Kamis, 18 Jan 2018 03:23

Terkait e-KTP, Ketua Fraksi PKS Diperiksa KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Senin, 10 Jul 2017 15:10
Dibaca: 227 kali
liputan6.com
Jazuli Juwaini
Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

"Saya dimintai keterangan hari ini, kemarin saya tidak bisa datang karena ada acara yang ter-schedule lebih dulu di luar kota dan buat saya ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi karena 2009-2013 saya tidak ada di Komisi II tapi di Komisi VIII, sehingga saya mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan klarifikasi pada kesempatan ini," kata Jazuli di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7/2017)

Jazuli diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam surat tuntutan untuk mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Jazuli sebagai ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi II DPR disebut menerima 37.000 ribu dolar AS.

Menurut Jazuli, sejak 19 Oktober 2009 sampai 21 Mei 2013 ia ditugaskan di Komisi VII.

Selain Jazuli, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam perkara yang sama. Saat proses penanggaran E-KTP, Setnov menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu serta anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir.

Jafar Hafsah dalam dakwaan diketahui menerima sejumlah 100 ribu dolar AS yang yang kemudian dibelikan 1 unit mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 1 MLH sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu.

Dalam sidang 3 April 2017, ia mengaku mengembalikan Rp1 miliar ke KPK.

Khatibul disebut menerima 400 ribu dolar AS dari Chaeruman Harahap, pada awalnya Khatibul mengakui penerimaan itu tapi kemudian ia mencabut berita acara pemeriksaannya karena mengaku mengalami "jet lag".

Sementara Mirwan Amir disebut menerima 1,2 juta dolar AS dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.

Hingga saat ini, Setnov, Jafar, Khatibul dan Mirwan belum memenuhi panggilan KPK.

Dalam perkara ini Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.

Terkait kasus ini, sudah ada dua terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut 7 tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.

KPK juga menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek E-KTP sedangkan politikus Partai Golkar Markus Nari juga menjadi tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada sidang kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dan penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar untuk tersangka Miryam S Haryani

Editor: Budi

T#g:Jazuli Juwainipkse-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Rabu, 17 Jan 2018 10:27

    Bupati Batubara Nonaktif Akui Terima Uang Milyaran

    OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara Nonaktif, mengakui menerima uang proyek hingga miliaran rupiah dari kontraktor Maringan Situmorang, terkait pengaturan sejumlah proyek untuk tahun anggaran 2017.Ini

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:26

    Jaksa Limpahkan Tersangka Kasus Korupsi Kantor BPBD Kepulauan Selayar

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, resmi melimpahkan dua orang tersangka dugaan kasus tindak pidana koruspi pada proyek pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daer

  • Jumat, 29 Des 2017 14:49

    Lengkapi Data Identitas Pemilih, Disdukcapil Palas Turun ke Desa

    Bertujuan untuk melengkapi data identitas kependudukan pemilih untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018, pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas (Disdukcapil Palas), aka

  • Rabu, 27 Des 2017 18:07

    PKS Tegaskan Dukungan pada Edy-Ijeck untuk Pilgub Sumut

    Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan dukungan PKS pada Letjen TNI Edy Rahmayadi-Musa "Ijeck" Rajekshah untuk maju pada Pemilihan Gubernur Sumut 2018"Dari 6 provinsi itu seb

  • Rabu, 27 Des 2017 14:17

    Sore ini PKS umumkan Bacagub dan Bacawagub Sumut dan 4 Provinsi lainnya

    Setelah menyatakan berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN), sore ini, Rabu (27/12), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengumumkan nama-nama bakal calon gubernur dan wakil

  • Senin, 25 Des 2017 07:35

    PKS-Gerindra-PAN Koalisi di Pilgub 5 Provinsi, Termasuk Sumut

    Tepat menjelang perayaan Natal 25 Desember 2017, petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengumumkan kesepakatan mereka untuk berkoalisi di lima provinsi p

  • Selasa, 19 Des 2017 13:19

    Kepala BKD Pematang Siantar diduga Korupsi Proyek Pasar

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar, ZS, SE, diduga sebagai 'dalang' dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pekerjaan revitalisasi Pasar Ikan di Pasar Dwikora Tahun 2015 sem

  • Senin, 18 Des 2017 20:08

    GARANSI Tuntut Kejatisu Usut Kasatpol PP Pematangsiantar Drs. RS

    Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dipimpin oleh Henri Sitorus, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin siang (18/12

  • Minggu, 17 Des 2017 23:57

    Babinsa di Jember Bantu Pelayanan Pembuatan e-KTP On The Spot

    Pelayanan pembuatan e-KTP di berbagai tempat memang acap kali terjadi kegaduhan karena kurangnya kesadaran untuk antri secara tertib, namun tidak demikian di Kabupaten Jember. Petugas Dinas Kepen

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak