Sabtu, 21 Jul 2018 22:44

Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Jumat, 15 Sep 2017 06:06
Dok
Mendagri dan sejumlah Kepala Daerah di Sumut
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pahamilah area yang menjadi rawan korupsi. Sebab, bapak Presiden juga selalu mengingatkan hal ini. Karena saat ini banyak sekali jebakan yang bisa dilakukan. Kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, makanya kita ingatkan seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan Kota Medan serta Camat dan Lurah se-Kota Medan di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9/2017).

Hadir disitu Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Plt Deputi BNPP Robert Simbolon, Direktur Bina Ideologi Prabawa Eka, Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan, sejumlah Walikota dan Bupati se-Sumut serta undangan.

Tjahjo menyebutkan, adapun yang menjadi area rawan korupsi yakni masalah perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan dan lainnya. "Untuk masalah belanja barang dan jasa 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan swasta," ujar Tjahjo.

Selanjutnya untuk pokok permasalahan yang selama ini menjadi potensi korupsi tersebut, seperti perencanaan anggaran, diantaranya ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum seluruhnya sesuai ketentuan. "Hasil evaluasi Mendagri atas R-APBD belum seluruhnya ditindaklanjuti, hingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani," papar Tjahjo.

Selain itu, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan. Tahapan penyusunan APBD/P-APBD yang tidak tepat waktu. Proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan. Sementara, untuk pokok masalah pajak dan retribusi daerah ditemukan seperti penurunan nilai potensi pendapatan daerah yang tidak transparan, manipulasi data wajib pajak. Soal aset juga menjadi pokok permasalahan, yakni pemanfaatan aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tjahjo juga menyebutkan, Kemendagri memetakan pokok permasalahan untuk penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi, penerimaan hibah dan bansos yang diberikan berulang setiap tahun hingga penerimaan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Inilah model-model korupsi yang masih ada ditemukan di daerah," jelas Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga memaparkan bagaimana hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah agar lebih efektif dan efisien, tatanan hukum dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Budi

T#g:KorupsiMendagriOTT
Berita Terkait
  • Sabtu, 21 Jul 2018 08:21

    KPK Geledah Rumah Pangonal Harahap, Penjaga: "Yang Dibawa KPK Buku Agenda Zaman Tak Enak"

    Pasca penetapan tersangka Bupati labuhanbatu, H Pangonal Harahap, dalam kasus OTT, Sebanyak 6 orang tim penyidik KPK menggeledah rumah kediaman pribadinya, yang berada di Jalan Dewi Sartika,Lingkungan

  • Rabu, 18 Jul 2018 20:18

    Di Facebook, Wakil Bupati Ungkap Keprihatinan Soal Bupati Labuhanbatu Ditangkap KPK

    Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI yang menjerat oknum Bupati Labuhanbatu, mengundang rasa prihatin Wakil Bupati Labuhanbatu, Andi Suhaimi Dalimunthe.Dalam halaman Facebook miliknya, Ketua Partai Gol

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:58

    Masyarakat Labuhanbatu Pesimis Bupati Pangonal Harahap Jadi Tahanan KPK

    Kurang dari 24 jam beredarnya kabar penangkapan Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap oleh KPK dan membuat gempar publik Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan UTAMANEWS.COM, hal tersebut bukan tanpa

  • Selasa, 10 Jul 2018 12:20

    Polisi OTT Dinas Kesehatan Pemkab Labusel, 5 Kepala Puskesmas Diamankan

    Tim Saber Pungli Polda Sumut melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor Dinas Kesehatan Pemkab Labusel, di Kotapinang, Senin (9/7) sore.

  • Selasa, 10 Jul 2018 10:10

    Dugaan Korupsi Di Dinas PU Tanjungbalai, GARANSI Desak Kejatisu Tangkap Mulkan

    Seratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) kembali berunjukrasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, di jalan A. H Nasution Medan, Senin (9/7/2018).

  • Senin, 02 Jul 2018 22:42

    Dugaan Korupsi di Tanjungbalai, GARANSI rencana Demo dan Laporkan Mulkan ke Kejatisu

    Maraknya dugaan korupsi di kota kerang, Tanjungbalai, Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari kalangan penggiat anti korupsi aktivis mahasiswa Sumatea Utara, dalam hal ini Gerakan Rakyat Anti Di

  • Kamis, 14 Jun 2018 10:14

    HIMMAH Dukung Polres Tebing Tinggi Ungkap Indikasi Korupsi Distan

    Pimpinan Cabang Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) Kota Tebing Tinggi melaksanakan audiensi dalam bentuk silaturahmi ke Polres Tebing Tinggi pada Senin (11/6).

  • Senin, 04 Jun 2018 21:24

    Massa GARANSI Desak Jaksa Usut Ketua PKK Kabupaten Ini

    Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menuntut penegakan hukum di kabupaten Dairi, Senin siang (4/6

  • Selasa, 29 Mei 2018 19:19

    Kadis Perizinan dan Penanaman Modal Palas Terjaring OTT Tipikor Poldasu

    Terjaring operasi tangkap tangan ( OTT), Kepala Dinas Perizinan dan Pemahaman Modal Kabupaten Padang Lawas (Palas) Arseh Hasibuan (AH), diamankan dan diambil keterangan oleh pihak Personil Tindak Pida

  • Rabu, 09 Mei 2018 20:39

    Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Kena OTT Polda Sumut

    Masyarakat Kota Tanjung Balai dihebohkan dengan beredarnya informasi bahwa Kepala Syahbandar Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai beserta staf ditangkap oleh Tim Khusus dari Polda Sumatera Utara, dalam se

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak