterensi adalah bagaimana mencegah lawan menyerang karena takut pembalasannya, seperti upaya ISIS mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah kiranya penting bagi mereka untuk melakukan tindakan pencegahan atau aksi balasan dalam bentuk teror. Jika di era perang dingin instrumennya adalah pendekatan lobby senjata nuklir dan kekuatan militer untuk menekan dan mencegah perembesan perluasan ideologi. Namun di era saat ini yang lebih pas dilakukan aktor non negara yang akan membangun kekuatan/paham Islam radikal adalah teror, karena memberikan efek jera terhadap negara yang melakukan serangan militer terhadapnya ataupun bagi negara yang tidak memberikan dukungan politis terhadap perjuangan ideologinya. 

Dalam perkembangan studi deterensi yang semula berfokus pada sifat dan bentuk ancaman militer secara langsung telah bergeser pada utilitas pada penggunaan strategi deterensi yang lebih kecil atau tidak ada lagi permainan zero-sum kekuatan besar tetapi perang asimetris dan literasi yang berdampak dilema keamanan yang dapat meningkatkan kekhawatiran negara kemungkinan dapat diserang secara mendadak seperti yang dilakukan kekuatan terorisme. 

Bagi sebagian ilmuwan politik, ancaman keamanan nasional dalam perspektif kekinian deterensi dianggap sudah tidak cocok lagi, karena teori ini hanya sains semu dan ketika diaplikasikan terhadap ancaman terorisme beberapa elemen dasar dari pendekatan bagi mereka tampak cacat, misalnya, kemustahilan menggunakan strategi yang bergantung pada kalkulasi resiko ketika musuhnya tidak peduli pada resiko yang didistribusikan melalui kekuatan teror. Hal itu, berdampak cukup banyak negara pasca era perang dingin yang melalaikan penyesuaian kebijakan keamanan nasionalnya, termasuk Amerika Serikat yang pertama kali mengalami gelombang baru deterensi yaitu serangan 11 September 2001, termasuk Indonesia mengalami serangan Bom Bali I dan II tahun 2002. Tercatat 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera, kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia.


Kebijakan Keamanan Nasional RI

Cukup banyak definisi yang dikemukan oleh ilmuwan politik terkait studi terorisme, yang berkembang dalam momen waktu dan wilayah politik yang berbeda, namun pada gilirannya kata kunci dari terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap warga sipil dan dilancarkan oleh aktor non negara untuk mendapatkan hasil politik tertentu. 

Paham radikal dan ISIS adalah kesatuan aktor non negara yang memaksakan kehendaknya agar dapat diakui eksistensi. Paham yang diusungnya dengan cara-cara melakukan serangan balasan kepada pihak yang dianggap merugikan kepentingan politik jangka pendek dan jangka panjang baik di negara-negara sebagian masyarakatnya yang sudah mengakui konsep khilafah atau kebijakan nasional di negara yang menolak dengan konsep pemahaman khilafahnya yang akan mengalami deterensi.

Dalam catatan sejarah sudah membuktikan terjadinya simbiosisme aktor non negara dan metode teror dalam mencapai tujuan politik dan pada akhirnya mereka menjadi penguasa otoritas politik. Amerika pada abad pertengahan ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami gerakan politik yang disebut anarkisme pada waktu itu sangat populer di Eropa dan Amerika Utara. Ideologi tersebut menutut pembubaran semua bentuk pemerintahan dan menuduh semua pimpinan parlemen dan birokrasi bersifat eksploitatif dan tidak adil. Mereka menggunakan tindakan kekerasan dan teror sebagai contoh nyata untuk memaksakan agenda politiknya. 

Terorisme juga dipakai oleh Hitler dan kaum komunis revolusioner yang sudah kuat setelah mendapat dukungan melalui penyebaran luasan pahamnya untuk melakukan kudeta dan diikuti dengan pembunuhan terhadap musuh-musuh politiknya. Indonesia juga sudah merasakan Gerakan 30 September 1965 yang gagal melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, yang juga melakukan cara-cara teror dipergunakan oleh kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang lalai dikontra oleh pemerintah RI.

Belajar dari sejumlah pengalaman sejarah tersebut, sangat tepat langkah-langkah penyesuaian kebijakan keamanan nasional RI dalam mencermati ancaman ke depan terkait permasalahan ideologi Islam radikal dan methode untuk mencapai agenda politiknya tersebut. Titik awal penyesuian kebijakan sejumlah negara dalam deterensi bagi penyesuaian kepentingan keamanan nasional tercermin keikutsertaan Indonesia meratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). 

Atas dasar tersebut, Indonesia berkewajiban membuat atau menyelaraskan peraturan perundang-undangan terkait dengan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam konvensi dengan diterbitkan UU No. 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Semangat dari UU tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat mengambil peran aktif untuk bekerjasama dalam menumpas Tindak Pidana Terorisme yang memiliki karekter tujuan politik. 

Langkah antisipasi pemerintah mencermati dinamika perkembangan terorisme global dan gencarnya proganda paham radikal tersebut, mendorong pemerintah melakukan revisi UU PTPT (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) sebagai pengganti UU No. 15 Tahun 2003, dengan memasukkan beberapa kebijakan pembaharuan dari berbagai aspek hukum pidana materiel maupun hukum pidana formil mencegah dan melawan upaya deterensi terorisme secara fisik dan terorisme secara ideologi (pemikiran/paham) yang sangat lebih berbahaya jika negara lemah dalam menghadapinya.

Namun ada sebagian masyarakat di Indonesia yang masih mengabaikan ancaman terorisme yang copy paste total mengandung konten impor paham radikal seperti HTI dan Ormas bercorak radikal. Disisi lain, berbagai elemen dan Ormas Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) sudah menolak paham tersebut. Oleh karena itu moment pemerintah RI dalam membubarkan dan melawan paham ideologi HTI ataupun ormas berlabel radikal sudah sangat tepat dan perlu didukung oleh semua pihak dengan mencermati perkembangan penyesuaian deterensi dalam konteks kebijakan keamanan nasional. Kewajiban negara adalah selalu hadir dan tidak lalai dalam menjamin keselamatan warga negara serta kepentingan nasionalnya di atas kepentingan segelintir golongan/kelompok yang memaksakan kehendak paham ideologinya yang melawan konstitusi UUD 1945 dan Pancasila dan tindakan pelanggaran hukum internasional yang sudah menjadi kesepakatan bersama masyarakat internasional.

Spirit lahiriah yang terus digaungkan oleh HTI dan Partai Politik yang berafiliasi dengan pemikirannya termasuk metode gerakan terorisme adalah semboyan sekuat apapun gerakan pemikiran tanpa didukung oleh gerakan politik, niscaya tidak akan menimbulkan pengaruh yang signifikan. 

Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mendukung kebijakan deterensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan RI untuk melawan gerakan ekstrem yang mengatasnamakan agama (Wahabi Takfiri dan Wahabi Khawarij) serta afilasi bentukannya yang berusaha menguasai lembaga tinggi negara dan keagamaan seperti MUI yang berupaya mempengaruhi kebijakan negara dan pemerintahan Indonesia. Dampak yang lebih luas lagi jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut meresahkan masyarakat dengan aksi teror yang lebih masif lagi, memunculkan konflik di akar rumput melalui penghancuran tradisi, budaya dan keagamaan Nusantara yang selama ini sudah tumbuh berkembang dengan aman menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.

Editor: Sam

T#g:HTIisisteroris
Berita Terkait
  • Sabtu, 19 Agu 2017 09:09

    Pengajar di Pesantren ini lampiaskan kebencian pada NKRI dengan membakar Merah Putih

    Aparat Kepolisian dari Polres Bogor, Jawa Barat, mengamankan seorang pria berinisial MS, 25 tahun, karena melakukan pembakaran umbul-umbul merah putih HUT Kemerdekaan RI ke-72, di Kecamatan Tamansari, Kamis (17/8/2017).

  • Jumat, 11 Agu 2017 09:31

    Panglima TNI Tinjau Latihan Pasukan Khusus TNI Penanggulangan Terorisme di Anambas

    Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi meninjau Latihan Pasukan Khusus TNI Penangg

  • Kamis, 03 Agu 2017 15:12

    Hadapi terorisme, perlukah libatkan TNI?

    Presiden Joko Widodo melalui Menkopolhukamdan Kemenkum HAM saat ini sedang intens melakukan pembahasan terkait revisi RUU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan DPR-RI.

  • Rabu, 02 Agu 2017 15:51

    TNI dan Ulama waspadai Sel-sel tidur teroris

    Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini, peran Ulama dalam upaya merebut hingga mempertahankan Kemerdekaan tidak bisa dihilangkan dalam catatan sejarah Kemerdekaan Indonesia. Hal ini terbukti, I

  • Minggu, 30 Jul 2017 18:00

    Policy to block access Telegram : Efforts to tackle radical and terrorist propaganda

    Indonesia on Friday (14/7) blocked access to the encrypted messaging service Telegram, citing concerns that it was being used to spread "radical and terrorist propaganda" in the world's largest M

  • Minggu, 30 Jul 2017 07:10

    Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

    Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

  • Kamis, 27 Jul 2017 08:07

    Mengejutkan, Wakil Gubernur NTB bela PNS simpatisan Ormas Anti Pancasila

    H. Muhammad Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak setuju jika PNS diberhentikan hanya karena tergabung dalam ormas anti Pancasila, seperti HTI.

  • Rabu, 26 Jul 2017 13:16

    Buya Syafii: Rongsokan peradaban Arab justru 'dibeli' di sini

    Radikalisme dan terorisme merupakan ancaman bagi Pancasila. Demikian dikatakan oleh Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

  • Selasa, 25 Jul 2017 09:25

    Nowhere to hide for communist and HTI in Indonesia

    Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan has called on people not to worry about a communist resurgence in the country because he said the government would not let the banned ideology return.

  • Senin, 24 Jul 2017 06:34

    HTI's Lawsuit Will Be Defeated

    The government has disbanded Muslim hard-line group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) for conducting activities that contradict state ideology Pancasila and the principle of a unitary state of the republic of Indonesia.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak