Jumat, 16 Nov 2018 09:10
HUT Pemkab Labuhanbatu

Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Jumat, 15 Sep 2017 06:06
Dok
Mendagri dan sejumlah Kepala Daerah di Sumut
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pahamilah area yang menjadi rawan korupsi. Sebab, bapak Presiden juga selalu mengingatkan hal ini. Karena saat ini banyak sekali jebakan yang bisa dilakukan. Kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, makanya kita ingatkan seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan Kota Medan serta Camat dan Lurah se-Kota Medan di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9/2017).

Hadir disitu Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Plt Deputi BNPP Robert Simbolon, Direktur Bina Ideologi Prabawa Eka, Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan, sejumlah Walikota dan Bupati se-Sumut serta undangan.

Tjahjo menyebutkan, adapun yang menjadi area rawan korupsi yakni masalah perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan dan lainnya. "Untuk masalah belanja barang dan jasa 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan swasta," ujar Tjahjo.

Selanjutnya untuk pokok permasalahan yang selama ini menjadi potensi korupsi tersebut, seperti perencanaan anggaran, diantaranya ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum seluruhnya sesuai ketentuan. "Hasil evaluasi Mendagri atas R-APBD belum seluruhnya ditindaklanjuti, hingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani," papar Tjahjo.

Selain itu, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan. Tahapan penyusunan APBD/P-APBD yang tidak tepat waktu. Proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan. Sementara, untuk pokok masalah pajak dan retribusi daerah ditemukan seperti penurunan nilai potensi pendapatan daerah yang tidak transparan, manipulasi data wajib pajak. Soal aset juga menjadi pokok permasalahan, yakni pemanfaatan aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tjahjo juga menyebutkan, Kemendagri memetakan pokok permasalahan untuk penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi, penerimaan hibah dan bansos yang diberikan berulang setiap tahun hingga penerimaan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Inilah model-model korupsi yang masih ada ditemukan di daerah," jelas Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga memaparkan bagaimana hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah agar lebih efektif dan efisien, tatanan hukum dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Budi

T#g:KorupsiMendagriOTT
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Senin, 12 Nov 2018 13:12

    Terpidana Kasus Korupsi, Mantan Kadis PU Deli Serdang Diringkus Kejatisu

    Tim Intel Kejati Sumatera Utara (Sumut) bersama Kejari Deliserdang menangkap mantan Kepala Dinas PU Deliserdang, Faisal di kediamannya Jalan Yos Sudarso Ware House Nomor 313, Kelurahan Mekar Sentosa,

  • Rabu, 31 Okt 2018 22:31

    Soal Dugaan Korupsi Rp 33,336 Milyar, Mahasiswa Demo Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu

    Puluhan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kabupaten Labuhanbatu menggelar Aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu, Rabu (31/10/2018). Walaupun dalam guyuran hujan deras d

  • Sabtu, 29 Sep 2018 18:19

    LSM Pelopor Desak Inspektorat Labuhanbatu Percepat Pemeriksaan Dugaan Korupsi Dinkes Rp 33.336 M

    Diminta kepada Inspektorat Pemkab Labuhanbatu sebagai Badan Pengawasan, supaya segera secepatnya melakukan pemeriksaan terkait pelimpahan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tentang kasus laporan dugaan peny

  • Selasa, 25 Sep 2018 08:35

    Diduga Korupsi ADD TA 2018, Kepala Dusun dan Guru Mengaji Adukan Kepala Desa di Labuhanbatu

    Kepala Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Ahmad Ahyar, 50 tahun, akan dilaporkan oleh Kepala Dusun Sei Bunga Desa Negeri Lama Seberang, Abdul Rahman Nst, 53 tahun,

  • Kamis, 30 Agu 2018 20:00

    Swangro Lumbanbatu: KPK, Habisi Koruptor di Sumut

    Melihat kondisi Sumatera Utara 10 tahun belakangan ini, dimana banyak pejabat yang tertangkap tangan karena korupsi, GMKI Sumut, sebagai bagian dari masyarakat, sangat miris melihat kondisi saat ini.

  • Selasa, 28 Agu 2018 13:38

    Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Di-OTT KPK RI

    Marsudin Nainggolan, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas 1A Khusus, dan Wahyu Prasetyo Wibowo, Wakil Ketua PN Medan, akhirnya terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Tim Komisi Pemberantasan Korups

  • Senin, 27 Agu 2018 11:17

    Kajari Rantau Prapat Enggan Dikonfirmasi Soal Dugaan 10 Pejabat Dinkes Labuhanbatu

    10 orang oknum pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu telah dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Labuhanbatu sekitar 2 bulan yang

  • Rabu, 15 Agu 2018 18:45

    Pungli uang tunjangan profesi guru, Polres Langkat OTT Koordinator UPTD Dinas P&P

    Ketangkap basah menerima "uang pungli", sebesar Rp200 ribu per guru, PNS berinisial M, yang menjabat Koordinator UPTD Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P&P) kecamatan Kutambaru, kabupaten Langkat,

  • Rabu, 08 Agu 2018 17:08

    Diduga Terkait OTT Pangonal Harahap, Kadis PUPR Diperiksa Penyidik KPK di Polres Labuhanbatu

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Ika Bina EN Pabolo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (8/8/2018) pagi sekira pukul 09.00 WIB.Kedatangan mereka di Map

  • Kamis, 02 Agu 2018 15:12

    Kepala Kantor Kementerian Agama Labura Diduga Korupsi Dana Bimbingan Pra Nikah

    D. Marpaung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat (DPD LSM PERKARA) Labuhanbatu Utara menyatakan telah melaporkan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten Labuhan Batu Utara Drs. H.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak