Rabu, 13 Des 2017 20:07

TNI Transparan Dalam Penegakan Hukum Kasus Helikopter AW-101

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 04 Agu 2017 17:54
Dibaca: 193 kali
Puspen TNI
Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Jumat (4/8).

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101 TNI AU TA. 2016 sebagai transparansi TNI dalam penegakan hukum guna mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto pada saat Jumpa Pers dengan media massa, bertempat di The Stone Hotel, Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Bali, Jumat (4/8/2017).

"Seluruh aparatur pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," tegas Komandan POM TNI.

Lebih lanjut Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa POM TNI telah menetapkan Marsda TNI S.B. sebagai tersangka, dan peningkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Dengan demikian sampai hari ini POM TNI telah menetapkan lima orang tersangka dari oknum TNI dalam kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101. 

"Dalam pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka menyatakan akan bertanggung jawab atas pengadaan yang dikategorikan abnormal dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

"Barang bukti uang yang diamankan atau disita melalui pemblokiran rekening BRI a.n Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp. 139 miliar lebih. Demikian juga penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Mayjen TNI Dodik Wijanarko.

Komandan POM TNI mengatakan bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

"Penetapan tersangka ini masih bersifat sementara, karena penyidik POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, profesional dan proposional, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua," tutup Komandan POM TNI.

Editor: Dian

T#g:helikopterKorupsiTNI AU
Berita Terkait
  • Rabu, 13 Des 2017 11:43

    Polrestabes Medan Raih Penghargaan WBK dari MenPAN RB

    Suatu kebanggaan bagi Polrestabes Medan yang meraih penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

  • Minggu, 10 Des 2017 20:10

    Panglima TNI Ngopi Bareng Para Pemred Di Atas Udara

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., menggelar coffee morning bersama Pemimpin Redaksi (Pemred) Media Massa dan awak wartawan serta Pejabat Mabes TNI dan TNI AU di atas udara, dengan meng

  • Sabtu, 09 Des 2017 12:09

    Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi

    Korupsi dalam bahasa Latin 'corruptio' dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

  • Kamis, 07 Des 2017 18:57

    Tiga Pocong Minta Kadis Kesehatan Padangsidimpuan Ditangkap

    Puluhan massa dari Jaringan Aliansi dan Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan (Jalan Gempur) Tabagsel berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Kamis (7/12/2017). Uniknya, aksi ini sambil me

  • Selasa, 05 Des 2017 23:45

    Gubernur Raih Rekor MURI Karena Hadirkan 500 Perusahaan Pada Pameran Bursa Kerja

    Gubsu Tengku Erry Nuradi meraih Museum Rekor Indonesia (MURI) karena menghadirkan 500 perusahaan pada pameran Bursa Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2017 di Lapangan Lanud Soewondo Polonia Med

  • Kamis, 23 Nov 2017 12:13

    CV PN Tiap Tahun Temuan BPK-RI, API: Penegak Hukum Harus Lakukan Pemeriksaan

    CV. Putra Nasution (PN) adalah salah satu dari 16 perusahaan kontraktor di Kabupaten Padang Lawas yang setiap tahun nyaris jadi temuan BPK-RI, namun setiap tahun pula mengerjakan paket proyek pembangu

  • Selasa, 21 Nov 2017 13:40

    Pembangunan Masjid Agung Palas Kekurangan Volume Fisik

    Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan pengawasan yang lebih, pasalnya tahap awal pembangunan telah jadi temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan

  • Selasa, 21 Nov 2017 06:31

    Penegak Hukum Diminta Periksa Kadis PU Palas

    Penegak Hukum di Sumatera Utara diminta memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Padang Lawas, pasalnya pejabat itu membenarkan sejumlah pembagunan proyek peningkatan jalan yang pengerjaannya d

  • Senin, 20 Nov 2017 22:40

    Dua Gubernur Lepas Kirab Gita Dirgantara Taruna AAU

    Gubsu Tengku Erry Nuradi bersama Gubernur Akademi Angkatan Utara (AAU), Marsda TNI Sri Mulyo Handoko melepas Display Drumband "Gita Dirgantara" Taruna AAU dalam rangka Latihan Cakra Paksa (Navigasi Ud

  • Selasa, 14 Nov 2017 20:14

    105 Perwira Siswa Sekkau Angkatan 102 Gelar Latihan Perang

    Sebanyak 105 Perwira Siswa Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Sekkau) Angkatan 102 tahun 2017, terdiri dari 101 personel TNI AU, dua personel TNI AL dan dua personel TNI AD, menggelar Latihan Pe

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak