Kamis, 23 Nov 2017 01:32

Lucu, Tim Penggeledahan KPK Pulang Tangan Kosong dari Kantor ini

Pamekasan (utamanews.com)
Oleh: Dehar
Sabtu, 05 Agu 2017 15:45
Dibaca: 298 kali
Dok
Ilustrasi

Tiga unit mobil Kijang Innova berwarna hitam memasuki halaman kantor Kepala Desa Dasuk, Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu, (5/8).

Sontak sekelompok mahasiswa yang sedang menggelar Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di kantor itu menyadari bahwa yang datang adalah tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para penyidik ini bermaksud menggeledah kantor itu terkait kasus suap dana desa senilai Rp250 juta yang kini ditangani KPK​.

Saat tim tiba di kantor balai desa ini, tidak ada satu orangpun aparat desa berada di balai desa.

Sekretaris Desa Dasuk, Haris, tiba di balai desa setelah dihubungi oleh salah seorang mahasiswa peserta KPM.

"Mohon maaf saya terlambat, karena sedang melakukan pemantauan kegiatan warga," ujar Haris saat tiba di balai desa itu.

Setelah Sekretaris Desa Dasuk ini tiba di balai desa, tim penyidik KPK langsung memasuki ruang kantor Kepala Desa Dasuk, Agus Mulyadi.

Namun di ruang kerja kepala desa yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana desa ini, tidak ditemukan berkas apa pun.

Tim penyidik selanjutnya bergerak ke ruang staf desa lainnya, tapi kondisinya juga sama.

Di balai ini tidak ditemukan adanya fasilitas elektronik berupa komputer.

Ujungnya, tim penyidik KPK pulang dengan tangan kosong, dan tidak terlihat ada barang yang disita.

Seperti sudah ramai diberitakan, Kepala Desa Dasuk, Agus Mulyadi merupakan satu dari lima pejabat negara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap dana desa.

Empat tersangka lainnya adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Kejari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo, Kabag Inspektur Noer Solehuddin dan staf Inspektorat Margono.

Kasus suap dana desa yang menjerat tersangka Kepala Desa Dasuk ini senilai Rp100 juta pada proyek pembangunan desa, namun dengan nilai suap jauh lebih besar, yakni Rp250 juta.

Setelah melakukan penggeledahan di Balai Desa Dasuk, tim penyidik KPK ini selanjutnya bergerak menuju Mapolres Pamekasan.

Sebelumnya, Bupati Pamekasan Achmad Syafii ditangkap KPK pada Rabu (2/8), bersama 10 orang pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Pamekasan, termasuk penerima suap, Kajari Pamekasan Rudi Indra Prasetya dan Kepala Inspektorat Pemkab Pamekasan Sutjipto Utomo.

Pejabat negara lainnya yang juga diciduk tim KPK adalah Kasi Pidana Khusus Kejari Pamekasan Eka Hermawan, dua orang staf kejari masing-masing Sugeng dan Indra Pramana, staf Inspektorat Pemkab Pamekasan Noer Salehuddin dan Margono, Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi, dan Kepala Desa Mapper, Kecamatan Proppo, Moh Ridwan.

Sebanyak 10 orang itu selanjutnya digiring ke Mapolda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan, sebelum akhirnya dibawa ke kantor KPK di Jakarta.

Dari 10 orang pejabat negara itu, lima di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal 5 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 

Editor: Budi

Sumber: Antara

T#g:GeledahkpkPamekasan
Berita Terkait
  • Selasa, 24 Okt 2017 19:14

    Live Center Deli Serdang Diresmikan

    Usai menyaksikan penandatanganan pakta kerja sama pengembangan serta penyerahan Source Code Aplikasi "Seri Deli" Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PPTSP) Kabupaten &

  • Selasa, 17 Okt 2017 19:27

    14 Kabupaten/Kota Berguru Soal Perizinan ke Deli Serdang

    Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan program utama rencana aksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Karenanya, RTRW Kabupaten Deli Sedang harus segera dirampungkan. Bila perlu, Bupati

  • Kamis, 12 Okt 2017 18:32

    Kepala Bakamla RI Penuhi Panggilan KPK di Puspom TNI

    Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Ari Soedewo, S.E., M.H., memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI), Mabes TNI, CIlangkap, Jaka

  • Kamis, 28 Sep 2017 12:58

    Cipayung Plus: Korupsi di Sumut Tak Tuntas. Dimana KPK?

    Cipayung Plus, gabungan dari PKC PMII Sumut, GMKI Sumut, IMM Sumut dan HIMMAH Sumut mengingatkan KPK untuk segera menuntaskan kasus-kasus Korupsi di Sumatera Utara (Sumut).Hal dinyatakan dalam acara D

  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Rabu, 06 Sep 2017 15:06

    Bobby PMII: KPK Harus Usut Evi Diana

    Tuntutan GMKI Sumut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 disahuti oleh Bobby Ni

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak