Jumat, 19 Jan 2018 16:09

Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 08 Sep 2017 17:28
Dibaca: 273 kali
Dok
Saut Situmorang

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).

Dofu Gaho, juru bicara MSPK, mengatakan bahwa KPK harus menuntaskan kasus korupsi oknum DPRD Sumut, terlebih dalam momentum menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Legislatif 2019.

"Masyarakat Sumut ingin agar calon pejabat di Provinsi Sumatera Utara bersih dan bebas Korupsi. Oleh karenanya, KPK jangan melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di Sumut," ujar Dofu Gaho, yang merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Hukum (AJH), Jumat (8/9).

Menurut Dofu, equality before the law, yang merupakan hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun

"Karena azas persamaan di hadapan hukum harus dijunjung tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN. Mdn, harus ditindak lanjuti. Dari putusan itu jelas terlihat banyak oknum anggota DPRD Sumut terlibat menerima dana suap dari mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho," tambahnya.

"MSPK heran, ada apa dibalik ini? Apakah ada intervensi penguasa di balik hal itu? Jangan main-main, Ini korupsi berjama'ah yang nilainya mencapai Rp61,8 Miliar," ungkap Dofu.

Dijelaskannya, sesuai fakta persidangan, oknum anggota DPRD Sumut telah mengakui perbuatannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, namun, hanya beberapa orang saja yang ditahan, yang lainnya bagaimana? 

"Lantas dimana azas persamaan di hadapan hukum itu?" ujar Dofu bertanya.

MSPK mencontohkan Ketua DPD RI, Irman Gusman, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima uang sebesar Rp 100 juta sudah ditahan. Tetapi korupsi yang berjama'ah yang nilainya mencapai Rp 61,8 Miliar kasusnya masih mengambang.

Ketika ditanyakan soal oknum anggota DPRD Sumut yang menerima aliran dana tersebut dan hingga saat ini belum dilakukan penahanan, Dofu menyebutkan beberapa nama berdasarkan fakta persidangan, di antaranya, Evi Diana, Ketua TP PKK Sumut saat ini, yang dulu adalah anggota DPRD Sumut 2009-2014, Brilian Moktar, Aduhot Simamora, dan lainnya.

Sementara, Penasehat Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (Prisai) Sumatera Utara, Sumandi, menuturkan bahwa sebaiknya lebih dulu dilakukan clean goverment baru good governance. 

Sumardi meyakini, lewat cara itu akan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Untuk itu, bagi mereka yang terbukti menerima dana suap, sebaiknya mundur saja. Kita tidak menginginkan anggota dewan yang mulia itu dipenuhi orang-orang kotor yang bermental korup. Jadi harus bersih baru terlaksana fungsi dewan itu," tegas Sumandi, yang juga Alumni Lemhanas PPSA 17.

Elemen yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Sumut Peduli Keadilan diantaranya, DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Sumut, DPP LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK), Mapikor, DPW Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PRISAI) Sumatera Utara dan DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH).

Kemarin, Saut Situmorang menyatakan bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan.

"Kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan atau tidak ada yang menghentikannya. Hanya tinggal waktu untuk menyelidikinya lagi," ujar Saut Situmorang, di sela-sela Seminar Kehumasan KPK, di Medan, Kamis (7/9).

Editor: Budi

T#g:Evi Dianakpksuap
Berita Terkait
  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Kamis, 23 Nov 2017 09:03

    Membangun Pemuda Cerdas Berintegritas

    Pemuda merupakan tonggak perubahan bangsa ini, karena di pundaknya lah dipikulkan beban bangsa ini kedepannya. Pemuda juga lah yang menjadi penerus estafet bangsa ini nantinya. Jikalau pemudanya

  • Sabtu, 28 Okt 2017 06:48

    Evi Diana: Anggota Kader PKK Harus Terampil dan Handal

    Ketua TP PKK Provsu Ny Evi Diana Erry Nuradi mengatakan kader PKK harus terampil juga handal agar menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya pada perlombaan Jambore Provinsi Ka

  • Rabu, 25 Okt 2017 23:35

    Gubsu Harapkan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia Teteskan Jejaring Usaha Hingga Kalangan Bawah

    Gubsu Dr Ir H T Erry Nuradi MSi diwakili Kadis Koperasi dan UKM Provsu M Zein menghadiri Tasyakur Milad 1 Tahun Ikatan Pengusahan Muslimah Indonesia (IPEMI) Sumut dan membuka Rakerwil IPEMI Sumut, Sen

  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Selasa, 19 Sep 2017 23:59

    PKK Sumut Monitoring Realisasi 10 Program Pokok PKK di Kota Medan

     Tim Penggerak PKK Sumatera Utara (Sumut) melakukan monitoring TP PKK Kota Medan dalam rangka penilaian berbagai lomba dalam kegiatan hari kesatuan gerak (HKG) serta PKK KB Kesehatan tingkat Prov

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak