Sabtu, 20 Jan 2018 18:18

Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Area Rawan Korupsi

Medan (utamanews.com)
Oleh: Sam/rls
Jumat, 15 Sep 2017 06:06
Dibaca: 137 kali
Dok
Mendagri dan sejumlah Kepala Daerah di Sumut
 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada seluruh kepala daerah di Sumut agar mewaspadai area rawan korupsi, sehingga ke depan tidak akan ada lagi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pahamilah area yang menjadi rawan korupsi. Sebab, bapak Presiden juga selalu mengingatkan hal ini. Karena saat ini banyak sekali jebakan yang bisa dilakukan. Kita tidak tahu siapa lawan dan siapa kawan, makanya kita ingatkan seluruh kepala daerah agar lebih berhati-hati," ucap Mendagri Tjahjo Kumolo pada saat memberikan arahan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut dan Kota Medan, pimpinan dan anggota DPRD Sumut dan Kota Medan serta Camat dan Lurah se-Kota Medan di Aula Martabe kantor Gubsu, Jumat (15/9/2017).

Hadir disitu Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Plt Deputi BNPP Robert Simbolon, Direktur Bina Ideologi Prabawa Eka, Wakil Ketua DPRD Sumut HT Milwan, sejumlah Walikota dan Bupati se-Sumut serta undangan.

Tjahjo menyebutkan, adapun yang menjadi area rawan korupsi yakni masalah perencanaan anggaran, retribusi pajak dan hibah bantuan sosial, masalah belanja barang dan jasa hingga jual beli jabatan dan lainnya. "Untuk masalah belanja barang dan jasa 95 persen lebih mahal biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dibandingkan swasta," ujar Tjahjo.

Selanjutnya untuk pokok permasalahan yang selama ini menjadi potensi korupsi tersebut, seperti perencanaan anggaran, diantaranya ditemukan adanya ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan APBD, tahapan penyusunan anggaran yang tidak dilalui seluruhnya, proses pembahasan anggaran dengan DPRD yang belum seluruhnya sesuai ketentuan. "Hasil evaluasi Mendagri atas R-APBD belum seluruhnya ditindaklanjuti, hingga dokumen pelaksanaan anggaran belum seluruhnya ditandatangani," papar Tjahjo.

Selain itu, masih terdapat pemecahan paket pekerjaan yang seharusnya dapat disatukan. Tahapan penyusunan APBD/P-APBD yang tidak tepat waktu. Proses penyusunan P-APBD tidak sesuai ketentuan. Sementara, untuk pokok masalah pajak dan retribusi daerah ditemukan seperti penurunan nilai potensi pendapatan daerah yang tidak transparan, manipulasi data wajib pajak. Soal aset juga menjadi pokok permasalahan, yakni pemanfaatan aset yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Tjahjo juga menyebutkan, Kemendagri memetakan pokok permasalahan untuk penerimaan hibah bansos yang tidak melalui tim verifikasi, penerimaan hibah dan bansos yang diberikan berulang setiap tahun hingga penerimaan hibah dan bansos yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Inilah model-model korupsi yang masih ada ditemukan di daerah," jelas Tjahjo.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga memaparkan bagaimana hubungan tata kelola pemerintah pusat dengan daerah agar lebih efektif dan efisien, tatanan hukum dan percepatan reformasi birokrasi dalam rangka penguatan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Editor: Budi

T#g:KorupsiMendagriOTT
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Rabu, 17 Jan 2018 10:27

    Bupati Batubara Nonaktif Akui Terima Uang Milyaran

    OK Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara Nonaktif, mengakui menerima uang proyek hingga miliaran rupiah dari kontraktor Maringan Situmorang, terkait pengaturan sejumlah proyek untuk tahun anggaran 2017.Ini

  • Selasa, 16 Jan 2018 14:26

    Jaksa Limpahkan Tersangka Kasus Korupsi Kantor BPBD Kepulauan Selayar

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, resmi melimpahkan dua orang tersangka dugaan kasus tindak pidana koruspi pada proyek pembangunan kantor Badan Penanggulangan Bencana Daer

  • Selasa, 19 Des 2017 13:19

    Kepala BKD Pematang Siantar diduga Korupsi Proyek Pasar

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pematangsiantar, ZS, SE, diduga sebagai 'dalang' dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pekerjaan revitalisasi Pasar Ikan di Pasar Dwikora Tahun 2015 sem

  • Senin, 18 Des 2017 20:08

    GARANSI Tuntut Kejatisu Usut Kasatpol PP Pematangsiantar Drs. RS

    Puluhan massa dari Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (GARANSI), dipimpin oleh Henri Sitorus, melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Senin siang (18/12

  • Rabu, 13 Des 2017 11:43

    Polrestabes Medan Raih Penghargaan WBK dari MenPAN RB

    Suatu kebanggaan bagi Polrestabes Medan yang meraih penghargaan predikat Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

  • Sabtu, 09 Des 2017 12:09

    Memaknai Peringatan Hari Anti Korupsi

    Korupsi dalam bahasa Latin 'corruptio' dari kata kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

  • Kamis, 07 Des 2017 18:57

    Tiga Pocong Minta Kadis Kesehatan Padangsidimpuan Ditangkap

    Puluhan massa dari Jaringan Aliansi dan Gerakan Mahasiswa untuk Perubahan (Jalan Gempur) Tabagsel berunjuk rasa di kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Kamis (7/12/2017). Uniknya, aksi ini sambil me

  • Kamis, 23 Nov 2017 12:13

    CV PN Tiap Tahun Temuan BPK-RI, API: Penegak Hukum Harus Lakukan Pemeriksaan

    CV. Putra Nasution (PN) adalah salah satu dari 16 perusahaan kontraktor di Kabupaten Padang Lawas yang setiap tahun nyaris jadi temuan BPK-RI, namun setiap tahun pula mengerjakan paket proyek pembangu

  • Selasa, 21 Nov 2017 13:40

    Pembangunan Masjid Agung Palas Kekurangan Volume Fisik

    Pembangunan Masjid Agung Kabupaten Padang Lawas perlu dilakukan pengawasan yang lebih, pasalnya tahap awal pembangunan telah jadi temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak