Selasa, 21 Agu 2018 02:07

Panglima TNI : Tiga Oknum TNI Tersangka Pengadaan Helikopter AW 101

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Sabtu, 27 Mei 2017 06:07

Polisi Militer (POM) TNI sudah memiliki alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus pembelian Helikopter AW 101 dari penyelidikan menjadi penyidikan, hasil sementara telah menetapkan 3 (tiga) orang oknum TNI AU sebagai tersangka yaitu Marsma TNI FA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Letkol (ADM) WW sebagai pejabat Pemegang Kas (Pekas), Pelda SS Staf Pekas yang menyalurkan dana kepada pihak-pihak tertentu, dan masih sangat mungkin ada tersangka lain.
 
Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, saat Konferensi Pers dengan awak media massa, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
 
"Dari hasil penyelidikan POM TNI bersama-sama dengan KPK dan PPATK terhadap dugaan penyimpangan dalam pengadaan Helikopter AW 101 TNI AU, ditemukan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 220 Milliar dengan basis perhitungan nilai tukar rupiah sebesar Rp. 13.000/1USD," jelas Panglima TNI.
 
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga menyampaikan bahwa, penyelidikan POM TNI, KPK dan PPATK masih terus melakukan berbagai upaya integratif, khususnya terkait aliran dana dari hasil pengadaan Helikopter AW 101 milik TNI AU tersebut. 

"Sebagai barang bukti POM TNI telah mengamankan (disita pemblokiran rekening) atas nama PT. Diratama Jaya Mandiri selaku penyedia barang senilai 139 milliar," ujarnya.
 
"Saya selaku Panglima TNI berharap kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini, khususnya personel TNI agar bersikap kooperatif, jujur dan bertanggung jawab, sehingga permasalahan bisa diselesaikan secara cepat, tuntas dan proporsional," ucap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
 
Panglima TNI menambahkan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rapat Terbatas tanggal 23 Februari 2016 bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum benar-benar normal, maka pembelian Helikopter AW-101 belum dapat dilakukan, jadi untuk saat ini ditunda dulu sampai dengan kondisi ekonomi kita lebih baik.
 
Menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka kasus korupsi pengadaan Helikopter AW 101, Panglima TNI mengatakan bahwa proses hukum terhadap tersangka oknum TNI akan diserahkan kepada Pengadilan Militer berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan tersangka sipil proses hukumnya diserahkan kepada pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
"Saya minta media massa turut serta mengawasi sampai dengan selesai proses persidangan, tidak ada yang ditutup-tutupi, sehingga semuanya jelas. TNI akan transparan, karena yang diselewengkan adalah uang rakyat, jadi harus dipertanggung jawabkan juga kepada rakyat. Yakinlah bahwa hukum adalah Panglima bagi TNI," ungkap Panglima TNI.
 
Pada kesempatan yang sama, Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan tentang pengadaan Helikopter AW 101 mengatakan bahwa, TNI AU belum memiliki Helikopter yang memiliki room door dan itulah yang akan diadakan, namun kenyataannya Heli yang datang akhir bulan Januari 2017 tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sehingga sampai saat ini Heli tersebut belum diterima sebagai kekuatan TNI AU.

Editor: Sam

T#g:HelicopterkpkTNIAU
Berita Terkait
  • Rabu, 08 Agu 2018 17:08

    Diduga Terkait OTT Pangonal Harahap, Kadis PUPR Diperiksa Penyidik KPK di Polres Labuhanbatu

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Ika Bina EN Pabolo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (8/8/2018) pagi sekira pukul 09.00 WIB.Kedatangan mereka di Map

  • Jumat, 20 Jul 2018 17:50

    Disaksikan Wakil Bupati, Hari Ini KPK Kembali Geledah Ruang Kerja Bupati Labuhanbatu

    Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang berjumlah 8 orang tiba digedung kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menuju lantai II gedung tempat ruangan kerja Bupati K

  • Rabu, 18 Jul 2018 20:38

    Pasca OTT Bupati Pangonal Harahap, KPK Geledah dan Segel Sejumlah Kantor di Labuhanbatu

    Tindak lanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan orang nomor 1 di Labuhanbatu, Tim KPK langsung melalukan penggeledahan di ruangan kantor Badan Keuangan Pemkab Labuhanbatu, jalan M Idris Ke

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:58

    Masyarakat Labuhanbatu Pesimis Bupati Pangonal Harahap Jadi Tahanan KPK

    Kurang dari 24 jam beredarnya kabar penangkapan Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap oleh KPK dan membuat gempar publik Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan UTAMANEWS.COM, hal tersebut bukan tanpa

  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Rabu, 16 Mei 2018 19:56

    TNI AD Terima Delapan Helikopter Apache

    TNI AD menerima delapan unit helikopter serang AH-64E Apache buatan Amerika Serikat. Penerimaan tersebut, ditandai dengan penyerahan helikopter AH-64E Apache secara simbolis dari Menhan RI Ryamizard R

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak