Jumat, 21 Sep 2018 13:59

Tekan Potensi Tipikor, Bupati Kepulauan Selayar Minta Kades Berhati-Hati

Sulawesi (utamanews.com)
Oleh: Fadly Syarif
Senin, 05 Feb 2018 10:35
Fadly Syarif
Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali

Bupati Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Muh. Basli Ali meminta segenap jajaran kepala desa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu untuk betul-betul dapat memanfaatkan anggaran desa sesuai dengan mekanisme dan peruntukannya.

Ia mengingatkan para kepala desa untuk tidak mencoba-coba melakukan praktek penyalahgunaan dana desa. Pernyataan ini dilontarkan Basli Ali, Minggu, (4/2/2018) siang, menyusul kasus hukum yang menimpa dua orang mantan kepala desa di wilayah Kecamatan Bontosikuyu atas dugaan penyalahgunaan dana desa. 

Basli menandaskan, pihaknya tidak sungkan-sungkan memberhentikan sementara kepala desa yang ketahuan melakukan praktek penyalahgunaan anggaran di desanya.

Komitmen pemberhentian sementara terhadap kepala desa yang melakukan penyimpangan dana desa telah dibuktikan Muh. Basli Ali melalui pemberhentian sementara kepala Desa Pamatata, Kecamatan Bontomate'ne yang diduga kuat tersangkut kasus penyimpangan dana desa.

Terkait akan hal tersebut, Muh. Basli Ali meminta bantuan kerjasama Kapolsek, Danramil, Danpos, dan Babinsa di masing-masing desa untuk bersama-sama mengawasi pemanfataan dana desa. 



Bantuan pengawasan serupa diharapkan dapat dilakukan oleh Camat, ketua, dan anggota BPD di masing-masing wilayah desa. Anggota BPD diingatkan untuk tidak diam dan berpangku tangan serta melakukan upaya pembiaran terhadap terjadinya potensi penyalahgunaan dana desa.

Pernyataan ini diungkapkan Bupati Kepulauan Selayar, Muh. Basli Ali dalam kesempatan menyampaikan sambutan lisan pada rangkaian acara syukuran proyek pembangunan bendungan Lanta Pumangka, di Dusun Bontoala, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu.

Lebih lanjut Basli mengingatkan para camat dan BPD untuk berhati-hati. Pasalnya, proses hukum tindak pidana korupsi penyelewengan dana desa tidak hanya membidik kepala desa. Akan tetapi, penyidikan mulai mengarah dan membidik camat, pimpinan dan anggota BPD yang dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kemungkinan terjadinya peluang penyalahgunaan anggaran desa.

Dalam kaitan itu, ia meminta peran camat, anggota BPD, dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan proses pengawasan dan melaporkan potensi penyalahgunaan dana desa di atas nilai lima puluh juta rupiah kepada Bupati.

Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar itu menegaskan komitmennya untuk langsung memberhentikan kepala desa yang dilaporkan tersangkut kasus dugaan penyelewengan dana desa di atas nilai lima puluh juta rupiah.

"Kepala desa yang dengan sengaja mencoba-coba melakukan praktek penyelewengan dana desa akan langsung diberhentikan dan dicopot sementara dari jabatannya. Kepala desa yang telah dicopot dan atau diberhentikan sementara dari jabatannya baru akan diangkat kembali dan direhabilitasi nama baiknya, jika dia mampu mengembalikan serta menutupi kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan praktek penyalahgunaan dana desa", tegas Basli Ali di hadapan jajaran tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan anggota DPRD Kepulauan Selayar.
Editor: Tommy

T#g:ADDKorupsiSelayar
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Senin, 27 Agu 2018 11:17

    Kajari Rantau Prapat Enggan Dikonfirmasi Soal Dugaan 10 Pejabat Dinkes Labuhanbatu

    10 orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu sekitar 2 bulan yang

  • Senin, 20 Agu 2018 16:20

    Masyarakat Sungai Korang, Tabagsel, Rasakan Manfaat Gedung Serba Guna Milik Desa

    Setelah selama ini kerap meminjam sarana gedung sekolah untuk setiap kegiatan rapat adat dan musyawarah masyarakat di desa, kini warga masyarakat yang berdomisili di Desa Sungai Korang Kecamatan Hutar

  • Kamis, 02 Agu 2018 15:12

    Kepala Kantor Kementerian Agama Labura Diduga Korupsi Dana Bimbingan Pra Nikah

    D. Marpaung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPD LSM PERKARA) Labuhanbatu Utara menyatakan telah melaporkan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Labuhan Batu Utara Drs. H.

  • Sabtu, 28 Jul 2018 16:08

    Masyarakat Soroti Sanksi Hukum pada Kepala Desa Tanjung Pasir Labura

    Masyarakat Desa Tanjung Pasir mengharapkan agar intansi penegak hukum memberikan sanksi hukum pada Juliyanto S.Ag., Kepala Desa mereka. "Jangan hanya mengembalikan kerugian lalu urusan selesai sampai

  • Jumat, 27 Jul 2018 18:47

    Kadis PMDK Labuhanbatu Upayakan BumDes 75 Desa Jadi Barometer Ekonomi

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK) Kabupaten Labuhanbatu Zaid Harahap S.Sos. berupaya dengan gigih akan melakukan pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BumD

  • Selasa, 24 Jul 2018 16:24

    Bupati Humbahas "Martandang" ke Rumah Mantan Bupati Drs Maddin Sihombing

    Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE bersama Plt Asisten Pemerintahan Makden Sihombing MM, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Drs Janter Sinaga, Kabag Protokol Sabar Lampos Purba ST dan Ketua TP PKK

  • Selasa, 10 Jul 2018 10:10

    Dugaan Korupsi Di Dinas PU Tanjungbalai, GARANSI Desak Kejatisu Tangkap Mulkan

    Seratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) kembali berunjukrasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di jalan A. H Nasution Medan, Senin (9/7/2018).

  • Senin, 02 Jul 2018 22:42

    Dugaan Korupsi di Tanjungbalai, GARANSI rencana Demo dan Laporkan Mulkan ke Kejatisu

    Maraknya dugaan korupsi di kota kerang, Tanjungbalai, Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari kalangan penggiat anti korupsi aktivis mahasiswa Sumatea Utara, dalam hal ini Gerakan Rakyat Anti Di

  • Kamis, 14 Jun 2018 10:14

    HIMMAH Dukung Polres Tebing Tinggi Ungkap Indikasi Korupsi Distan

    Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebing Tinggi melaksanakan audiensi dalam bentuk silaturahmi ke Polres Tebing Tinggi pada Senin (11/6).

  • Senin, 04 Jun 2018 21:24

    Massa GARANSI Desak Jaksa Usut Ketua PKK Kabupaten Ini

    Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntut penegakan hukum di kabupaten Dairi, Senin siang (4/6

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak