Minggu, 24 Sep 2017 13:52

Terkait e-KTP, Ketua Fraksi PKS Diperiksa KPK

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Senin, 10 Jul 2017 15:10
Dibaca: 173 kali
liputan6.com
Jazuli Juwaini
Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

"Saya dimintai keterangan hari ini, kemarin saya tidak bisa datang karena ada acara yang ter-schedule lebih dulu di luar kota dan buat saya ini adalah kesempatan untuk mengklarifikasi karena 2009-2013 saya tidak ada di Komisi II tapi di Komisi VIII, sehingga saya mudah-mudahan insya Allah bisa memberikan klarifikasi pada kesempatan ini," kata Jazuli di gedung KPK Jakarta, Jumat (7/7/2017)

Jazuli diperiksa untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Dalam surat tuntutan untuk mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto, Jazuli sebagai ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS di Komisi II DPR disebut menerima 37.000 ribu dolar AS.

Menurut Jazuli, sejak 19 Oktober 2009 sampai 21 Mei 2013 ia ditugaskan di Komisi VII.

Selain Jazuli, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam perkara yang sama. Saat proses penanggaran E-KTP, Setnov menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu serta anggota DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir.

Jafar Hafsah dalam dakwaan diketahui menerima sejumlah 100 ribu dolar AS yang yang kemudian dibelikan 1 unit mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 1 MLH sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat saat itu.

Dalam sidang 3 April 2017, ia mengaku mengembalikan Rp1 miliar ke KPK.

Khatibul disebut menerima 400 ribu dolar AS dari Chaeruman Harahap, pada awalnya Khatibul mengakui penerimaan itu tapi kemudian ia mencabut berita acara pemeriksaannya karena mengaku mengalami "jet lag".

Sementara Mirwan Amir disebut menerima 1,2 juta dolar AS dalam surat tuntutan Irman dan Sugiharto.

Hingga saat ini, Setnov, Jafar, Khatibul dan Mirwan belum memenuhi panggilan KPK.

Dalam perkara ini Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.

Terkait kasus ini, sudah ada dua terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut 7 tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.

KPK juga menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek E-KTP sedangkan politikus Partai Golkar Markus Nari juga menjadi tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada sidang kasus E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dan penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar untuk tersangka Miryam S Haryani

Editor: Budi

T#g:Jazuli Juwainipkse-KTPe KTPKorupsi
Berita Terkait
  • Jumat, 15 Sep 2017 06:06

    Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

     Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan

  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 08 Sep 2017 16:48

    Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko

  • Kamis, 07 Sep 2017 13:07

    Listrik sering padam, HIMMAH soroti dugaan praktik korupsi dan Pungli di PLN

    Pemadaman listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Padahal sejak kedatangan kapal dari Turki yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, masyarakat berharap

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Senin, 04 Sep 2017 05:44

    Tim Saber Pungli Diminta Awasi Proyek Lift RS Haji Medan

    Indra Sanjaya, Direktur Komunitas Indonesia Bersih (KIB) meminta Tim Saber Pungli untuk mengawasi proses tender pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Haji Medan, khususnya pengadaan pemasangan lift

  • Rabu, 30 Agu 2017 02:30

    POM TNI Dampingi Tim Ahli KPK Cek Fisik Helikopter AW-101

    Polisi Militer (POM) TNI mendampingi Tim Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan secara fisik Helikopter Augusta Westland (AW)-101 di Skadron Teknik (Skatek) 021 Lanud Halim Perd

  • Rabu, 16 Agu 2017 06:56

    Kejari Tidak Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Alsintan dan DAK Pendidikan Langkat

    Hampir setahun perjalanan dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat bergulir di Kejaksaan Negeri Langkat. 

  • Selasa, 15 Agu 2017 15:55

    Aneh, dikonfirmasi soal dugaan pemotongan SPPD, Pejabat Pemprovsu marah-marah

    Drs. H M. Yusuf MM., Kabiro Binsos Pemprov Sumut mengusir wartawan ketika mengkonfirmasi dugaan adanya potongan SPPD pegawai Biro Binsos Pemprov Sumut sebesar 30 persen. Informasi diperoleh, keja

  • Jumat, 11 Agu 2017 20:21

    KPK benarkan saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP meninggal

    Salah seorang saksi kunci kasus mega korupsi e-KTP, Johannes Marliem, meninggal di Amerika Serikat. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara Febri Diansyah pada Jumat malam (11/8).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak