Selasa, 24 Okt 2017 14:41

Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Sam
Jumat, 08 Sep 2017 17:28
Dibaca: 212 kali
Dok
Saut Situmorang

Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).

Dofu Gaho, juru bicara MSPK, mengatakan bahwa KPK harus menuntaskan kasus korupsi oknum DPRD Sumut, terlebih dalam momentum menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Legislatif 2019.

"Masyarakat Sumut ingin agar calon pejabat di Provinsi Sumatera Utara bersih dan bebas Korupsi. Oleh karenanya, KPK jangan melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di Sumut," ujar Dofu Gaho, yang merupakan Ketua Aliansi Jurnalis Hukum (AJH), Jumat (8/9).

Menurut Dofu, equality before the law, yang merupakan hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun

"Karena azas persamaan di hadapan hukum harus dijunjung tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan Nomor: 104/Pid.Sus.TPK/2016/PN. Mdn, harus ditindak lanjuti. Dari putusan itu jelas terlihat banyak oknum anggota DPRD Sumut terlibat menerima dana suap dari mantan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho," tambahnya.

"MSPK heran, ada apa dibalik ini? Apakah ada intervensi penguasa di balik hal itu? Jangan main-main, Ini korupsi berjama'ah yang nilainya mencapai Rp61,8 Miliar," ungkap Dofu.

Dijelaskannya, sesuai fakta persidangan, oknum anggota DPRD Sumut telah mengakui perbuatannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan, namun, hanya beberapa orang saja yang ditahan, yang lainnya bagaimana? 

"Lantas dimana azas persamaan di hadapan hukum itu?" ujar Dofu bertanya.

MSPK mencontohkan Ketua DPD RI, Irman Gusman, yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) menerima uang sebesar Rp 100 juta sudah ditahan. Tetapi korupsi yang berjama'ah yang nilainya mencapai Rp 61,8 Miliar kasusnya masih mengambang.

Ketika ditanyakan soal oknum anggota DPRD Sumut yang menerima aliran dana tersebut dan hingga saat ini belum dilakukan penahanan, Dofu menyebutkan beberapa nama berdasarkan fakta persidangan, di antaranya, Evi Diana, Ketua TP PKK Sumut saat ini, yang dulu adalah anggota DPRD Sumut 2009-2014, Brilian Moktar, Aduhot Simamora, dan lainnya.

Sementara, Penasehat Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (Prisai) Sumatera Utara, Sumandi, menuturkan bahwa sebaiknya lebih dulu dilakukan clean goverment baru good governance. 

Sumardi meyakini, lewat cara itu akan tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Untuk itu, bagi mereka yang terbukti menerima dana suap, sebaiknya mundur saja. Kita tidak menginginkan anggota dewan yang mulia itu dipenuhi orang-orang kotor yang bermental korup. Jadi harus bersih baru terlaksana fungsi dewan itu," tegas Sumandi, yang juga Alumni Lemhanas PPSA 17.

Elemen yang tergabung dalam komunitas Masyarakat Sumut Peduli Keadilan diantaranya, DPD LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Sumut, DPP LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERTAK), Mapikor, DPW Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PRISAI) Sumatera Utara dan DPP Aliansi Jurnalis Hukum (AJH).

Kemarin, Saut Situmorang menyatakan bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan.

"Kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan atau tidak ada yang menghentikannya. Hanya tinggal waktu untuk menyelidikinya lagi," ujar Saut Situmorang, di sela-sela Seminar Kehumasan KPK, di Medan, Kamis (7/9).

Editor: Budi

T#g:Evi Dianakpksuap
Berita Terkait
  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Selasa, 19 Sep 2017 23:59

    PKK Sumut Monitoring Realisasi 10 Program Pokok PKK di Kota Medan

     Tim Penggerak PKK Sumatera Utara (Sumut) melakukan monitoring TP PKK Kota Medan dalam rangka penilaian berbagai lomba dalam kegiatan hari kesatuan gerak (HKG) serta PKK KB Kesehatan tingkat Prov

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Rabu, 06 Sep 2017 15:06

    Bobby PMII: KPK Harus Usut Evi Diana

    Tuntutan GMKI Sumut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 disahuti oleh Bobby Ni

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak