Minggu, 24 Sep 2017 15:36

KPK ajukan banding atas vonis terdakwa kasus e-KTP

JAKARTA (utamanews.com)
Oleh: Tommy
Selasa, 08 Agu 2017 11:38
Dibaca: 126 kali
Ist
KPK

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan banding terhadap vonis mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri Sugiharto dalam kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP).

"Sudah diajukan ke pengadilan minggu lalu oleh penuntut umum KPK. Poin utamanya adalah beberapa fakta di persidangan yang bisa dari keterangan saksi atau bukti-bukti lain yang menurut pandangan tim penuntut umum belum dipertimbangkan oleh hakim," kata Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (7/8/2017).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta pada 20 Juli 2017 menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada Irman dan lima tahun penjara kepada Sugiharto dalam perkara korupsi proyek e-KTP. 

Menurut Febri, konsekuensi dari belum dipertimbangkannya sejumlah fakta persidangan itu adalah hilangnya beberapa nama pada putusan Irman dan Sugiharto.

"Itu yang perlu diargumentasikan dalam berkas banding yang diajukan penuntut umum," kata Febri.

Ia juga menyatakan dalam proses banding itu KPK berharap nantinya hakim pada tingkat yang lebih tinggi baik di Pengadilan Tinggi bahkan hingga di Mahkamah Agung mempertimbangkan secara lebih komprehensif.

"Sehingga kita bisa tahu siapa saja pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus e-KTP ini termasuk sejumlah indikasi aliran dana kepada sejumlah pihak," tukas Febri.

Editor: Budi

T#g:Bandingkpke-KTPe KTP
Berita Terkait
  • Kamis, 14 Sep 2017 04:54

    Diduga terlibat suap proyek, KPK OTT Bupati Batubara, Sumut

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 7 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, Rabu (13/9/2017).Informasi diperoleh menyebutkan, KPK melakukan

  • Senin, 11 Sep 2017 15:41

    Masyarakat Tagih Janji Pimpinan KPK Tuntaskan Suap DPRD Sumut

    Pernyataan Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan​ Korupsi (KPK), Saut Situmorang yang menyebut kasus suap dan Bantuan Sosial (Bansos) yang menimpa DPRD Sumut memberi harapan baru kepada masyarakat

  • Senin, 11 Sep 2017 12:11

    Mendagri: Sudah 175 Juta Lebih Warga Rekam Data KTP Elektronik

    Hingga 30 Agustus 2017, sebanyak 175.859.563 penduduk atau 94,93 persen dari 185.249.711 warga yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah melakukan perekaman data untuk proses penerbitan KTP

  • Jumat, 08 Sep 2017 22:18

    Pemprov & DPRD Sumut Sepakat Waspadai Gratifikasi

    Pemerintah Provinsi bersama DPRD Sumut sepakat untuk tidak melakukan korupsi, terutama dengan mewaspadai berbagai bentuk gratifikasi.

  • Jumat, 08 Sep 2017 16:48

    Disdukcapil Sumut minta masyarakat lakukan perekaman data administrasi kependudukan

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meminta masyarakat yang belum, untuk melakukan perekaman data administrasi kependudukan sambil menunggu blanko

  • Jumat, 08 Sep 2017 17:28

    Masyarakat Sumut Peduli Keadilan Sambut Informasi Saut Situmorang KPK

    Pernyataan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang bahwa kasus korupsi DPRD Sumut tidak dihentikan, beriringan dengan tuntutan Masyarakat Sumut Peduli Keadilan (MSPK).Dofu Gaho

  • Jumat, 08 Sep 2017 05:17

    Di Hadapan KPK, Wagubsu: Pemprovsu Membuka Diri Terhadap Kritik Media

    Wakil Gubsu, Dr. Nurhajizah Marpaung mengatakan kalau Pemprovsu membuka diri terhadap kritik dari media yang tujuannya untuk membangun Sumut lebih baik lagi.

  • Rabu, 06 Sep 2017 15:06

    Bobby PMII: KPK Harus Usut Evi Diana

    Tuntutan GMKI Sumut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus suap anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 disahuti oleh Bobby Ni

  • Rabu, 06 Sep 2017 14:26

    GMKI minta KPK tuntaskan kasus suap DPRD Sumut

    Korwil PP GMKI Sumut-NAD, Swangro Lumbanbatu menegaskan bahwa GMKI menolak dengan tegas upaya-upaya DPR RI untuk memangkas kewenangan KPK.

  • Kamis, 31 Agu 2017 01:20

    Terlalu, berita di media online soal Walikota Dzulmi Eldin tersangka, ternyata hoax

    Sejak Selasa malam, (29/8), sejumlah media online dari Medan menyebar informasi bahwa Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin tersangka kasus dugaan korupsi perizinan dan gratifikasi proyek Podomoro City Deli

  • Komentar Pembaca

    Copyright © 2013 - 2017 utamanews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    Karir

    RSS

    Kontak