Senin, 16 Jul 2018 09:57

Lucu, Tim Penggeledahan KPK Pulang Tangan Kosong dari Kantor ini

Pamekasan (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Sabtu, 05 Agu 2017 15:45
Dok
Ilustrasi

Tiga unit mobil Kijang Innova berwarna hitam memasuki halaman kantor Kepala Desa Dasuk, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu, (5/8).

Sontak sekelompok mahasiswa yang sedang menggelar Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kantor itu menyadari bahwa yang datang adalah tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para penyidik ini bermaksud menggeledah kantor itu terkait kasus suap dana desa senilai Rp250 juta yang kini ditangani KPK​.

Saat tim tiba di kantor balai desa ini, tidak ada satu orangpun aparat desa berada di balai desa.

Sekretaris Desa Dasuk, Haris, tiba di balai desa setelah dihubungi oleh salah seorang mahasiswa peserta KPM.

"Mohon maaf saya terlambat, karena sedang melakukan pemantauan kegiatan warga," ujar Haris saat tiba di balai desa itu.

Setelah Sekretaris Desa Dasuk ini tiba di balai desa, tim penyidik KPK langsung memasuki ruang kantor Kepala Desa Dasuk, Agus Mulyadi.

Namun di ruang kerja kepala desa yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana desa ini, tidak ditemukan berkas apa pun.

Tim penyidik selanjutnya bergerak ke ruang staf desa lainnya, tapi kondisinya juga sama.

Di balai ini tidak ditemukan adanya fasilitas elektronik berupa komputer.

Ujungnya, tim penyidik KPK pulang dengan tangan kosong, dan tidak terlihat ada barang yang disita.

Seperti sudah ramai diberitakan, Kepala Desa Dasuk, Agus Mulyadi merupakan satu dari lima pejabat negara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap dana desa.

Empat tersangka lainnya adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kabag Inspektur Noer Solehuddin dan staf Inspektorat Margono.

Kasus suap dana desa yang menjerat tersangka Kepala Desa Dasuk ini senilai Rp100 juta pada proyek pembangunan desa, namun dengan nilai suap jauh lebih besar, yakni Rp250 juta.

Setelah melakukan penggeledahan di Balai Desa Dasuk, tim penyidik KPK ini selanjutnya bergerak menuju Mapolres Pamekasan.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditangkap KPK pada Rabu (2/8), bersama 10 orang pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk penerima suap, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya dan Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo.

Pejabat negara lainnya yang juga diciduk tim KPK adalah Kasi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Eka Hermawan, dua orang staf kejari masing-masing Sugeng dan Indra Pramana, staf Inspektorat Pemkab Pamekasan Noer Salehuddin dan Margono, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Moh Ridwan.

Sebanyak 10 orang itu selanjutnya digiring ke Mapolda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum akhirnya dibawa ke kantor KPK di Jakarta.

Dari 10 orang pejabat negara itu, lima di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 

Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:GeledahkpkPamekasan
Berita Terkait
  • Rabu, 04 Jul 2018 20:44

    KPK Tahan Rijal Sirait, Roslynda Marpaung dan Rinawati Sianturi

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan 3 dari 38 mantan Anggota DPRD Sumut yang sudah menjadi tersangka sejak Maret 2018 lalu.

  • Sabtu, 30 Jun 2018 05:30

    KPK Tahan Anggota DPR PPP Asal Sumut, 1 dari 38 Tersangka Suap Gatot

    Setelah menjalani pemeriksaan di hari Jum'at (29/6/2018), Fadly Nurzal, Anggota DPR RI asal Sumut dari partai PPP, dipenjara KPK.

  • Selasa, 29 Mei 2018 16:59

    Cegah Tindak Korupsi, KPK Datangi Bakamla

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bakamla Pusat dalam rangka melaksanakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Bakamla, di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan, Ja

  • Rabu, 23 Mei 2018 15:03

    Mahasiswa Sumut Tolak Calon Pemimpin Korup

    "Usut tuntas kasus korupsi 38 Anggota DPRD Sumatera Utara-Tolak Calon Pemimpin Korup."

  • Senin, 30 Apr 2018 23:10

    Djarot Ceritakan Kasus Gatot Pujo Nugroho Di Labura

    Djarot Saiful Hidayat mengaku heran saat mengetahui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang masa itu gubernurnya dijabat Gatot Pujo Nugroho, mengajukan pinjaman ke pihak swasta. Padah

  • Selasa, 24 Apr 2018 19:24

    KPK Ingatkan Calon Kepala Daerah Awas 'Conflict of Interest'

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pada calon kepala dan wakil kepala daerah untuk tak melibatkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pesta demokrasi tahun ini.

  • Senin, 02 Apr 2018 19:02

    Penetapan Tersangka 38 Anggota DPRD Sumut, GMKI: KPK Masih "Tebang Pilih"

    Menanggapi isu terkini yang disorot sejumlah media cetak dan online terkait surat Deputi Penindakan KPK Aris Budiman yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, pada Jum'at (29/3/2018),

  • Minggu, 18 Mar 2018 07:08

    Aliansi Jurnalis Hukum Surati KPK & KY, Minta Sidang PTTUN Kasus JR Saragih "Disadap"

    Dinamika persoalan hukum yang melibatkan JR Saragih, salah satu Bakal Calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018 sangat menarik perhatian rakyat Indonesia, t

  • Kamis, 01 Mar 2018 22:11

    Himmapalas-Riau Gelar Aksi Satu Coin Untuk Keadilan

    Mahasiswa yang terhimpun dalam humpunan Mahasiswa Padang Lawas Riau (Himmapalas) Riau menggelar aksi damai dan meminta bantuan satu coin untuk keadilan, di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (K

  • Rabu, 17 Jan 2018 12:47

    Chairuman Harahap Diperiksa KPK

    Politisi Partai Golkar, Chairuman Harahap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa terkait kasus korupsi pada proyek pengadaan e-KTP, Rabu (17/1/2018).Tiba di KPK, mantan

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2018 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak