Selasa, 24 Okt 2017 14:34

Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Jumat, 15 Sep 2017 06:06
Dibaca: 74 kali
Dok
Mendagri dan sejumlah Kepala Daerah di Sumut
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pahamilah area yang menjadi rawan korupsi. Sebab, bapak Presiden juga selalu mengingatkan hal ini. Karena saat ini banyak sekali jebakan yang bisa dilakukan. Kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, makanya kita ingatkan seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan Kota Medan serta Camat dan Lurah se-Kota Medan di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9/2017).

Hadir disitu Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Plt Deputi BNPP Robert Simbolon, Direktur Bina Ideologi Prabawa Eka, Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan, sejumlah Walikota dan Bupati se-Sumut serta undangan.

Tjahjo menyebutkan, adapun yang menjadi area rawan korupsi yakni masalah perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan dan lainnya. "Untuk masalah belanja barang dan jasa 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan swasta," ujar Tjahjo.

Selanjutnya untuk pokok permasalahan yang selama ini menjadi potensi korupsi tersebut, seperti perencanaan anggaran, diantaranya ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum seluruhnya sesuai ketentuan. "Hasil evaluasi Mendagri atas R-APBD belum seluruhnya ditindaklanjuti, hingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani," papar Tjahjo.

Selain itu, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan. Tahapan penyusunan APBD/P-APBD yang tidak tepat waktu. Proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan. Sementara, untuk pokok masalah pajak dan retribusi daerah ditemukan seperti penurunan nilai potensi pendapatan daerah yang tidak transparan, manipulasi data wajib pajak. Soal aset juga menjadi pokok permasalahan, yakni pemanfaatan aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tjahjo juga menyebutkan, Kemendagri memetakan pokok permasalahan untuk penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi, penerimaan hibah dan bansos yang diberikan berulang setiap tahun hingga penerimaan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Inilah model-model korupsi yang masih ada ditemukan di daerah," jelas Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga memaparkan bagaimana hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah agar lebih efektif dan efisien, tatanan hukum dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Budi

T#g:KorupsiMendagriOTT
Berita Terkait
  • Kamis, 12 Okt 2017 18:52

    Puluhan Warga Desa Tanjung Muda Unjuk Rasa di Inspektorat Deli Serdang 

    Puluhan warga Desa Tanjung Muda, Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Del

  • Kamis, 12 Okt 2017 12:02

    Kabid Bina Marga PU Paluta: Semua Kontraktor Maling

    M. Nuh Pulungan, beberapa waktu yang lalu pernah melontarkan kata kata 'Semua Kontraktor maling'.

  • Kamis, 12 Okt 2017 04:02

    Kejari Palas Akan Koordinasi Dugaan Korupsi DD Hatongga 2016 ke Inspektorat

    Pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas (Kejari Palas) akan berkordinasi dengan Inspektorat Palas, terkait dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2016, yang diduga dilakukan Kepala Desa Ha

  • Kamis, 05 Okt 2017 11:15

    Kades Hatongga Palas Diduga Tilep DD 2016

    Kepala Desa Hatongga Kecamatan Batang Lubu Sutam (Batam) di Kabupaten Padang Lawas (Palas), Abdul Gani Lubis diduga telah menilep anggaran dana Desa (DD) tahun 2016, terutama pada kegiatan pipanisasi

  • Rabu, 27 Sep 2017 17:57

    Kejari Deli Serdang Belum Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi APBDes Percut

    Terkait dugaan korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang diduga dilakukan Kepala Desa (Kades) Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, hingga sekarang pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Deli Serda

  • Selasa, 26 Sep 2017 15:06

    Kejari Deli Serdang geledah Kantor Desa Percut

    Terkait dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2016 yang diduga dilakukan Kepala Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, akhirnya tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Kejari Deli Serdang, melaku

  • Sabtu, 16 Sep 2017 21:56

    Mendagri Puji Kereta Api Bandara Kualanamu

    Mendagri Tjahjo Kumolo setiap berkunjung ke Medan, Sumatera Utara dalam beberapa tahun terakhir, kerap menggunakan kereta api Bandara.

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Kamis, 07 Sep 2017 13:07

    Listrik sering padam, HIMMAH soroti dugaan praktik korupsi dan Pungli di PLN

    Pemadaman listrik masih menjadi keluhan utama masyarakat Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Padahal sejak kedatangan kapal dari Turki yang digembar-gemborkan oleh pemerintah, masyarakat berharap

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak