Sabtu, 18 Agu 2018 16:02

Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 08 Sep 2017 17:28
Dok
Saut Situmorang

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).

Dofu Gaho, juru bicara MSPK, mengatakan bahwa KPK harus menuntaskan kasus korupsi oknum DPRD Sumut, terlebih dalam momentum menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Legislatif 2019.

"Masyarakat Sumut ingin agar calon pejabat di Provinsi Sumatera Utara bersih dan bebas Korupsi. Oleh karenanya, KPK jangan melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di Sumut," ujar Dofu Gaho, yang merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Hukum (AJH), Jumat (8/9).

Menurut Dofu, equality before the law, yang merupakan hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun

"Karena azas persamaan di hadapan hukum harus dijunjung tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN. Mdn, harus ditindak lanjuti. Dari putusan itu jelas terlihat banyak oknum anggota DPRD Sumut terlibat menerima dana suap dari mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho," tambahnya.

"MSPK heran, ada apa dibalik ini? Apakah ada intervensi penguasa di balik hal itu? Jangan main-main, Ini korupsi berjama'ah yang nilainya mencapai Rp61,8 Miliar," ungkap Dofu.

Dijelaskannya, sesuai fakta persidangan, oknum anggota DPRD Sumut telah mengakui perbuatannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, namun, hanya beberapa orang saja yang ditahan, yang lainnya bagaimana? 

"Lantas dimana azas persamaan di hadapan hukum itu?" ujar Dofu bertanya.

MSPK mencontohkan Ketua DPD RI, Irman Gusman, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima uang sebesar Rp 100 juta sudah ditahan. Tetapi korupsi yang berjama'ah yang nilainya mencapai Rp 61,8 Miliar kasusnya masih mengambang.

Ketika ditanyakan soal oknum anggota DPRD Sumut yang menerima aliran dana tersebut dan hingga saat ini belum dilakukan penahanan, Dofu menyebutkan beberapa nama berdasarkan fakta persidangan, di antaranya, Evi Diana, Ketua TP PKK Sumut saat ini, yang dulu adalah anggota DPRD Sumut 2009-2014, Brilian Moktar, Aduhot Simamora, dan lainnya.

Sementara, Penasehat Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (Prisai) Sumatera Utara, Sumandi, menuturkan bahwa sebaiknya lebih dulu dilakukan clean goverment baru good governance. 

Sumardi meyakini, lewat cara itu akan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Untuk itu, bagi mereka yang terbukti menerima dana suap, sebaiknya mundur saja. Kita tidak menginginkan anggota dewan yang mulia itu dipenuhi orang-orang kotor yang bermental korup. Jadi harus bersih baru terlaksana fungsi dewan itu," tegas Sumandi, yang juga Alumni Lemhanas PPSA 17.

Elemen yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Sumut Peduli Keadilan diantaranya, DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Sumut, DPP LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK), Mapikor, DPW Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PRISAI) Sumatera Utara dan DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH).

Kemarin, Saut Situmorang menyatakan bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan.

"Kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan atau tidak ada yang menghentikannya. Hanya tinggal waktu untuk menyelidikinya lagi," ujar Saut Situmorang, di sela-sela Seminar Kehumasan KPK, di Medan, Kamis (7/9).

Editor: Budi

T#g:Evi Dianakpksuap
Berita Terkait
  • Rabu, 08 Agu 2018 17:08

    Diduga Terkait OTT Pangonal Harahap, Kadis PUPR Diperiksa Penyidik KPK di Polres Labuhanbatu

    Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyambangi Kota Ika Bina EN Pabolo, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Rabu (8/8/2018) pagi sekira pukul 09.00 WIB.Kedatangan mereka di Map

  • Jumat, 20 Jul 2018 17:50

    Disaksikan Wakil Bupati, Hari Ini KPK Kembali Geledah Ruang Kerja Bupati Labuhanbatu

    Tim Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang berjumlah 8 orang tiba digedung kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu dan langsung menuju lantai II gedung tempat ruangan kerja Bupati K

  • Rabu, 18 Jul 2018 20:38

    Pasca OTT Bupati Pangonal Harahap, KPK Geledah dan Segel Sejumlah Kantor di Labuhanbatu

    Tindak lanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan orang nomor 1 di Labuhanbatu, Tim KPK langsung melalukan penggeledahan di ruangan kantor Badan Keuangan Pemkab Labuhanbatu, jalan M Idris Ke

  • Rabu, 18 Jul 2018 05:58

    Masyarakat Labuhanbatu Pesimis Bupati Pangonal Harahap Jadi Tahanan KPK

    Kurang dari 24 jam beredarnya kabar penangkapan Bupati Labuhanbatu, H. Pangonal Harahap oleh KPK dan membuat gempar publik Kabupaten Labuhanbatu. Pantauan UTAMANEWS.COM, hal tersebut bukan tanpa

  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Selasa, 24 Apr 2018 19:24

    KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 https://utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak