Senin, 21 Mei 2018 18:07

Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Cikaok
Senin, 11 Sep 2017 15:41
Dok
Hendra Hutagalung SH (paling kanan) saat mengikuti pelantikan pengurus Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PERISAI) Sumut, di Medan, Sabtu (9/9/2017).

Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat.

KPK menggelitik rasa apatis masyarakat yang merasa kasus suap Anggota DPRDSU yang sudah menjebloskan mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho ke dalam penjara, sudah berjalan di tempat. 

Salah satu perwakilan masyarakat ini di antaranya Hendra Hutagalung SH., yang menyebut Mantan anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang jelas-jelas terlibat dalam suap sama sekali tidak mendapat hukuman. 

"Sebut saja Brilian Moktar (Fraksi Partai PDI-Perjuangan), Evi Diana (Mantan Politisi Golkar), Aduhot Simamora (Wakil Ketua DPRD Sumut) sampai saat ini masih bebas menghirup udara bebas. Begitu juga dengan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) diduga sebagai pengumpul uang suap untuk diberikan kepada anggota dewan, juga tidak mendapat hukuman seperti Gatot," tutur Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertak) Sumatera Utara, Hendra Hutagalung SH., pada media ini, Senin (11/9).

Ditambahkannya, pernyataan Wakil Pimpinan KPK soal kasus suap interpelasi dan Bansos DPRD Sumut "tidak dihentikan" memberikan harapan baru kepada masyarakat Sumut. 

Hendra berharap pernyataan KPK tersebut jangan hanya untuk menyenangkan rakyat Sumut atau hanya janji semata. Sebab kata dia, selama ini pimpinan KPK sudah berulang sekali menyatakan kasus tersebut tidak berhenti dan ada calon tersangka baru. Namun pada kenyataanya sampai saat ini sepertinya hanya janji belaka.

"Kita berharap apa yang dijanjikan oleh pimpinan KPK untuk terus mengusut suap Bansos dan interpelasi di DPRD Sumut harus menjadi kenyataan. Masyarakat sangat mengharapkan semua anggota dewan yang terlibat dan mengembalikan uang kepada KPK harus diproses, bila penting dipernjarakan segera," ujarnya. 

Hendra membeberkan, dalam putusan pengadilan bahwa hampir keseluruhan anggota DPRD Sumut dan eksekutif terlibat dalam suap interpelasi. Namun, saat ini, hanya beberapa orang saja yang ditahan. 

"Dalam salinan pengadilan, uang ketor tersebut dinikmati oleh Randiman Tarigan (Mantan Pj Walikota Medan), Baharuddin Siagian (Kadispora Sumut), M Alinafiah (mantan Bendahara Sekwan DPRD Sumut), Aduhot Simamora, Evi Diana, Brilian Moktar namun sampai sekarang belum diproses," bebernya. 

Dia juga menyebutkan nama Fadly Nurzal (Anggota DPR RI), Tahan Manahan Panggabean, Roslinda Marpaung (Anggota DPR RI) masing-masing menerima Rp50.000.000 dari Gatot.

"Putusan itu bukan asal​ dibuat-buat, Fadly Nurzal Tahan Manahan Panggabean, Roslinda Marpaung masing-masing disebut menerima Rp50.000.000 dari Gatot, tapi kenapa mereka tidak ditahan, apakah mereka sudah kebal dengan hukum," tanyanya. 

Karena itu, dia menduga jika kasus ini tidak segera diselesaikan oleh KPK, maka muncul lagi gejolak baru di Sumut. Dipastikannya mahasiswa dan masyarakat akan menggeruduk kantor KPK di Jakarta. 

"Karena itu, KPK harus menepati janjinya untuk terus mengusut dugaan suap interpelasi, uang ketok dan Bansos di Sumut," pungkasnya.

Editor: Budi

T#g:Evi Dianakpksuap
Berita Terkait
  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Selasa, 24 Apr 2018 19:24

    KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Minggu, 18 Mar 2018 07:08

    Aliansi Jurnalis Hukum Surati KPK & KY, Minta Sidang PTTUN Kasus JR Saragih "Disadap"

    Dinamika persoalan hukum yang melibatkan JR Saragih, salah satu Bakal Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, t

  • Kamis, 01 Mar 2018 22:11

    Himmapalas-Riau Gelar Aksi Satu Coin Untuk Keadilan

    Mahasiswa yang terhimpun dalam humpunan Mahasiswa Padang Lawas Riau (Himmapalas) Riau menggelar aksi damai dan meminta bantuan satu coin untuk keadilan, di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Kamis, 23 Nov 2017 09:03

    Membangun Pemuda Cerdas Berintegritas

    Pemuda merupakan tonggak perubahan bangsa ini, karena di pundaknya lah dipikulkan beban bangsa ini kedepannya. Pemuda juga lah yang menjadi penerus estafet bangsa ini nantinya. Jikalau pemudanya

  • Sabtu, 28 Okt 2017 06:48

    Evi Diana: Anggota Kader PKK Harus Terampil dan Handal

    Ketua TP PKK Provsu Ny Evi Diana Erry Nuradi mengatakan kader PKK harus terampil juga handal agar menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya pada perlombaan Jambore Provinsi Ka

  • Rabu, 25 Okt 2017 23:35

    Gubsu Harapkan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Teteskan Jejaring Usaha Hingga Kalangan Bawah

    Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi MSi diwakili Kadis Koperasi dan UKM Provsu M Zein menghadiri Tasyakur Milad 1 Tahun Ikatan Pengusahan Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumut dan membuka Rakerwil IPEMI Sumut, Sen

  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak