Jumat, 18 Agu 2017 02:10
Iklan Kota1

TNI Transparan Dalam Penegakan Hukum Kasus Helikopter AW-101

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 04 Agu 2017 17:54
Dibaca: 106 kali
Puspen TNI
Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Jumat (4/8).

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101 TNI AU TA. 2016 sebagai transparansi TNI dalam penegakan hukum guna mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto pada saat Jumpa Pers dengan media massa, bertempat di The Stone Hotel, Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Bali, Jumat (4/8/2017).

"Seluruh aparatur pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," tegas Komandan POM TNI.

Lebih lanjut Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa POM TNI telah menetapkan Marsda TNI S.B. sebagai tersangka, dan peningkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Dengan demikian sampai hari ini POM TNI telah menetapkan lima orang tersangka dari oknum TNI dalam kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101. 

"Dalam pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka menyatakan akan bertanggung jawab atas pengadaan yang dikategorikan abnormal dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

"Barang bukti uang yang diamankan atau disita melalui pemblokiran rekening BRI a.n Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp. 139 miliar lebih. Demikian juga penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Mayjen TNI Dodik Wijanarko.

Komandan POM TNI mengatakan bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

"Penetapan tersangka ini masih bersifat sementara, karena penyidik POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, profesional dan proposional, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua," tutup Komandan POM TNI.

Editor: Dian

T#g:helikopterKorupsiTNI AU
Berita Terkait
  • Rabu, 16 Agu 2017 06:56

    Kejari Tidak Tahan Tersangka Dugaan Korupsi Alsintan dan DAK Pendidikan Langkat

    Hampir setahun perjalanan dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat bergulir di Kejaksaan Negeri Langkat. 

  • Selasa, 15 Agu 2017 15:55

    Aneh, dikonfirmasi soal dugaan pemotongan SPPD, Pejabat Pemprovsu marah-marah

    Drs. H M. Yusuf MM., Kabiro Binsos Pemprov Sumut mengusir wartawan ketika mengkonfirmasi dugaan adanya potongan SPPD pegawai Biro Binsos Pemprov Sumut sebesar 30 persen. Informasi diperoleh, keja

  • Rabu, 09 Agu 2017 14:39

    Terdakwa korupsi pembuatan patung Yesus divonis 1,3 tahun

    Murni Alan Sinaga dan Sondang M. Pane, terdakwa kasus korupsi pembuatan patung Yesus senilai Rp6,2 miliar, divonis masing-masing 1,3 tahun, di Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (8/8).Majelis Hakim Ketu

  • Selasa, 08 Agu 2017 19:58

    DPP PMP: Periksa dan Proses Sekwan DPRD Paluta

    Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara (DPP PMP PALUTA) melakukan unjuk rasa di halaman kantor DPRD Paluta, Jalan SM Raja, No 15 Lingkungan

  • Minggu, 23 Jul 2017 02:43

    Pengukuhan Duta Pendidikan Anti Korupsi di Makassar

    Duta Pendidikan Anti Korupsi Indonesian Youth Against Corruption (IYAC) resmi dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Yusuf Sommeng, Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan, Sabtu (22

  • Senin, 10 Jul 2017 15:10

    Terkait e-KTP, Ketua Fraksi PKS Diperiksa KPK

    Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP.

  • Minggu, 02 Jul 2017 20:22

    Helikopter Basarnas jatuh saat hendak bantu korban letusan kawah Dieng

    Helikopter Badan SAR Nasional (Basarnas) provinsi Jawa Tengah (Jateng), jatuh di lereng Gunung Botak Dusun Canggal Bulu Desa Canggal Kecamatan CandiRoto Kab Temanggung, sore tadi, Minggu (2/7) sekira pukul 16.30 WIB.

  • Jumat, 23 Jun 2017 13:23

    2 Terdakwa Korupsi e-KTP Hanya Dituntut 7 dan 5 Tahun Penjara

    Irman, Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dituntut 7 tahun penjara dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri,

  • Jumat, 23 Jun 2017 10:13

    Jaksa: Miryam Koordinator Pembagian Jatah 1,2 Juta Dolar ke Komisi II DPR

    Miryam S Haryani, mantan anggota Komisi II dari fraksi Hanura disebut menerima 1,2 juta dolar AS dari pengadaan korupsi KTP-Elektronik dan ia membagi-bagikan uang itu kepada seluruh anggota Komisi II DPR untuk melancarkan anggaran proyek itu.

  • Kamis, 22 Jun 2017 13:02

    Kejatisu Akan Periksa Drs. Abdi Nusa

    Ikatan Pemuda dan Mahasiswa ( IPMA ) Tanjungbalai kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ( Kejati Sumut ) jalan AH. Nasution, Rabu (21/6) siang.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak