Senin, 22 Okt 2018 18:09
HUT Pemkab Labuhanbatu

Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Cikaok
Senin, 11 Sep 2017 15:41
Dok
Hendra Hutagalung SH (paling kanan) saat mengikuti pelantikan pengurus Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PERISAI) Sumut, di Medan, Sabtu (9/9/2017).

Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat.

KPK menggelitik rasa apatis masyarakat yang merasa kasus suap Anggota DPRDSU yang sudah menjebloskan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho ke dalam penjara, sudah berjalan di tempat. 

Salah satu perwakilan masyarakat ini di antaranya Hendra Hutagalung SH., yang menyebut Mantan anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang jelas-jelas terlibat dalam suap sama sekali tidak mendapat hukuman. 

"Sebut saja Brilian Moktar (Fraksi Partai PDI-Perjuangan), Evi Diana (Mantan Politisi Golkar), Aduhot Simamora (Wakil Ketua DPRD Sumut) sampai saat ini masih bebas menghirup udara bebas. Begitu juga dengan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) diduga sebagai pengumpul uang suap untuk diberikan kepada anggota dewan, juga tidak mendapat hukuman seperti Gatot," tutur Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Sumatera Utara, Hendra Hutagalung SH., pada media ini, Senin (11/9).

Ditambahkannya, pernyataan Wakil Pimpinan KPK soal kasus suap interpelasi dan Bansos DPRD Sumut "tidak dihentikan" memberikan harapan baru kepada masyarakat Sumut. 

Hendra berharap pernyataan KPK tersebut jangan hanya untuk menyenangkan rakyat Sumut atau hanya janji semata. Sebab kata dia, selama ini pimpinan KPK sudah berulang sekali menyatakan kasus tersebut tidak berhenti dan ada calon tersangka baru. Namun pada kenyataanya sampai saat ini sepertinya hanya janji belaka.

"Kita berharap apa yang dijanjikan oleh pimpinan KPK untuk terus mengusut suap Bansos dan interpelasi di DPRD Sumut harus menjadi kenyataan. Masyarakat sangat mengharapkan semua anggota dewan yang terlibat dan mengembalikan uang kepada KPK harus diproses, bila penting dipernjarakan segera," ujarnya. 

Hendra membeberkan, dalam putusan pengadilan bahwa hampir keseluruhan anggota DPRD Sumut dan eksekutif terlibat dalam suap interpelasi. Namun, saat ini, hanya beberapa orang saja yang ditahan. 

"Dalam salinan pengadilan, uang ketor tersebut dinikmati oleh Randiman Tarigan (Mantan Pj Walikota Medan), Baharuddin Siagian (Kadispora Sumut), M Alinafiah (mantan Bendahara Sekwan DPRD Sumut), Aduhot Simamora, Evi Diana, Brilian Moktar namun sampai sekarang belum diproses," bebernya. 

Dia juga menyebutkan nama Fadly Nurzal (Anggota DPR RI), Tahan Manahan Panggabean, Roslinda Marpaung (Anggota DPR RI) masing-masing menerima Rp50.000.000 dari Gatot.

"Putusan itu bukan asal​ dibuat-buat, Fadly Nurzal Tahan Manahan Panggabean, Roslinda Marpaung masing-masing disebut menerima Rp50.000.000 dari Gatot, tapi kenapa mereka tidak ditahan, apakah mereka sudah kebal dengan hukum," tanyanya. 

Karena itu, dia menduga jika kasus ini tidak segera diselesaikan oleh KPK, maka muncul lagi gejolak baru di Sumut. Dipastikannya mahasiswa dan masyarakat akan menggeruduk kantor KPK di Jakarta. 

"Karena itu, KPK harus menepati janjinya untuk terus mengusut dugaan suap interpelasi, uang ketok dan Bansos di Sumut," pungkasnya.

Editor: Budi

T#g:Evi Dianakpksuap
iklan kaos garuda
Berita Terkait
  • Selasa, 09 Okt 2018 10:09

    Dinas PMD Minta Dokumen pada Kepala Desa Se-Labura Sesuai Surat KPK

    Menindak lanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 356/6739/SJ tanggal 5 September 2018 perihal Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2018, Dinas PMD Labuhanbatu Utara (Labura),

  • Selasa, 04 Sep 2018 16:04

    Ngerii.. 41 dari 45 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka di KPK

    Hasil pengembangan dari perkara sebelumnya yang telah menjerat 21 tersangka, mulai dari Wali Kota Malang Moch. Anton, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy S

  • Kamis, 30 Agu 2018 20:00

    Swangro Lumbanbatu: KPK, Habisi Koruptor di Sumut

    Melihat kondisi Sumatera Utara 10 tahun belakangan ini, dimana banyak pejabat yang tertangkap tangan karena korupsi, GMKI Sumut, sebagai bagian dari masyarakat, sangat miris melihat kondisi saat ini.

  • Senin, 27 Agu 2018 12:27

    KPK: Musdalifah Ditangkap Saat Kawinkan Anak Karena 2 Kali Mangkir

    Penangkapan Musdalifah oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di hotel Tiara Medan, kemarin sore, Minggu (26/8/2018), ramai dibicarakan masyarakat kota Medan.Pasalnya, Musdalifah ditangkap di

  • Rabu, 08 Agu 2018 17:08

    Diduga Terkait OTT Pangonal Harahap, Kadis PUPR Diperiksa Penyidik KPK di Polres Labuhanbatu

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Ika Bina EN Pabolo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (8/8/2018) pagi sekira pukul 09.00 WIB.Kedatangan mereka di Map

  • Jumat, 20 Jul 2018 17:50

    Disaksikan Wakil Bupati, Hari Ini KPK Kembali Geledah Ruang Kerja Bupati Labuhanbatu

    Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang berjumlah 8 orang tiba digedung kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menuju lantai II gedung tempat ruangan kerja Bupati K

  • Rabu, 18 Jul 2018 20:38

    Pasca OTT Bupati Pangonal Harahap, KPK Geledah dan Segel Sejumlah Kantor di Labuhanbatu

    Tindak lanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan orang nomor 1 di Labuhanbatu, Tim KPK langsung melalukan penggeledahan di ruangan kantor Badan Keuangan Pemkab Labuhanbatu, jalan M Idris Ke

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:58

    Masyarakat Labuhanbatu Pesimis Bupati Pangonal Harahap Jadi Tahanan KPK

    Kurang dari 24 jam beredarnya kabar penangkapan Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap oleh KPK dan membuat gempar publik Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan UTAMANEWS.COM, hal tersebut bukan tanpa

  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak