Kamis, 19 Okt 2017 19:42

TNI Transparan Dalam Penegakan Hukum Kasus Helikopter AW-101

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Jumat, 04 Agu 2017 17:54
Dibaca: 163 kali
Puspen TNI
Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, Jumat (4/8).

Proses penyelidikan dan penyidikan kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101 TNI AU TA. 2016 sebagai transparansi TNI dalam penegakan hukum guna mewujudkan TNI yang bersih dan terbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Hal tersebut disampaikan Komandan POM TNI Mayjen TNI Dodik Wijanarko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto pada saat Jumpa Pers dengan media massa, bertempat di The Stone Hotel, Jl. Raya Pantai Kuta, Banjar Legian Kelod, Bali, Jumat (4/8/2017).

"Seluruh aparatur pengawasan dan penegakan hukum di lingkungan TNI berkomitmen untuk melakukan proses hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara," tegas Komandan POM TNI.

Lebih lanjut Mayjen TNI Dodik Wijanarko menyampaikan bahwa POM TNI telah menetapkan Marsda TNI S.B. sebagai tersangka, dan peningkatan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. 

Dengan demikian sampai hari ini POM TNI telah menetapkan lima orang tersangka dari oknum TNI dalam kasus pengadaan pesawat Helikopter AW-101. 

"Dalam pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka menyatakan akan bertanggung jawab atas pengadaan yang dikategorikan abnormal dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

"Barang bukti uang yang diamankan atau disita melalui pemblokiran rekening BRI a.n Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang sebesar Rp. 139 miliar lebih. Demikian juga penyidik POM TNI telah melakukan penyitaan uang sebesar Rp7,33 milyar dari Letkol Adm W.W. pejabat pemegang kas yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ucap Mayjen TNI Dodik Wijanarko.

Komandan POM TNI mengatakan bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling rendah 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 milyar.

"Penetapan tersangka ini masih bersifat sementara, karena penyidik POM TNI masih terus melakukan berbagai upaya agar perkara ini dapat diselesaikan secara tuntas, transparan, profesional dan proposional, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi semua," tutup Komandan POM TNI.

Editor: Dian

T#g:helikopterKorupsiTNI AU
Berita Terkait
  • Kamis, 12 Okt 2017 18:52

    Puluhan Warga Desa Tanjung Muda Unjuk Rasa di Inspektorat Deli Serdang 

    Puluhan warga Desa Tanjung Muda, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Del

  • Kamis, 12 Okt 2017 12:02

    Kabid Bina Marga PU Paluta: Semua Kontraktor Maling

    M. Nuh Pulungan, beberapa waktu yang lalu pernah melontarkan kata kata 'Semua Kontraktor maling'.

  • Kamis, 12 Okt 2017 04:02

    Kejari Palas Akan Koordinasi Dugaan Korupsi DD Hatongga 2016 ke Inspektorat

    Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas (Kejari Palas) akan berkordinasi dengan Inspektorat Palas, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2016, yang diduga dilakukan Kepala Desa Ha

  • Kamis, 05 Okt 2017 11:15

    Kades Hatongga Palas Diduga Tilep DD 2016

    Kepala Desa Hatongga Kecamatan Batang Lubu Sutam (Batam) di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Abdul Gani Lubis diduga telah menilep anggaran dana Desa (DD) tahun 2016, terutama pada kegiatan pipanisasi

  • Rabu, 27 Sep 2017 17:57

    Kejari Deli Serdang Belum Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi APBDes Percut

    Terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, hingga sekarang pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serda

  • Selasa, 26 Sep 2017 15:06

    Kejari Deli Serdang geledah Kantor Desa Percut

    Terkait dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2016 yang diduga dilakukan Kepala Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, akhirnya tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Kejari Deli Serdang, melaku

  • Jumat, 15 Sep 2017 06:06

    Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

     Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan

  • Kamis, 07 Sep 2017 13:07

    Listrik sering padam, HIMMAH soroti dugaan praktik korupsi dan Pungli di PLN

    Pemadaman listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Padahal sejak kedatangan kapal dari Turki yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, masyarakat berharap

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Senin, 04 Sep 2017 05:44

    Tim Saber Pungli Diminta Awasi Proyek Lift RS Haji Medan

    Indra Sanjaya, Direktur Komunitas Indonesia Bersih (KIB) meminta Tim Saber Pungli untuk mengawasi proses tender pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Haji Medan, khususnya pengadaan pemasangan lift

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak