Selasa, 21 Nov 2017 09:52

Terkait e-KTP, Ketua Fraksi PKS Diperiksa KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Senin, 10 Jul 2017 15:10
Dibaca: 213 kali
liputan6.com
Jazuli Juwaini
Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

"Saya dimintai keterangan hari ini, kemarin saya tidak bisa datang karena ada acara yang ter-schedule lebih dulu di luar kota dan buat saya ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi karena 2009-2013 saya tidak ada di Komisi II tapi di Komisi VIII, sehingga saya mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan klarifikasi pada kesempatan ini," kata Jazuli di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7/2017)

Jazuli diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam surat tuntutan untuk mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Jazuli sebagai ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi II DPR disebut menerima 37.000 ribu dolar AS.

Menurut Jazuli, sejak 19 Oktober 2009 sampai 21 Mei 2013 ia ditugaskan di Komisi VII.

Selain Jazuli, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam perkara yang sama. Saat proses penanggaran E-KTP, Setnov menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu serta anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir.

Jafar Hafsah dalam dakwaan diketahui menerima sejumlah 100 ribu dolar AS yang yang kemudian dibelikan 1 unit mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 1 MLH sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu.

Dalam sidang 3 April 2017, ia mengaku mengembalikan Rp1 miliar ke KPK.

Khatibul disebut menerima 400 ribu dolar AS dari Chaeruman Harahap, pada awalnya Khatibul mengakui penerimaan itu tapi kemudian ia mencabut berita acara pemeriksaannya karena mengaku mengalami "jet lag".

Sementara Mirwan Amir disebut menerima 1,2 juta dolar AS dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.

Hingga saat ini, Setnov, Jafar, Khatibul dan Mirwan belum memenuhi panggilan KPK.

Dalam perkara ini Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.

Terkait kasus ini, sudah ada dua terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut 7 tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.

KPK juga menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek E-KTP sedangkan politikus Partai Golkar Markus Nari juga menjadi tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada sidang kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dan penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar untuk tersangka Miryam S Haryani

Editor: Budi

T#g:Jazuli Juwainipkse-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Selasa, 21 Nov 2017 06:31

    Penegak Hukum Diminta Periksa Kadis PU Palas

    Penegak Hukum di Sumatera Utara diminta memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, pasalnya pejabat itu membenarkan sejumlah pembagunan proyek peningkatan jalan yang pengerjaannya d

  • Senin, 13 Nov 2017 15:23

    Pospera-Kiamat Geruduk Kejaksaan Soal Dugaan Korupsi Tower Wi-Fi yang menyentuh nama anak Bupati

    Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Labuhanbatu bersama Koalisi Independent Anti Mafia Terstruktur (KIAMAT) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Senin (13/11/2017

  • Jumat, 10 Nov 2017 14:10

    Pilkada Sumut: Awas Eksodus dan Mobilisasi Warga

    Medan Jurnalis Club menggelar dialog bertema Pilkada Sumut: Ketiadaan Blangko e-KTP dan Nasib Pemilik Suara, Kamis (9/11/2017) di Medan Club.Ada sejumlah Narasumber yang hadir. Di antaranya Akademisi

  • Jumat, 10 Nov 2017 05:50

    Satrekrim Polres Asahan OTT Kepala RSUD Abdul Manan Simatupang Kisaran

    Satreskrim Polres Asahan yang dipimpin oleh AKP Bayu Putra Samara, SH Sik telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap enam orang pimpinan dan anggota yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah

  • Jumat, 10 Nov 2017 08:40

    Mahasiswa: Tangkap Bupati Paluta, Usut Walikota Sidempuan

    Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sumut, jalan Imam Bonjol, Kamis siang (9/11).

  • Kamis, 09 Nov 2017 20:09

    Pilkada Sumut Dihantui 1,6 Juta Warga Belum Rekam KTP Elektronik

    Kisruh kasus KTP elektronik di tingkat nasional ternyata punya cerita lain, khususnya dalam kaitan Pilkada Serentak 2018 yang akan datang.

  • Rabu, 08 Nov 2017 17:08

    Medan Jurnalis Club Gelar Dialog Pilkada: Kisruh e-KTP dan Nasib Pemilik Suara

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) berbasis e-KTP. Aturan itu berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.  Namun sayangnya, di Sumatera Utara hanya 2 ju

  • Selasa, 07 Nov 2017 21:27

    Sidang Lanjutan Kasus korupsi Pengadaaan Alat Monitoring Satelit

    Sidang lanjutan korupsi kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan agenda pemanggilan saksi-saksi di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi

  • Rabu, 01 Nov 2017 20:01

    Odmilti II Jakarta Bacakan Dakwaan Laksma TNI Bambang Udoyo

    Oditur Militer Tinggi (Odmilti) II Jakarta membacakan dakwaan terkait kasus proyek pengadaaan alat monitoring satelit APBN-P tahun 2016 di Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang dilakukan oleh oknum TNI a

  • Rabu, 01 Nov 2017 18:51

    Miliki Surat Keterangan Disdukcatpil, Masyarakat Bisa Memilih

    Kecemasan warga Kabupaten Langkat, tidak bisa menggunakan hak suara karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), terjawab sudah. Dipastikan warga bisa mengikuti atau menggunakan hak

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak