Sabtu, 23 Jun 2018 05:49

Soal Sengketa Tanah, Kelompok Tani di Asahan Minta Perhatian Jokowi

Asahan (utamanews.com)
Oleh: SM
Minggu, 17 Sep 2017 19:07
Dok
Targun Sinaga, Ketua KT 6 Saroha, di Bandar Pasir Mandoge, Asahan
Selamat Puasa Paluta

Sengketa tanah antara masyarakat Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan perusahaan perkebunan swasta, PT Jaya Baru Pratama (JBP), hingga saat ini masih terus berlanjut. 

Padahal, Ombudsman Republik Indonesia, melalui suratnya Nomor : 0409/SRT/1153.2014/HN.49/Tim.5/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang ditujukan kepada Kelompok Tani (KT) Saroha Desa Sei Kopas, dengan jelas menyatakan bahwa PT JBP belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha). 

Penegasan Ombusdman ini didasarkan dari klarifikasi yang dilakukannya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sudah disampaikan Targun Sinaga, Ketua KT 6 Saroha, di Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Kamis (14/9/2017), terkait adanya undangan mediasi dari Camat Bandar Pasir Mandoge, Jutawan Sinaga, ke KT yang dipimpinnya.

"Masalah ini bermula saat masuknya PT Aceh Mekar dan PT Persada Raya ke Desa Sei Kopas, pada tahun 1986 yang kemudian tanpa kami ketahui perusahaan ini berganti nama jadi PT. Jaya Baru Pratama. Awalnya, kami sudah mengusahai tanah yang disebut mereka sebagai miliknya, pada tahun 1980. Entah bagaimana, datanglah Pangulu desa kami saat itu, Israel Sitorus, meminta kami untuk meninggalkan tanah kami karena akan dikuasai oleh perusahaan tersebut. Namun kami menolak permintaan Pangulu (Kepala Desa-red). Dan karena kami menolak, kami diusir secara paksa oleh Pangulu itu yang dibantu oleh polisi dan tentara serta centeng-centeng perusahaan itu," kenang Targun, ayah empat anak, yang saat ini berusia 57 tahun, dengan mata berkaca-kaca, Minggu (17/9).

Targun yang turut didampingi enam orang pejuang awal tanah tersebut yakni, Tiurma Br Sitorus, Tiomsi Br Sitorus, Tiodor Br  Sitorus, Nurmi Br Sitorus, Sainim Br Sinaga, dan Pintaomas Br Simbolon, serta anggota KT 6 Saroha lainnya menyebutkan bahwa tanah seluas 62 hektar yang mereka pertahankan itu, adalah tanah yang dikuasai keluarga.

Perjuangan ini, sambungnya, sudah berlangsung lama. "Karena kami memang takut saat itu dipaksa dan diancam oleh Pangulu dan kelompoknya, kami terpaksa meninggalkan tanah kami itu. Tahun 2004, kami ambil kembali tanah kami itu. Tapi perusahaannya sudah ganti jadi PT Jaya Bangun Pratama. Hal ini kami lakukan sebab tidak pernah kami menerima ganti apapun terhadap tanah kami itu," terangnya.

Ia mengakui bahwa saat pengambilan kembali tanah itu sempat terjadi bentrok berulangkali. Bahkan ada beberapa anggotanya yang ditangkap pihak kepolisian saat itu akibat saling lapor antara masyarakat KT dengan pihak PT JBP, dan ada sampai di pengadilan.

Soal alas hak yang dimiliki KT yang dipimpinnya, Targun mengatakan bahwa tanah itu sudah mereka kuasai selama puluhan tahun. "Banyak tanaman yang sudah kami panen saat itu karena itu perladangan kami. Di atasnya saat itu kami tànam gambiri, durian, mangga, rambutan, rambung, maupun padi. Tapi semuanya didoser perusahaan tanpa ada kami siberikan ganti apapun," ungkapnya.

Tahun 2006 sampai 2007, tambahnya, KT sudah punya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat saat itu. "Ada sekitar 18 SKT yang sudah kami peroleh dengan luas sekitar 20-an hektar," terangnya.

Sekarang, katanya lagi, kami mulai mendapat panggilan dari pihak Polres Asahan atas nama pelapor Herman Ali. "Padahal, tak ada satupun warga masyarakat di Sei Kopas mengenalnya,"ucapnya.

Targun dan KT 6 Saroha berharap agar masalah yang dihadapi kelompoknya, dapat menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. "Kami masyarakat desa sangat takut dengan panggilan-panggilan dari pihak Polres Asahan ini. Tak tahu kami, entah apa salah kami. Kami mohon supaya Pak Jokowi dapat membantu penyelesaian masalah kami secepatnya," pungkasnya. 

Editor: Budi

T#g:AsahanJokowikonflik
Berita Terkait
  • Sabtu, 23 Jun 2018 12:23

    Ini Beda Asian Games 1962 dan 2018

    Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah bagi Asian games untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya Indonesia juga telah pernah mendapatkan kesempatan tersebut di tahun 1962 pada masa Presiden I

  • Selasa, 19 Jun 2018 19:19

    Dir Ops: 106 Hektare Lahan Eks HGU PTPN 2 Helvetia Belum Dicoret dari Daftar Aktiva Perusahaan

    106 hektare lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN 2 di Pasar II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diyakini belum dicoret dari daftar aktiva perusahaan.

  • Sabtu, 16 Jun 2018 12:16

    Belajar Dari Kasus Remaja Penghina Presiden

    Baru-baru ini tersiar kabar seorang remaja berusia 16 tahun membuat video berisi ujaran kebencian yang ditujukan kepada presiden RI. Remaja berinisial RJ yang saat ini tengah duduk di bangku SMA terse

  • Senin, 04 Jun 2018 21:54

    Ziarahi Makam Sultan Asahan Pertama, Djarot: Nggak Kelihatan?

    Calon Gubernur Sumatera Utara, Djarot Saiful Hidayat terkejut saat hendak berziarah di makam tua yang berada pinggiran sungai Asahan tepatnya di Desa Pulau Raja Pekan, persisnya di belakang Masjid Lam

  • Sabtu, 26 Mei 2018 08:16

    Gerakan #semetonjokowi Siap Dukung Joko Widodo Presiden Lagi

    Deklarasi #SemetonJokowi dilangsungkan di Warung Upih, Kerobokan, Kuta Utara, Jumat (25/5/2018), dihadiri tokoh masyarakat, budayawan dan mahasiswa.

  • Rabu, 23 Mei 2018 20:43

    Obrolan Warung Rakyat (OWR) dan Deklarasi Semeton Jokowi

    Komunitas Semeton Jokowi selain mendeklarasikan #Semetonjokowi juga mengadakan OWR yaitu obrolan warung rakyat yang merupakan sebuah diskusi santai tapi serius dengan tema "Kerja Presiden Jokowi dan p

  • Senin, 21 Mei 2018 13:11

    Jokowi Resmikan KA Minangkabau Ekspres

    Setelah menjalani masa uji coba melayani penumpang sejak 1 Mei 2018 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi), didampingi Ibu Negara Iriana, meresmikan beroperasinya Kereta Api (KA) Bandara Internasional Mi

  • Senin, 07 Mei 2018 02:07

    "Rejo" Deklarasi Dukung Jokowi di Pilpres 2019

    Relawan Jokowi alias Rejo mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali maju dan menang dalam ajang Pilpres 2019. Massa yang tergabung dalam Rejo juga sekaligus

  • Minggu, 06 Mei 2018 08:06

    Sihar: Persoalan Tanah Harus Diselesaikan dengan Gotongroyong

    Calon Wakil Gubernur Cawagub Sumatera Utara (Sumut) Sihar Sitorus menilai bahwa persoalan tanah di Sumut merupakan persoalan yang besar. Terlebih saat ini banyak masyarakat tidak memahami bagaimana pr

  • Kamis, 26 Apr 2018 17:36

    Waspadai Bangkitnya Komunis Gaya Baru Di Kabupaten Asahan

    Perlunya pemahaman bahaya laten Komunis saat ini bagi generasi muda tidak terlepas dari tanggung jawab seluruh komponen masyarakat.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak