Rabu, 20 Sep 2017 19:57

Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Cikaok
Senin, 11 Sep 2017 15:41
Dibaca: 176 kali
Dok
Hendra Hutagalung SH (paling kanan) saat mengikuti pelantikan pengurus Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PERISAI) Sumut, di Medan, Sabtu (9/9/2017).

Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat.

KPK menggelitik rasa apatis masyarakat yang merasa kasus suap Anggota DPRDSU yang sudah menjebloskan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho ke dalam penjara, sudah berjalan di tempat. 

Salah satu perwakilan masyarakat ini di antaranya Hendra Hutagalung SH., yang menyebut Mantan anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang jelas-jelas terlibat dalam suap sama sekali tidak mendapat hukuman. 

"Sebut saja Brilian Moktar (Fraksi Partai PDI-Perjuangan), Evi Diana (Mantan Politisi Golkar), Aduhot Simamora (Wakil Ketua DPRD Sumut) sampai saat ini masih bebas menghirup udara bebas. Begitu juga dengan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) diduga sebagai pengumpul uang suap untuk diberikan kepada anggota dewan, juga tidak mendapat hukuman seperti Gatot," tutur Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Sumatera Utara, Hendra Hutagalung SH., pada media ini, Senin (11/9).

Ditambahkannya, pernyataan Wakil Pimpinan KPK soal kasus suap interpelasi dan Bansos DPRD Sumut "tidak dihentikan" memberikan harapan baru kepada masyarakat Sumut. 

Hendra berharap pernyataan KPK tersebut jangan hanya untuk menyenangkan rakyat Sumut atau hanya janji semata. Sebab kata dia, selama ini pimpinan KPK sudah berulang sekali menyatakan kasus tersebut tidak berhenti dan ada calon tersangka baru. Namun pada kenyataanya sampai saat ini sepertinya hanya janji belaka.

"Kita berharap apa yang dijanjikan oleh pimpinan KPK untuk terus mengusut suap Bansos dan interpelasi di DPRD Sumut harus menjadi kenyataan. Masyarakat sangat mengharapkan semua anggota dewan yang terlibat dan mengembalikan uang kepada KPK harus diproses, bila penting dipernjarakan segera," ujarnya. 

Hendra membeberkan, dalam putusan pengadilan bahwa hampir keseluruhan anggota DPRD Sumut dan eksekutif terlibat dalam suap interpelasi. Namun, saat ini, hanya beberapa orang saja yang ditahan. 

"Dalam salinan pengadilan, uang ketor tersebut dinikmati oleh Randiman Tarigan (Mantan Pj Walikota Medan), Baharuddin Siagian (Kadispora Sumut), M Alinafiah (mantan Bendahara Sekwan DPRD Sumut), Aduhot Simamora, Evi Diana, Brilian Moktar namun sampai sekarang belum diproses," bebernya. 

Dia juga menyebutkan nama Fadly Nurzal (Anggota DPR RI), Tahan Manahan Panggabean, Roslinda Marpaung (Anggota DPR RI) masing-masing menerima Rp50.000.000 dari Gatot.

"Putusan itu bukan asal​ dibuat-buat, Fadly Nurzal Tahan Manahan Panggabean, Roslinda Marpaung masing-masing disebut menerima Rp50.000.000 dari Gatot, tapi kenapa mereka tidak ditahan, apakah mereka sudah kebal dengan hukum," tanyanya. 

Karena itu, dia menduga jika kasus ini tidak segera diselesaikan oleh KPK, maka muncul lagi gejolak baru di Sumut. Dipastikannya mahasiswa dan masyarakat akan menggeruduk kantor KPK di Jakarta. 

"Karena itu, KPK harus menepati janjinya untuk terus mengusut dugaan suap interpelasi, uang ketok dan Bansos di Sumut," pungkasnya.

Editor: Budi

T#g:Evi Dianakpksuap
Berita Terkait
  • Selasa, 19 Sep 2017 23:59

    PKK Sumut Monitoring Realisasi 10 Program Pokok PKK di Kota Medan

     Tim Penggerak PKK Sumatera Utara (Sumut) melakukan monitoring TP PKK Kota Medan dalam rangka penilaian berbagai lomba dalam kegiatan hari kesatuan gerak (HKG) serta PKK KB Kesehatan tingkat Prov

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Rabu, 06 Sep 2017 15:06

    Bobby PMII: KPK Harus Usut Evi Diana

    Tuntutan GMKI Sumut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 disahuti oleh Bobby Ni

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Kamis, 31 Agu 2017 01:20

    Terlalu, berita di media online soal Walikota Dzulmi Eldin tersangka, ternyata hoax

    Sejak Selasa malam, (29/8), sejumlah media online dari Medan menyebar informasi bahwa Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin tersangka kasus dugaan korupsi perizinan dan gratifikasi proyek Podomoro City Deli

  • Rabu, 30 Agu 2017 02:30

    POM TNI Dampingi Tim Ahli KPK Cek Fisik Helikopter AW-101

    Polisi Militer (POM) TNI mendampingi Tim Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan secara fisik Helikopter Augusta Westland (AW)-101 di Skadron Teknik (Skatek) 021 Lanud Halim Perd

  • Jumat, 11 Agu 2017 23:21

    Basaria Panjaitan: Koruptor kita miskinkan

    Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti dan istri dengan pasal korupsi dan juga menyertakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak