Sabtu, 20 Jan 2018 18:16

Supaya lebih elegan, MK minta penolak Perppu Ormas jadi pihak terkait

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Bayu
Jumat, 28 Jul 2017 15:18
Dibaca: 225 kali
Ist
Pancasila pemersatu bangsa
Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicara, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapa pun yang datang ke MK, termasuk dengan maksud menyampaikan aspirasi.

"Namun yang pasti, sikap MK sesuai dan dalam koridor kewenangan konstitusionalnya, tidak boleh lebih," kata Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono di Jakarta, Jumat, menanggapi aksi "287" yang akan digelar Presidium Alumni aksi "212" untuk menolak Perppu 2 Tahun 2017 yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di depan Gedung MK.

Presidium Alumni "212" ini sebelumnya menyatakan akan mengawal sejumlah ormas yang akan mengajukan uji materi Perppu Ormas di MK.

"Nah, apalagi Perppu Ormas ini sudah masuk menjadi perkara, maka MK di sini harus menjaga kehati-hatiannya," kata Fajar.

Fajar kemudian menegaskan bahwa apa pun yang muncul dari luar persidangan, tidak akan mempengaruhi penanganan perkara di MK, termasuk uji materi Perppu Ormas.

"MK tidak bisa diintervensi oleh opini publik atau desakan dari luar persidangan, MK tetap akan menjaga independensinya," tegas Fajar.

MK juga berharap bila ada pihak-pihak yang ingin terlibat dalam memengaruhi pertimbangan putusan kelak, supaya mengambil jalur-jalur konstitusional.

"Misalnya menjadi pihak terkait dalam perkara tersebut, lalu sampaikan pandangannya di hadapan Majelis Hakim Konstitusional, itu akan lebih elegan," pungkas Fajar.

Editor: Budi

T#g:212MKPerppu
Berita Terkait
  • Selasa, 16 Jan 2018 12:16

    Danramil 0824/18 Kencong Berikan Wasbang pada Pelajar SMK

    Dalam rangka memberikan tambahan wawasan kebangsaan kepada siswa siswi SMK Muhammadyah Desa Cakru Kec. Kencong Kab Jember, Senin (15/01/2018), dilaksanakan Pemberian materi wawasan kebangsaan (Wasbang

  • Minggu, 14 Jan 2018 09:34

    GMKI Medan Soroti Terulangnya Bentrokan Supir Driver Online dan Angkot

    Kerusuhan yang terjadi pada Jumat, 12 Januari 2018, di Simpang Pos Medan, antara supir angkutan berbasis aplikasi dengan supir angkutan konvensional, adalah dampak dari belum mampunya Pemko Medan dala

  • Kamis, 11 Jan 2018 21:37

    Bangun Sinergitas TNI/Polri Bersama Pemko Medan

    Membangun Sinergitas antara TNI/Polri bersama Pemko Medan dalam rangka  apel bersama yang diikuti ribuan personel TNI/Polri dan ASN serta Pemko Medan yang dipimpin Kapoldasu, Irjen Pol Drs. Paulu

  • Kamis, 28 Des 2017 08:38

    Tetapkan UMK Rp2,1 Juta, Walikota Akui Gaji Honorer Tebingtinggi Hanya Rp1,3 Juta

    Walikota H. Umar Zunaidi Hasibuan mengumumkan Upah Minimum Kota (UMK) Tebing Tinggi tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp 173.462 atau 8,71% dari tahun sebelumnya."Berdasarkan Surat Keputusan Guber

  • Jumat, 22 Des 2017 22:02

    Sosialisasikan Pilgubsu 2018, KPU Medan Goes To School

    Dalam rangka sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas.

  • Jumat, 22 Des 2017 13:12

    GMKI akan menggelar kegiatan kemasyarakatan melibatkan TNI

    Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah I Sumatera Utara-Nangroe Aceh Darussalam bersilaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Cucu Somantri, di Makodam I/

  • Rabu, 13 Des 2017 16:53

    GMKI Wilayah I Sumut-NAD merayakan Natal di GKPI Saroha Humbahas

    Pembukaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Natal GMKI Wilayah I Sumut-NAD resmi dilaksanakan di gereja GKPI Saroha, Dolok Sanggul Humbang Hasundutan, Senin (11/12/2017). Kegiatan pemberdaya

  • Kamis, 07 Des 2017 11:07

    GMKI Medan Salurkan Sembako ke Korban Banjir Tebing Tinggi

    Intensitas hujan yang sangat tinggi di awal bulan Desember ini, menyebabkan meluapnya beberapa sungai di kota Tebing Tinggi, sehingga menggenangi setidaknya 22 kelurahan yang tersebar dalam 5 kecamata

  • Selasa, 05 Des 2017 06:05

    Cipayung Plus Sumut Tolak pengesahan R-APBD Sumut 2018

    Kelompok Cipayung Plus Sumatera Utara yang terdiri dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan KAMMI mengeluarkan pernyataan sikap mengenai kisruh pembahasan pengesahan R-APBD Sumut 2018 yang akan dilanjutkan pad

  • Minggu, 03 Des 2017 18:43

    Tolak RAPBD 2018, GMKI Minta KPK Turun ke Sumut

    GMKI menyatakan bahwa arus penolakan pengesahan R-APBD 2018 semakin menguat mengalir dari mahasiswa dan masyarakat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak