Jumat, 18 Agu 2017 02:14
Iklan Kota1
  • Home
  • Hukum & Keamanan
  • Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Rls
Minggu, 30 Jul 2017 07:10
Dibaca: 201 kali
Dok
NKRI harga mati
Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Pilihan itu setia pada Pancasila dan UUD 1945 atau keluar saja dari kampus.

"Dosen dan PNS di lingkungan perguruan tinggi harus taat pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang menyatakan harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945," kata Nasir di sela pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional di Malang, Jumat (29/7/2017) malam lalu.

Sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas dan keputusan Kemenkumham membubarkan HTI, lanjutnya, pegawai dan dosen yang terlibat dalam organisasi yang bersifat menyimpang dari empat pilar kebangsaan harus keluar dari organisasi itu dan kalau tidak mau maka status pegawai negeri sipilnya dicabut.

PNS, katanya, bagian dari negara. "Oleh karena itu, mereka harus mengikuti negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan dan NKRI. Rektor dan pembantu rektor harus mengawasi aktivitas di kampus mengingat dosen dan pegawai merupakan bagian dari WNI yang harus selalu dibina," tegas Nasir.

Ia mengatakan kebijakan yang diberlakukan untuk perguruan tinggi swasta akan melibatkan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Pemerintah juga akan menerapkan sistem yang hampir sama, hanya saja modelnya berbeda dan disesuaikan dengan regulasi di wilayah setempat.

Nasir mengaku sudah bertemu dengan pimpinan perguruan tinggi beberapa hari lalu yang menghasilkan penyerahan pengawasan keterlibatan HTI pada kampus. 

"Untuk perguruan tinggi negeri, saya serahkan pengawasan pada rektor. Sedangkan perguruan tinggi swasta , saya serahkan pada Kopertis tiap-tiap wilayah. Ada 14 Kopertis di seluruh wilayah Indonesia," kata Nasir.

"Saya akan menanyakan perkembangan terkait data jumlah yang terlibat pada rektor dan Kopertis pada 10 Agustus mendatang, saat peringatan Hari Teknologi."

Jika ada dosen atau PNS yang terlibat HTI, maka sanksi tegas sesuai PP nomor 53 tahun 2010 sudah menunggu mereka, tandas Nasir.

"Tentu awalnya kami lakukan pendekatan persuasif, teguran, lalu peringatan tiga kali. Kalau masih tetap membandel, mereka disuruh memilih, tetap setia pada organisasi yang dilarang atau kembali ke pangkuan pemerintah. Dan, saya yakin mereka masih tetap setia pada NKRI," kata Nasir. (Ant)

Editor: Sam

T#g:dosenHTIPNS
Berita Terkait
  • Senin, 14 Agu 2017 22:34

    Pelamar CPNS di Kemenkumham dan MA Sudah Capai 661.564 Orang

    Pendaftaran 19.200 formasi pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Mahkamah Agung (MA) baru akan ditutup pada 31 Agustus mendatang.

  • Kamis, 27 Jul 2017 08:07

    Mengejutkan, Wakil Gubernur NTB bela PNS simpatisan Ormas Anti Pancasila

    H. Muhammad Amin, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan tidak setuju jika PNS diberhentikan hanya karena tergabung dalam ormas anti Pancasila, seperti HTI.

  • Selasa, 25 Jul 2017 09:25

    Nowhere to hide for communist and HTI in Indonesia

    Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan has called on people not to worry about a communist resurgence in the country because he said the government would not let the banned ideology return.

  • Senin, 24 Jul 2017 06:34

    HTI's Lawsuit Will Be Defeated

    The government has disbanded Muslim hard-line group Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) for conducting activities that contradict state ideology Pancasila and the principle of a unitary state of the republic of Indonesia.

  • Minggu, 23 Jul 2017 10:43

    Distorsi Opini Ala HTI

    Nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akhir-akhir ini sering terdengar di berbagai media massa maupun media sosial.

  • Minggu, 23 Jul 2017 05:13

    Ketua Umum ajak kader eks HTI gabung PPP

    M. Romahurmuziy, Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyatakan bahwa partainya siap menerima para bekas kader Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ormas yang telah resmi dibubarkan pemerintah.

  • Sabtu, 22 Jul 2017 13:02

    Jurusan Fisika Unimed Jajaki Kerjasama International dengan Kampus Arab Saudi

    Setelah sukses menjadi prodi yang pertama terakreditasi 'A' di luar pulau Jawa, Jurusan Fisika FMIPA Unimed membuat gebrakan inovatif dengan membangun kerjasama Internasional dengan kampus luar negeri Jazan University, Saudi Arabia.

  • Kamis, 20 Jul 2017 03:30

    Pro Kontra HTI Bisa Jadi Munisi Politik Politisi Untuk 2019

    Pasca kebijakan pemerintah mengeluarkan Perppu No 2 tahun 2017 tentang pembubaran Ormas, masih bergulir pro dan kontra terkait kebijakan ini.

  • Rabu, 19 Jul 2017 10:59

    Kemenkumham resmi bubarkan Ormas HTI

    Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai hari ini, Rabu tanggal 19 Juli 2017.

  • Selasa, 18 Jul 2017 17:38

    Panglima TNI: Jangan ikuti kelompok yang ingin merubah Pancasila

    Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Apabila ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin merubah Pancasila sebagai Ideologi Neg

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak