Rabu, 21 Feb 2018 20:29

Soal Sengketa Tanah, Kelompok Tani di Asahan Minta Perhatian Jokowi

Asahan (utamanews.com)
Oleh: SM
Minggu, 17 Sep 2017 19:07
Dibaca: 216 kali
Dok
Targun Sinaga, Ketua KT 6 Saroha, di Bandar Pasir Mandoge, Asahan

Sengketa tanah antara masyarakat Desa Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, dengan perusahaan perkebunan swasta, PT Jaya Baru Pratama (JBP), hingga saat ini masih terus berlanjut. 

Padahal, Ombudsman Republik Indonesia, melalui suratnya Nomor : 0409/SRT/1153.2014/HN.49/Tim.5/V/2015 tanggal 18 Mei 2015, yang ditujukan kepada Kelompok Tani (KT) Saroha Desa Sei Kopas, dengan jelas menyatakan bahwa PT JBP belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha). 

Penegasan Ombusdman ini didasarkan dari klarifikasi yang dilakukannya ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.

Hal ini sudah disampaikan Targun Sinaga, Ketua KT 6 Saroha, di Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Kamis (14/9/2017), terkait adanya undangan mediasi dari Camat Bandar Pasir Mandoge, Jutawan Sinaga, ke KT yang dipimpinnya.

"Masalah ini bermula saat masuknya PT Aceh Mekar dan PT Persada Raya ke Desa Sei Kopas, pada tahun 1986 yang kemudian tanpa kami ketahui perusahaan ini berganti nama jadi PT. Jaya Baru Pratama. Awalnya, kami sudah mengusahai tanah yang disebut mereka sebagai miliknya, pada tahun 1980. Entah bagaimana, datanglah Pangulu desa kami saat itu, Israel Sitorus, meminta kami untuk meninggalkan tanah kami karena akan dikuasai oleh perusahaan tersebut. Namun kami menolak permintaan Pangulu (Kepala Desa-red). Dan karena kami menolak, kami diusir secara paksa oleh Pangulu itu yang dibantu oleh polisi dan tentara serta centeng-centeng perusahaan itu," kenang Targun, ayah empat anak, yang saat ini berusia 57 tahun, dengan mata berkaca-kaca, Minggu (17/9).

Targun yang turut didampingi enam orang pejuang awal tanah tersebut yakni, Tiurma Br Sitorus, Tiomsi Br Sitorus, Tiodor Br  Sitorus, Nurmi Br Sitorus, Sainim Br Sinaga, dan Pintaomas Br Simbolon, serta anggota KT 6 Saroha lainnya menyebutkan bahwa tanah seluas 62 hektar yang mereka pertahankan itu, adalah tanah yang dikuasai keluarga.

Perjuangan ini, sambungnya, sudah berlangsung lama. "Karena kami memang takut saat itu dipaksa dan diancam oleh Pangulu dan kelompoknya, kami terpaksa meninggalkan tanah kami itu. Tahun 2004, kami ambil kembali tanah kami itu. Tapi perusahaannya sudah ganti jadi PT Jaya Bangun Pratama. Hal ini kami lakukan sebab tidak pernah kami menerima ganti apapun terhadap tanah kami itu," terangnya.

Ia mengakui bahwa saat pengambilan kembali tanah itu sempat terjadi bentrok berulangkali. Bahkan ada beberapa anggotanya yang ditangkap pihak kepolisian saat itu akibat saling lapor antara masyarakat KT dengan pihak PT JBP, dan ada sampai di pengadilan.

Soal alas hak yang dimiliki KT yang dipimpinnya, Targun mengatakan bahwa tanah itu sudah mereka kuasai selama puluhan tahun. "Banyak tanaman yang sudah kami panen saat itu karena itu perladangan kami. Di atasnya saat itu kami tànam gambiri, durian, mangga, rambutan, rambung, maupun padi. Tapi semuanya didoser perusahaan tanpa ada kami siberikan ganti apapun," ungkapnya.

Tahun 2006 sampai 2007, tambahnya, KT sudah punya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Camat saat itu. "Ada sekitar 18 SKT yang sudah kami peroleh dengan luas sekitar 20-an hektar," terangnya.

Sekarang, katanya lagi, kami mulai mendapat panggilan dari pihak Polres Asahan atas nama pelapor Herman Ali. "Padahal, tak ada satupun warga masyarakat di Sei Kopas mengenalnya,"ucapnya.

Targun dan KT 6 Saroha berharap agar masalah yang dihadapi kelompoknya, dapat menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo. "Kami masyarakat desa sangat takut dengan panggilan-panggilan dari pihak Polres Asahan ini. Tak tahu kami, entah apa salah kami. Kami mohon supaya Pak Jokowi dapat membantu penyelesaian masalah kami secepatnya," pungkasnya. 

Editor: Budi

T#g:AsahanJokowikonflik
Berita Terkait
  • Senin, 19 Feb 2018 06:49

    Cegah Anies Dampingi Presiden, Paspampres Hanya Ikuti Daftar Nama dari Panitia

    Usai pertandingan final Piala Presiden 2018, beredar video pendek saat-saat menjelang penyerahan piala. Dalam video terlihat anggota Paspampres mencegah Gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk turun men

  • Rabu, 14 Feb 2018 14:14

    Djarot: Dua Nomor yang Baik, Salam Dua Jari

    Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) telah dilakukan. Dalam penetapan yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa (12/2), pasangan Dja

  • Selasa, 13 Feb 2018 18:03

    Dilapor ke Mapolres Labuhanbatu, Kementerian Hukum dan HAM Kawal Kasus Pendirian PKS PT PPSP

    Pihak Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) menegaskan akan memantau terus kasus pendirian PKS PT Pulo Padang Sawit Permai (PPSP) yang diduga melanggar aturan UU dan HAM karena berdiri

  • Minggu, 11 Feb 2018 10:31

    Warga Pinggir Sungai Asahan Sorak-sorai Sambut Sihar Sitorus

    Warga sepanjang Sungai Asahan di Porsea sorak sorai sambut Sihar Sitorus. Kedatangan Bakal Calon (Balon) Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) tersebut menghebohkan kaum ibu yang sedang mencuci pakaia

  • Jumat, 09 Feb 2018 21:39

    Panglima TNI Hadiri Puncak Peringatan HPN di Kota Padang

    Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018, di Pantai Purus, Danau Cimpago, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018

  • Senin, 29 Jan 2018 09:19

    Kominfo RI Gelar Diskusi Media di Banda Aceh

    Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) RI bekerjasama dengan Harian Analisa Perwakilan Banda Aceh menggelar diskusi media tentang peran media dalam berkontribusi untuk pembangunan daerah pedal

  • Rabu, 24 Jan 2018 15:24

    DPC GMNI Akan Kembali Unjuk Rasa ke Polres Labuhanbatu

    Klaim terhadap kawasan lahan hutan lindung di desa Sei Baru-Panai Hilir menjadi persoalan sejak Mei 2017, dimana Sukanto Tjeng, Cs mengusik keberadaan lahan kelompok tani yang mengelola kawasan terseb

  • Rabu, 24 Jan 2018 06:44

    Melihat Lagi Keberhasilan Program Jokowi-JK

    Pada tanggal 20 Oktober 2014 silam, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jokowi-JK merupakan pasangan yang memenangkan Pilpres di tahun 2014 ke

  • Rabu, 17 Jan 2018 16:17

    Jokowi-JK Dibuat Jadi Nama Jalan di Sumut

    Mengapresiasi program dana desa yang digulirkan selama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Jokowi-JK, warga masyarakat di Desa Pir Trans Sosa 3A, Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi), Kabupaten

  • Senin, 08 Jan 2018 12:18

    Orang Asli Papua Apresiasi Pembangunan Tanah Papua oleh Jokowi

    Kemajuan pembangunan dan perubahan di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Jokowi-JK menggugah rasa kebahagiaan masyarakat Papua.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak