Jumat, 15 Des 2017 05:48

Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam
Minggu, 03 Des 2017 18:43
Dibaca: 124 kali
Ist
Swangro Lumbanbatu
GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

Mereka menilai ketidakhadiran Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan Gubsu Tengku Erry dalam rapat paripurna pembahasan R-APBD 2018 yang digelar selama 3 (tiga) itu merupakan indikasi bahwa kedua pimpinan lembaga itu tidak serius untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara.

Demikian pernyataan sikap yang disampaikan Kordinator Wilayah I Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut NAD, Swangro Lumbanbatu kepada awak media ini, Minggu (4/12/2017) terkait proses pembahasan R-APBD 2018 yang tidak dihadiri Ketua DPRDSU dan Gubsu.

"Jangan dikorbankan rakyat ini, kami GMKI dengan tegas menolak pengesahan APBD 2018. Kalau lah kedua pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan itu perduli,  harusnya mereka bisa duduk sama dan menghadiri rapat paripurna R-APBD untuk kemajuan Sumut. Tapi nyatanya mereka malah pergi ke Jepang," tegas Swangro Lumbanbatu.

"Apakah mereka paham kondisi Sumatera Utara? Jangan pada saat Presiden RI Ir. Joko Widodo ke sumut lalu mereka sibuk. Seharusnya Ketua DPRD dan Gubsu harus lebih serius menangani masyarakat sumut dan RAPBD adalah kebutuhan pembangunan dan rakyat. Apalagi dalam setahun belakangan ini Jokowi turun ke Sumut. Jangan di pusat bekerja dengan serius malah di daerah pejabatnya jalan-jalan," tambah Swangro.

Menurut Swangro, apa yang dilakukan kedua pimpinan lembaga itu akan menjadi catatan sejarah.

"Ini sejarah dan akan diingat oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara karena baru ini terjadi dalam sejarah pembahasan R-APBD, mungkin juga pertama kali di Indonesia," sesalnya.

Oleh karena itu, Swangro menegaskan bahwa GMKI menolak pengesahan R-APBD 2018 karena tidak berpihak kepada rakyat.

"APBD harus benar-bebar pro rakyat bukan pro kepentingan orang tertentu atau golongan tertentu," ujarnya.

Ia juga menduga ada aroma transaksional antara Ketua DPRD SU dan Gubsu dalam pembahasan R-APBD 2018. 

Untuk itu, Swangro meminta agar R-APBD 2018 dibahas ulang dalam Paripurna di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kita minta DPRD dan Gubsu membahas ulang R-APBD 2018 yang langsung turut dihadiri KPK," tegasnya.

Editor: Budi

T#g:dprdsuGMKIRAPBD
Berita Terkait
  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Selasa, 12 Des 2017 19:22

    Tengku Erry & Nurhajizah Hadiri Natal DPRD Sumut

    Gubsu Tengku Erry Nuradi mengharapkan perayaan Natal tidak hanya seremonial atau sekedar membangkitkan kenangan semata. Akan tetapi perayaan Natal harus dapat mendorong dan memotivasi untuk memperbaha

  • Sabtu, 09 Des 2017 10:49

    Bupati Humbahas Sampaikan Nota Pengantar Ranperda R.APBD 2017

    Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (T.A) 2018 dala

  • Kamis, 07 Des 2017 11:07

    GMKI Medan Salurkan Sembako ke Korban Banjir Tebing Tinggi

    Intensitas hujan yang sangat tinggi di awal bulan Desember ini, menyebabkan meluapnya beberapa sungai di kota Tebing Tinggi, sehingga menggenangi setidaknya 22 kelurahan yang tersebar dalam 5 kecamata

  • Rabu, 06 Des 2017 07:06

    Dijanjikan Bansos, APBD 2018 Akhirnya Disahkan

    Kendati dalam proses pembahasan R-APBD 2018 selama ini tidak kuorum dan dinilai melanggar Tata Tertib (Tatib) Rapat Paripurna, akhirnya APBD Sumatera Utara 2018 disahkan juga pada Selasa (5/12/2017).A

  • Selasa, 05 Des 2017 06:05

    Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

    Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pad

  • Sabtu, 02 Des 2017 10:12

    Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Natal GMKI Wilayah I di Humbang Hasundutan

    GMKI Wilayah I NAD-SUMUT melaksanakan audiensi dengan Bupati Humbang Hasundutan, di Bukit Inspirasi, Selasa (28/11).

  • Kamis, 30 Nov 2017 11:30

    KUA PPAS APBD Palas 2018 Disepakati

    Dokumen Rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Padang Lawas (Palas) tahun anggaran 2018, secara resmi disepakati oleh DPRD Kabupaten Palas, lewat mekanisme rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kabupaten

  • Kamis, 30 Nov 2017 08:40

    Bobby: Pembahasan RAPBD 2018 Senilai Rp 13 Triliun "Tidak penting"

    Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 terlihat tidak berlangsung alot. Padahal pembahasan yang direncanakan akan selesai dalam waktu 3

  • Selasa, 14 Nov 2017 08:24

    Pemprovsu ajukan Ranperda Perubahan Retribusi dan Pajak Daerah ke DPRD

    Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mengajukan enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dibahas bersama DPRD Sumut dalam rapat paripurna pengajuan Ranperda di gedung dewan, Senin (13/11).Hadi

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak