Sabtu, 19 Agu 2017 10:46

Kemenkumham resmi bubarkan Ormas HTI

MEDAN (utamanews.com)
Oleh: Tommy
Rabu, 19 Jul 2017 10:59
Dibaca: 419 kali
Dok
Siaran Pers terkait pencabutan badan hukum HTI oleh pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mulai hari ini, Rabu tanggal 19 Juli 2017.

Pengumuman pencabutan status hukum HTI tersebut dibacakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Freddy Harris di Kantor Dirjen Imigrasi di Jalan Rasuna Said Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu pagi.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik (melalui websiteahu.go.id-red).


Lebih lanjut, kini dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka Ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A. 

Menurutnya jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Silahkan mengambil jalur hukum," kata Freddy Harris.

Editor: Sam

T#g:HTIPerppu
Berita Terkait
  • Jumat, 18 Agu 2017 21:18

    Aksi unjuk rasa Forum Islam Bersatu Menolak Perppu Ormas

    Seperti aksi-aksi unjuk rasa sebelumnya yang dilakukan selepas shalat Jumat, siang tadi (18/8), seribuan warga kota Medan dan sekitarnya mengaku tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Umat (AMMBU)

  • Jumat, 18 Agu 2017 16:48

    Masri Sitanggang: "Bila berkuasa saya akan bubarkan PDIP"

    DR Masri Sitanggang menyatakan bahwa apabila diberi kesempatan berkuasa, hal pertama yang dilakukannya adalah membubarkan PDIP dengan menggunakan Perppu Nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas."Kalau nanti s

  • Rabu, 16 Agu 2017 19:26

    Ketua Muhammdiyah Sulut: NKRI dan Pancasila Final !

    Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Utara Nasruddin Yusuf menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Idelogi Pancasila adalah final.

  • Kamis, 03 Agu 2017 19:13

    Swangro: Perppu 2/2017 tentang Ormas meneguhkan Pancasila dan UUD

    Awal pekan ini, Senin (31/7/2017), Pengurus Pusat GMKI, dipimpin oleh Sahat Martin Philip Sinurat, diterima oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

  • Kamis, 03 Agu 2017 07:03

    Tak disangka, ini respon intelektual muda Sumut terhadap Perppu 2/2017

    Seratusan lebih kader PMII, HIMMAH, GMNI dan GMKI tingkat provinsi Sumut kompak berdiskusi membahas kebijakan pemerintahan Jokowi yang menerbitkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang Ormas. Diskusi ini dig

  • Selasa, 01 Agu 2017 13:31

    Political Background and the Objective of SBY-Prabowo Meeting

    The information on the meeting between Prabowo and SBY has apparently become one of attractive news in the end July 2017 in this country. General (Ret) SBY and Lieut. Gen (Ret) Prabowo are considered

  • Selasa, 01 Agu 2017 06:51

    GEMMBIRA dukung pemerintah menerbitkan Perppu 2/2017 tentang Ormas

    Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu untuk Indonesia Raya (GEMMBIRA), mendukung sepenuhnya atas penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 02 Tahun 2017 tentang perubahan

  • Minggu, 30 Jul 2017 07:10

    Nasir: Dosen yang Terlibat HTI Tinggal Pilih, Pancasila atau Keluar dari Kampus

    Prof Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), memberikan dua pilihan kepada dosen dan pegawai negeri di perguruan tinggi yang terlibat dalam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

  • Jumat, 28 Jul 2017 16:18

    Jokowi kepada SBY: Jangan dibesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada

    Pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bahwa pemerintahan saat ini melakukan praktik kekuasaan yang absolut, ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

  • Jumat, 28 Jul 2017 15:18

    Supaya lebih elegan, MK minta penolak Perppu Ormas jadi pihak terkait

    Mahkamah Konstitusi (MK) melalui juru bicara, Fajar Laksono, menyatakan bahwa MK menghormati dan menghargai siapa pun yang datang ke MK, termasuk dengan maksud menyampaikan aspirasi.

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak