Sabtu, 16 Des 2017 12:30
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Minggu, 30 Jul 2017 07:10
Dibaca: 349 kali
Dok
NKRI harga mati
Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pilihan itu setia pada Pancasila dan UUD 1945 atau keluar saja dari kampus.

"Dosen dan PNS di lingkungan perguruan tinggi harus taat pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang menyatakan harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945," kata Nasir di sela pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional di Malang, Jumat (29/7/2017) malam lalu.

Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan keputusan Kemenkumham membubarkan HTI, lanjutnya, pegawai dan dosen yang terlibat dalam organisasi yang bersifat menyimpang dari empat pilar kebangsaan harus keluar dari organisasi itu dan kalau tidak mau maka status pegawai negeri sipilnya dicabut.

PNS, katanya, bagian dari negara. "Oleh karena itu, mereka harus mengikuti negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI. Rektor dan pembantu rektor harus mengawasi aktivitas di kampus mengingat dosen dan pegawai merupakan bagian dari WNI yang harus selalu dibina," tegas Nasir.

Ia mengatakan kebijakan yang diberlakukan untuk perguruan tinggi swasta akan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pemerintah juga akan menerapkan sistem yang hampir sama, hanya saja modelnya berbeda dan disesuaikan dengan regulasi di wilayah setempat.

Nasir mengaku sudah bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi beberapa hari lalu yang menghasilkan penyerahan pengawasan keterlibatan HTI pada kampus. 

"Untuk perguruan tinggi negeri, saya serahkan pengawasan pada rektor. Sedangkan perguruan tinggi swasta , saya serahkan pada Kopertis tiap-tiap wilayah. Ada 14 Kopertis di seluruh wilayah Indonesia," kata Nasir.

"Saya akan menanyakan perkembangan terkait data jumlah yang terlibat pada rektor dan Kopertis pada 10 Agustus mendatang, saat peringatan Hari Teknologi."

Jika ada dosen atau PNS yang terlibat HTI, maka sanksi tegas sesuai PP nomor 53 tahun 2010 sudah menunggu mereka, tandas Nasir.

"Tentu awalnya kami lakukan pendekatan persuasif, teguran, lalu peringatan tiga kali. Kalau masih tetap membandel, mereka disuruh memilih, tetap setia pada organisasi yang dilarang atau kembali ke pangkuan pemerintah. Dan, saya yakin mereka masih tetap setia pada NKRI," kata Nasir. (Ant)

Editor: Sam

T#g:dosenHTIPNS
Berita Terkait
  • Selasa, 14 Nov 2017 21:24

    500 ASN Pemkab Deli Serdang Diambil Sumpah Janjinya

    Bupati Deliserdang H. Ashari Tambunan  mengambil sumpah dan janji 500 ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang Tahun 2017 di Aula Taman Pramuka Cadika,

  • Rabu, 08 Nov 2017 13:18

    Seleksi CPNS, Bakamla RI Gelar Psikotes

    Kepala Inspektorat Bakamla RI Brigjen Pol Drs. Muchlis A.S., M.H. membuka secara resmi ujian psikotes yang digelar sebagai tes tahap terakhir seleksi CPNS Bakamla RI tahun 2017, di Komplek Seskoal, Ci

  • Kamis, 26 Okt 2017 20:06

    Ratusan Pelamar CPNS Bakamla RI Adu Kemampuan Di Air

    Memperebutkan formasi dan jabatan yang dibuka oleh Bakamla RI, Ratusan pelamar CPNS Bakamla RI yang telah lolos pada seleksi ujian system Computer Assisted Test (CAT), menunjukkan kemampuan berenang p

  • Selasa, 17 Okt 2017 18:17

    Ribuan Pelamar Ikuti Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Bakamla RI

    Berdasarkan hasil kelulusan seleksi administrasi CPNS Bakamla RI Tahun 2017 yang telah diumumkan pada 29 September lalu, sebanyak 2315 pelamar yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi mengikut

  • Selasa, 17 Okt 2017 18:07

    Kepala Inspektorat Bakamla RI Awasi Pelaksanaan Seleksi CPNS

    Dalam rangka pengawasan dan pengecekan kegiatan seleksi CPNS Bakamla RI Tahun 2017, Kepala Inspektorat Bakamla RI Brigjen Pol Drs. Muchlis A.S., M.H. mengunjungi lokasi kegiatan di Kompleks Seskoal, C

  • Senin, 16 Okt 2017 18:26

    Kepala Bakamla RI Inspeksi Lokasi Ujian Seleksi CPNS

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H. didampingi Ketua Tim Seleksi CPNS tahun 2017 yang sehari hari menjabat sebagai Kepala Biro Umum Laksma TNI Suradi AS, S.T., S.Sos., M.M. mengecek

  • Kamis, 05 Okt 2017 12:05

    299, Perjuangan Demokrasi yang Anti Demokrasi

    Penolakan Perppu Ormas oleh Ormas radikal mulai disuarakan kembali setelah sekitar enam Ormas Radikal dibubarkan oleh pemerintah. Tak hanya itu, isu tersebut juga dibarengi oleh isu klasik yang diangg

  • Jumat, 15 Sep 2017 16:45

    Menkumham RI Kunjungi Kodam I/BB

    Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Kumham di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Sumatera Utara, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI D

  • Sabtu, 09 Sep 2017 17:09

    Ini Lokasi Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Kemenkumham

    Setelah mengumumkan nama 211.538 pelamar yang lulus seleksi administrasi dari 1 juta lebih pendaftar, Kementeriam Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kini bersiap menyelenggarakan seleksi taha

  • Jumat, 08 Sep 2017 13:18

    Ayo Daftar CPNS di Kementerian PUPR, Butuh 1.000 CPNS

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Pasca Sarjana (S2), Sarjana (S1), Diploma Empat (D4), serta Diploma Tiga (D3), baik pria

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak